Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab usai membuka Rapat Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pekalongan di Hotel Santika, Kota Pekalongan, Kamis sore, 13 Maret 2025.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena kegiatan Pilkada di Kota Pekalongan seluruh tahapannya berjalan dengan lancar dan damai,” puji Balgis.

Menurut Balgis, salah satu indikator Pilkada 2024 berjalan dengan damai di Kota Pekalongan diantaranya, yakni tidak ada sengketa disetiap tahapan-tahapan pada saat Pilkada 2024 kemarin.

“Saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dengan tingkat partisipasinya yang cukup tinggi untuk memberikan hak suaranya ke TPS dan menyukseskan Pilkada di Kota Pekalongan tahun 2024. Alhamdulillah, semua tahapan berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengungkapkan bahwa, selama penyelenggaraan Pilkada 2024, tidak ada insiden besar yang menjadi viral atau mengganggu jalannya pemungutan  suara hingga penetapan calon terpilih.

Namun, kegiatan evaluasi ini perlu dilakukan agar pasca berakhirnya kepengurusan jajaran komisioner KPU saat ini, maka di periode berikutnya bisa ada legasi, sesuatu hal yang bisa diwariskan dengan baik dan hal-hal yang kurang baik ke depan bisa semakin disempurnakan.

“Pada kesempatan ini, kami sifatnya tidak menyampaikan. Tetapi justru menerima masukan dari beberapa narasumber yang hadir seperti BPBD, PWI, Bawaslu, LSM pegiat pemilu, DPRD, dan sebagainya agar pelaksanaan Pilkada ke depan berjalan lebih baik,” katanya.

Menurutnya, untuk pelaksanaan Pilkada Kota Pekalongan secara umum berjalan lancar, hanya saja hal yang masih menjadi perhatian adalah masih ada 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdampak banjir di Kota Pekalongan.

“Itu memang di luar kendali kita. Sehingga, perlu diantisipasi ke depan, meski kita sudah menyiapkan TPS  panggung. Namun, adanya peristiwa jebolnya tanggul pada saat pelaksanaan Pilkada Tahun  2024 lalu di luar prediksi kami,” terangnya.

Meski ada TPS yang sempat terdampak banjir, lanjut Fajar, hal itu tidak menyebabkan hambatan maupun tidak harus dilakukan penundaan pemungutan suara atau pemungutan suara ulang. (em-aha)

Penetapan tersebut diumumkan oleh Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Terpilih Tahun 2024, yang digelar di Hotel Howard Johnson Pekalongan, Kamis, 9 Januari 2025.

Fajar mengungkapkan bahwa, dengan tidak adanya gugatan sengketa Pilkada 2024 di Kota Pekalongan, maka KPU Kota Pekalongan melakukan penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Pilkada 2024.

Hasilnya, pasangan calon (paslon) nomor urut 2, HA Afzan Arslan Djunaid dan Balgis Diab terpilih sebagai pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024.

“Selanjutnya, besok kami akan ke DPRD ke Ketua DPRD untuk tahapan selanjutnya. Jadi, setelah kita menetapkan calon terpilih. Selanjutnya, satu hari setelah tahapan ini kita harus mengusulkan kepada Ketua DPRD. Untuk selanjutnya, di DPRD nanti di proses terkait dengan pelantikannya,” kata Fajar.

Fajar menyebutkan, berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pekalongan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan pada 3 Desember 2024 lalu.

Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan nomor urut 02, HA Afzan Arslan Djunaid-Balgis Diab (Aaf-Balgis), dinyatakan unggul telak setelah meraih 99.949 suara. Sementara, Paslon nomor urut 01, H Muhtarom-Makmur Sofyan Mustofa (Utama) meraih 66.219 suara.

Bahkan, dari hasil rekapitulasi KPU tersebut, diketahui paslon Aaf-Balgis menyapu bersih keunggulan di empat kecamatan yang ada di Kota Pekalongan.

“Untuk pelantikan kita masih menunggu ketentuan dari Pemerintah Pusat melalui KPU RI. Kalau berdasarkan regulasi yang berlaku seharusnya 10 Februari 2025,” ujarnya.

Namun, memang ada wacana di komisi II DPR RI untuk menyerentakkan pelantikan pada bulan Maret dibarengkan dengan daerah-daerah yang ada sengketa. Karena wacananya, pada bulan Maret sudah selesai proses sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan Terpilih, Hj Balgis Diab mengaku bersyukur rapat pleno terbuka terkait penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan bisa berjalan dengan lancar dan kondusif.

Ia mewakili paslon nomor urut 2 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran KPU, Bawaslu, dan Forkopimda Kota Pekalongan serta seluruh masyarakat Kota Pekalongan yang telah bersama-sama berpartisipasi aktif  untuk menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing dan melakukan penertiban Pilkada serentak di Kota Pekalongan.

“Ahamdulillah hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu bersama, baik kami dari pasangan calon dan juga seluruh masyarakat di Kota Pekalongan terkait penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan,” katanya.

Hari ini, lanjut dia, artinya kami, paslon nomer urut 2 yakni Bapak Afzan Arslan Djunaid dan Ibu Balgis Diab telah resmi ditetapkan sebagai Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota  Pekalongan Periode 2025-2030.

Balgis menyebut, pelaksanaan Pilkada di Kota Pekalongan berjalan dengan lancar, dimana Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang penyelenggaraan Pilkadanya tidak ada sengketa.

“Untuk pelantikan kita menunggu arahan dari KPU seperti apa. Karena kalau berdasarkan Undang-undang itu tanggal 10 Februari 2025. Namun, kita patuh pada aturan, nanti menunggu arahan dari KPU,” ujarnya.

Ia mengajak kepada seluruh elemen untuk ikut bersama-sama membangun Kota Pekalongan ke depan yang lebih baik lagi. (em-aha)

Sebanyak satu peleton personil gabungan disiagakan Polres Maros berjaga hingga rangkaian Pilkada selesai.

Hal itu diungkapkan oleh Kasubsi Penmas Polres Maros Ipda A. Marwan P. Afriady, Selasa, 17 Desember 2024.

“Untuk pengamanan kantor KPU dan Bawaslu, pengamanan kami perpanjang mulai tanggal 17 Desember hingga tanggal 31 Desember 2024,” katanya.

“Totalnya 30 Personel kami libatkan dalam pengamanan tersebut,” sambungnya.

Marwan mengatakan, Polres Maros mengantisipasi kerawanan hingga selesai semua rangkaian Pilkada 2024.

“Kita antisipasi semua kemungkinan dan potensi potensi kerawanan hingga semua tahapan Pilkada selesai,” ucapnya.

Sebelumnya KPU Kabupaten Maros masih menunggu masih akan mengagendakan rapat pleno terbuka penetapan paslon Terpilih / Pemenang yang tahapannya diatur di PKPU 18 /2024. []

Rekap data quick count akan memotret 5 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim) per pukul 20.10 WIB:

1. DKI Jakarta

Ridwan Kamil dan Suswono: 39,25%
Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abiyoto: 10,60%
Pramono Anung dan Rano Karno: 50,15%

Total Data : 100%

2. Banten

Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi: 42,26%
Andra Soni dan Dimyati Natakusumah: 57,74%

Total Data: 99,67%

3. Jawa Barat

Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina: 10,44%
Jeje Wiradinata dan Ronald Surapradja: 9,02%
Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie: 18,35%
Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan: 62,19%

Total Data : 97,00%

4. Jawa Tengah

Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi : 41,48%
Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen : 58,52%

Total Data : 90%

5. Jawa Timur

Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim : 8,38%
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak : 58,14%

Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) : 33,48%
Total Data : 97,67%

Sumber data dikutip dari beberapa lembaga survei Penyelenggara quick count untuk Pilkada 2024. []

Pencopotan APK dilakukan karena banyak pasangan calon (paslon) maupun liaison officer (LO) paslon yang tidak membongkar secara mandiri.

Pencopotan dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, dan Kodim 0710/Pekalongan.

Penurunan APK diawali dengan apel siaga dan dilanjutkan patroli keliling ke sejumlah titik wilayah jalan protokol hingga di dalam gang-gang permukiman warga, Senin, 25 November 2024.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin mengungkapkan bahwa, mulai tanggal 24-26 November 2024 sudah memasuki masa tenang, maka semua APK maupun bahan kampanye harus dibersihkan di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

“Rencana, pembersihan APK ini satu hari bisa selesai. Karena kemarin kami sudah memberikan waktu kepada KPU dan jajarannya untuk membersihkan APK yang difasilitasi,

“Lalu, kami melakukan penyisiran APK yang belum dicopoti terutama yang ada di billboard yang jumlahnya juga cukup banyak dan menggunakan alat khusus untuk membersihkannya,” tuturnya.

Miftahuddin menegaskan, meski di Kelurahan Pasirkratonkramat terdampak banjir akibat jebolnya tanggul di Kabupaten Pekalongan, ia meminta kepada panwascam, panwas kelurahan dan stakeholder terkait juga bisa membersihkan APK di wilayah tersebut.

“Sebab, di dalam peraturan tidak memandang itu banjir atau tidak, kami usahakan semua APK bisa dibersihkan secara maksimal,” pungkasnya. (em-aha)

Pembekalan diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Pekalongan Timur, Selasa, 19 November 2024.

Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin menyampaikan terima kasih kepada warga Kota Pekalongan yang bersedia menjadi bagian dari satlinmas. Salahudin mengajak satlinmas untuk meluruskan niat dalam pilkada ini.

“Tolong jaga netralitas karena saudara-saudara yang 24 jam berada di dekat kotak suara, kelalaian atau kesalahan dapat dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab. Ditakutkan ada pihak-pihak yang mencari celah karena ada petugas yang tak netral,” tutur Salahudin.

Salahudin berpesan agar anggota satlinmas menjaga kesehatannya, kalau memiliki gangguan penyakit serius harus disampaikan.

Kasi Linmas Satpol P3KP Kota Pekalongan, Desi Testiyanto menyebutkan beberapa agenda  persiapan pilkada sudah dilakukan mulai dari sarasehan mengumpulkan satlinmas pengamanan di kelurahan sejak 25 Oktober lalu, tanggal 14 dan 15 November juga.

“Dan hari ini kami lakukan pembekalan satlinmas untk menjadi petugas ketertiban di TPS, kemudian besok tanggal 20 November akan dilakukan gelar pasukan penyerahan BKO ke Polres Pekalongan Kota,” bebernya.

Disebutkan, ada sebanyak 1.246 anggota satlinmas yang bertugas di TPS kelurahan dan kecamatan.

“Imbauan kami terus jaga kesehatan dan bekerja semaksimal mungkin,” tandasnya.

Camat Pekalongan Timur, Darminto menjelaskan di Kecamatan Pekalongan Timur ada 96 TPS dengan 192 satlinmas yang akan siaga dalam pilkada. Ia berharap pilkada dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.  (em-aha)

Ratusan warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) berpartisipasi dalam simulasi pemilihan yang digelar di Aula Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada Minggu, 17 November 2024.

Simulasi dilakukan sama seperti proses pilkada sesungguhnya. Bahkan, panitia tempat pemungutan suara (TPS), menggunakan seragam baju kemeja putih.

Mulai tata cara pencoblosan membedakan kertas suara Wali Kota dan wakil Wali Kota Pekalongan, Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah, pelipatan, memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah mencoblos.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengatakan bahwa, surat suara yang digunakan saat simulasi sudah dimodifikasi dengan gambar bunga dan makanan sebagai pengganti gambar calon yang biasa digunakan dalam pemilu.

“Kegiatan simulasi ini merupakan bentuk edukasi kepada calon pemilih untuk lebih memahami alur dan estimasi waktu proses pemungutan suara,” kata Fajar.

Ia menambahkan, untuk mekanisme dalam pelaksanaan Pilkada serentak dengan Pemilu pada 14 Februari 2024 lalu tidak jauh berbeda, hanya perbedaan terletak pada jumlah surat suaranya saja yang lebih sedikit yaitu hanya 2 jenis surat  suara untuk surat suara Pilgub dan Pilwalkot.

“Pemilihan tempat simulasi kita rotasi, kali ini menunjuk di salah satu lokasi di Kecamatan Pekalongan Timur. Dan di lokasi simulasi ini nantinya akan digunakan sebagai TPS 07 Kelurahan Kalibaros dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 528 orang,” lanjutnya.

Fajar juga meminta kepada petugas yang bertindak sebagai panitia pemungutan suara (PPS) untuk mencatat waktu yang digunakan bagi pemilih yang  berusia remaja (pemilih pemula), lanjut usia (lansia), pemilih umum, maupun penyandang disabilitas.

“Jadi, ada aturan baru pada PKPU Nomor 17 terkait dengan pungut dan hitung surat suara. Sebelumnya, surat suara dianggap tidak sah, salah satu cirinya adalah tidak ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” katanya.

Namun, apabila ditemukan pada saat penghitungan, bisa dilakukan penandatanganan ulang untuk mengurangi jumlah surat suara tidak sah.

“Nanti akan kami cek apakah alfa atau kelupaan, karena kami khawatir juga barangkali ada surat suara dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan calon pemilih kondusif dan tidak melakukan hal tersebut,” tegasnya.

Lanjut Fajar menambahkan, untuk estimasi waktu simulasi ini juga dibuat mirip dengan waktu hari H pencoblosan dan penghitungan surat suara.

“Waktu selesai simulasi pemungutan suara ini sama seperti pelaksanaan hari H yaitu pukul 13.00 WIB, kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara,” katanya.

Namun, pada kesempatan ini, pihaknya hanya melakukan sampai simulasi penghitungan surat suara untuk Pilgub saja. Nanti tinggal waktunya dikali 2 untuk mengestimasi waktu penghitungan surat suara.

Salah satu calon pemilih pemula, Salwa Salsabila yang ikut dalam pelaksanaan simulasi tersebut mengaku belum memiliki kandidat yang akan dipilihnya pada Pilkada 2024.

Kendati demikian, ia senang bisa turut dilibatkan dalam simulasi ini untuk menambah wawasannya saat akan melakukan pencoblosan pada 27 November 2024.

“Senang sih meski tadi sempat mengira susah, rupanya gampang dan cepat. Tadi juga rada grogi karena baru pertama kali mencoblos,” pungkasnya. (em-aha)

Keputusan ini diambil setelah melakukan kajian secara mendalam, dan dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan tertentu.

“Kita belum menemukan bukti adanya output menguntungkan atau merugikan. Kalau tindakannya sudah ada, dengan rapat secara tertutup. Tapi tidak ditemukan adanya tindakan yang menguntungkan atau merugikan,” beber Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahudin saat ditemui awak media, Senin siang, 11 November 2024.

Terkait adanya foto bersama antara Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin dengan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Muhtarom dan Makmur Sofyan Mustofa (Utama), ungkap Miftahuddin, juga dilakukan analisa dan tidak ditemukan atau mengandung unsur kampanye.

Dimana, Plt Wali Kota Pekalongan sebagai terlapor dalam pose foto dimaksud, tidak menunjukkan gestur ataupun simbol tertentu.

Bahkan, kata Miftahuddin, dalam pembahasan pada saat rapat Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan tidak terjadi dissenting opinion (perbedaan pendapat).

“Memang ada perdebatan, tetapi itu lebih menunjukan kualitas dari hasil kajian pada saat rapat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan. Untuk hasil ini sifatnya final, dan sudah kami kirimkan ke pelapor maupun terlapor ” katanya.

Ia menambahkan, dugaan pelanggaran itu muncul berawal adanya permohonan audiensi dari Paslon Utama kepada Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin.

Saat audiensi yang berlangsung di Kompleks Kantor Setda Kota Pekalongan, paslon Utama meminta agar Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin dan ASN di lingkungan Pemkot Pekalongan benar-benar netral dalam Pilwalkot Pekalongan 2024. Bahkan dalam audiensi tersebut tidak ditemukan adanya unsur meminta dukungan.

”Dalam klarifikasinya, Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin menerima permintaan audiensi karena merasa sebagai pejabat yang mengayomi semua pihak. Bahkan, jika pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 Aaf dan Balgis Dian (Adjib) memohon hal yang sama, Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin akan melayaninya,” kata dia.

Disinggung, apakah hasil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan tersebut juga salah satunya mempertimbangkan faktor kondusifitas maupun untuk menjaga marwah terlapor sebagai kepala daerah. Miftahuddin menampik alasan dimaksud.

Ditegaskannya, keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan diambil melainkan karena murni alasan aturan maupun regulasi yang ada. Dirinya menyebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam bekerja tidak bisa diintervensi dari pihak manapun.

”Hingga sekarang, pihak pelapor menerima hasil keputusan ini. Kami juga sudah melampirkan berita acara (BA)-nya secara lengkap, unsur apa yang terpenuhi, kemudian unsur apa yang tidak. Semuanya lengkap dan jelas,” papar dia.

Miftahuddin menjelaskan rangkaian proses yang berlangsung sejak adanya laporan pada 29 Oktober 2024, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, kemduain Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan membuat kajian awal dugaan pelanggaran.

Untuk menentukan keterpenuhan syarat formal dan syarat material, serta untuk menentukan pasal yang dilanggar. Dari hasil kajian awal diketahui bahwa laporan dari pelapor belum lengkap, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan meminta pelapor untuk memperbaiki laporannya dalam waktu dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan.

Kemudian dilakukan perbaikan oleh pelapor dengan menyampaikan bukti–bukti dan diregister Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan pada 3 November 2024 dengan Nomor : 001/Reg/LP/PW/14.03/XII/2024.

Berikutnya, dilakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan pada 4 November 2024 untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan saksi-saksi dan membuat kajian dugaan pelanggaran.

Selanjutnya hasil kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan pada 8 November 2024.

Adapun hasil pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan, dimana laporan 001/Reg/LP/PW/14.03/XII/2024 tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya di sebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan. (em-aha)

Debat dengan tema “Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Teknologi”, digelar di Hotel Dafam Kota Pekalongan, Sabtu malam, 26 Oktober 2024.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengatakan debat pertama yang baru saja usai itu berjalan kondusif dan sesuai dengan aturan. Para pasangan calon (Paslon) beserta masing-masing pendukungnya pun juga mentaati aturan yang sudah ditentukan oleh pihak panitia.

“Alhamdulillah debat terbuka secara perdana ini berjalan lancar. Kami mengapresiasi kedewasaan dari para Paslon beserta tim kampanyenya,” kata Fajar.

Menurutnya, meski berjalan lancar dan kondusif, KPU akan tetap mengevaluasi pelaksanaan debat pertama dengan harapan pada pelaksanaan debat putaran kedua yang dijadwalkan digelar pada 8 November 2024 bisa berjalan lebih baik dan maksimal.

“Pada debat ini, peran panelis hanya merumuskan pertanyaan yang lebih berfokus pada studi kasus, sehingga diharapkan masing-masing paslon bisa memberikan jawaban yang konkret terhadap studi kasus yang disampaikan,” ucapnya.

Hingga debat berakhir, ia mengaku tidak ditemukan pelanggaran seperti adanya isu sara dan sebagainya dari masing-masing paslon debat perdana ini.

Dalam debat ini, kedua paslon saling menyampaikan ide-ide visioner mereka, demi menarik simpatisan dan masyarakat Kota Pekalongan selaku calon pemilih.

“Harapannya, lewat debat ini, KPU bisa membuktikan salah satu perannya untuk melakukan pendidikan pemilih. Sehingga, pemilih bisa teredukasi, mendapatkan gambaran informasi tentang calon kepala daerah yang nanti akan mereka milih pada Rabu, 27 November 2024,” harapnya.

Diketahui, debat publik pertama yang digelar KPU Kota Pekalongan ini disiarkan KPU melalui live streaming, sehingga masyarakat yang tidak bisa melihat langsung di lokasi debat, bisa menyaksikannya melalui tayangan online.

Pada debat ini, juga menjadi momen penting bagi kedua paslon untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat yang akan memilihnya saat pencoblosan. Salah satunya paslon nomor urut 1, Muhtarom-Makmur Sofyan Mustofa (Utama).

“Visi dan misi kami adalah melayani umat, membangun Kota Pekalongan lebih baik dan makmur. Kenapa melayani, karena kami berbasis melayani (khoodim), sehingga khidmat kami perluas untuk masyarakat Kota Pekalongan,” kata Ji Tarom, sapaan akrab Muhtarom saat ditemui usai debat.

Ia mengaku bersyukur pelaksanaan debat pertama berjalan lancar dan sesuai harapan, dimana tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Hal ini terwujud dari komitmen bersama antar kedua paslon dan masing-masing pendukungnya dari awal, saat, hingga berakhirnya debat.

“Alhamdulillah, kami cukup puas dengan penampilan kami di debat pertama ini,” katanya.

Sementara itu, paslon nomor urut 2, A Afzan Arslan Djunaid-Balgis Diab (Ajib) menerangkan, dalam debat kali ini, pihaknya menyampaikan visi, misi, dan rencana program-program kerja, serta prestasi Kota Pekalongan yang sudah diraih berlandaskan pada data-data di lapangan.

“Data ini menurut saya menjadi penting, karena dari data menjadi pedoman apa yang akan diprogramkan dan sudah diraih, termasuk penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, penanganan banjir dan rob,” kata Aaf, sapaan akrab A Afzan Arslan Djunaid.

Termasuk pembangunan Pasar Banjarsari, lanjut dia, peningkatan literasi masyarakat, reformasi birokrasi, dan sebagainya.

“Masyarakat yang akan menilai, kami optimis dan puas dengan penampilan debat kali ini di angka 8 sampai 9, karena tidak ada manusia yang sempurna,” pungkas Aaf.

Diketahui, pada debat pertama, KPU menghadirkan 5 orang panelis yakni Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Mokhamad Arifin, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan, Mahirun.

Paminto Agung Christianto, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Widya Pratama Pekalongan, Achmad Muchsin, Dosen Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Maghfiroh, Ketua Program Studi Kriya Batik, Fakultas Teknik Universitas Pekalongan. (em-aha)

Plt Walikota Pekalongan, Salahudin saat membuka acara tersebut menyampaikan pesan kepada seluruh personel untuk menjalankan tugas dengan baik dan menjaga situasi terkait kegiatan pilkada,  serta bilik suara pada saat pemilihan.

“Salah satu cara supaya bisa dipercaya oleh masyarakat sekitar yaitu dengan tidak menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon, sebab apabila sudah diketahui memihak maka akan dicurigai jika terjadi sesuatu,” kata Salahudin, Jumat, 25 Oktober 2024.

Misalnya, lanjut dia, kerusakan segel, selisih suara dan lain sebagainya. Sehingga, mereka harus netral agar masyarakat percaya bahwa pilkada berjalan dengan baik

“Selain itu, juga niatkan tugas yang akan mereka lakukan ini untuk benar-benar mengawal pemilihan pemimpin yang baik, berguna dan bermanfaat untuk masyarakat kedepan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Salahudin mewakili pemerintah dan masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Satpol-P3KP, Kodim 0710/Pekalongan, Polres Pekalongan Kota serta pihak lain yang sudah berkontribusi meningkatkan SDM anggota satlinmas Kota Pekalongan.

Sementara itu, Sriyana menyebutkan sarasehan diikuti unsur satlinmas kecamatan sebanyak 48 orang, unsur satlinmas kelurahan 135 orang dan satlinmas Kota Pekalongan sebanyak 27 orang.

“Hari ini masih kegiatan awal, nanti akan kita tindak lanjuti dalam skala besar kurang lebih 2 minggu kedepan semua anggota satlinmas yang berjumlah kurang lebih 800 yang ditugaskan di TPS akan apel di Lapangan Mataram dan nanti akan diberikan pengarahan serta pembekalan dalam rangka pilkada tahun 2024,” tutupnya. (em-aha)

Perakitan dan sortir kotak suara telah dilaksanakan selama 2 hari, Sabtu-Minggu, 12-13 Oktober 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Pekalongan yang berada di Jalan Industri, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda saat ditemui Eranasional di Gudang Logistik mengungkapkan bahwa, kotak suara untuk Pilkada Kota Pekalongan Tahun 2024 yang diterima KPU pada 6 Oktober 2024 lalu sejumlah 868 buah.

Ratusan kotak suara itu untuk kebutuhan 430 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimana, masing-masing TPS 2 buah kotak suara. Sisa 8 kotak suara diperuntukkan untuk 4 kecamatan yang ada, masing-masing kecamatan juga mendapatkan 2 buah.

“Kita lakukan proses perakitan sekaligus sortir kotak suara. Dari hasil sortir, ditemukan ada 4 kotak suara yang kondisinya kurang baik,” ucapnya saat ditemui di Gudang Logistik KPU Kota Pekalongan, Selasa, 15 Oktober 2024.

Menurutnya, 4 buah kotak suara yang rusak itu selanjutnya akan dilaporkan ke KPU Pusat untuk mendapatkan kotak suara pengganti. Perakitan dan sortir kotak suara ini rampung selama 2 hari dengan melibatkan 10 orang pekerja, termasuk dari pegawai internal KPU.

“Selain kotak suara yang sudah datang, kami juga sudah menerima sebagian sampul sejumlah 6.043 lembar, namun belum kami sortir. Tinta juga sudah kami terima beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Sementara untuk surat suara pihaknya masih menunggu, dan kemungkinan surat suara dijadwalkan 23-25 Oktober 2024 sudah dalam posisi dicetak. (em-aha)

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 599 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihn Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024.

Dalam lampiran keputusan tersebut, diatur dua jenis APK dan lokasi pemasangannya. Yang pertama, APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Pekalongan dapat dipasang di Kawasan Lapangan Mataram.

Dan yang kedua, untuk APK yang dipasang oleh peserta dapat dipasang di 221 jalan yang sudah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda menjelaskan, waktu pemasangan APK sudah bisa dilakukan mulai 25 September atau sejak masuk masa kampanye.

“Untuk lokasi yang dilarang adalah lokasi di luar 221 jalan tersebut. Kemudian juga ada aturan dilarang dipaku di pohon, dan ada jarak minimal pemasangan,” jelasnya yang ditemui usai kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada Kota Pekalongan bersama awak media, Senin, 30 September 2024.

Terkait fasilitasi APK untuk paslon peserta Pilkada Kota Pekalongan, dikatakan Fajar KPU memfasilitasi APK berupa brosur, pamflet dan poster sebanyak 23.207 untuk masing-masing paslon. Kemudian ada 5 balio, 60 umbul-umbul dan 54 spanduk untuk masing-masing paslon.

“Selain APK yang difasilitasi KPU, paslon juga diperbolehkan untuk membuat APK sendiri maksimal sebanyak 200 persen dari jumlah tersebut,” kata Fajar.

Selain lokasi pemasangan APK, KPU juga telah menetapkan delapan titik lokasi kampanye rapat umum. Delapan titik tersebut terbagi dalam empat kecamatan. Yakni untuk Kecamatan Pekalongan Barat ada di Lapangan Peturen Tirto dan Lapangan Bumirejo.

Kecamatan Pekalongan Utara ada di Lapangan Krapyak dan Lapangan Palapa, Kecamatan Pekalongan Timur ada di Lapangan Gamer dan Lapangan Setono, serta Kecamatan Pekalongan Selatan ada di Lapangan Kuripan dan Lapangan Jenggot.

“Lokasi tersebut mengacu pada Perwal nomor 36 tahun 2024. Tapi untuk kampanye rapat umum pemilihan wali kota dan wakil wali kota atau bupati dan wakil bupati, hanya boleh dilakukan satu kali. Saat ini kami masih menunggu jadwal dari masing-masing paslon,” tambahnya.

Selain itu, KPU juga rencananya akan mengadakan debat paslon yang dijadwalkan bakal berlangsung dua kali. Jadwal debat saat ini juga masih menunggu waktu dari masing-masing paslon. (em-aha)

Dalam rakor yang digelar di Auditorium Mutiara, PTIK, Jakarta Selatan itu, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan beberapa langkah strategis yang ingin dilakukan.

Dia menyebutkan langkah strategis ini sengaja disampaikan dalam rakor sekaligus untuk menyamakan persepsi seluruh anggota.

“Commander wish yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan. Diharapkan bisa tergelar sampai dengan ke tingkat polda-polda,”jelas Karim kepada wartawan di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis 26 September 2024.

Di samping itu juga, terkait menghadapi Pilkada serentak yang akan kita hadapi pada bulan November, yang pada saat ini sudah memasuki tahapan kampanye,” sambungnya.

Dia menjelaskan, untuk langkah strategis menjelang Pilkada, setiap anggota harus terus diingatkan soal netralitas. Dia juga menekankan kepada setiap anggota Polri yang ikut dalam Pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi.

“Terkait mengenai pilkada, memang secara fokus kita lebih kepada masalah netralitas. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya. Dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam Pilkada,” terang Karim.

“Disamping itu juga ada beberapa juga anggota Polri yang mengikuti Pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota Polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu,” tambahnya.

Tak hanya itu, dia menyebukan langkah strategis lain yang jadi topik pembahasan dalam rakor adalah menyangkut penegakan hukum.

Dia menjelaskan pihaknya pun selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman.

“Menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, kode etik. Kita mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat,”jelasnya.

Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus, kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak, ini kan sangat konsen bagi publik.

“Jadi penanganannya di sini perlu ada Propam untuk betul-betul mengawal dalam menegakkan kasus tersebut secara objektif. Kedua masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota,”tegasnya.

“Kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi,” pungkas Karim. []

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahudin saat ditemui di Hotel Santika usai kegiatan mengatakan, regulasi yang ada yaitu UU Pilkada, PKPU dan Perwal, sehingga diperlukan pemahaman bersama dan pencegahan pelanggaran pemilu.

“Kerawanan yang sering terjadi saat Pilkada di Kota Pekalongan, yaitu konflik antar peserta atau sengketa, politik uang dan penyalahgunaan kewenangan,” kata Ketua Bawaslu, Selasa, 24 September 2024.

Lanjut Miftah, serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang keliru, seperti baliho yang saling menutupi calon peserta Pilkada yang bisa menyebabkan perseteruan antar kubu.

“Kami berharap, regulasi yang ada bisa dipahami bersama. Para stakeholder bisa menyampaikan dan menginstruksikan semuan jajarannya, supaya bisa mengacu dan mematuhi regulasi tahapan kampanye,” ujarnya.

Pada kesempatan kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan terkait netralitas ASN.

“BKPSDM sebagai pemangku kebijakan ASN memiliki peran penting dalam menjaga netralitas ASN selama pemilu berlangsung,” kata Miftah.

Ia menambahkan, setelah penandatanganan, pihaknya langsung mengadakan rapat internal dengan BKPSDM. Koordinasi ini penting, karena Bawaslu telah mengidentifikasi potensi pelanggaran netralitas ASN yang mungkin terjadi selama tahapan kampanye.

Turut hadir pada kegiatan rakor teresebut diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, TNI, OPD terkait, dan naradamping pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan. (em-aha)

Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda dan disaksikan oleh jajaran Forkopimda Kota Pekalongan, serta Bawaslu Kota Pekalongan pada Senin siang, 23 September 2024.

Fajar mengaku bersyukur, meski banyaknya pendukung dan simpatisan yang ikut mengantar masing-masing paslon untuk hadir ke KPU secara langsung. Namun, proses pengundian nomor urut Paslon Pilkada Kota Pekalongan tahun 2024 berjalan lancar dan kondusif.

“Alhamdulillah, kegiatan pengundian nomor urut paslon untuk Pilkada Kota Pekalongan tahun 2024 berjalan lancar. Hasilnya, paslon Muhtarom-Mustofa mendapatkan nomor urut 1 dan paslon Aaf-Balgis mendapatkan nomor urut 2,” terang Fajar saat konferensi pers dengan awak media.

Fajar berharap untuk masing-masing paslon agar bersabar dan menahan diri, mengingat tahapan kampanye baru dimulai pada 25 September sampai dengan 23 November 2024.

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan juga deklarasi Pilkada Damai agar semua peserta pemilu dan seluruh elemen masyarakat bisa tetap menjaga kondusifitas wilayah Kota Pekalongan untuk terciptanya pilkada yang damai.

Selain itu, masing-masing paslon juga diberikan 6 orang pengawal pribadi (walpri) dari personel kepolisian Polres Pekalongan Kota.

“Silahkan berkompetisi, yang terpenting harus jaga kondusifitas dan menjunjung tinggi nilai dan norma negara kita tercinta,” tegasnya.

Ditemui usai kegiatan, calon Wali Kota Pekalongan nomor urut 1 Muhtarom mengaku bersyukur, pengundian nomer urut yang dipilihnya sesuai harapannya. Nomer satu dimaknai sesuai dengan slogannya ‘Utama’.

“Kami mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyat dan bergotong royong dalam membangun Kota Pekalongan yang lebih baik lagi. Utama itu nomer Satu. Kami optimis bisa memenangkan Pilkada Kota Pekalongan tahun ini,” ujar Ji Tarom, sapaan akrab Ketua PCNU tersebut.

Sementara calon wali kota Pekalongan nomor urut 2, HA Afzan Arslan Djunaid atau yang kerap dipanggil Aaf mengatakan, nomor urut tidak terlalu signifikan tinggal bagaimana nomor tersebut dimaknai.

“Kami maknai nomer 2 adalah dua periode, karena perjuangan kami belum selesai. Seperti penanganan banjir rob, teman-teman lihat sendiri banjir rob sudah berkurang signifikan dengan beroperasinya rumah pompa yang berjalan normal membuat air lebih cepat surut,” jelasnya.

Aaf juga menerangkan sejumlah capaian yang sudah diraih di bawah pemerintahannya. Seperti, pembangunan pasar Banjarsari juga yang sudah dilakukan, dari bidang kesehatan 98% masyarakat tercover UHC dan dibiayai pemerintah.

Di bidang pendidikan sudah ada beasiswa, dan Kota Pekalongan menjadi kota pertama menerapkan merdeka belajar serta guru penggerak. Reformasi dan Birokrasi Kota Pekalongan berhasil pada posisi keempat di Indonesia, pembangunan bendung gerak, dan sebagainya.

“Artinya, baik administrasi dan pembangunan fisik di Kota Pekalongan sudah berjalan sesuai target, waktu dan anggaran. Kami berkomitmen untuk menjalankan progress pembangunan yang telah berjalan dengan baik ini,” pungkasnya. (em-aha)