Demikian konfirmasi dari Ketua Panel Saldi Isra dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar pada Rabu (8/1/2025) di Ruang Sidang Panel 2 MK, Jakarta.

Baik Pasangan Imam-Ririn maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan.

“Depok mencabut Permohonan dan tidak hadir di Persidangan,” ucap Saldi dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, Rabu (8/1/2025).

Sebelumnya, Pasangan Imam-Ririn telah mendaftarkan Permohonan PHP Walkot Depok 2024 ke MK pada Jumat (6/12/2024) lalu. Bahkan Permohonan tersebut telah diregistrasi ke dalam Perkara Nomor 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran berupa dengan Politisasi ASN/unsur Birokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Depok 2024.

Praktik kecurangan dan/atau pelanggaran berupa politisasi unsur ASN/unsur Birokrasi tersebut menurut pemohon terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sehingga tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenaranya dalam kontestasi Pilwalkot Depok 2024. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta membatalkan Keputusan KPU Kota Depok.

Selain itu, Pemohon juga meminta agar MK memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS, yakni Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya. (*)

Angka unggul  Imam-Ririn di Pilkada Depok disampaikan saat konferensi pers di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu sore (27/11/2024).

Hadir dalam konferensi pers, Imam Budi Hartono, dr Ririn Farabi Arafiq, Ketua Tim Pemenangan Imam-Ririn Bobby Hermanto,  Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi El Fouz Arafiq, dan Plt Ketua DPD PKS Ade Supriyatna.

“Hasil perhitungan internal, Imam-Ririn meraih 51,5 persen dan Supian-Chandra 48,5 persen,” kata Bobby Hermanto, Ketua Tim Pemenangan Imam-Ririn.

Bobby menyatakan suara yang masuk sudah 80 persen. Kendala cuaca hujan deras membuat perhitungan suara belum selesai di sejumlah TPS.

Perhitunga diperoleh dari  data masuk 86,67 persen Voxpol Center, Rabu (27/11/2024), pukul 17.42 WIB yang bisa dilihat di www.metrotvnews.com/quickcount/kotakabuoaten, Paslon Supian-Chandra meraih 53,60 persen. Sedangkan Paslon Imam-Ririn meraih 46.40 persen.

Dari hasil perhitungan cepat tersebut, kecil kemungkinan keunggulan paslon Supian-Chandra disusul Paslon Imam-Ririn.

Kampanye Supian-Chandra dihadiri ribuan massa pendukungnya. Juru Bicara Koalisi Perubahan Depok Maju, Babai Suhaimi merasa salut dengan militansi para pendukung Supian-Chandra.

“Mereka rela hujan-hujanan dan rela basah kuyup demi menyongsong perubahan di Kota Depok,” kataBabai.

Ketua PPP Kota Depok, Mazhab mengatakan merasa terharu melihat kekompakan dan keguyuban warga Kota Depok yang hadir di acara Kampanye Akbar Supian-Chandra.

“Ya kami koalisi sedang berjuang keras untuk bisa menang dan mengakhiri dominasi PKS. Terkait survei tersebut selisihnya masih kecil,” kata Ketua Tim Pemenangan Supian-Chandra, Nuroji, kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

Nuroji mengatakan pihaknya ingin menang di Pilkada Depok 2024. Sehingga, kata dia, seluruh kekuatan Supian-Chandra akan dikerahkan di sisa masa kampanye.

“Kami ingin selisih lebih besar. Karena itu semua kekuatan mesin partai, anggota dewan, relawan dan jaringan lainnya terus semangat kerja keras. Pastinya kedua calon 02 juga masih masif turun ke masyarakat,” tutur dia.

Politikus Partai Gerindra itu juga mewanti-wanti agar tidak ada politik uang dalam Pilkada Depok. Dia mengimbau warga tidak tertarik dengan politik uang.

“Kami yakin kalau tidak ada money politic kami 02 akan menang. Karena itu kami juga menggerakkan upaya pendidikan ke masyarakat jangan ikut bermain money politic karena risikonya akan masuk penjara bagi yang kasih maupun terima,” sebut dia.

Survei Indikator Pilkada Depok

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Depok, Jawa Barat, yang berlaga di Pilkada 2024. Hasil survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Supian Suri-Chandra Rahmansyah unggul dibanding pasangan nomor urut 1 Imam Budi Hartono-Ririn Farabi.

Survei dilakukan pada 4-9

November 2024 terhadap 400 responden. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode simple random sampling. Margin of error ±5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih.

Berikut hasil survei Indikator:

•⁠ ⁠Imam Budi Hartono-Ririn Farabi 46,6%
•⁠ ⁠Supian Suri-Chandra Rahmansyah 49,5%
•⁠ ⁠Tidak tahu/tidak jawab 3,9%

Sebagai informasi, Imam dan Ririn diusung oleh PKS-Golkar. Sementara, Supian-Chandra diusung oleh Gerindra, PDIP, PAN, PKB, PSI, Demokrat, NasDem, Gelora, Perindo, Buruh, Ummat, serta Hanura.

Ribuan peserta, termasuk politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari, turut ambil bagian dalam ajang lari tersebut.

Antusiasme warga yang tinggi dinilai Yeti sebagai bukti bahwa masyarakat Depok merindukan lebih banyak event olahraga.

Yeti Wulandari, yang dikenal sebagai penggemar lari, mengungkapkan bahwa kegiatan seperti ini sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama para pehobi olahraga lari.

“Saya pribadi selalu ikut event lari di luar daerah, karena kami butuh wadah untuk menyalurkan hobi dan bertemu sesama penggemar lari,” ujar Yeti.

Menurutnya, Supian Suri berkomitmen untuk menjadikan event lari sebagai agenda rutin apabila terpilih sebagai Wali Kota Depok. Salah satu rencana Supian adalah menggelar event “Margonda Berlari” dan membangun lintasan khusus lari di area Setu-Setu di Depok.

Bersama Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, serangkaian kegiatan bertajuk “Muda Kawal Pilkada 2024” digelar sekitar sebulan sebelum hari pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024.

Peneliti Puskapol UI Muhammad Imam menjelaskan hal itu pada konferensi pers di Sekretariat PWI Kota Depok, Jalan Melati Raya No. 3, Selasa (5/11/2024).

Turut hadir dalam jumpa pers Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto dan perwakilan mahasiswa UI.

“Project Muda Kawal Pilkada 2024 melibatkan mahasiswa bersama Puskapol UI. Kegiatan ini diinisiasi sepenuhnya oleh mahasiswa FISIP dan kami yang sehari-hari melakukan kajian politik,” ujar Imam, yang memberi penjelasan via zoom karena tim Puskapol UI tengah melakukan pelatihan kepada unsur KPU Jawa Barat di Sukabumi.

Debat kali ini mengangkat isu gentrifikasi, sebuah proses yang seringkali berujung pada perubahan karakter lingkungan yang ditandai dengan masuknya penduduk lebih kaya dan investasi.

Menariknya, Ririn, sebagai pendamping Imam, alih-alih memberikan jawaban yang relevan, justru mengeluarkan istilah “gender fikasi.” Tanggapan tersebut mengundang gelak tawa dari penonton dan membuat Supian merasa perlu untuk meluruskan pemahaman yang keliru tersebut.

“Jawabannya gak nyambung dengan pertanyaan,” kata Supian dengan tegas.

Menurut Supian, kehadiran kelompok orang dengan daya beli tinggi yang membeli lahan akan berdampak pada kenaikan harga properti.

“Masyarakat menengah ke bawah bisa terpinggirkan karena lahan yang dulunya terjangkau kini menjadi mahal,” ujarnya.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang sudah ada.

Supian menegaskan pentingnya upaya pemerintah kota untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses lapangan pekerjaan meskipun ada perubahan tersebut.

“Lahan-lahan yang digunakan untuk investasi sering kali mengganggu kehidupan warga asli yang berpenghasilan rendah,” imbuhnya.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan aparatur kecamatan dan kelurahan se-Kota Depok, serta unsur TNI-Polri, berlangsung di Balai Kota Depok, yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu Kota Depok.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, menjelaskan, pentingnya sosialisasi ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Depok.

“Harapan kami, partisipasi masyarakat dalam Pilkada bisa mencapai target 80 persen, melebihi capaian sebelumnya yang masih di bawah 70 persen,” kata dia, di sela-sela acara, Senin (28/10/2024).

Dari target yang mereka tetapkan, hingga kini baru satu madrasah negeri yang berhasil direalisasikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Depok yang diresmikan pada April 2024.

Warga Kota Depok pun mempertanyakan kelanjutan dari janji tersebut. Dengan sisa masa jabatan yang tinggal beberapa bulan lagi, harapan untuk melihat madrasah negeri di kecamatan lainnya semakin menipis. Muncul pertanyaan mengenai nasib pembangunan madrasah di kecamatan-kecamatan lain.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PPP, Qonita Lutfiyah, menyampaikan pandangannya. Ia menegaskan bahwa pembangunan madrasah negeri di Depok harus terus didorong dan diselesaikan.

“Ini bagian dari masukan. Artinya kita ingin perubahan Depok lebih maju lagi. Apa yang belum terealisasi, harus kita suport agar terealisasi,” ujarnya.

Menurut Qonita, pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa diabaikan. Meskipun ranah pembangunan madrasah memang berada di bawah Kementerian Agama, Qonita menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan Kementerian Agama.

“Kita tidak bisa tergantung pada siapa dan siapa. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Ia menambahkan, kerja sama antara Pemerintah Kota Depok dan Kementerian Agama sangat dibutuhkan untuk mewujudkan janji tersebut.

“Tinggal bagaimana kita bekerjasama, bersinergi antara pemerintah kota dengan Kementerian Agama,” kata Qonita.

Mengenai isu keterbatasan lahan yang sering menjadi kendala, Qonita menilai hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Menurutnya, justru solusi yang harus dicari agar pembangunan madrasah bisa terwujud.

“Kalau kita selalu mencari alasan, itu gak akan selesai,” ujarnya tegas.

Qonita juga yakin bahwa pembangunan madrasah negeri di Depok bisa terwujud jika ada kemauan yang kuat.

Dia optimis, jika ada keinginan yang jelas, lahan bisa ditemukan dan pembangunan bisa dilaksanakan.

Ia berharap ke depannya, siapapun yang memimpin Depok selanjutnya tidak mencari pembenaran atau alasan, tetapi lebih fokus pada solusi.

“Ini adalah ide-ide kita, gagasan kita, pikiran kita, yang kita tumpahkan untuk Kota Depok yang kita cintai,” ungkapnya.

Qonita menyatakan keyakinannya bahwa jika pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, pembangunan madrasah negeri di Depok akan terwujud sesuai harapan masyarakat.

“Kami sangat yakin (bila Supian Suri dan Chandra Rahmansyah terpilih menjadi wali kota), akan terwujud,” pungkas Qonita.

Pasukan Hercules itu siap mengerahkan ribuan anggota demi memenangkan Supian Chandra pada perhelatan pemilihan kepala Daerah Kota Depok.

Ketua Satgasus GRIB Jaya Korwil Depok Gen Asmit menjelaskan, setidaknya ada 2.100 anggotanya yang siap dikerahkan untuk memenangkan Supian Chandra.

“Anggota GRIB yang tercatat sebagai anggota aktif mencapai sekitar 2.100. Dari 2.100 anggota yang dimiliki, nantinya setiap anggota diberikan tugas setidaknya untuk merekrut tiga orang agar memilih Supian Chandra pada pencobelasan Pilkada nanti,” kata Gen Asmit saat Deklarasi Satgasus dukung Supian Chandra, Kamis (10/10/2024).

Gen menegaskan bahwa GRIB selalu satu komando untuk perjuangan perubahan dengan arahan pimpinan tertinggi.

“Untuk pejuangan kami satu komando dan satu arahan sudah dapat restu dari pak Hasyim dan pak Haji Hercules, Karena beliau yang kita usung ini merupakan dari Partai Gerinda, kemudian GRIB ini Dewan Pembinaannya adalah Bapak Prabowo Subianto,” ucapnya.

Yang berfokus agar seluruh ASN tetap menjaga kondusivitas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.

Kepala Bakesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdiany menjelaskan, netralitas ASN selalu menjadi perbincangan yang sensitif di masyarakat. Sudah selayaknya sesuai aturan pemerintah, ASN dilarang terlibat politik praktis selama proses pemilihan umum dan pilkada.

“Sosialisasi ini penting untuk menginformasikan kepada ASN tidak boleh ada kecenderungan atau memihak, bolehnya adalah membantu penyelenggara Pilkada untuk menaikan tingkat partisipasi warga untuk memberikan hak suaranya,” kata dia dikutip dari berita.depok.id usai acara di Hotel Bumi Wiyata, Kamis (10/10/2024).

Lienda menuturkan, indikator keberhasilan Pilkada serentak ini adalah berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Serta partisipasi pemilih yang tinggi.

Salah satunya, KPU Kota Depok akan membentuk duta Pilkada dengan melibatkan ketua rukun tetangga (RT) di seluruh kota Depok untuk menyosialisasikan pilkada yang akan digelar 27 November 2024.

“Tujuannya pencapaian partisipasi 80 persen. Insyaallah, mudah-mudahanlah tercapai di November nanti itu kita akan melibatkan RT dan RW,” kata Anggota KPU Kota Depok Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), Achmad Firdaus.

Firdaus sapaannya, mengatakan dengan melibatkan RT dan RW, warga Depok diharapkan dapat mengetahui pelaksanaan Pilkada pada 27 November, mendatang.

Pasalnya, meskipun kampanye telah memasuki fase krusial, sosialisasi dari KPU di media massa hampir tidak terlihat.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari kalangan wartawan yang mempertanyakan penggunaan anggaran besar untuk sosialisasi Pilkada, yang kabarnya mencapai Rp 73 miliar.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, dengan tegas mengkritik lemahnya upaya KPU dalam menggerakkan sosialisasi.

Ia menyatakan, meskipun KPU menargetkan partisipasi pemilih naik dari 60% menjadi 80%, upaya sosialisasi yang dilakukan sangat minim, terutama di media lokal yang seharusnya menjadi garda terdepan.

“Sosialisasi Pilkada Depok nyaris tidak terlihat, padahal anggaran yang disiapkan mencapai Rp 73 miliar. Itu uang rakyat, seharusnya dipergunakan dengan maksimal untuk memberikan informasi kepada masyarakat,” ungkap Rusdy di kantor PWI Depok, Jalan Melati, Pancoran Mas, Selasa, 8 Oktober 2024.

Rusdy juga menyoroti adanya dugaan monopoli media yang dilakukan KPU dalam sosialisasi Pilkada. Ia menegaskan bahwa KPU hanya bekerja sama dengan satu media tertentu, mengabaikan media lainnya.

Padahal, keberagaman media sangat penting agar informasi Pilkada bisa tersebar luas dan merata.

“Sosialisasi tidak bisa hanya mengandalkan satu media saja, apalagi kalau media itu punya afiliasi politik. Itu sudah melanggar prinsip netralitas KPU. Semua media harus mendapatkan bagian anggaran sosialisasi secara merata,” tegasnya.

Dia menilai, akar masalah terletak pada ketidakmerataan distribusi sekolah negeri dan persepsi masyarakat yang lebih mengutamakan sekolah negeri.

Supian Suri menjelaskan bahwa penempatan sekolah negeri yang didasarkan pada fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di masa lalu telah menciptakan ketimpangan.

Akibatnya, beberapa wilayah kekurangan sekolah negeri, sementara wilayah lain kelebihan.

“Hadirnya sekolah negeri yang dianggap lebih berkualitas juga membuat banyak sekolah swasta sepi peminat,” ujar Supian Suri dalam kunjungannya ke kantor PWI Depok, Jumat (27/9/2024).

Guna atasi permasalahan ini, Supian Suri mengusulkan dua solusi utama. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kualitas sekolah swasta agar dapat sejajar dengan sekolah negeri.