Hasto menegaskan bahwa korupsi bukan persoalan sistem semata, tetapi juga soal integritas dan tata kelola kekuasaan. Karena itu, apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang, tanggung jawab utama berada pada partai politik dan negara untuk membangun mekanisme pencegahan yang efektif.

“Itu tugas kita untuk saling mengingatkan. Kalau ada korupsi, maka tugas partai adalah membangun sistem pencegahan korupsi,” ujar Hasto dalam keterangannya.

Ia menyebut PDI Perjuangan secara konsisten menempatkan isu antikorupsi sebagai agenda penting partai. Upaya tersebut, kata dia, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah dituangkan dalam berbagai kebijakan internal, termasuk melalui rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

“Ini harus dilakukan terus-menerus oleh PDI Perjuangan,” tegasnya.

Dalam pandangan Hasto, polemik mengenai sistem pemilihan kepala daerah kerap terjebak pada dikotomi hitam-putih, seolah-olah satu mekanisme pasti lebih bersih dibanding yang lain. Padahal, menurutnya, setiap sistem memiliki potensi penyimpangan apabila tidak diiringi dengan pengawasan dan pencegahan yang kuat.

Lebih lanjut, Hasto menyinggung persoalan penegakan hukum yang menurutnya dalam praktik sering kali tidak berjalan ideal. Ia mengkritisi kenyataan bahwa hukum kerap dijadikan instrumen kekuasaan, bukan lagi alat keadilan.

“Dalam praktik, penegakan hukum sering kali menjadi instrumen kekuasaan. Itu bukan lagi makna power, tetapi force, menggunakan kekuatan untuk menekan pihak lain,” katanya.

Hasto mengaku pengalaman pribadi membuatnya memahami bahwa proses penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berpijak pada fakta hukum yang objektif. Ia menyebut adanya situasi di mana hukum dijalankan tanpa dasar yang kuat, bahkan disertai dengan rekayasa.

“Kita harus melihat realitas penegakan hukum apa adanya,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Hasto menilai paradigma lama penegakan hukum sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman. Ia menyinggung perkembangan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang memungkinkan penciptaan realitas semu di ruang publik.

“Sekarang realitas itu bisa dikonstruksi. Bisa diciptakan sesuatu yang tampak baik, padahal palsu,” katanya.

Menurut Hasto, kondisi ini menuntut aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk semakin berhati-hati. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan prosedur formal, tetapi juga harus dilandasi etika, moral, dan prinsip kemanusiaan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dengan berlandaskan due process of law, tertib hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Itu bagian dari sistem reformasi hukum,” ucap Hasto.

Ia juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong reformasi institusi kepolisian yang dilanjutkan dengan pembenahan sistem hukum nasional secara menyeluruh.

Salah satu terobosan penting dalam agenda reformasi hukum tersebut, menurut Hasto, tercermin dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia menyoroti ketentuan baru yang mewajibkan saksi didampingi penasihat hukum saat menjalani pemeriksaan.

“Ini penting karena faktanya tidak semua warga negara memahami produk hukum. Pendampingan pengacara menjadi bagian dari jaminan keadilan,” jelasnya.

Hasto menilai aturan tersebut dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum, sekaligus melindungi hak-hak warga negara agar tidak menjadi korban kriminalisasi.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa KUHAP baru menuai kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Namun, menurutnya, kritik tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

“Kritik itu dijawab dengan hak konstitusional melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi,” pungkas Hasto.

Dengan demikian, Hasto menegaskan bahwa perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah seharusnya tidak berhenti pada kekhawatiran korupsi elite semata, melainkan diarahkan pada pembenahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, agar demokrasi berjalan lebih berintegritas dan berkeadilan.

Heikal mendukung gagasan agar gubernur dipilih langsung oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh gubernur. Menurutnya, skema tersebut dapat memangkas biaya besar yang selama ini dihabiskan untuk pilkada langsung.

“Pilkada langsung selama ini sangat mahal. Biaya logistik, kampanye, pengawasan, hingga pengamanan yang ditanggung APBD seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang jauh lebih mendesak,” kata Heikal di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Heikal menilai proses pilkada langsung selama ini berlangsung dalam kondisi yang memprihatinkan. Selain menelan anggaran besar setiap lima tahun, tingkat partisipasi pemilih juga kerap rendah.

Ia menyebut, uang rakyat yang dihamburkan untuk pilkada seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Anggaran itu bisa dialihkan untuk pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, transportasi gratis, serta program-program yang berpihak pada fakir miskin dan anak-anak terlantar yang wajib dipelihara oleh negara,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Garuda Indonesia itu juga menyoroti dampak sosial dari pilkada langsung. Menurutnya, kontestasi politik di daerah kerap memecah belah masyarakat dan mengganggu persatuan nasional.

“Indonesia ke depan harus menjadi negara maju. Syaratnya, rakyat harus bersatu dan fokus membangun bangsa dari seluruh potensi yang dimiliki. Pilkada langsung justru sering memicu polarisasi,” katanya.

Heikal mendorong agar gagasan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dapat segera diatur dalam regulasi baru. Ia menilai perlu ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Penyelamatan uang negara jauh lebih penting. Jika bisa dihemat, sebaiknya segera diterapkan dan disahkan melalui regulasi baru,” tegasnya.

Menurut Heikal, soliditas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

“Jika gagasan pemilihan gubernur oleh presiden dan bupati/wali kota oleh gubernur diterapkan, anggaran negara bisa dihemat secara signifikan. Bahkan, uang negara bisa diselamatkan hingga ratusan triliun rupiah,” pungkasnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati dinamika pendapat yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi.

“Kami menghormati semua pendapat yang berkembang. Dalam isu sebesar ini tentu ada pandangan yang pro dan ada yang kontra. Pemerintah akan mencermati dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

Prasetyo menegaskan bahwa sikap pemerintah, khususnya Partai Gerindra, terkait Pilkada tidak langsung bukanlah hal baru. Wacana tersebut, kata dia, telah lama menjadi bagian dari pandangan politik partainya dan juga pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat sebagai kepala negara.

“Gerindra memang sejak lama memiliki pandangan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menjadi salah satu opsi dalam sistem demokrasi. Namun demikian, kami menyadari bahwa diskursus publik terus berkembang,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait perubahan mekanisme Pilkada. Pemerintah, menurutnya, masih membuka ruang dialog dengan berbagai elemen, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik lain.

Survei LSI Denny JA yang dirilis pada Rabu, 7 Januari 2026, menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menyetujui rencana mengembalikan Pilkada melalui DPRD. Dalam survei tersebut, sekitar 68 persen responden menyatakan menolak Pilkada tidak langsung, sementara sisanya menyatakan setuju atau belum menentukan sikap.

Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan bahwa angka penolakan di atas 60 persen merupakan sinyal kuat dalam riset opini publik. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan sikap yang masif dan relatif konsisten di berbagai kelompok masyarakat.

“Dalam studi opini publik, ketika angka persetujuan atau penolakan sudah melewati 60 persen, itu menunjukkan sikap yang kuat dan sistemik. Artinya, ini bukan sekadar opini sesaat,” ujar Ardian.

Ia menambahkan bahwa temuan ini memperlihatkan adanya kekhawatiran publik terhadap potensi kemunduran demokrasi jika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

LSI Denny JA melaksanakan survei pada periode 10–19 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.200 responden dari berbagai daerah di Indonesia. Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling, dengan kriteria seluruhnya telah memiliki hak pilih.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Dengan margin of error sebesar 2,9 persen, LSI Denny JA meyakini hasil survei tersebut dapat merepresentasikan pandangan sekitar 204 juta pemilih di Indonesia.

Wacana Pilkada lewat DPRD kembali mencuat seiring evaluasi pemerintah dan parlemen terhadap biaya politik yang tinggi, potensi konflik horizontal, serta praktik politik uang dalam Pilkada langsung. Pendukung Pilkada tidak langsung berargumen bahwa mekanisme melalui DPRD dapat menekan ongkos politik dan meningkatkan stabilitas pemerintahan daerah.

Namun, penolakan publik yang tinggi menunjukkan bahwa Pilkada langsung masih dipandang sebagai simbol penting kedaulatan rakyat. Sejak diterapkan secara luas pascareformasi, Pilkada langsung dianggap memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada warga, bukan semata kepada elite politik.

Sejumlah pengamat tata negara juga menilai bahwa perubahan sistem Pilkada harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis konsensus luas. Mereka mengingatkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah berkaitan langsung dengan prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap hasil survei dan kritik publik. Ia menyebut diskusi terkait Pilkada akan terus berlangsung secara terbuka dan transparan.

“Tidak ada yang tabu untuk dibahas. Kami akan menyimak perkembangan wacana ini, mendengar masukan dari masyarakat, dan tentu mempertimbangkan kepentingan demokrasi serta stabilitas nasional,” katanya.

Menurutnya, setiap kebijakan besar yang menyangkut sistem politik harus memiliki landasan kuat, baik secara hukum maupun secara sosiologis. Pemerintah, lanjut Prasetyo, tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Hingga kini, wacana Pilkada tidak langsung masih berada pada tahap diskusi dan belum masuk pada pembahasan legislasi final. DPR dan pemerintah diperkirakan masih akan mengkaji berbagai masukan, termasuk hasil survei lembaga-lembaga independen, sebelum menentukan arah kebijakan ke depan.

Dengan tingginya penolakan publik sebagaimana tercermin dalam survei LSI Denny JA, isu Pilkada dipastikan akan menjadi salah satu topik utama dalam perdebatan politik nasional sepanjang 2026. Pemerintah pun dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan efisiensi tata kelola pemerintahan dengan aspirasi rakyat terkait demokrasi langsung.

Kegiatan yang digelar di Hotel Howard Johnson Kota Pekalongan pada Minggu (7/9) kemarin dinilai penting sebagai langkah strategis di masa non-tahapan Pemilu, guna menginventarisir permasalahan yang dapat dijadikan bahan perbaikan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2029 dan 2031.

“Pada masa non tahapan ini, kita belajar dari persoalan-persoalan yang ada untuk perbaikan ke depan. Termasuk melibatkan Gen-Z, khususnya siswa SMP kelas 3, karena pada tahun 2029 mereka sudah menjadi pemilih pemula,” ujar Wahyudi Sutrisno, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Ia menuturkan, bahwa pihaknya mendapatkan dorongan dari anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly agar mengundang pelajar SMP kelas 3 untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini.

“Saya mengutip pernyataan dari pak Goyud (sapaan akrab Wahyudin Noor Aly) yang dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pendidikan politik harus diberikan kepada mereka yang belum mengenal Pemilu seperti siswa kelas 3 SMP,” tuturnya.

Hal itu dilakukan, agar nantinya mereka tidak menjadi pemilih pragmatis. Maka, perlu ditanamkan pondasi untuk bernegara dan berbangsa yang baik melalui Pemilu. Oleh karena itu, ilmu tentang demokrasi yang baik harus ada di benak para pelajar.

“Saat ini, kita juga mempunyai program, selain Bawaslu goes to Campus juga Bawaslu goes to School dan Bawaslu mengajar. Program itu kita gunakan sebagai sarana untuk sosialisasi, baik untuk pelajar SMP hingga mahasiswa,” terangnya.

Selain itu, Wahyudi menyoroti perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), yang dapat memunculkan bentuk pelanggaran baru.

Ia menegaskan, Bawaslu harus mengantisipasi potensi pelanggaran digital, mulai dari manipulasi konten hingga praktik politik uang berbasis platform digital.

“Kalau dulu orang membagi amplop, ke depan bisa saja dilakukan lewat koin digital seperti Shopee, OVO, dan lainnya. Ini harus diwaspadai,” tegas Wahyudi.

Hal senada disampaikan Miftahuddin, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, yang menekankan pentingnya penguatan regulasi terkait dunia digital.

“Tantangan teknologi digital, termasuk AI, sangat luar biasa. Regulasi tentang sara, politik identitas, maupun digitalisasi perlu direvisi bahkan diganti agar sesuai dengan dinamika Pemilu mendatang. Ini akan kami usulkan ke Komisi II DPR RI,” jelasnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, yang mendorong agar Bawaslu lebih aktif melakukan sosialisasi ke pelajar SMP.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Bawaslu berharap dapat membangun kesadaran politik sejak dini sekaligus memperkuat sistem pengawasan untuk menghadapi tantangan Pemilu masa depan. (em-aha)

“Kalau PDI Perjuangan hari ini baru akan rapat menyikapi hal tersebut. Tadi Pak Deddy Sitorus selaku Ketua Bidang Pemilu Pilkada baru mengadakan rapat untuk menentukan sikap DPP PDI Perjuangan, seperti apa menyikapi putusan MK,” ujar Politikus PDI Perjuangan Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menyatakan pihaknya masih mengkaji putusan MK tersebut. Ia mengakui putusan ini memang memicu perdebatan di banyak kalangan.

“Ada yang menyampaikan bahwa ada Undang-Undang, Konstitusi, Undang-Undang Dasar, ada yang dilanggar, antara lain Pasal 22E dan juga Pasal 18E4, kalau tidak salah itu,” kata Adies.

Wakil Ketua DPR RI tersebut menambahkan pihaknya juga tengah mencermati implikasi jika putusan MK ini benar-benar diterapkan.

Menurut Adies, sistem pemilu serentak yang diterapkan selama ini juga berdasarkan putusan MK sebelumnya.

“Sekarang aja dengan keserentakan ini sesuai dengan putusan MK juga, PUU Nomor 55 Tahun 2019, nomor 55 itu kan memberikan enam pilihan. Pilihan pertama dan ke-6 atau ke-2 ke-6 saya lupa, itu yang antara lain secara serentak, itu kan juga putusan MK yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemilu,” jelas Adies.

Sebagaimana diketahui, MK memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah harus dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan.

Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan daerah yang berdekatan membuat partai politik rentan terjebak pada praktik pragmatisme politik.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025, menyampaikan bahwa kecenderungan itu muncul karena partai politik tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan kadernya untuk bertarung di setiap jenjang pemilu. []

Untuk itu, MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat ada keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam kapasitasnya selaku pejabat negara.

Pada Pilbup Serang 2024, istri Yandri, Ratu Rachmatu Zakiyah merupakan Bupati terpilih. Dalam perkara ini, Ratu Rachmatu bertindak sebagai pihak terkait.

“Pelanggaran itu menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Serang,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pembacaan putusan, Senin (24/2/2025).

Atas dasar itu, majelis hakim konstitusi meyakini telah terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih.

MK pun membatalkan PKPU No. 2028 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Serang 2024.

MK juga meminta KPU Kabupaten Serang menggelar pemungutan suara ulang dengan tenggat waktu paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan

Pasangan yang didukung 12 partai politik ini memberi bukti bahwa kejayaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Depok akhirnya bisa tumbang. Diketahui bahwa selama empat periode atau 20 tahun PKS memimpin Kota Depok.

Hasil rekapitulasi di 11 kecamatan, Supian-Chandra memperoleh suara sebanyak 53,21%. Sedangkan, pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi memperoleh 46,79%.

Pengumuman itu dilangsungkan KPU Kota Depok di Hotel The Margo, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Senin (2/12/2024).

Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin mengatakan, pasangan Supian-Chandra berhasil unggul atas lawannya Imam-Ririn.

“Pasangan calon nomor urut satu (Imam-Ririn) memperoleh 396.863 suara, pasangan nomor urut 2 memperoleh 451.785 suara,” kata Willi Sumarlin.

“Kami melihat provinsi menang, berhasil dimenangkan di 14 provinsi atau 38 persen dan kabupaten/kota menang sebanyak 247 atau 48 persen,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

Hasto memerinci PDI Perjuangan berhasil menang pilkada tingkat provinsi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

Dari ke-14 provinsi tersebut, kata Hasto, terdapat sembilan kader PDI Perjuangan. Selain itu, ada 162 kader dari 247 kabupaten/kota yang berhasil dimenangi oleh partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini.

Ia mengemukakan bahwa pelembagaan partai secara terus-menerus sehingga PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah.

Surat pemecatan Effendi itu ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tertanggal 28 November 2024.

“Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” demikian bunyi surat tersebut.

Selain itu, PDIP juga melarang Effendi untuk melakukan kegiatan atau menduduki posisi apa pun yang mengatasnamakan partai.

Surat pemecatan itu dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat.

“Benar, yang bersangkutan dipecat sebagai anggota partai karena melanggar kode etik dan disiplin partai serta AD/ART partai,” kata Djarot saat dikonfirmasi, Sabtu (30/11/2024).

Pada Pilgub Jakarta, PDIP mengusung paslon Pramono Anung-Rano Karno. Namun, Effendi pernah ikut mengkampanyekan paslon jagoan KIM Plus, Ridwan Kamil-Suswono.

Djarot pun mengamini bahwa pemecatan ini dilakukan atas keikutsertaan Effendi dalam kampanye RK.

Djarot pun mengamini bahwa pemecatan ini dilakukan atas keikutsertaan Effendi dalam kampanye RK.

Mereka mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Baik wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, hingga calon wali kota atau calon wakil wali kota.

Meski membawa popularitas, hasil hitung cepat (quick count) sementara menunjukkan bahwa tidak semua dari mereka berhasil memanfaatkan pesona publik untuk memenangkan hati masyarakat.

Lalu siapa saja artis yang kalah berdasarkan hasil hitung cepat sementara?

1. Kris Dayanti
Diva pop Tanah Air, Kris Dayanti turut berlaga dalam Pilkada 2024. Ia mencalonkan diri sebagai calon wali kota Batu dengan menggaet Kresna Dewanta Prosakh sebagai pasangan calon nomor urut 3.

Sayangnya, hasil hitung cepat sementara dari Avamedia Research menunjukkan bahwa, paslon KD-Dewa harus puas di posisi terakhir dengan perolehan suara sebanyak 20,31 persen. Ia harus mengakui keunggulan paslon Nurochman-Heli yang berhasil meraih suara terbanyak sebesar 50,16 persen suara.

2. Ronal Surapradja
Artis sekaligus presenter, Ronal Surapradja menjadi tokoh publik lain di Pilkada 2024 yang harus mengakui kekalahan dengan suara terkecil. Ia diusung oleh partai PDIP sebagai wakil gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Jeje Wiradinata.

Berdasarkan hasil quick count Indikator Politik Indonesia, pasangan ini hanya dapat meraih suara sekitar 9,12 persen. Mereka harus mengakui keunggulan dari pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dengan perolehan suara terbesar, yaitu 61,16 persen.

3. Gilang Dirga
Selanjutnya ada artis sekaligus host kondang Gilang Dirga, ia turut serta dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung Barat dan bersaing dengan nama artis lain, seperti Jeje Govinda, dan Hengky Kurniawan.

Gilang mencalonkan diri sebagai wakil bupati Bandung Barat dengan calon bupatinya, Didik Agus yang mendapatkan nomor urut 1. Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Gilang hanya berhasil menduduki posisi ketiga dengan perolehan suara sekitar 17,75 persen dari lembaga survei Indikator Politik.

Suami dari Adiezty Fersa ini harus mengakui keunggulan dari paslon Jeje-Asep yang berhasil mendapatkan suara sebanyak 37,7 persen.

4. Vicky Prasetyo
Vicky Prasetyo baru saja mengumumkan kekalahan lewat unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya. Ia kalah sebagai calon bupati Pemalang berpasangan dengan Mochamad Suwendi sebagai calon wakil bupati, yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional (PKB).

Berdasarkan hasil quick count dari BM Center, Vicky-Suwendi meraih suara terendah dengan peroleh suara sekitar 19,38 persen. Mereka harus mengakui keunggulan paslon lain, yaitu Mansur-Bobby dengan suara sebesar 36,21 persen, dan pasangan Anom-Nurkholes dengan suara tertinggi sebesar 44,42 persen.

5. Hengki Kurniawan
Publik figur terakhir yang harus kalah pada Pilkada 2024 adalah Hengky Kurniawan. Diusung oleh partai PDIP, Hengky maju sebagai calon bupati Kabupaten Bandung Barat dengan pasangannya, Ade Sudrajat.

Sayangnya, Hengky-Ade harus mengakui keunggulan dari pasangan sesama artis yaitu Jeje dari band Govinda, yang berpasangan dengan Asep Ismail.

Berdasarkan hasil hitung cepat Indikator Politik Indonesia, pasangan Jeje-Asep berhasil menang dengan suara terbanyak sebesar 37,77 persen. Sedangkan, Hengky-Ade harus puas dengan mengumpulkan 23,96 persen suara.

“Berdasarkan data sampai 29 November pukul 00.00 WIB tercatat petugas TPS atau KPPS meninggal sebanyak enam orang,” ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kantor KPU RI, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

“Dan yang mengalami kecelakaan, sakit, atau sakit pas kerja sebanyak 115 orang,” tambahnya.
Afif menjelaskan, petugas yang meninggal dunia akan mendapatkan uang santunan sebesar Rp 36 juta dan dana bantuan pemakaman Rp 10 juta.

Sedangkan untuk petugas yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan kerja akan mendapatkan Rp 30,8 juta.

Lalu, untuk petugas yang mengalami luka berat akan mendapatkan Rp 16,5 juta dan luka sedang Rp 8,25 juta.

Afifuddin tidak merinci petugas tersebut bertugas di wilayah mana. Begitu juga penyebab meninggal, atau sakit yang diderita para petugas tersebut.

“Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya, tapi kami belum tahu angka pastinya, berapa tingkat partisipasi, tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres,” kata Wahyu kepada wartawan di Kantor KPU Jakarta, Kamis (28/1/20241).

Wahyu mengakui partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024 terus turun. Sekarang angkanya diperkirakan hanya 50-an persen.

“Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65 persen, di 2012 juga 65 persenan, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78 persen,” tutur dia.

“Ya di masa tenang semuanya harus tenang, harus tenang,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin.

Dia meminta kepada masyarakat agar menjaga suasana tetap tenteram dan aman.

“Semuanya bisa memberikan hak pilihnya dengan sebebas-bebasnya,” katanya.

Dia mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Surakarta Poppy Kusuma mengatakan Bawaslu sudah menertibkan alat peraga kampanye (APK) sebelum memasuki masa tenang.

Merujuk PKPU 13/2024, penertiban APK ini akan dimaksimalkan sebelum memasuki masa tenang kampanye di 24-26 November 2024.

Oleh karena itu, selanjutnya Bawaslu bersama mitra kerja terkait membersihkan sisa-sisa APK yang ada di area perkampungan dan sebagainya.

Dia menjelaskan ketentuan yang mengatur sanksi pidana itu juga telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XXII/2024.

“Kualitas pilkada tentunya juga sangat ditentukan oleh netralitas seluruh penyelenggara, termasuk di dalamnya adalah aparat keamanan, ASN, pejabat-pejabat daerah sampai tingkat desa. Terlebih, hal ini telah dikuatkan oleh Putusan MK Nomor 136/PUU-XXIII/2024 tentang sanksi pidana bagi aparat yang tidak netral,” kata Menko Polkam saat jumpa pers di Jakarta, Senin.

“Kami akan pastikan semua aspek keamanan dapat terjaga dengan baik dan tidak ada ancaman yang dapat mengganggu jalannya acara,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Sabtu (16/11/2024).

Ade menegaskan bahwa pengamanan ini menjadi bagian dari “Operasi Mantap Praja Jaya 2024” yang dirancang untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan aman, tertib dan lancar.

Dalam pelaksanaannya, pihak Kepolisian juga terus berkoordinasi dengan TNI dan pihak terkait untuk menciptakan sinergi yang efektif.

“Lakukan komunikasi yang efektif kepada seluruh pihak agar setiap perkembangan situasi dapat direspon dengan cepat dan tepat. Ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan memberikan dampak positif bagi demokrasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” katanya.

Ia juga mengimbau seluruh personel yang terlibat untuk menjunjung tinggi profesionalisme, netralitas dan integritas selama pelaksanaan tugas.

Dia mengingatkan kepada para personel agar tidak terlibat dalam politik praktis yang mengarah pada keberpihakan.

“Netralitas adalah kunci dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” katanya.