Dalam program ini, nantinya ada pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) batik di empat kelurahan, yakni Setono, Gamer, Jenggot, dan Bendan Kergon (Pesindon).

Hal ini terungkap dalam kegiatan Kick Off Green Batik Pekalongan Pilot Project: From Tradition to Innovation di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Senin siang (14/4/2025). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf.

Aaf mengungkapkan bahwa, Kota Pekalongan dikenal sebagai Kota Batik Dunia dan produsen batik terbesar di Indonesia. Kendati demikian, saat ini limbah batik masih menjadi masalah yang belum teratasi.

“Alhamdulillah ada kerja sama dengan Belanda untuk mengelola limbah batik. Tujuannya agar limbah batik bisa ditangani. Saya minta semua berkomitmen agar di Tahun 2027 limbah batik bisa selesai,” terangnya.

Menurutnya, disamping pengelolaan limbah batiknya, dalam program ini, ia berharap bisa diintegrasikan juga dengan pengelolaan limbah sampah.

“Walaupun sektor ekonomi khususnya di bidang tekstil masih mengalami penurunan, tidak begitu berimbas pada sektor batik yang menjadi seni dan kreativitas masyarakat. Target kami Tahun 2027 program ini selesai dan bisa dijalankan dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Netherlands Delegated Representative on Water, Ivo Van Der Linden mengatakan bahwa, Belanda dan Indonesia telah lama menjalin kemitraan di bidang air.

Kota Pekalongan memasok lebih dari 70 persen permintaan batik dalam negeri. Namun, metode produksi konvensional merusak ekosistem di sungai.

Untuk mengatasi permasalahan air limbah dan air terkait batik, pemerintah Belanda telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemkot Pekalongan (Bapperida) sejak tahun 2020.

Badan Air (2022–2023) melakukan Solutions Matchmaking, Deltares dan Universitas Diponegoro (2021) melakukan Studi Ruang Lingkup, Royal Haskoning DHV (2021–2022) menghasilkan Laporan Solusi untuk Air Limbah, program Blue Deal (berkelanjutan) memberikan saran dan pelatihan teknis.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo menjelaskan, program ini akan dimulai tahun 2025 hingga 2027. Anggaran yang disediakan sebesar 500.000 uero selama tiga tahun.

“Ada enam fase dalam program ini. Tiga fase pada tahun 2025, fase selanjutnya pada tahun 2026 dan closing pada Januari 2027,” jelasnya

Lebih lanjut Cayekti menjelaskan, fase 1-3 pada 2025 dimulai dari kajian, analisis data, desain teknis, dan implementasi pembangunan IPAL batik di Pesindon, Gamer, Setono, dan Jenggot.

Selanjutnya pada 2026 hingga awal tahun 2027,  tahap peningkatan/ pengembangan dan replikasi, green batik center, dan promosi.

“Pilot project pertama ditargetkan selesai tahun 2025. Tahun 2026 replikasi dan pengembangan di beberapa tempat produksi batik yang lain sehingga bertambah banyak,” imbuhnya.

Dengan demikian, keinginan agar batik maju dan lingkungan bersih bisa terwujud.

Program Green Batik melibatkan the Water Agency, Resilience, Universitas Pekalongan  (Unikal), Saxion University of Applied Sciences, dan Dutch Water Operators. Selain itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Dutch Water Authoritics.***

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menghadiri langsung kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, (14/10/2021).

Saat diwawancarai usai acara pembukaan, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan kendala atas capaian redistribusi tanah yang dinilai masih belum maksimal.

Ia mengatakan dalam hal ini, keterlibatan 2 (dua) kementerian merupakan salah satu hambatan selama ini, di mana pemberian legalitas tanah bagi masyarakat adalah kewenangan Kementerian ATR/BPN, sedangkan lahan yang terdapat di kawasan hutan adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Nah, ini barangkali semacam pecah telor. Kolaborasi efektif dari awal perencanaan sampai nanti kita eksekusi hingga monitoring. Ini pun baru pertama kali, belum pernah ada preseden terjadi begini,” ucap Surya Tjandra di hadapan awak media yang hadir.

Surya Tjandra lebih lanjut menuturkan harapannya bahwa melalui Rapat Koordinasi ini, tanah yang berasal dari Hutan Produksi Konversi (HPK) yang tidak produktif segera ditindaklanjuti, seperti pengecekan apakah sudah ada masyarakat di dalam kawasan tersebut, kemudian kegiatan masyarakat, hingga melihat potensi kegunaan tanahnya.

“Jadi nanti perencanaannya lebih rapi. Dari sini kemudian kita bisa bagi ke siapa yang butuh, apakah kelompok organisasi masyarakat, keagamaan, atau pemda. Ini memang lebih menyeluruh, lebih holistik dari awal perencanaan sampai nanti eksekusi, monitoring, hingga evaluasinya,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, menjelaskan bahwa Reforma Agraria memiliki sifat lintas kelembagaan dalam implementasinya. Maka dari itu, diadakannya Rapat Koordinasi ini ialah sebagai bentuk implementasi kolaborasi antara kementerian, salah satunya dengan Kementerian LHK.

“Intinya ini adalah kita bersama mencari suatu model yang ideal supaya tanah yang berasal dari kawasan hutan, terutama yang dapat dikonversikan HPK tidak produktif, dipergunakan betul-betul. Bukan hanya dilakukan redistribusi, tetapi juga pemberdayaan sehingga harapannya tanah yang diberikan betul-betul digunakan secara efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna. Setelah itu, tentu harapannya bisa memakmurkan rakyat,” kata Andi Tenrisau.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Ruandha A. Sugardiman menyatakan dukungannya terhadap pilot project ini.

Menurutnya, hal inilah yang betul-betul ditunggu masyarakat. Berharap HPK yang tidak produktif, kemudian diredistribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Dengan pilot project ini, mudah-mudahan menemukan pola yang efektif sehingga redistribusi lahan dari kawasan hutan ini bisa tepat untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ruandha A. Sugardiman.

Lebih lanjut, Ruandha A. Sugardiman menjelaskan perbedaan prosedur antara pelaksanaan pelepasan kawasan hutan yang lalu dengan sekarang sehingga pilot project ini dinilai lebih efektif.

“Kalau selama ini, prosedur yang ada membuat masyarakat atau pihak yang memerlukan, harus mengajukan permohonannya melalui KLHK dan biasanya proses permohonannya ini lama. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Kita siapkan, sudah ada lahannya, nanti kita cek dan itu kondisinya seperti apa, termasuk tutupannya, kemudian sudah dipakai masyarakat apa belum, ini prosesnya akan lebih cepat nanti. Mudah-mudahan dengan pilot project untuk 4 provinsi ini, betul-betul jadi trigger untuk provinsi yang lain. Kemudian nantinya bisa diterapkan ke provinsi lain sehingga mempercepat redistribusi tanah ini,” terangnya.

Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Yuli Mardiono, turut menyampaikan bahwa berlangsung juga Penyerahan hasil kegiatan survei Pemilikan, Penguasaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (P4T) dari PT Bias Reka kepada Kementerian ATR/BPN.

“Ini merupakan langkah awal kegiatan kolaborasi kita dengan KLHK. Nah, ini merupakan langkah percepatan sebelum adanya legalisasi aset sebagai muaranya, yaitu adanya pelepasan kawasan hutan sehingga dengan adanya inventarisasi ini, akan memudahkan dari KLHK juga membuat SK pelepasannya. Ini pola baru sehingga dengan koordinasi ini, ada percepatan untuk Reforma Agraria sampai ke legalisasi asetnya,” imbuh Yuli Mardiono.

Pada akhir kesempatan, Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Sudaryanto, mengungkapkan lokasi pelaksanaan pilot project.

“Ini akan dilaksanakan di lokasi pencadangan HPK tidak produktif di empat provinsi, yaitu Provinsi Sumatra Selatan pada Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin seluas 30.306,29 hektare (ha), Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 3.842,31 ha, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Pulang Pisau seluas 5.500,94 ha, dan Provinsi Kalimantan Barat pada Kabupaten Sintang seluas 14.310,42 ha,” ungkap Sudaryanto.

Jakarta – Reforma Agraria yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu dalam hal legalisasi aset dan redistribusi tanah. Pada komponen redistribusi tanah terdiri dari bekas HGU (Hak Guna Usaha), tanah telantar, serta pelepasan kawasan hutan. Dalam hal pelepasan kawasan hutan masih sedikit sekali pencapaiannya karena dibutuhkan koordinasi antar-Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam sambutannya yang disampaikan secara daring saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project dengan tema “Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan, dalam rapat ini perlu dilakukan koordinasi agar terciptanya persamaan dan keputusan di tingkat kebijakan serta kesepakatan seluruh K/L terkait pelepasan kawasan hutan HPK (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi) yang tidak produktif.

“Kita formulasi policy setelah ada policy yang konkret dan sudah ditentukan. Kemudian tahap berikutnya kita implementasi dalam beberapa aspek,” ujarnya.

Pelaksanaan pilot project ini akan dilaksanakan di lokasi pencadangan HPK tidak produktif di empat provinsi, di antaranya Provinsi Sumatra Selatan pada Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin seluas 30.306,29 hektare (ha), Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 3.842,31 ha, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Pulang Pisau seluas 5.500,94 ha, dan Provinsi Kalimantan Barat pada Kabupaten Sintang seluas 14.310,42 ha.

Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, pilot project yang dilaksanakan ini bisa lebih baik dan efektif karena terdapat anggaran yang merupakan pinjaman dari luar negeri dan dapat digunakan secara fleksibel dan multi years.

“Kita juga ada konsultan dan kontraktor dibayar dengan anggaran tersebut dan dengan melalui pengawasan yang ketat sehingga program bisa terlaksana,” tuturnya

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruanda A. Sugardiman yang juga mewakili Menteri KLHK ini berkata, KLHK mendorong para instansi pemerintah, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten untuk secepatnya mengusulkan permohonan dalam rangka penyediaan TORA dari alokasi kawasan hutan.

“Telah ditetapkan pencadangan HPK tidak produktif sebagai sumber TORA, bukan berarti proses redistribusi telah selesai. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, bagaimana mendorong percepatan permohonan HPK yang tidak produktif oleh pemerintah daerah maupun pusat dengan disertai proposal permohonan dan harus bertujuan Reforma Agraria yang tepat dalam pelaksanaan redistribusi dan penataan akses TORA kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Ruanda A. Sugardiman.

Ketua Panitia Rakor yang juga selaku Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Sudaryanto, mengatakan tujuan diselenggarakan Rakor ini untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama.

“Ini langkah awal untuk memastikan semua pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pilot project memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, ruang lingkup, dan sasaran kegiatan ini sebagai rangka percepatan Reforma Agraria, khususnya redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan,” imbuhnya.

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan percepatan pelaksanaan reformasi agraria. Langkah terbaru yang ditempuh adalah pelaksanaan proyek percontohan (pilot projcet) percepatan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau mengatakan, ada empat provinsi yang menjadi pilot project Redistribusi TORA.

Pertama, Sumatera Selatan (Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin) dengan luas lahan 30.306,29 hektar. Kedua, Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Kartanegara) dengan luas lahan 3.842,31 hektar.

Ketiga, Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulang Pisau) dengan luas lahan 5.500,94 hektar. Keempat, Kalimantan Barat (Kabupaten Sintang) dengan luas lahan 14.310,42 hektar

“Jadi total ada 53.959,96 hektar lahan,” tutur Andi Tenrisau ditemui usai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Percepatan Redistribusi TORA di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis, (14/10/2021).

Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan objek berdasarkan luasan dan keterjangkauan/aksesibilitas serta kesesuaian dengan Area of Interest (AoI) Proyek Percepatan Reforma Agraria (PPRA), dengan skema pembiayaan dari Bank Dunia.

Kata Andi, kegiatan ini dirancang dalam rangka mengatur kepemilikan tanah secara adil untuk memakmurkan masyarakat. Ini sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebut bahwa tanah itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

“Oleh karena itu, terjemahan Pasal 33 ini bisa betul-betul diimplementasikan oleh kegiatan reforma agraria,” tutur Andi.

Lebih jauh Andi menjelaskan, output pelaksanaan pilot project ini adalah tersedianya TORA dari pelepasan kawasan hutan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah (penataan aset) serta pemberdayaan (penataan akses) disertai penataan penggunaan tanah dalam kerangka penataan agraria berkelanjutan.

Namun, ini tidak bisa dikerjakan Kementerian ATR sendiri, karena sifatnya lintas deprtemen, kelembagaan dan kementerian. Atas dasar itu, Kementerian ATR melakukan koordinasi dengan KLHK, khususnya Direktorat Jenderal Planologi.

Pada kesmpatan yang sama, Direketur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Ruandha A. Sugardiman mengatakan, pihaknya sangat mendukung pilot project ini.

“Saya sangat mengapresiasi, karena ini adalah yang dtunggu oleh masyarakat, yang tidak produktif harus kita distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Dia menambahkan, biasanya proses agraria memakan waktu yang cukup lama. Tahapannya adalah pemilik tanah mengajukan prosesnya terlebih dahulu. Namun, lewat pilot project ini, prosesnya akan menjadi cepat. Sebab, BPN yang akan mengatur semuanya.

“Kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak pilot project ini diharapkan menemukan pola yang efektif, sehingga distribusi lahan ini bisa tepat untuk masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.