Peristiwa tersebut bermula ketika Surya dihubungi oleh penagih utang yang memaksanya bertanggung jawab atas kewajiban seseorang yang sama sekali bukan keluarganya. Merasa tidak terlibat, Surya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan peminjam tersebut.

Surya menjelaskan, orang yang berutang itu hanyalah kenalan jauh yang baru satu kali ditemui. Saat itu, keduanya sempat bertukar nomor telepon tanpa kecurigaan apa pun. Namun belakangan, nomor Surya justru digunakan tanpa izin sebagai kontak darurat pinjol.

Menurut Surya, tindakan tersebut sangat merugikan dan mencerminkan penyalahgunaan data pribadi. Ia menilai pencantuman nomor tanpa persetujuan sebagai perbuatan tidak etis dan berpotensi melanggar hukum.

Sejumlah pakar perlindungan konsumen sebelumnya juga mengingatkan bahwa praktik mencatut kontak orang lain dalam pinjaman online merupakan pelanggaran privasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menegaskan bahwa pinjol legal dilarang mengakses dan menggunakan data kontak di luar persetujuan pemilik nomor.

Kronologi Pencatutan Nomor

Insiden ini bermula dari perkenalan singkat Surya dengan seorang oknum yang bukan merupakan anggota keluarga maupun teman dekat. Setelah bertukar nomor telepon dalam sebuah pertemuan, Surya tidak menyangka bahwa keramahannya justru disalahgunakan.

Tanpa izin, nomor ponsel Surya dijadikan sebagai penjamin atau kontak darurat untuk aplikasi pinjol. Akibatnya, Surya harus menghadapi rentetan telepon dari debt collector yang melakukan penagihan dengan nada kasar.

“Saya sampai bilang, ‘Maaf, Anda salah orang. Saya bukan yang bersangkutan.’ Namun mereka terus memaksa karena nomor saya tertera di sana. Ini benar-benar kurang ajar karena dilakukan tanpa persetujuan,” ungkap Surya Saputra dalam wawancaranya (02/01/2026).

Kaitan dengan Aturan OJK

Secara hukum di Indonesia, sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihak penyelenggara pinjol dilarang keras mengakses kontak ponsel selain Camera, Location, dan Microphone (Camilan). Penggunaan kontak darurat sebagai sasaran penagihan terhadap orang yang tidak memberikan persetujuan secara sadar adalah pelanggaran etika dan hukum perlindungan data pribadi.

Menariknya, pengalaman tersebut berkaitan dengan proyek film terbaru Surya Saputra berjudul Menang Untuk Kalah, garapan sutradara Hastobroto. Dalam film tersebut, Surya berperan sebagai Bima, seorang kepala keluarga yang kehidupannya runtuh akibat jeratan judi online dan pinjaman online.

Surya mengaku, kasus yang menimpanya serta pengamatannya terhadap orang-orang di sekitarnya yang terjerat pinjol dan judol menjadi bahan riset mendalam untuk mendalami karakter tersebut. Ia menyaksikan langsung bagaimana kecanduan judi online dan utang digital mengubah kehidupan seseorang secara drastis.

Melalui film ini, Surya berharap masyarakat bisa lebih waspada dan tidak mudah tergiur dengan solusi keuangan instan. Ia menegaskan bahwa pinjol ilegal dan judi online bukan jalan keluar, melainkan awal dari masalah yang lebih besar.

Profil Singkat Surya Saputra

Surya Saputra merupakan aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia yang lahir di Jakarta, 5 Juli 1975. Ia adalah putra dari pasangan Eddy Suherman dan Linda Lolita Husein.

Kariernya dimulai di dunia musik sebagai anggota grup vokal Cool Colors, yang merilis album Tataplah pada 1995. Sementara di dunia akting, Surya telah tampil sejak usia muda dan mulai dikenal luas setelah membintangi film Arisan! sebagai karakter Nino.

Perannya dalam film tersebut mengantarkannya meraih Pemeran Pendukung Pria Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2004. Dalam kehidupan pribadi, Surya Saputra diketahui telah menikah dua kali. Pernikahan pertamanya dengan Dewi Sandra berlangsung dari 2000 hingga 2005. Ia kemudian menikah dengan Cynthia Lamusu pada 2008 dan dikaruniai dua anak kembar yang lahir pada 21 November 2016.

Dari total outstanding pinjol per Juni 2025 mencapai Rp 83,52 triliun, naik 25,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Outstanding pembiayaan pinjaman daring pada Juni 2025 tumbuh 25,06 persen year on year dengan nominal sebesar Rp 83,52 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Lainnya OJK, Agusman, dalam konferensi pers, Senin (4/8/2025).

Lonjakan ini mencerminkan tingginya permintaan masyarakat terhadap akses pinjaman digital di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.

Meski begitu, OJK menyebut tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) masih terjaga di angka 2,85 persen.

Tak hanya pinjol, pembiayaan skema Buy Now Pay Later (BNPL) juga meningkat tajam. Pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan naik 56,26 persen secara tahunan menjadi Rp 8,56 triliun.

Namun, lonjakan ini diiringi dengan tingkat non-performing financing (NPF) yang cukup tinggi, yakni 3,25 persen.

Hal ini dibenarkan oleh Kabidhumas Polda Jateng Kombes Artanto. Dia mengungkapkan, anggota tersebut kini menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jateng.

“Sudah ditangani dengan penyelidikan oleh Paminal Bid Propam Polda Jateng,” kata Artanto kepada wartawan, Kamis (19/6/2025).

Informasi ini mulanya ramai di media sosial X. Kemudian, diunggah kembali oleh salah satu akun Instagram @Jevuska. Dalam unggahannya, Bripda Bagus Yoga Ardian, anggota Polda Jateng disebut hobi selingkuh.

“Dia mainin banyak cewek, bahkan ada istri orang juga agar utang pinjolnya dilunasi. Yaampun abdi negara ada aja modelan mokondo kek gini,” kata akun X Kang Bedah @viralinae yang diunggah akun Instagram@Jevusca, Kamis (19/6/2025).

Akun X Kang Bedah itu juga memperlihatkan bukti-bukti perselingkuhan Bripda Bagus Yoga. Dia juga mengatakan korban pernah ungkap kasus ini ke media sosial TikTok dan terungkap banyak korban lainnya.

“Pas korban mau bikin laporan, malah dijawab ama polisi ini, bahwa kasusnya gak bakalan diproses di Polsek manapun, karena butuh uang banyak. Polisi ini memvalidasi bahwa kepolisian memang sarangnya pungli dan korupsi,” jelas dia.

Akun X Kang Bedah itu menandai akun X Polda Jateng agar segera menindak Bripda Bagus Yoga. Akun X Polda Jateng langsung merespons dengan mempersilakan melapor ke Bid Propam.

“Terima kasih sobat Polri atas informasinya. Terkait adanya anggota Polri yang diduga melakukan pelamggatan, silakan untuk melaporkan ke Bidpropam Polda Jateng. Kami siap melayani dengan transparan dan tuntas,” tulis akun X Polda Jateng.

Dia menilai, utang tersebut telah membebani masyarakat kecil dan petani.

Selain itu, utang di bank tersebut telah menjerat petani ke dalam lingkaran setan. Pasalnya, gara-gara utang petani di bank yang sudah tertunggak selama puluhan tahun itu membuat mereka tidak bisa mengajukan pinjaman lagi.

Karena masalah itu, untuk membiayai keperluan mereka, petani harus mencari pembiayaan dengan mencari pinjaman ke rentenir dan juga pinjaman online.

“Masalah sekian puluh tahun lalu, utang orang kecil yang sebenarnya dihapus bank masih dituntut, jutaan petani rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi terpaksa mereka pinjam dari rentenir, pinjam dari pinjol,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Senin (5/5/2025) kemarin.

“Padahal (pinjol) rentenir yang gila bunganya, harian,” tambahnya

Meski akan menghapus utang petani, Prabowo mengatakan kebijakan itu akan dilakukan dengan tetap menjaga kesehatan APBN.

“Kita akan tetap disiplin pada diri kita sendiri. Kita menjaga bahwa kita pelihatara defisit kita tetap terjaga 2,5 persen dari GDP,” katanya.

Sekitar 6 juta petani dan nelayan terlilit utang bank.

Hal itu disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. .

Hashim mengatakan utang petani dan nelayan ke perbankan itu berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta. Itu merupakan utang di era krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan lain-lain.

Utang-utang tersebut katanya membuat nelayan tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan.

“Ternyata semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tapi hak tagih dari bank belum dihapus. Sehingga 6 juta (petani dan nelayan) ini tidak bisa dapat kredit,” ungkap Hashim akhir 2024 lalu.

“Mereka (pinjam) ke mana? Ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol apa 6 bulan lalu. Saya memang konglomerat, gak perlu pinjol. Tapi ternyata kita konglomerat yang (punya) hati nurani. Kita (waktu) dengar kaget. Saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu (2023 diketahui) dan Prabowo setuju (dihapus),” sambungnya

“Per Januari 2025, baki debet kredit BNPL tumbuh sebesar 46,45 persen year on year menjadi sebesar Rp22,57 triliun dengan jumlah rekening 24,44 juta” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers, Selasa (4/3/2025).

Dalam kesempatan sama, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) OJK Agusman melaporkan kredit paylater melalui perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai Rp7,12 triliun pada Desember 2024.

Angka tersebut tumbuh sebesar 41,9 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Dia pun meminta pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperketat regulasi terhadap pinjol ilegal serta investasi bodong.

Ia juga menegaskan, kalau influencer atau publik figure yang mempromosikan produk finansial tanpa izin harus dikenakan sanksi tegas.

“Pemerintah dan OJK perlu memperketat regulasi, termasuk menindak tegas influencer yang memasarkan produk keuangan tanpa izin,” tegas Najib, Selasa 4 Februari 2025.

Ia menekankan pentingnya peran publik figur dan platform media sosial dalam menekan penyebaran praktik keuangan ilegal ini.

“Influencer yang mempromosikan produk finansial harus memiliki sertifikasi atau setidaknya memahami legalitas produk yang mereka endorse. Sementara itu, platform media sosial harus ikut bertanggung jawab dengan memperketat regulasi iklan dan promosi terkait layanan keuangan,” ujar Najib, .

Selain itu, ia mendesak agar pemblokiran situs dan aplikasi ilegal dilakukan lebih cepat melalui koordinasi antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta kepolisian.

“Pemblokiran situs dan aplikasi ilegal harus lebih efektif dan dilakukan secara cepat dengan koordinasi yang erat antara OJK, Komdigi, dan aparat kepolisian,” kata Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini.

Menurut dia, pentingnya edukasi keuangan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko pinjol ilegal dan investasi bodong.

“Kampanye literasi keuangan harus lebih masif, melibatkan sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat agar mereka tidak mudah tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat,” katanya, dikutip dari Kompas TV.

Dengan regulasi yang lebih ketat serta peningkatan edukasi keuangan, Najib berharap, masyarakat semakin terlindungi dari jerat pinjaman ilegal dan investasi bodong yang merugikan.

Sebelumnya, pemerintah akan segera membenahi peraturan yang berkaitan dengan pinjaman online, termasuk langkah hukum yang bisa diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah segera membuat regulasi soal pinjaman online yang marak di masyarakat.

Pengaturan akan mencakup suku bunga, langkah hukum, dan penagihan yang dilakukan secara ilegal. []

Kasi Humas Polres Tangsel AKP Agil Sahril, mengatakan ketiga orang yang ditemukan tewas yakni pasangan suami-istri berinisial AF (31), YL (28) dan anak mereka berinisial AH (3 tahun).

Polisi menduga keluarga ini bunuh diri karena pinjaman online.

“Benar, ketiga jenazah diketahui berinisial A.F (laki laki umur 31, suami), Y.L (perempuan umur 28, istri) dan A.H (laki-laki umur 3 anak),” kata Agil dikutip dari Kumparan, Selasa (17/12/2024).

Agil menuturkan, peristiwa ini diketahui pertama kali oleh saudara mereka yang datang ke rumah untuk menyalakan air. Kebetulan saklar mesin air berada di rumah mereka. Saat itu kondisi rumah terkunci.

Saksi lalu berusaha masuk lewat jendela. Ia lalu dikagetkan dengan penemuan anak dan istri kerabatnya tak bernyawa di dalam kamar.

Dedi (27), kakak kandung korban, membantah isu yang beredar soal korban bunuh diri karena terjerat pinjaman online (pinjol).

“Terkait informasi yang beredar di TikTok, di Twitter, saya benar-benar kecewa ke orang yang menyebarkan berita yang tidak valid itu, gosip yang menyatakan adik saya bunuh diri gara-gara pinjol,” ujar Dedi saat ditemui wartawan, Jumat (4/10/2024).

Dedi melanjutkan, “Pinjol enggak ada, adik saya itu enggak pernah neko-neko.”

RK menjelaskan, APBD Jakarta cukup untuk memberikan uang sejumlah Rp 200 juta per RW setiap tahunnya. Ia membandingkannya dengan saat ia memimpin Kota Bandung.

“Dulu Wali Kota Bandung saja bisa Rp 100 juta per RW, apalagi Jakarta dengan anggarannya, sudah dihitung, aman,” kata Emil di Favehotel, Jakarta Timur pada Minggu (22/9).

Selain itu, RK menjelaskan soal program pinjaman uang tanpa agunan pada korban PHK di Jakarta. Ia meyakini program ini mampu mencegah masyarakat terlilit pinjol.

“Justru itu jawaban supaya mereka tidak terpinjol, dikelola oleh pemerintah. Kalau diserahkan kepada hukum pasar, mereka jadi korban pinjol. Untuk melawan pinjol, maka pemerintah mengorganisasikan cara-cara pinjaman yang bisa dikendalikan dengan baik oleh peraturan pemerintah,” ungkapnya.

Dia menyebut ini bukan gagasan baru. Dirinya pernah lakukan ini saat menjabat Gubernur Jawa Barat.

“Kedua, sudah saya buktikan, bukan gagasan baru, silakan Google namanya Kredit Mesra Jawa Barat,” tutupnya.

“Kami telah periksa sebanyak enam orang saksi yakni para korban. Kami akan memeriksa para saksi lainnya dan memanggil terlapor berinisial R tadi untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” kata Kapolres Metro Jaktim Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dari laporan yang masuk pada 5 Juni 2024, jumlah pelamar kerja yang menjadi korban sebanyak 26 orang.

Para korban, kata dia, diiming-imingi pekerjaan oleh terlapor dan para korban diminta untuk menyerahkan KTP dan foto diri kepada terlapor R.

“Si terlapor dalam hal ini saudara R melakukan modus operandi berupa dia berlagak seperti penyalur tenaga kerja di toko telepon seluler. Dia mencari mangsa dengan catatan bahwa mangsa atau korban ini dapat memberikan identitas aslinya, berupa KTP dan membuat swafoto diri,” ujar Nicolas.

Baca juga: Puluhan pelamar kerja jadi korban pinjaman “online” di Jaktim

Kemudian, data korban tersebut digunakan untuk pinjaman online. Para korban mengalami kerugian hingga Rp1 miliar lebih.

Dikutip dari Media Indonesia, tercatat hingga bulan Juli 2024, 70 persen kasus perceraian di Kota Depok disebabkan masalah judi online dan pinjaman online.

Pengadilan Agama Depok menangani 1.133 kasus perceraian. Dari jumlah kasus tersebut, 864 diantaranya disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Sementara 153 kasus perceraian dipicu persoalan ekonomi.

Menurut Humas Pengadilan Agama Depok, Kamal Syarif, tren peningkatan kasus perceraian yang disebabkan judi online dan pinjaman online, telah terjadi sejak tahun lalu, pasca masa Covid-19. Namun di tahun ini, kasus tersebut semakin meningkat jumlahnya.

“Meningkatnya itu dari awal Januari 2024, biasanya meningkatkan berkaitan dengan judi online, kemudian pinjaman online, karena faktor dari covid yang kemarin, belum dapat pekerjaan tetap yang menghasilkan uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka menempuh jalan pintas, jadi sejak tahun 2024 ini mulai ada gejala-gejala muncul, gejala sengketa perselisihan dampak dari judi online dan pinjaman online,” katanya Jumat (28/6/2024).

Fenomena ini menggambarkan bahwa praktik judi online telah merusak berbagai aspek kehidupan di kalangan masyarakat tanah air.

Satgas Pemberantasan judi online merilis 5 provinsi dengan jumlah pelaku judi online terbanyak. Jawa Barat ada di posisi pertama, yakni 535.644 dengan nilai transaksi yang mencapai 3,8 triliun rupiah.

Hal-hal di atas merupakan upaya dari OJK untuk mengedukasi masyarakat supaya pinjol ilegal tak lagi beredar di tengah masyarakat.

“Edukasi kepada masyarakat untuk hati-hati kalau lihat penawaran-penawaran, baik itu pinjol, investasi, kita harus hati-hati jangan sembarangan ngeklik-ngeklik gitu,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (21/5/2024).

“Karena ini memang peran edukasi penting sekali dan harus sampai ke pelosok-pelosok dengan berbagai instrumen,” imbuhnya.

Menurutnya, meski OJK dan lembaga lain yang tergabung di Satgas PASTI sudah berupaya untuk mencegah sampai men-takedown link-link dan pinjol tersebut, mereka tetap saja muncul terus menerus.

“Karena kita berkejaran dengan yang namanya ilegal kan, orang-orang jahat ya, mereka terus menciptakan berbagai link-link penipuan. Nah, masyarakat juga harus hati-hati,” ujarnya.

Ia mengakui kehadiran pinjol dan investasi ilegal ini sangat meresahkan masyarakat. Ia menjelaskan, sebelum adanya Undang-undang P2SK, kewenangan OJK menindak pinjol ilegal tidak terlalu jelas. Tapi dengan UU P2SK, OJK dan Satgas PASTI sudah diberikan kewenangan untuk mengurusnya.

“Ada teman-teman kepolisian, teman kementerian lembaga lain, yang mana misalnya ada website ilegal, kita minta teman-teman di Kominfo untuk tolong ini takedown,” kata Mirza.

“Tapi kembali lagi ya, bisa kemudian besoknya muncul lagi dengan nama lain, sesuatu yang ilegal ini muncul terus tapi ya kita tidak boleh menyerah.” pungkasnya.

Menurut laporan OJK, pada periode Februari-Maret 2024 Satgas PASTI telah menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah website dan aplikasi, 48 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) dan 17 entitas yang melakukan penawaran investasi/kegiatan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Khusus investasi ilegal, Satgas menemukan satu entitas melakukan penipuan dengan modus penawaran kerja paruh waktu dengan sistem deposit. Sebanyak 13 entitas lainnya tercatat melakukan penawaran investasi tanpa mengantongi izin resmi.

Satgas juga menemukan dua entitas investasi ilegal yang melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin resmi. Serta, satu entitas melakukan kegiatan perdagangan dengan sistem multi-level marketing tanpa izin.

Berkaitan dengan sejumlah temuan tersebut, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran aplikasi dan informasi terkait serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Januari-Februari 2024, Satgas PASTI juga telah melakukan pemblokiran terhadap 195 nomor kontak pihak penagih atau debt collector dari pinjol ilegal. Nomor-nomor ini dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Selain itu, Satgas juga telah mengajukan pemblokiran terhadap situs, akun media sosial, dan aplikasi impersonation — penipuan yang dilakukan dengan modus meniru atau menduplikasi nama entitas legal dengan tujuan menipu masyarakat. Selama periode tersebut, lebih dari 100 situs dan sosial media telah dinonaktifkan.

Sejak 2017, Satgas telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.235 entitas investasi ilegal, 7.576 entitas pinjaman online ilegalatau pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Hal itu untuk mengantisipasi kebutuhan ekstra selama mudik Lebaran.

Itu semua terungkap dalam studi survei bertajuk Jenius Study: Perilaku Masyarakat Digital Savvy selama Ramadan & Jelang Idulfitri 2024 yang dilakukan pada 28 Februari-18 Maret 2024.

Jenius sendiri merupakan salah satu produk perbankan dari Bank BTPN.

Survei ini melibatkan 233 responden berusia 17-40 tahun dari berbagai wilayah Jabodetabek dan non-Jabodetabek, seperti Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, hingga Aceh.

“Menurut hasil survei, sebanyak 35 persen dari mereka berencana mengambil pinjaman selama bulan Ramadan 2024 untuk berbagai keperluan, di antaranya untuk menyambut Lebaran (60 persen), modal usaha (46 persen), dan renovasi rumah (18 persen),” kata Digital Banking Partnership Head Bank BTPN Febru Rusli seprti dikutip dari Antara, Minggu 31 Maret 2024.

Febru menjelaskan, terdapat pergeseran alokasi Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2024 dibanding dengan 2023.

Tahun lalu, mayoritas digital savvy (41 persen) fokus menabung THR, sementara 40 persen menggunakan THR untuk belanja kebutuhan Ramadan, dan 19 persen lainnya memilih menginvestasikan THR mereka.

“Sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 3.031 entitas keuangan ilegal yang diantaranya terdiri dari 40 investasi ilegal, dan 2.481 pinjaman online ilegal,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024, di Jakarta, Senin.

Sementara itu, jumlah pengaduan pinjol ilegal mencapai 3.121 pengaduan sampai dengan 26 Februari 2024. Ditambah dengan pengaduan investasi ilegal sebanyak 175 pengaduan, OJK menerima 3.296 pengaduan entitas ilegal.

Untuk memperkuat upaya perlindungan konsumen, selain memblokir entitas ilegal, OJK juga menyusun ketentuan internal mengenai pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) atau market conduct yang komplementer dengan pengawasan sektoral/prudensial.

Ketentuan itu terdiri dari tindakan preventif dan proaktif dalam menyikapi setiap perilaku PUJK, sehingga mendukung penegakan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat.

Pada kesempatan sebelumnya, Friderica atau yang akrab disapa Kiki mengatakan pinjol ilegal masih terus tumbuh lantaran tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah.

Tingkat literasi keuangan digital masyarakat saat ini dinilai masih belum memadai dalam menyikapi tawaran pinjol ilegal khususnya terkait dengan informasi yang tersedia dalam perangkat digital (ponsel).

Masih rendahnya literasi keuangan tersebut, juga berdampak pada banyaknya korban praktik investasi ilegal.

Lebih lanjut, Kiki menilai praktik pinjol ilegal juga didorong oleh lahirnya banyak entitas pinjol ilegal yang menggunakan server di luar negeri. Kemudian didukung dengan mudahnya pembuatan aplikasi pinjol ilegal.

Terkait hal tersebut, ia menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) PASTI terus berupaya melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang membuat aplikasi dengan mengidentifikasi URL dan name package.

Contohnya dengan pemblokiran aplikasi atau tautan, pemblokiran rekening, nomor ponsel, dan akun WhatsApp terkait oknum yang dilaporkan.