Ketentuan besaran kenaikan pajak itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Pasal 53 ayat 2 disebutkan besaran pajak ini berlaku untuk tempat hiburan karaoke, diskotek, klab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

“Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas hiburan pada diskotek, karaoke, klab malam, bar, mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 persen,” bunyi beleid tersebut yang dikutip, Selasa, 16 Januari 2024.

Kenaikan pajak tempat hiburan malam di Jakarta ini sudah diberlakukan sejak 5 Januari 2024.

Sebagai informasi, sebelumnya pajak hiburan seperti karaoke dan diskotek di Jakarta sebesar 25 persen yang harus dibayarkan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015.

Sedangkan, untuk tarif pajak panti pijat, mandi uap atau spa sebesar 35 persen. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Fraksi PDIP DPRD DKI jakarta mengkritik gaya komunikasi Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang dinilai sangat kaku.

Kritik dilontarkan Ketua Faksi PDIP DPRD DKI (alm) Gembong Warsono. Menurutnya, gaya komunikasi Heru Budi kurang baik.

“Perlu diperbaiki. Ketika komunikasi baik, maka eksekusi akan berjalan baik. Karena Komunikasinya kurang bagus, jadi tersendat-sendat,” kata Gembong, Senin (9/10) lalu.

Sebenarnya, lanjut Gembong, PDIP sudah menyampaikan langsung ke Heru Budi. Dan, seharusnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DKI membantu komunikasi publik Heru.

Menanggapi kritikan itu,  Heru Budi menyatakan dirinya tidak ambil pusing. Menurut dia, kritik adalah hal yang bagus dan pemberi semangat.

Dia mengklaim sudah menjalankan tugasnya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yaitu mulai menyelesaikan masalah banjir di Ibu Kota, pembenahan tata ruang kota, dan menangani kemacetan.

“Pertama, menyelesaikan banjir, tata ruang, dan kemacetan. Kalau macet, namanya pertumbuhan kendaraan lebih banyak. Dan, Pemprov DKI sudah berbuat, begitu juga pemerintah pusat sudah berbuat bersama masyarakat,” terangnya. 

Disinggung soal masa jabatannya yang akan segera berakhir, Heru menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Katanya, jika tidak dilanjutkan dirinya kembali bertugas kembali di Sekretariat Kepresidenan.

“Ini bukan siap atau enggak siap. Tergantung dari Mendagri. Kalau diperpanjang, ya kita akan menjalankan tanggung jawab itu. Kalau enggak ya, kembali sebagai Kepala Sekretariat Presiden kan,” imbuhnya.

Sesuai dengan ketentuan, masa jabatan Pj Gubernur harus diperbarui setahun sekali. Heru Budi dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, 17 Oktober 2022. Heru Budi menggantikan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan, yang purnatugas. (as)

JAKARTA, Eranasional.com – Jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta akan segera berakhir. Apakah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperpanjang masa jabatannya?

Ditanya hal itu, Heru Budi mengatakan dirinya menyerahkan hal itu kepada Kemendagri.

“Enggak tahu, tanya saja ke Kemendagri,” kata Heru Budi di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (8/10/2023).

Heru memberitahu Kemendagri sudah selesai melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sebagai Pj Gubernur. Namun, dia tidak membeberkan hasil evaluasinya.

“Jabatan Pj Gubernur per satu tahun kan kemarin (7/10),” jelasnya.

Untuk diketahui, masa jabatan Pj Gubernur harus diperbarui setiap tahunnya. Heru Budi dilantik menjadi Pj Gubernur DKI pada 17 Oktober 2022 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggantikan Anies Baswedan.

Pelantikan Heru Budi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 100/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengubah nonmeklatur fasilitas kesehatan (faskes) tingkat kelurahan yang sebelumnya bernama Puskesmas Kelurahan menjadi Puskesmas Pembantu.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 636 Tahun 2023 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang ditandatangani Heru Budi.

“Menetapkan kategori Pusat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat Perkotaan, dengan nomenklatur Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu,” kata Heru Budi melalui siaran pers resmi, Senin (2/10/2023).

Nonmenklatur tiap Puskesmas untuk tingkat kelurahan di Jakarta juga dituangkan dalam daftar lampiran di beleid tersebut.

“Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini,” terangnya.

Sebagai contoh, Puskesmas Kelurahan Lenteng Agung 1 Kecamatan Jagakarsa akan berubah namanya menjadi Puskesmas Pembantu Lenteng Agung 1.

Kepgub ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut yaitu sejak 1 Januari 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Setelah mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI, Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono mengeluarkan kebijakan terbaru untuk penanganan polusi udara di Ibu Kota.

Kebijakan terbaru itu penyiraman jalan secara massal atau istilahnya mass water yang dilakukan oleh pengelola gedung.

“Gedung-gedung tinggi yang ada di wilayah DKI Jakarta bersama-sama melakukan istilahnya mass water, kira-kira seperti itu,” kata Heru.

Dijelaskannya, penyiraman massal itu akan dilakukan dari atap gedung milik swasta, milik Pemprov DKI dan pusat, termasuk milik BUMN.

Sebenarnya, rencana penyiraman massal dari atap gedung ini pernah dibahas dengan beberapa kementerian terkait.

Mengenai mekanisme penyiraman, kata Heru, akan disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Dinas LHK DKI Jakarta. “Nanti akan dijelaskan panduannya,” tuturnya.

Dia menyebutkan, sedikitnya ada 300 gedung yang akan melakukan penyiraman massal dari atap bangunan untuk mengatasi polusi udara. Rencananya, secara bertahap dia akan memanggil para pengelola gedung yang diwajibkan melakukan water mist mulai Senin (4/9) mendatang.

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan merealisasikan usulan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah yaitu menerapkan sistem Ganjil Genap (Gage) 24 jam nonstop untuk mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara.

“Begini ya, saya tidak akan menambah Ganjil Genap menjadi 24 jam,” kata Budi Hartono, Minggu (27/8/2023).

Menurut dia, penerapan Ganjil Genap 24 jam justru dikhawatirkan akan menyulitkan masyarakat. Meski begitu, usulan tersebut perlu dikaji secara mendalam.

“Kita perlu pikirkan kalau Ganjil Genap ditambah. Tentunya kegiatan masyarakat di luar akan sulit. Misalnya, malam hari mau antar anaknya sakit, melintas di daerah lokasi Ganjil Genap, ini kan bikin susah,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini sistem Ganjil Genap di DKI Jakarta diterapkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional dari pukul 06.000 WIB sampai 10.00 WIB dan 16.00 sampai 21.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyakini penerapan sistem Ganjil Genap 24 jam dapat mengurai kemacetan dan memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

“Harapan saya, Pemprov DKI segera mengevaluasi yang sudah dilakukan dalam beberapa hari ini. Kalau hasilnya sangat kecil dan tidak mengurai kemacetan, terapkan Ganjil Genap 24 jam,” kata Ida, Kamis (24/8).

“Kita sama-sama tahu, penyumbang polusi udara terbanyak disumbangkan dari kendaraan bermotor, sementara anggaran kemacetan tidak ada, tapi bisa diambil anggaran BTT (darurat) dulu, dari anggaran COVID,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ganjar menelepon Heru Budi saat blusukan di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

“Tanya saja ke Pak Heru, tanya ke Pak Heru,” kata Jokowi yang didampingi Heru Budi saat berkunjung ke Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo tidak hanya menelepon Pj Gubernur DKI Jakartaa, tapi juga menelepon Sekda DKI Jakarta Joko Agus usai mendengarkan keluhan pedagang Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (24/6).

Kepada Ganjar, pedagang di Pasar Anyar Bahari mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan. Mereka juga mengeluhkan sepinya pengunjung karena kalah dari penjualan online.

Tiba-tiba Ganjar mengambil ponselnya dan mencoba menelepon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, Heru Budi sedang menghadari sebuah acara pernikahan sehingga tidak bisa lama berbicara dengan dirinya.

Ganjar lalu menghubungi Sekda DKI Joko Agus. Kepada Agus, Ganjar menyampaikan keluhan masyarakat, khususnya pedagang Pasar Anyar Bahari.

Pasca menelepon Heru Budi, Ganjar Pranowo mengaku di-bully. Dia heran banyak komentar negatif terhadap ysai menelepon pejabat Pemprov DKI Jakarta.

“Ini soal pelayanan publik biasa saja. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar, saya telepon Pak Gubernur DKI. Saya juga telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus di-upload, kok di-bully ya,” kata Ganjar di Jati Padang, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Kepala Dinas Pendidikan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa yang ketahuan merokok. KJP tersebut bisa dialihkan ke siswa lain.

Heru menegaskan itu saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) III PGRI DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Awalnya Heru menceritakan pengalamannya meninjau sekolah-sekolah saat bertugas sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014.

“Tahun 2014 saya menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara, saat itu saya ajak bicara salah satu siswa di depan dan dia mengaku mendapatkan kekerasan. Tugas guru di Jakarta, minimal mendengarkan cerita anak didiknya sambil melihat kondisi anak itu. Apalagi murid itu mendapatkan KJP, simpel kok, bajunya lusuh, kan sudah ada KJP. Sampai enggak KJP itu? Jangan-jangan dibelikan rokok,” kata Heru Budi.

Heru lantas menginstruksikan agar Dinas Pendidikan memastikan betul penerima KJP tepat sasaran.

“Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan, kalau murid yang mendapatkan KJP kedapatan merokok, KJP-nya wajib dicabut. Supaya kita berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda kan terbatas,” tegasnya.

Heru menyadari bahwa para guru menghadapi berbagai tantangan dalam mencerdaskan peserta didik. Untuk bisa menyesuaikan diri, dia meminta agar para guru senantiasa berupaya meningkatkan kemampuannya. Selain itu, Heru juga berencana akan kembali gencar berkeliling ke sekolah-sekolah di Ibu Kota.

“Tantangan guru termasuk tantangan kita adalah adanya diskusi diam-diam. Saya akan keliling sekolah-sekolah mulai Senin besok. Anak sekolah bawa handphone di jam sekolah, nah itu harus diwaspadai. Jangan-jangan dia melihat hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran,” ujar Heru Budi.

“Karena itu, guru harus meningkatkan kapasitasnya. Misal Guru belum menyiapkan sesuatu, ngambil bahan dari YouTube, muridnya bertanya, pertanyaan tentang materi itu, guru enggak bisa jawab, akhirnya mengambil dari YouTube lain untuk menjawab ini. Khusus di DKI Jakarta, tunjangan kinerja (tukin) guru sudah cukup baik. Maka dari itu, kemampuannya harus terus ditambahkan,” kata Heru menambahkan.

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons usulan DPRD DKI Jakarta soal warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang dipindah ke Wisma Atlet atau Rusun Nagrak. Heru menyatakan siap jika warga dipindah.

“Yang relokasi ke warganya, iya, monggo saja, kita siap saja. Kan sudah ditawarkan, silakan Pertamina,” kata Heru di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Usulan Wisma Atlet jadi opsi tempat tinggal warga korban kebakaran Depo Plumpang dilontarkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. Ida mengatakan Pemprov DKI Jakarta bisa meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar Wisma Atlet Pademangan dijadikan hunian warga Jalan Tanah Merah.

“Saya ada dua pilihan relokasi, Wisma Atlet Pademangan dan Rumah Susun (Rusun) Nagrak,” kata Ida, Selasa (7/3).

Ida menilai relokasi warga bersifat darurat. Dia meyakini Mensesneg bakal menyetujui jika Pemprov DKI minta Wisma Atlet ditempati warga Tanah Merah.

“Ini darurat, saya yakin Mensetneg akan kasih kalau Pemprov DKI minta untuk ditempati oleh saudara kita yang sedang kena musibah,” ujarnya.

Selain itu, kata Ida, warga korban kebakaran depo Pertamina Plumpang juga bisa direlokasi ke Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara. Jika warga merasa berkeberatan dengan tarif sewa unit rusun tersebut, Pemprov DKI sebaiknya memberikan subsidi.

“Rusun Nagrak ada 10 tower atau 11 tower yang masih kosong, itu bisa dihuni. Kalau keberatan dengan ongkosnya, Pemprov DKI kasih subsidilah,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong percepatan pembangunan Giant Sea Wall Jakarta sebagai bagian dari Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Hal ini sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, hingga saat ini Jakarta masih kerap digenangi banjir. Karena itu, proyek Giant Sea Wall harus segera diselesaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono secepatnya.

Adapun pembangunan Giant Sea Wall mulai serius dicanangkan pada 2014 saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Giant Sea Wall direncanakan memiliki kedalaman sekitar 15 meter, tinggi sekitar 7 meter, serta panjangnya mencapai 37,356 km yang membentang di sepanjang Teluk Jakarta.

Tujuan utamanya untuk mencegah penetrasi air laut masuk ke daratan, abrasi laut, dan banjir rob. Sehingga diharapkan dapat mencegah bencana banjir di DKI Jakarta. Hal ini mengingat sebagian wilayah DKI Jakarta atau sekitar 40 persennya, berada di bawah permukaan laut, yang berpotensi selalu dilanda banjir besar.

“Selain itu, masifnya penggunaan air tanah baik oleh rumah tangga maupun industri, juga semakin membuat turunnya permukaan tanah rata-rata per tahunnya mencapai 7,5-12 cm. Bahkan di beberapa daerah bisa mencapai 20 cm. Keberadaan Giant Sea Wall nantinya juga dapat menampung air dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga bisa diolah untuk memenuhi sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Sebagaimana juga ditekankan Presiden Joko Widodo,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (13/2/2023).

“Walaupun Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan Timur, tetapi pembangunan Giant Sea Wall harus tetap dilaksanakan, sebagai upaya agar Jakarta tidak tenggelam,” imbuhnya.

Hal tersebut Bamsoet sampaikan usai menerima Direktur Van Oord Mr. Peter van der Hulst, di Jakarta.

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons soal warga yang mengeluhkan akses Jakarta International Stadium (JIS) saat konser Dewa 19 pada Sabtu (4/2/2023) lalu. Ia mengaku sedang mempersiapkan solusi atas masalah akses tersebut.

Sebagai langkah awal, Heru sudah memanggil Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI, Heru Hermawanto. Tujuannya untuk menyiapkan pembuatan jalan untuk evakuasi dari stadion yang diwariskan eks Gubernur Anies Baswedan itu.

Pembuatan akses untuk evakuasi ini merupakan solusi jangka pendek yang bisa segera mulai dikerjakan. Selanjutnya, ia juga sedang mengkaji pembuatan jalan baru mengintari Danau Bisma sampai ke JIS. “Kalau yang ke belakang, lewat danau, itu masih kami kaji,” ucapnya.

Karena itu, ia bakal melakukan peninjauan ke lokasi. Ia ingin melihat langsung sekaligus memastikan pembuatan akses untuk evakuasi ini bisa segera dilaksanakan. “Nanti kami ketemu di lapangan, nanti saya akan ke lapangan,” pungkasnya

Kepala Dinas Bina Marga DKI, Hari Nugroho mengatakan pihaknya sudah sejak 2022 lalu mengerjakan pembuatan jalan dari pintu tol Harbour Road (HBR) hingga ke JIS. Memang, proyek ini ditargetkan baru rampung di tahun 2023.

“Jadi JIS kemarin kenapa belum selesai, karena kita butuh dua tahun anggaran, perencanaan,” ujar Hari di gedung DPRD DKI, Selasa (7/2/2023).

Hari mengatakan, jalan tembus ini nantinya dibuat dari Jalan Papanggo, mengelilingi Danau Bisma, hingga masuk ke Jalan RE Martadinata dekat JIS.

Jalan tembus ini juga dianggap akan memudahkan karena bisa diakses pengendara yang keluar dari Jalan Tol Harbour Road.

Untuk saat ini, pengerjaannya tinggal menyelesaikan konstruksi off ramp atau jalan masuk dari Jalan Papanggo. “Ramp off itu, pintu keluar, jalan keluarnya itu baru dalam konstruksi. Karena itu udah selesai tahun ini,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga berencana membangun trotoar lebar mengelilingi pagar JIS. Jika sudah rampung, diharapkan akan memberikan kenyamanan para pejalan kaki yang berada di kawasan JIS.

“Kemudian, trotoarnya nanti kita buat di sepanjang sekeliling pagar itu. Begitu keluar kan nanti ada trotoar untuk orang lewat situ,” ucapnya.

Meski tak sepenuhnya menata kawasan dan akses JIS, Hari meyakini ketika trotoar serta jalan tembus ini rampung, maka keluhan seperti saat konser Dewa 19 itu akan berkurang. Targetnya pembuatan jalan dan trotoar akan selesai pada Agustus 2023.

Sebelumnya, banyak penonton yang mengeluh soal akses dan minimnya transportasi saat konser Dewa 19 digelar di JIS pada Sabtu pekan lalu.

Keluhan itu diungkapan warga di media sosial, “Menyelenggarakan acara besar di JIS ini bencana besar. 75 ribu penonton bubaran dari stadion tanpa akses transportasi umum massal,” ujar pemilik akun @adriansyahyasin di Twitter, Minggu (5/2/2023).

Keluhan tersebut dibenarkan penonton lain. Ia sampai mengaku trauma kembali ke JIS karena masalah transportasi. “Jujur, gue sering nonton konser. Cuma kali ini gue trauma banget nonton konser,” tutur akun @poppingjellyy.

“Mengalami sendiri tadi jalan kaki melalui rute ini. Tidak jauh, tapi pada kenyataannya tadi pukul 00.30 perlu waktu lebih dari 30 menit. Harus berjuang menembus motor dan mobil yang stuck,” ucap akun @puzzly sambil menunjukkan rute yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu 17 menit.

“Habis nonton konser langsung pada bad mood, apalagi kalau habis nonton kompetisi. Bayangin tim tuan rumah kalah, habis itu harus keluar umpel-umpelan kayak gitu. Potensi kerusuhan gede banget,” sahut akun @Rden_.

Konstruksi yang belum selesai di sekitar area stadion turut dikeluhkan penonton. Sebab, salah satu dari mereka ada yang jadi korban.

“Sampai ada mbak-mbak yang kejeblos di gorong-gorong. Kasihan banget setengah badan berlumpur,” beber akun @sparkeene.

Konser Dewa 19 di JIS sendiri merupakan pesta perayaan Ahmad Dhani dan kolega yang sudah berkarya di industri musik Tanah Air selama tiga dekade. **

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut nama-nama tiga calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketiga nama itu diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Sudah diserahkan Pak Mendagri ke Bapak Presiden,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2023).

Kata Heru lagi, nantinya Jokowi akan melakukan pembahasan lanjutan sebelum menunjuk langsung Sekda DKI terpilih.

“Nanti akan dibahas di Istana Presiden,” ujarnya.

Heru menyebutkan, siapa pun yang dipilih sebagai Sekda DKI Jakarta merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

“Belum tahu siapa yang dipilih Bapak Presiden. Yang pasti namanya ada tiga Heru, Budi, Hartono,” ucap Heru berseloroh.

Sebagai informasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta telahvmengumumkan hasil akhir seleksi terbuka untuk jabatan Sekda DKI Jakarta. Sebanyak tiga pelamar lolos tahapan tersebut.

Pengumuman itu disampaikan melalui dokumen Pengumuman Nomor 4 Tahun 2023 tentang hasil seleksi terbuka Jabatan pimpinan Tinggi Madya Sekda DKI Jakarta. Dokumen itu ditandatangani oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada 27 Januari 2023.

“Berdasarkan hasil seluruh tahapan pada pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini Panitia Seleksi menetapkan hasil akhir sebagai berikut,” demikian dokumen pengumuman tersebut.

Ketiga peserta yang lolos adalah Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali Joko Agus Setyono, Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata, dan Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyoroti transisi kepemimpinan yang terjadi pada 2022 di Ibu Kota. Segudang persoalan Jakarta seperti banjir, kesehatan, kesejahteraan masyarakat tidak luput dari radar Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

Gembong meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono fokus menuntaskan persoalan pokok Ibu Kota.

“Maka kita teruskan pada transisi kepemimpinan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Heru Budi Hartono. Ini yang perlu kita dorong, Fraksi PDIP mendorong Pak Heru Budi untuk fokus pada persoalan pokok Jakarta,” kata Gembonga Warsono saat menyampaikan laporan akhir tahun 2022 Fraksi PDIP di ruang Fraksi PDIP, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022).

Dikatakan Gembong, Jakarta berada di masa transisi lantaran pergantian kepemimpinan dari Anies Baswedan ke Gubernur Heru Budi Hartono.

Khusus pada penanganan banjir, Fraksi PDIP menekankan agar Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Heru Budi fokus menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi hingga akhir Desember mendatang. Bahkan, bisa terjadi melebihi prediksi.

“Jangan-jangan kita prediksi akhir Desember, ternyata sampai Januari. Tapi inilah prediksi, apa yang bisa diantisipasi. Artinya, Pemprov DKI Jakarta harus mampu melakukan antisipasi secara maksimal dalam menghadapi cuaca ekstrem,” ujarnya.

Selain itu, Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta ini mengatakan, pihaknya juga menyoroti kondisi banjir rob yang kerap melanda bagian pesisir Jakarta. Meskipun Heru Budi perlu waktu menuntaskan masalah banjir rob di Jakarta, PDIP mendorong agar pembangunan tanggul laut segera dirampungkan.

“Banjir rob tentunya dalam waktu tiga bulan enggak mungkin bisa diselesaikan. Dan tanggul itu enggak mungkin dalam tiga bulan atau setahun bisa selesai. Tapi mau tidak mau ini harus dikerjakan, pak Heru Budi harus harus fokus agar bisa mengeksekusi pembangunan tanggul,” tegas Gembong.

Dia juga berbicara mengenai buruknya drainase kota Jakarta. Gembong meminta agar Heru Budi juga memerhatikan kondisi drainase kota saat ini yang sudah tua.

“Persoalan utama Jakarta kaitannya dengan pengentasan banjir adalah soal drainase kota kita ini yang sangat buruk. Ini juga perlu Pak Heru perhatikan untuk drainase di Jakarta,” pungkasnya.