Hal tersebut tertuang dalam Keppres No 125P tanggal 16 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta.

“Pada Keppres tersebut, Presiden Jokowi memberhentikan dengan hormat Bp. Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Bp. Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta,” kata Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Ini artinya Heru Budi menjabat PJ Gubernur Jakarta selama 2 tahun. Ia diangkat pada 17 Oktober 2022.
Sementara itu nama Teguh sebelumnya diusulkan oleh 8 fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Mereka adalah Fraksi Gerindra, Golkar, PKB dan PPP, PAN, Perindo dan Demokrat, PSI, NasDem.

Kata Heru Budi, Pemprov DKI bersama TNI dan Polri akan turun tangan menertibkan atribur kampanye yang mulai dilakukan pada Minggu, 11 Februari 2024.

“Pemprov DKI bersama Polda Metro dan Kodam, serta semua jajaran KPU dan Bawaslu mulai pukul 00.00 WIB Minggu, 11 Februari 2024 akan membersihkan semua atribut kampanye,” kata Heru dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Heru menjelaskan, pencopotan atribut kampanye itu telah sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023.

Sementara itu, Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan pihaknya akan turun tangan menertibkan atribut kapanye pada Minggu dini hari.

“Kami akan menurunkan semua atribut kampanye mulai pukul 00.00 WIB. Sebelumnya, kami apel pukul 22.00 WIB hari ini,” kata Arifin.

“Untuk teman-teman di Pemkot apelnya di kantor Wali Kota masing-masing. Semua bergerak, dari kelurahan hingga provinsi,” sambungnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program pasar sembako murah yang digelar untuk menjaga kestabilan harga di pasaran.

“Selain sembako, kami bersama Kadin berencana menggelar menggelar pasar murah ikan dan daging,” kata Heru Budi, Rabu, 7 Februari 2024.

Namun, Heru Budi belum bisa memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Dia hanya mengatakan, pendistribusian daging dan ikan murah ini akan digelar saat bulan puasa.

“Digelar tersendiri, nanti saat masuk bulan puasa,” jelasnya.

Pasar Sembako Murah

Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta menggelar pasar sembako murah serentak di 44 titik.

Kegiatan ini digelar dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pokok di Jakarta. Salah satu lokasi pendistribusian sembako murah ini berlangsung di Kantor Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sembako murah yang didistribusikan ini berisi beras, minyak, terigu dan gula pasir.

Setiap paket sembako itu dibungkus menggunakan tas bertuliskan ‘Sukses Jakarta Untuk Indonesia’.

Untuk mendapatkan satu paket sembako tersebut, warga di Kecamatan Duren Sawit membeli seharga Rp100.000.

“Kalau di luar harganya Rp135.000,” pungkas Heru Budi. (*)

Bawaslu Jakpus menyatakan Gibran telah terbukti melanggar Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) karena membagi-bagikan susu secara gratis kepada masyarakat di arena Car Free Day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Beberapa waktu lalu, saat ditanya hal itu, Heru Budi melengos, terkesan enggan menanggapi.

“Pak, soal sanksi yang diberikan kepada Gibran di CFD bagaimana?” tanya awak media kepada Heru di sela acara pembagian sertifikat rumah kepada warga di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.

Mendapat pertanyaan itu, Heru Budi hanya menghela napas panjang. Dia lalu membuang muka saat pertanyaan yang sama kembali ditanyakan.

Untuk diketahui, Bawaslu Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa kegiatan Gibran membagi-bagikan susu di area CFD sebagai pelanggaran Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Temuan pelanggaran itu diteruskan Bawaslu Jakpus ke Pemprov DKI Jakarta, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menduga Pemprov DKI memang sengaja mengulur-ulur waktu untuk memberikan sanksi kepada Gibran.

“Dalam kasus ini ada kesengajaan. Kalau saya melihatnya ada upaya mengaburkan persoalan ini,” kata Trubus, Rabu, 23 Januari 2024.

Menurut Trubus, kurang responsifnya para pejabat di lingkungan Pemprov DKI, tidak terlepas karena sosok Gibran yang merupakan putra Presiden Jokowi.

Sementara itu, pakar mikro ekspresi Kirdi Putra mengatakan, bungkamnya Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencurigai ada hal yang ditutup-tutupi dalam kasus Gibran ini.

“Saya melihat, dalam persoalan ini Heru Budi memilih no comment. Dengan tidak menjawab, sama saja dia menutup-nutupi masalah,” ujar Kirdi.

Kirdi berkeyakinan, Heru Budi menutupi itu karena sosok Gibran yang adalah putra sulung Presiden Jokowi.

“Apalagi, Heru Budi menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta karena ditunjuk oleh Jokowi,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com –  Tiga nama calon Sekda DKI telah disetorkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi akan memilih salah satu dari ketiga pejabat ASN yang lolos seleksi tahap akhir setelah sebelumnya ke-tiga nama calon Sekda DKI terpilih berdasarkan hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya yang dilakukan panitia seleksi.

“Sudah ke Kemendagri, tanya ke kepegawaian (Badan Kepegawaian Daerah),” kata Heru kepada awak media di Jakarta Utara, Selasa, 31 Januari.

Ditargetkan, Sekda DKI akan terpilih pada tanggal 2 Februari mendatang dan dilantik oleh Heru. Namun, Heru mengaku tak tahu kapan pilihan Jokowi akan diputuskan.

“Saya belum tahu,” ujarnya.

Dalam Pengumuman Nomor 4 Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro selaku ketua panitia seleksi terbuka sekda DKI, disebutkan tiga nama yang lolos lelang jabatan tersebut.

Tiga nama calon Sekda DKI tersebut yakni Joko Agus Setyono yang saat ini menjabat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali, Dhany Sukma yang saat ini menjabat Wali Kota Jakarta Pusat, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta.

Ketiga nama tersebut telah melewati tahapan seleksi administrasi, tes kompetensi bidang, tes manajerial dan sosiokultural, hingga wawancara dengan panitia seleksi.

Dalam tahap akhir seleksi, tersisih tiga nama lain yakni Kepala Inspektorat DKI Syaifullah Hidayat, Kepala Pelaksana Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Isnawa Adji, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Benni Aguscandra.

Berdasarkan Pasal 114 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa Presiden memilih satu dari tiga nama calon untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya. **

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Lemhanas, Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar meminta seluruh alumni Lemhannas mendukung dan mengawal program prioritas Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sampai tuntas. Siapa tokoh dan kelompok atau elemen masyarakat yang mendukung secara terbuka pada Heru Budi Hartono?

Sebelumnya sejumlah kelompok dan elemen masyarakat secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Agum Gumelar menjelaskan dukungan itu saat menerima kunjungan mantan Deputi Gubernur DKI Jakarta 2019-2021 yang juga Sekretaris DPD IKAL Lemhanas DKI, Dadang Solihin, serta tokoh lainnya pada Sabtu, 31 Desember 2022.

Menurut Agum Gumelar, setelah tidak menjadi Ibu Kota, Jakarta akan menjadi pusat bisnis global, tapi tetap harus disiapkan sebaik mungkin agar setara dengan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia. Ia menilai Heru memiliki peluang untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

“Pj Gubernur DKI Jakarta merupakan figur yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Pak Heru bisa membangun sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Itu kunci bagaimana Jakarta bisa sejajar dengan kota-kota besar di dunia,” katanya.

Dukungan dari Bamus Betawi

Sebelumnya, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) mendukung penataan Jakarta berikutnya oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

“Silaturahmi kami dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, guna menyampaikan dukungan kepada duet Pj Heru dan Sekda DKI Marullah agar sukses memimpin penataan di Jakarta,” kata Ketua Umum Bamus Betawi Riano P Ahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2022 dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, Bamus Betawi melakukan kunjungan silaturahmi perdana kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Rabu, 26 Oktober 2022 di Balai Kota Jakarta, setelah Heru dilantik pada 17 Oktober 2022.

Ia menyatakan tidak asing dengan sosok Heru karena sebelumnya yang bersangkutan merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang lama malang melintang berkarir di Pemprov DKI Jakarta sebelum kemudian menjabat Kepala Sekretariat Presiden di Istana Negara.

“Saya kira, Pak Heru selain sangat berpengalaman di pemerintahan, beliau juga memiliki jaringan yang luas di Jakarta ini. Kami menyambut baik karena ‘kembali pulang’ ke DKI dan mendukung beliau untuk memimpin Jakarta,” katanya.

PWNU dan Muhamadiyah Siap Mendukung

Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta KH. Samsul Ma’arif menjelaskan, PWNU selalu dan siap memberikan dukungan kepada pemerintah, termasuk Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru.

“Kami pengurus PWNU siap mendukung dan membantu kegiatan Pemprov DKI Jakarta. Contoh, ketika Covid-19 PWNU justru bekerja maksimal dan mendukung pemerintah. Bahkan, memberikan putusan fatwa. Mudah-mudahan Pj Gubernur Heru ini bisa membawa Jakarta lebih maju lagi,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Oktober 2022.

Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta Sun’an Miskan memberikan selamat kepada Heru Budi yang telah ditunjuk Presiden sebagai Pj Gubernur DKI. Sun’an Miskan mengaku bahagia bertemu dan berdialog dengan Pj Gubernur bahkan PW Muhammadiyah siap mendukung upaya pengendalian banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

“Kami siap membantu bapak menghadapi banjir. Kami juga sudah punya lembaga penanggulangan bencana Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC),” kata Sunan.

Heru pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara pada 2014. Selanjutnya pada 2015 Heru sempat menduduki jabatan penting sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta. **

Eranasional.com – Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menekankan bahwa dia sama sekali tidak berminat untuk mengisi kursi penjabat Gubernur Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan yang akan berakhir masa baktinya pada 16 Oktober 2022.

“Saya tidak berminat. Catat itu,” kata Fadil di Jakarta, hari ini.

Fadil mengatakan bahwa dia ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai Kapolda Metro Jaya dan menyebut masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan di instansi yang dipimpinnya.

“Masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan untuk menjaga Jakarta. Saya masih ingin membantu Kapolri untuk mewujudkan Polri yang Presisi, Polri yang lebih baik,” ujar Fadil.

Masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober mendatang.

Pemerintah, melalui Kemendagri akan menunjuk penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 2024.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Istana Kepresidenan belum menerima usulan terkait tiga nama calon penjabat gubernur Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan.

Ngabalin mengatakan bahwa dia sudah mendengar ada tiga nama yang bergulir dan diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, serta Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.

“Kalau itu wacana sedang berkembang di DPRD monggo saja, tapi dari Istana dan Bapak Presiden (Joko Widodo) belum ada ‘update’ informasi terbaru tentang ini,” kata Ngabalin.

Menurut dia, kriteria kandidat penjabat gubernur DKI Jakarta yang mumpuni diserahkan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sebelumnya, Tito mengungkapkan kriteria penjabat gubernur Jakarta yang harus dipenuhi untuk menggantikan tugas Anies Baswedan memimpin Ibu Kota.

Kriteria kandidat tersebut yakni merupakan seorang pejabat pimpinan tinggi madya atau setara pejabat eselon satu.

Kemendagri juga akan membuat profil terhadap kandidat penjabat gubernur DKI Jakarta guna mengetahui potensi kasus yang dihadapi.