Fraksi PKS melalui Anggota Panja RUU Pemilu, Jazuli Juwaini, optimis pembahasan dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan.

Menurutnya, pembahasan akan dimulai setelah pembukaan masa sidang pada 9 November mendatang, sehingga ditargetkan rampung sebelum penutupan masa sidang 2026.

“Masa sidang yang akan datang ini kan mulai tanggal 9 [November] ya kan? Satu bulan lah kurang lebih. Insyaallah selesai. Saya optimis itu bisa selesai,” ujar Jazuli di kompleks parlemen, Senin (2/11).

Jazuli menjelaskan, saat ini DPR masih berada dalam masa reses di mana para anggota dewan turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi konstituen.

Oleh karena itu, pembahasan RUU tidak dapat dipaksakan lebih awal karena menyerap masukan masyarakat adalah kewajiban yang beriringan dengan tugas legislasi.

Di sisi lain, target waktu PKS ini berbeda dengan proyeksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Anggota Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin, memprediksi pengesahan RUU Pemilu baru akan rampung pada Maret 2027 sebagai batas maksimum.

“Ya kalau ini pembahasan tiga bulan berarti Januari, Februarinya, Maret lah, tiga bulan berikutnya, maksimum ya itu,” kata Khozin, Selasa (29/9).

10 Isu Krusial RUU Pemilu

Komisi II DPR saat ini telah memetakan 10 isu krusial dalam RUU Pemilu. Sejumlah poin utama mencakup:

• Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

• Ambang batas parlemen (parliamentary threshold)

• Ambang batas presiden (presidential threshold)

• Keterwakilan perempuan

• Penggunaan kecerdasan artifisial (AI)

• Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. []

Pria yang akrab disapa Gus Khozin itu meminta pemerintah provinsi cermat dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), khususnya terkait penetapan opsen PKB dan BBNKB.

Menurutnya, kebijakan fiskal di daerah tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga harus memperhitungkan kemampuan riil masyarakat.

“Aspek sosiologis masyarakat di daerah, terutama terkait kemampuan ekonomi, mesti menjadi acuan saat merumuskan besaran opsen pajak,” ujar Khozin di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Ia menekankan bahwa kebijakan pajak yang tidak sensitif terhadap kondisi warga berpotensi menimbulkan resistensi, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Khozin menjelaskan bahwa keberadaan opsen PKB dan BBNKB merupakan amanat regulasi. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam aturan tersebut, besaran opsen ditetapkan hingga 66 persen sebagai instrumen distribusi fiskal yang lebih adil antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Semangat dari opsen pajak ini adalah menghadirkan keadilan fiskal bagi daerah, terutama pemerintah kabupaten dan kota agar memperoleh porsi pendapatan yang lebih proporsional,” jelasnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa implementasi di lapangan tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masing-masing wilayah.

]]> https://eranasional.com/98274/gus-khozin-minta-pemerintah-lakukan-review-opsen-pajak-kendaraan/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97922/pluit-kick-off-dimulai-dpc-pkb-depok-matangkan-strategi-persiapan-pemilu-2029-mendatang https://daerah.eranasional.com/97922/pluit-kick-off-dimulai-dpc-pkb-depok-matangkan-strategi-persiapan-pemilu-2029-mendatang#respond Wed, 11 Feb 2026 08:28:29 +0000 https://daerah.eranasional.com/97922/pluit-kick-off-dimulai-dpc-pkb-depok-matangkan-strategi-persiapan-pemilu-2029-mendatang Depok, ERANASIONAL –Dengan ditandainya penekanan tombol Kick-Off Perjuangan Pemilu 2029, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok menggelar kegiatan Konsolidasi Fun Games Mini Soccer antar pengurus anak cabang, di lapangan BSS Arena Mini Soccer, kawasan Cilodong, Kota Depok, Selasa (10/2/2026).

Hal tersebut dilakukan DPC PKB Depok guna menyusun strategi baru dalam menyongsong Pemilu 2029 mendatang. Sejumlah agenda tengah dipersiapkan mulai dari konsolidasi internal pengurus dan kader, pembukaan pendaftaran recrutment kader baru hingga plangisasi kesekretariatan Pengurus Anak Cabang (PAC).

“PKB karena Kick-Off sudah dibunyikan, agenda PKB mulai hari ini adalah membuka pendaftaran atau rekrutmen anggota baru DPC PKB. Jadi masyarakat nanti yang ingin bergabung dengan PKB, silakan bisa datang ke kantor DPC,” ujar Siswanto Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok usai mengikuti Fun Games Mini Soccer bersama pengurus anak cabang, Selasa (10/2/2026).

Selain itu, Siswanto mengungkapkan bahwa yang tak kalah penting yang menjadi fokus utama bagi pihaknya adalah Konsolidasi. Hal itu dilakukan guna mengejar target penambahan kursi legislatif sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat.

“Target dari DPW PKB Jawa Barat untuk Depok pada pemilu 2029 nanti adalah delapan kursi, meningkat dari perolehan yang ada saat ini yakni lima kursi,” ungkap Siswanto.

Dirinya optimis bahwa target penambahan kursi dapat terlampaui mengingat dengan adanya kesolidan kader partai dan strategi baru yang tengah dibangun.

“Tapi kalau melihat kesolidan dari para kader, pengurus, kemudian instrumen-instrumen yang kita bangun, ini bisa lebih dari 8 kursi,” kata Siswanto.

Langkah strategis selanjutnya seiring ditekannya tombol kick-off perjuangan menuju Pemilu 2029 tersebut. Siswanto menyampaikan bahwa DPC PKB Kota Depok akan memperluas basis massa melalui pembukaan pendaftaran dan rekrutmen anggota baru yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Partai kini tengah bersiap menyambut siapa pun yang ingin berkontribusi bagi kemajuan kota, melalui jalur politik,” terangnya.

Masih kata Siswanto, PKB bahkan tidak akan sekadar menunggu untuk merangkul bergabung dalam bagiannya. Melainkan akan menerapkan strategi aktif untuk menjangkau warga lebih dekat.

“Kalau memang memungkinkan, kita yang akan menjemput bola. Menjemput bola itu artinya kita akan mendatangi ke masyarakat, kemudian menawarkan untuk bergabung dengan PKB,” jelasnya.

Selain itu Siswanto juga mempercayai bahwa dengan struktur partai yang diisi banyaknya anak muda akan dapat membantu mendulang suara pada pemilu 2029 mendatang. Mengingat bonus demografi pemilih pada pemilu mendatang akan didominasi oleh kalangan Gen Z dan Millenial.

Oleh karenanya, strategi yang akan diterapkan agar kader muda yang saat ini tengah mengisi kepengurusan dapat semakin percaya diri. DPC PKB akan melakukan ‘Plangisasi’ (Pemasangan Plang-RED) di setiap kesekretariatan Pengurus Anak Cabang (PAC).

“Kemarin kita ditargetkan ada Plangisasi Kesekretariatan PAC. Jadi 11 Kecamatan ini, nanti ada kantor PAC yang itu bisa dilihat oleh publik dan masyarakat, karena Plangisasi itu nanti kita akan pasang di tempat-tempat titik strategis yang bisa dilihat banyak orang,” pungkasnya.

Melalui semangat baru ini, PKB memastikan bahwa politik bukan lagi hal yang eksklusif, melainkan wadah pengabdian yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, dengan kombinasi rekrutmen aktif dan penataan administrasi yang lebih baik. PKB optimis kehadiran mereka ke depan akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya warga Kota Depok. (**)

“Sudah lama (beliau mengundurkan diri), benar beliau menyampaikan kepada Ketua Umum PKB akan uzlah: tidak lagi berkegiatan struktural baik di PKB maupun MUI dan akan tetap membantu PKB,” ucap Gus Imin saat dihubungi, Selasa (23/12/2025).

Cak Imin menyebut pengunduran diri ini sudah ditindaklanjuti partai. Namun, ia menyerahkan keputusan kepada para kiai di PKB.

“Sudah (ditindaklanjuti). Nanti diserahkan ke para kiai aja,” jelas Cak Imin.

Sebelumnya, Ma’ruf Amin juga mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).

Kabar ini disampaikan langsung Ketua MUI Bidang Komdigi yang juga Juru Bicara Wakil Presiden ke-13 RI KH Masduki Baidlowi di situs resmi MUI, Selasa (23/12/2025).

Kiai Ma’ruf mengungkapkan alasan pengunduran diri sebagai Ketua Wantim MUI karena sudah berusia lanjut dan sudah terlalu lama mengabdi di MUI.

Hal itu disampaikan Usman Husin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas evaluasi banjir Sumatra di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia dinilai telah gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar dia.

Usman menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Kerusakan hutan saat ini menjadi tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, tetapi tidak selaras dengan kebijakan yang diambil. Misalnya, inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan.

Dia mengungkapkan, Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November 2025 Kementerian tetap menerbitkan izin baru.

“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar dia.

Gagasan ini muncul bukan tanpa alasan. Jogja, dengan catatan panjang menghadapi berbagai bencana seperti gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, dan banjir lahar dingin, telah membuktikan ketahanan dan kemampuan mitigasi bencana yang patut dijadikan contoh nasional.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan kajian mendalam terkait usulan tersebut.

Menurutnya, DIY memiliki sejumlah keunggulan, seperti infrastruktur riset yang memadai, komunitas akademik yang kuat, serta kearifan lokal masyarakat dalam menghadapi bencana.

“Dengan menjadikan Jogja sebagai Laboratorium Bencana, kami berharap bisa melahirkan kebijakan mitigasi bencana yang lebih efektif, berbasis penelitian, dan bisa diterapkan di tingkat regional maupun nasional,” jelas KH Maman Imanulhaq, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB.

Kiai Maman menegaskan, mitigasi bencana tidak hanya tentang infrastruktur dan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal serta semangat gotong royong.

“DIY memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana. Ini bisa menjadi modal besar untuk menjadikan Jogja sebagai pusat riset dan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia,” ujarnya di Yogyakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

Selain itu, PKB juga mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk membangun pusat data bencana yang lebih akurat.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan edukasi kebencanaan bagi masyarakat luas.

“Kami ingin melibatkan pesantren dan tokoh agama dalam memberikan edukasi kebencanaan berbasis nilai-nilai keagamaan. Ini penting karena mitigasi bencana harus menyentuh aspek budaya dan keagamaan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, PKB juga mengusulkan peran lebih besar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam proses perizinan bangunan di wilayah rawan bencana.

Menurut Kiai Maman, setiap pembangunan harus mempertimbangkan aspek mitigasi risiko, seperti desain bangunan tahan gempa dan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir.

“BNPB harus dilibatkan dalam perizinan bangunan di daerah rawan bencana. Ini penting untuk memastikan setiap konstruksi memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Pembangunan fisik memang penting, tetapi keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Kiai Maman.

Dengan usulan ini, PKB berharap Jogja tidak hanya menjadi contoh dalam menghadapi bencana, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan riset kebencanaan yang bisa diadopsi secara nasional.

Langkah ini dianggap sebagai solusi strategis untuk mengurangi risiko bencana di Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia.[]

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menegaskan, sudah seharusnya PDIP bisa menjaga sikap dan justru tidak menjadi provokator kedua tokoh tersebut.

“Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling jaga kekompakan dan keberlanjutan. Setiap presiden punya perbedaan gaya dan prioritas program masing-masing yang tidak usah jadi sumber masalah apalagi perpecahan,” kata Jazilul dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025.

Jazilul mengatakan Prabowo memahami yang terbaik untuk pemerintahan saat ini. Dia menilai Prabowo sebagai sosok yang merangkul semua pihak.

“Hemat saya, Pak Prabowo paham betul filosofi etika Jawa mikul dhuwur mendem jero, yang baik diangkat dan diteruskan yang tidak baik dipendam dihentikan saja,” ujarnya.

“Pak Prabowo berharap semua komponen bangsa bersatu mewujudkan pembangunan bagi kesejahteraan bersama,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, PDIP menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya upaya adu domba untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi.

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus bahkan menyebut sudah seharusnya Presiden Prabowo dipisahkan dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

“Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda, masa digabung-gabungin, apa kata orang?” kata Deddy, Selasa 11 Februari 2025.

“Memang kan harus pisah satu mantan presiden, satu presiden,” imbuhnya.

Deddy berdalih bahwa hubungan yang baik bukan berarti harus selalu melekat. Deddy mengatakan setiap pemimpin pasti memiliki tantangan masing-masing.

“Lah hubungan yang baik bukan berarti harus bareng nempel, keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge sendiri,” ujarnya. []

Menurut Muhaimin, pemilihan langsung di level pilkada, terlalu banyak menghabiskan biaya.

“Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira, saya mendukung, PKB juga mendukung,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 13 Desember 2024 malam, dikutip dari Antara.

Soal bagaimana mekanismenya, Muhaimin berharap usulan tersebut didiskusikan bersama-sama.

“Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD, apakah semua DPRD, mari kita diskusikan bersama,” ujar Muhaimin.

Dalam pandangannya, pilkada melalui DPRD seperti yang diusulkan Presiden Prabowo, sebenarnya bisa saja dilaksanakan.

Karena, kata dia, salah satu ciri demokrasi di Tanah Air adalah berjalannya proses musyawarah mufakat.

“Jadi begini, Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Lalu kalau demokrasi seperti ini akan sangat berbiaya tinggi,” ucapnya.

Pada akhirnya, kata Muhaimin, demokrasi yang berbiaya tinggi akan merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, dia berharap usulan pilkada melalui DPRD dapat direalisasikan dengan catatan didiskusikan agar tidak mengebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

“Ya makanya seluruh pendapat mari kita diskusikan karena demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang. Sehingga rakyat juga dirugikan,” pungkasnya. []

Diketahui, kedua politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sudah menyampaikan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bapak Presiden telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

Pengunduran diri Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai anggota terpilih DPR periode 2024-2029. Keduanya akan dilantik pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Menurutnya, kebijakan ini sangat memberatkan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang mudah dan cepat.

“Gedung ini kan milik rakyat, masa rakyat yang datang ke gedungnya sendiri harus bayar parkir? Ini tidak masuk akal,” tegas Babai saat ditemui di Gedung DPRD Depok, Rabu 4 September 2024.

Dia mencontohkan, di banyak kantor DPRD dan pemerintahan lain di Jawa Barat, fasilitas parkirnya gratis.

Ia khawatir kebijakan parkir berbayar di Depok akan menyulitkan masyarakat, terutama pekerja honorer yang memiliki penghasilan terbatas.

“Bayangkan, untuk motor saja tarifnya Rp 3.000 sekali parkir. Dalam sebulan, bisa habis Rp 90.000. Ini tentu menjadi beban tambahan yang cukup signifikan bagi mereka,” tegas Babai.

Babai pun mempertanyakan pihak yang menginisiasi kebijakan parkir berbayar ini.

Dia meminta Pemerintah Kota Depok untuk segera meninjau ulang serta membatalkannya.

Ia menekankan pentingnya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan di kantor pemerintahan.

“Kami berharap Pemerintah Kota Depok dapat lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dan mengembalikan fasilitas parkir gratis di kawasan perkantoran pemerintah,” harapnya. []

Mantan Cawapres itu, terpilih pada sidang pleno keempat Muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali, Sabtu 24 Agustus 2024 malam.

Seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB yang tersebar di 38 povinsi menyepakati Cak Imin untuk kembali menjabat sebagai ketua umum PKB.

“Setelah mendengar pernyatan kesediaan dari Dr. Abdul Muhaimin Iskandar saya mohon kepada forum, saya meminta persetujuan forum untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB masa bakti 2024-2029 sekaligus mandataris tunggal Muktamar PKB 2024. Setuju?,” kata Ketua Pimpinan Pleno Jazilul Fawaid.

“Setuju,” jawab seluruh peserta Muktamar yang hadir.

“Sekali lagi setuju?,” tanya Jazilul untuk memastikan.

“Setuju,” seru para peserta Muktamar.

Mendengar jawaban tersebut, Jazilul kemudian mengambil palu dan mengetoknya dua kali untuk mengesahkan keputusan tersebut.

Dalam Muktamar tersebut, PKB juga menetapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB periode 2024-2029.

Penetapan Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB ini berdasarkan hasil rapat pleno keempat Muktamar PKB ke-6 yang telah disetujui seluruh DPW PKB di 38 Provinsi Indonesia.

“Apakah seluruh peserta Muktamirin menyetujuk profesor kiai Ma’ruf Amin sebagai ketua Dewan Syuro DPP PKB?” tanya Jazilul.

Pertanyaan itu lantas disambut persetujuan oleh para peserta muktamar.

“Setuju!,” kata mereka.

Diketahui, Muktamar PKB digelar selama dua hari yakni Sabtu 24 Agustus 2024 hingga Minggu 25 Agustus 2024. []

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Pleno Ke-4 Muktamar PKB usai 38 dewan pimpinan wilayah secara aklamasi meminta Cak Imin menjabat Ketua Umum PKB periode 2024-2029 pada sidang pleno ke-2.

“Setelah mendengar pernyataan kesediaan dari Muhaimin Iskandar, saya meminta pendapat forum untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa masa bakti 2024-2029 sekaligus mandatoris tunggal Muktamar PKB 2024. Apakah dapat disetujui?” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dikutip dari Antara, Minggu (25/8/2024).

Sebelumnya, Cak Imin dimintai kesediaan oleh Jazilul dalam sidang pleno ke-4.

Ia kemudian menceritakan sempat bertanya kepada kerabatnya mengenai regenerasi pemimpin, tetapi disarankan untuk menanyakan kesediaan Dewan Pimpinan Cabang PKB.

“Saya ingin bertanya ke DPC-DPC, apakah pengurus DPC ingin melihat saya memimpin kembali?” kata Cak Imin.

Para peserta muktamar menyatakan secara bersama-sama agar Cak Imin memimpin kembali partai itu.

“Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan,” kata muktamirin membuat suara Cak Imin kurang terdengar.

Cak Imin menyatakan kesediaan memimpin kembali partai tersebut.

“Saya menerima permintaan sahabat-sahabat untuk mengurus PKB periode 2024-2029,” katanya.

Tinggalkan Anies Baswedan, PKB Gabung Koalisi Gerindra Usung Ridwan Kamil di DKI Jakarta

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada acara Serah Terima Dokumen B.1-KWK Pasangan Bakal Calon Pilkada 2024 PKB, di Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Hal itu diungkapkan Cak Imin saat membahas terkait ekonomi kerakyatan pada sambutannya.

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB telah sepakat berkoalisi dengan Partai Gerindra.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada acara Serah Terima Dokumen B.1-KWK Pasangan Bakal Calon Pilkada 2024 PKB, di Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Hal itu diungkapkan Cak Imin saat membahas terkait ekonomi kerakyatan pada sambutannya.

“Jadi Pak Prabowo juga pernah datang ke PKB, dan kita sepakat akan memantapkan perjalanan koalisi di pemerintahan yang akan datang. Bagi PKB kewajiban moral menyukseskan pak Prabowo dan menjadi bagian dari koalisi pak Prabowo,” tuturnya.

Ia menyebut PKB juga mendukung seluruh program Presiden Terpilih Prabowo, termasuk makan siang bergizi gratis.

“Sekali lagi saya ingin sampaikan, partai ini milik publik dan milik rakyat Indonesia. Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU. Bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Muhaimin dikutip dari Antara, Minggu (18/8/2024).

Dia mengatakan, jika partai dipersonifikasi atau dikotak-kotakkan dalam suatu kelembagaan tertentu, partai tersebut akan semakin mengecil. Namun, Muhaimin menyebut PKB kini semakin dan akan terus besar.

“Alhamdulillah PKB semakin membesar dan akan terus membesar karena PKB melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia, melayani seluruh kepentingan bangsa ini, melayani seluruh masyarakat yang ada di masing-masing tanggung jawab kita, ini pokoknya,” kata dia.