Kali ini, penertiban dilakukan di sepanjang Jalan Raya Pitara (Bantaran Kali Licin) dan Jalan Pramuka 2, Kecamatan Pancoran Mas, Rabu (10/12/2025).

Dari hasil penertiban, tim berhasil menertibkan sebanyak 59 PKL dan bangunan liar (bangli).

Kapala Satpol PP Kota Depok Dede Hidayat menegaskan, kegiatan penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan, jalan, dan sungai, sehingga tercipta lingkungan yang tertib.

“Penertiban ini merupakan bentuk sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah,” jelas Dedi, kepada berita.depok.go.id, Kamis (11/12/25).

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 hingga 11.50 WIB, diawali dengan apel, imbauan secara persuasif, mengevakuasi, hingga melakukan pembongkaran bangunan.

Penertiban ini diikuti sekitar 190 personel gabungan dari unsur Satpol PP, Polri, TNI, Dishub, Linmas, serta aparatur kecamatan dan kelurahan setempat.

Adapun hasil penertiban yang dilakukan, selain melakukan pembongkaran, petugas juga mengimbau para pedagang tidak lagi membuka lapak di lokasi sekitar.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan penertiban lanjutan agar kawasan ini tetap tertib,” tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kasatpol PP Kota Depok, Dede Hidayat, didampingi Kepala Bidang Ketentraman dan Pengamanan Pengawalan (Trantibum Panwal) Satpol PP Kota Depok Agus Mohammad, Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Depok, Wawang Buang dan Kepala Seksi Trantibum, Teguh Santoso.

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota Bandung menyebutkan nantinya para PKL yang berjualan di kawasan ini akan menggunakan pola bongkar pasang atau knock down. Baik itu di area timur (Jalan Moh Toha) dan barat (Jalan Otto Iskandar Dinata/Otista). “Kami sedang mempelajari regulasi yang ada, jadi memang di sini ada Perda tersendiri yang mengatur tentang konservasi. Saya pun sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota, prinsipnya beliau setuju,” ucap Ema.

“Selain itu saya juga sudah berkoordinasi dengan koordinator PKL di sini. Prinsip mereka setuju untuk didata dan tidak lagi berjualan di tempat yang bukan semestinya,” kata Ema menambahkan.

Nantinya, para PKL yang saat ini berjualan akan dipindahkan ke beberapa titik yang sudah disiapkan di sisi barat dan timur. Jumlah PKL yang tercatat Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung adalah 674 dengan rincian 217 PKL di wilayah timur, dan 457 PKL di wilayah barat.

Para PKL tersebut nantinya akan berjualan pada jam-jam tertentu. Hal ini dikatakan Ema merupakan upaya penataan kota tanpa menghentikan kegiatan ekonomi yang berlangsung.

“Kalau di wilayah barat, mungkin di akhir pekan jumlahnya bisa lebih banyak. Oleh karena itu kita akan pikirkan pengaturannya,” terangnya.

Ia berharap penataan PKL di kawasan Tegalega dapat segera diimplementasikan, sehingga ruas-ruas jalan yang ada di sekitar kawasan tersebut terjaga keindahan dan estetikanya, serta tidak lagi menyebabkan kemacetan.

“Ruas-ruas jalan seperti Moh Toha atau Otista nantinya bisa dipergunakan seutuhnya untuk pengguna jalan,” ucap Ema.

Secara teknis, Ema menyebut Tim Satgasus PKL Kota Bandung akan berkoordinasi dan jika seluruh aspek sudah terpenuhi, maka penataan akan segera dilakukan. “Secepatnya akan dilakukan, kami akan melaporkan ke Pak Wali Kota terlebih dahulu,” katanya. **

SEMARANG, Eranasional.com – Pelaksana harian atau Plh wali kota Semarang, Iswar Aminuddin menyampaikan mengenai pentingnya sentralisasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal itu Iswar sampaikan saat dirinya memimpin Rapat Koordinasi Pendataan PKL di Kota Semarang, Selasa (28/2/2023).

“Fisiknya semrawut, tata kelola semrawut, gak ada orang yang masuk. Tetapi kalau semuanya baik, bersih, dan tertata dengan rapi. Saya kira apa yang kita harapkan tentang Pendapatan Asli Daerah atau PAD pun, pasti akan meningkat,” terang Iswar di Situation Room Balai Kota Semarang.

Upaya pendataan PKL melalui Dinas Perdagangan dilakukan dalam rangka mengelola kembali pendapatan asli daerah. Iswar kembali menyampaikan bahwa pendapatan Kota Semarang tidak hanya lewat PKL. Sehingga kebersihan dan tata kelola PKL untuk kenyamanan wisatawan juga perlu diperhatikan.

“Kota ini tidak hanya dihidupi oleh PKL, jangan seperti hanya memburu pendapatan tetapi tidak dikelola dengan baik. Kota ini juga butuh tamu, butuh duit dari luar untuk masuk ke kota Semarang,” tegasnya.

“Kalau PKL tersentral dengan baik, kotanya jadi bersih dan dapat memonitor jumlah PKL. Langkah-langkah kebijakan yang dapat kita ambil untuk PKL juga lebih enak. Hubungan kita dengan masyarakat serta pengelola PKL juga lebih enak. Hubungan PKL dengan pemerintah juga enak. Bersinergi, itulah yang namanya suatu program,” imbuhnya.

Iswar juga membagikan contoh bagaimana pengelolaan PKL di Masjid Agung Kauman Semarang yang sangat tertata dengan baik karena tersentralisasi. “Yang kita dapat contoh seperti di alun-alun masjid Agung Semarang, itu asik. Masyarakat nyaman, panitia pengelola memberi keamanan kepada pengunjung, sampahnya tertata dengan baik, bersih,” ujar Iswar.

Pendataan PKL di Kota Semarang merupakan langkah pertama dalam upaya mensentralisasi PKL Kota Semarang. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih tempat untuk sentralisasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai. Harapannya, PKL akan terdata, pengambilan kebijakan menjadi mudah, Kota Semarang menjadi bersih serta tertata, dan pendapatan asli daerah dapat naik secara signifikan.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta menetapkan kawasan sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin sebagai zona merah pedagang saat momen Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) alias Car Free Day (CFD). Kawasan tersebut wajib steril dari para pedagang di jam yang telah ditentukan.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menetapkan zona merah pedagang pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB di sepanjang Jl Sudirman-Thamrin,” demikian informasi yang dipublikan Pemprov DKI Jakarta melalui akun Instagram @dkijakarta dikutip, Minggu (12/2/2023).

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat evaluasi mingguan HBKB Sudirman-Thamrin yang dipimpin Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan dihadiri oleh seluruh Tim Kerja HBKB, yaitu Satpol PP DKI Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Aturan ini mulai berlaku sejak Minggu (12/2/2023) mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.

“Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa terhitung mulai hari Minggu, 12 Februari 2023 sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin akan ditetapkan sebagai Zona Merah secara keseluruhan tanpa ada lagi zona kuning,” jelas Pemprov DKI lagi.

Hal tersebut, kata Pemprov DKI Jakarta, bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama berkegiatan CFD. Pemprov DKI mengimbau agar pedagang segera mengosongkan area yang masuk ke dalam zona merah.

“Bagi para pedagang yang sebelumnya menempati kawasan tersebut wajib mengosongkan area yang dan melakukan aktivitas berdagang pada zona hijau yang ditetapkan,” tegas Pemprov DKI.

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Pemerintah Kabupaten Barito Timur memberikan sinyal postif bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ingin mencari rejeki dengan berjulan di area Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Nansarunai Tamiang Layang. Para PKL boleh saja berjualan di RTH dengan syarat ditata dengan baik agar tidak terlihat kumuh.

“Boleh saja PKL makan dan minuman yang ingin berjualan di RTH. Tapi harus ditata dengan baik, jangan seperti tahun lalu terlihat kumuh,” terang Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas kepada sejumlah awak media usai mengikuti senam bersama OPD di RTH Taman Nansarunai Tamiang Layang, Jumat (03/02/2023).

Bupati berharap PKL yang berminat berjualan di area RTH patuh dan taat terhadap aturan dengan tetap ikut menjaga keindahan dan kebersihan area taman. Sehingga fungsi RTH sebagai taman yang indah dan asri milik masyarakat Kabupaten Barito Timur ini terjaga kebersihannya.

Orang Nomor Satu di Barito Timur ini juga mengharapkan PKL yang berjualan di RTH tidak permanen menaruh/meletakan barang dan peralatan dagangnya di RTH.

“Baiknya yang berjulan di RTH PKL menggunakan gerobak, jadi pagi berjualan siang sudah bersih. Atau sore berjualan malamnya sudah bersih,” harap Bupati Bartim.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Barito Timur Dra.Herawani, MM menjelaskan Disbudparpora sebagai pengelola RTH mengharapkan partisipasi dan kontribusi masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keasrian RTH.

“Kami masih melakukan pembahasan tentang penataan lapak PKL yang nantinya akan berjualan di RTH. Ini salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang harus kita manfaatkan dengan baik, namun tetap memperhatikan fungsi RTH sebagai taman yang indah dan asri,” pungkas Herawani.

Eranasional.com – Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro tak lagi boleh berjualan di sepanjang pedestrian mulai Selasa (01/02/2022) hari ini. 1.836 PKL mulai menempati tempat relokasi di Teras Malioboro 1 dan 2.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, mengatakan saat ini para PKL masih berproses untuk pindahan. Namun begitu, Srie mengingatkan sudah adanya aturan walikota Yogya bahwa per tanggal 1 Februari ini sudah tidak boleh ada lagi aktivitas PKL di sepanjang pedestrian Malioboro.

“Saat ini masih berproses pindahannya kan tidak bisa langsung, namun bertahap. Mungkin masih ada yang dagangannya di pedestrian tapi sudah tidak boleh lagi jualan sesuai perwal yang ada,” ungkapnya pada wartawan.

Sementara, Yetty Martanti, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, ditemui terpisah di Teras Malioboro 2 menambahkan secara keseluruhan di Teras Malioboro 2 ada 1040-an PKL sementara di Teras Malioboro 1 ada sekitar 799 PKL. Pemkot berharap proses pindahan PKL akan berjalan lancar selama satu minggu hingga 7 Februari nanti.

“Kita berharap seminggu sudah bersih karena tanggal 1-7 ini sudah tidak diperkenankan berjualan di pedestrian Malioboro. Saat ini karena pindahan tapi ada barang yang masih ada di sana tidak apa-apa, namun tidak boleh lagi berjualan di pedestrian,” sambungnya.

Pemkot juga menegaskan adanya perjanjian kerjasama dengan PKL yang menempati lapak dagangan di Teras Malioboro 1 dan 2 yang mengikat. Hal tersebut sebagai pengingat para PKL, tak bisa memperjualbelikan lapak kepada pihak lain.

“Kita ada perjanjian kerjasama dengan pedagang agar tidak disewakan ke pihak lain. Ada pasal bahwa perpindahan apapun harus sepengetahuan pemkot. Ini tidak boleh ada perpindahan apapun, aset negara tidak boleh dipindahtangankan. Ini jadi edukasi juga ya bagi pedagang, tapi selama lapak tetap milik mereka sesuai nama tidak masalah,” pungkas dia. (Fxh)

Gerobak PKL di pedestrian Malioboro. Mereka tak boleh lagi berjualan di kawasan tersebut mulai 1 Februari