Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Depok, Heridianto, mengatakan konsolidasi ini dilakukan setelah partai menyerap aspirasi dari yang sudah diinisiasi anggota DPRD hingga tingkat akar rumput bawah. Langkah tersebut dinilai penting, guna membangun sinkronisasi dan penyamaan frekuensi antara pengurus yang saat ini menjadi pejabat publik dengan pimpinan kecamatan hingga tingkat ranting.

“Jadi pesannya adalah dari kegiatan ini, selain dari pada kita berbuka puasa bersama tentunya dalam rangka mencari rahmat Allah. Tapi juga bagaimana agar sinkronisasi terkait dengan kerja-kerja struktur partai dengan kerja anggota DPRD itu bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Heridianto kepada awak media, Minggu (8/3/2026).

Selain itu Herdianto memaparkan arah gerakan politik partai dengan tagline “Harmoni dan Sinergi” sebagai tujuan untuk membangun keselarasan dalam berbagai agenda di internal maupun eksternal partai.

“Harmoni yang kami maksud untuk membangun keselarasan dalam berbagai macam tujuan dan agenda, tentunya di internal maupun eksternal. Jadi kami tidak sanggup untuk punya rival dalam situasi saat ini ya, kalaupun seandainya nanti dalam kontestasi, itu kan kontestasi pemilu seperti hal biasa, dan agendanya itu kini sudah selesai,” paparnya.

Oleh karenanya, dia menegaskan kini PKS berusaha kembali untuk membangun dan merangkai seluruh komponen strategis partai politik bersama Pemerintah Daerah maupun Kepala Daerah, dan pihak lainnya.

“Kami berusaha untuk membangun harmonisasi itu. Dan bersinergi, agar bagaimana seluruh kekuatan-kekuatan itu kita rangkai sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah energi positif yang besar, sehingga nantinya bisa memberikan kemaslahatan untuk masyarakat Kota Depok,” tegasnya.

Jika sudah terbangunnya harmoni sinergi itu. Maka kata dia, apa yang menjadi agenda untuk kepentingan masyarakat banyak di Kota Depok akan bisa terwujud dengan baik.

“Jadi inti dasar dari kegiatan kita tadi itu, bagaimana melakukan sebuah sinkronisasi, harmonisasi, dan juga penyamaan frekuensi ya. Antara rekan-rekan yang saat ini mendapatkan amanah pejabat publik dengan pejuang-pejuang di level DPD, DPC, hingga DPRa, dari bingkai itu semuanya target kita hanya untuk mencari ridho Allah SWT,” pungkasnya.

Kaitan aspirasi apa yang menjadi sorotan yang disampaikan pengurus kecamatan hingga akar rumput bawah. Herdianto menjelaskan bahwa masing-masing memiliki karakter peta politik berbeda berdasarkan wilayah Kecamatan yang ada di Kota Depok.

“Kita itu kan ada enam Daerah Pemilihan (Dapil) ya. Enam Dapil itu memiliki karakteristik dan kearifan lokal masing-masing. Jadi dari trigger acara kita ini, di mana semuanya disatukan dalam level kota ya, yang diharapkan nantinya dapat ditindaklanjuti pembahasannya di level Dapil. Supaya apa? Lebih khas kebijakan maupun aksi-aksi yang harus dilakukan, triggernya adalah kegiatan sebagai awal,” tandasnya.

Meski tak membahas secara merinci terhadap isu tertentu. Namun yang menjadi fokus utamanya. Kata dia bagaimana kini dapat menyamakan terlebih dahulu apa yang menjadi pemikiran serta masukan para pimpinan pengurus kecamatan hingga akar rumput bawah.

“Setelah ini nanti sama pimpinannya, kemudian masing-masing berkonsolidasi di level Dapil ya. Nah, baru setelah itu akan ada kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Dapil,” tuturnya.

Melalui momentum konsolidasi ini, dirinya berharap dapat menjadikan silaturahmi sekaligus penguatan semangat struktur partai. Sehingga ke depan dapat menselaraskan serta menyambungkan dari seluruh komponen yang ada.

“Nanti sudah tidak ada lagi Anggota DPRD kerjanya ke mana, DPC kerjanya ke mana, kemudian DPRa kerjanya ke mana. Jadi kami semua satu garis komando, yang jelas utamanya adalah bagaimana nanti semua komponen tersebut dapat tersinkronisasi dengan baik,” pungkasnya. (**)

Direktur Reskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku awalnya tidak berniat melakukan pembunuhan. HA disebut masuk ke rumah korban di Perumahan BBS III, Ciwaduk, Kota Cilegon, dengan tujuan melakukan pencurian.

“Pelaku melakukan aksinya karena dilatarbelakangi motif ekonomi. Awalnya ingin mencuri, namun aksinya diketahui korban,” kata Dian kepada wartawan di Mapolres Cilegon, Senin (5/1/2026).

Saat kepergok oleh korban, pelaku kemudian melakukan tindakan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan eskalasi dari niat awal pelaku yang hanya ingin mencuri.

Dari hasil pendalaman penyidikan, diketahui HA memiliki riwayat masalah keuangan serius. Pelaku sempat bermain saham kripto melalui sebuah aplikasi dengan modal awal sekitar Rp 400 juta yang berasal dari tabungan bersama istrinya.

“Modal itu sempat berkembang hingga kurang lebih Rp 4 miliar. Namun karena terus dimainkan, akhirnya pelaku mengalami kerugian besar,” ujar Dian.

Setelah mengalami kerugian, pelaku kemudian berupaya menutup kerugian dengan meminjam uang dari berbagai sumber. HA tercatat meminjam dana sebesar Rp 700 juta dari Bank Mandiri, Rp 70 juta dari koperasi, serta Rp 50 juta dari pinjaman online.

Alih-alih memperoleh keuntungan, upaya tersebut justru membuat kondisi keuangan pelaku semakin terpuruk. Seluruh dana pinjaman tersebut kembali habis karena kerugian investasi.

Selain masalah utang, pelaku juga diketahui membutuhkan biaya besar untuk pengobatan kanker stadium 3 yang dideritanya sejak tahun 2020. Fakta ini diperkuat dengan temuan rekam medis di telepon genggam pelaku.

“Pelaku rutin menjalani pengobatan dan kemoterapi di sebuah rumah sakit di kawasan Semanggi,” jelas Dian.

Kombinasi antara utang besar dan biaya pengobatan inilah yang disebut menjadi faktor pendorong pelaku nekat melakukan tindak pidana. Pelaku mengalami kegagalan finansial setelah mencoba peruntungan di dunia investasi kripto.

Awalnya, pelaku menggunakan tabungan keluarga senilai Rp 400 juta dan sempat meraih keuntungan signifikan. Namun, keputusan untuk kembali berinvestasi justru membawa pelaku ke dalam kerugian besar.

Dalam upaya menutup kerugian tersebut, pelaku meminjam dana dari berbagai sumber. Utang terbesar berasal dari bank dengan nilai Rp 700 juta.

Selain masalah keuangan, pelaku juga menghadapi kondisi kesehatan serius berupa kanker stadium 3 yang membutuhkan pengobatan intensif dan biaya tinggi.

“Tekanan ekonomi yang menumpuk inilah yang mendorong pelaku nekat melakukan pencurian,” ujar Dian.

Namun, pencurian tersebut berujung tragis setelah pelaku diketahui korban. Polisi menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Kasus ini kini terus dikembangkan oleh penyidik untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa terungkap secara utuh.

Keduanya membahas upaya memperkokoh persatuan nasional sekaligus memperkuat sistem pertahanan Indonesia melalui pendekatan keamanan yang lebih komprehensif.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua Majelis Syura PKS ke Kementerian Pertahanan sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkokoh persatuan nasional guna mendukung stabilitas negara.

“Menyampaikan rasa hormat kami dikunjungi pada hari ini. Yang pertama untuk memperkokoh persatuan nasional,” ujar Menhan dalam keterangan pers usai pertemuan.

Menurut Menhan, kehadiran Ketua Majelis Syura PKS ini menjadi momentum bagi Kemhan untuk terus meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan interaksi sosial guna mempererat tali silaturahmi.

Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertahanan (Menhan) atas kesempatan berdiskusi dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan.

Dalam keterangan pers yang didampingi Menhan, Sohibul menyampaikan bahwa telah mendapat penjelasan dari Menhan tentang Sishankamrata dan bagaimana peran masyarakat untuk menguatkan pertahanan Indonesia.

Sohibul menilai bahwa dinamika persoalan pertahanan menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu tentang human security approach atau pendekatan keamanan manusia, selain pertahanan fisik dan militer yaitu economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security.

“ Beliau juga menyampaikan turut memperkuat semangat bela negara melalui kerja sama dengan Kementerian Pertahanan, khususnya dalam pelatihan kader-kader PKS,” tandas dia.

Menurutnya, tekanan ini tidak terlepas dari dampak kondisi ekonomi pada Januari 2025, termasuk imbas dari Coretax dan efisiensi yang memengaruhi penurunan penerimaan negara.

“Penerimaan negara pada Februari 2025 masih tertekan, terutama karena efek domino dari kondisi ekonomi Januari lalu. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Anis Byarwati di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara hingga Februari 2025 menunjukkan penurunan signifikan. Penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp240,4 triliun, atau 9,7% dari target, turun 24,99% secara year-on-year (yoy).

Sementara itu, penerimaan pajak sebesar Rp187,8 triliun (8,6% dari target) turun 30,19% (yoy). Meskipun penerimaan kepabeanan dan cukai meningkat 2,13% (yoy) menjadi Rp52,6 triliun (17,5% dari target), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru turun 4,15% (yoy) menjadi Rp76,4 triliun (14,9% dari target).

Di sisi belanja, realisasi APBN hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp348,1 triliun, atau 9,6% dari total pagu anggaran, turun 7,0% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun (7,8% dari target), turun 11,74% (yoy). Sementara itu, Transfer ke Daerah menunjukkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp136,6 triliun (14,9% dari target).

Anis Byarwati, yang juga anggota Komisi XI DPR RI, menegaskan bahwa kondisi ini menyebabkan defisit APBN hingga Februari 2025 mencapai Rp31,2 triliun, atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ini berbanding terbalik dengan Februari 2024, ketika APBN masih surplus Rp26,04 triliun (0,11% dari PDB). Defisit ini merupakan kelanjutan dari Januari 2025, artinya APBN 2025 sudah dua bulan berturut-turut defisit,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anis mengungkapkan bahwa defisit ini memicu peningkatan pembiayaan anggaran pada Februari 2025 menjadi Rp220,1 triliun, naik 19,4% dibandingkan realisasi Februari 2024 sebesar Rp184,30 triliun.

Menurutnya, penempatan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam jajaran FOLU menimbulkan polemik di publik.

“FOLU Net Sink 2030 seharusnya dikelola oleh individu-individu yang profesional, yang tidak hanya didasari oleh afiliasi politik menteri bersangkutan,” kata Johan kepada wartawan, Senin 10 Maret 2025.

Politikus PKS itu menyebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menekankan agar mengedepankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis meritokrasi.

Terutama dalam kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, kebijakan Menhut itu tak selaras dengan Astacita pemerintahan. Padahal, Prabowo mengedepankan pemerintahan yang profesional.

“Jika proses seleksi dilakukan tanpa mekanisme yang terbuka dan hanya berbasis afiliasi politik saja, maka hal itu berpotensi tidak selaras dengan semangat pemerintahan yang profesional dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.

Johah pun mendesak Menhut membuka mekanisme seleksi yang transparan. Kemudian mengutamakan profesionalisme, serta menghindari konflik kepentingan.

“Dengan demikian, kita bisa berharap program ini bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan hajat yang sudah diprogramkan atas program FOLU Net Sink 2030,” kata Johan. []

Perhitunga diperoleh dari  data masuk 86,67 persen Voxpol Center, Rabu (27/11/2024), pukul 17.42 WIB yang bisa dilihat di www.metrotvnews.com/quickcount/kotakabuoaten, Paslon Supian-Chandra meraih 53,60 persen. Sedangkan Paslon Imam-Ririn meraih 46.40 persen.

Dari hasil perhitungan cepat tersebut, kecil kemungkinan keunggulan paslon Supian-Chandra disusul Paslon Imam-Ririn.

“Ya kami koalisi sedang berjuang keras untuk bisa menang dan mengakhiri dominasi PKS. Terkait survei tersebut selisihnya masih kecil,” kata Ketua Tim Pemenangan Supian-Chandra, Nuroji, kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

Nuroji mengatakan pihaknya ingin menang di Pilkada Depok 2024. Sehingga, kata dia, seluruh kekuatan Supian-Chandra akan dikerahkan di sisa masa kampanye.

“Kami ingin selisih lebih besar. Karena itu semua kekuatan mesin partai, anggota dewan, relawan dan jaringan lainnya terus semangat kerja keras. Pastinya kedua calon 02 juga masih masif turun ke masyarakat,” tutur dia.

Politikus Partai Gerindra itu juga mewanti-wanti agar tidak ada politik uang dalam Pilkada Depok. Dia mengimbau warga tidak tertarik dengan politik uang.

“Kami yakin kalau tidak ada money politic kami 02 akan menang. Karena itu kami juga menggerakkan upaya pendidikan ke masyarakat jangan ikut bermain money politic karena risikonya akan masuk penjara bagi yang kasih maupun terima,” sebut dia.

Survei Indikator Pilkada Depok

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Depok, Jawa Barat, yang berlaga di Pilkada 2024. Hasil survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Supian Suri-Chandra Rahmansyah unggul dibanding pasangan nomor urut 1 Imam Budi Hartono-Ririn Farabi.

Survei dilakukan pada 4-9

November 2024 terhadap 400 responden. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode simple random sampling. Margin of error ±5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih.

Berikut hasil survei Indikator:

•⁠ ⁠Imam Budi Hartono-Ririn Farabi 46,6%
•⁠ ⁠Supian Suri-Chandra Rahmansyah 49,5%
•⁠ ⁠Tidak tahu/tidak jawab 3,9%

Sebagai informasi, Imam dan Ririn diusung oleh PKS-Golkar. Sementara, Supian-Chandra diusung oleh Gerindra, PDIP, PAN, PKB, PSI, Demokrat, NasDem, Gelora, Perindo, Buruh, Ummat, serta Hanura.

Usai pertemuan itu, Salim menyatakan PKS siap bekerja sama dengan Prabowo. Hal tersebut diungkapkannya usai menyambangi Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan.

Salim mengungkapkan hal tersebut dengan pantun. Begini bunyinya:
Kalau tak ada kapal pinisi
Manalah sanggup kita arungi dunia
Kalau lah kami tidak berkoalisi
Manalah sanggup majukan bangsa

“Jadi kita berkoalisi insyaallah. Kita akan majukan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya,” ujar Salim, Jumat (11/10/2024).

“(Ini) Dampak opini stigma inkonsisten dan inkomitmen PKS terhadap dua hal. Pertama, terhadap isu perubahan di tingkat nasional, dengan dia bergabung di KIM,” katanya saat merilis hasil survei Pilkada Depok 2024, di Margonda Depok, Selasa (10/9/2024).

Yusfitriadi menjelaskan bahwa yang kedua adalah kegagalan PKS dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2024. Menurutnya, hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa PKS sudah tidak lagi konsisten dengan isu perubahan yang sebelumnya diusung.

Dampak dari inkonsistensi tersebut dinilai sangat signifikan bagi para konstituen PKS, terutama di Depok. “Ini amat sangat signifikan bagi konstituen PKS, setidaknya di Depok, terutama wilayah-wilayah yang bersanding dengan Jakarta,” jelas Yusfitriadi.

Selain itu, Yusfitriadi juga menekankan bahwa pengaruh isu nasional tersebut tidak bisa diabaikan. Menurutnya, keluarnya sejumlah dewan pakar dari PKS juga memperkuat sinyal bahwa partai ini mengalami masalah internal yang bisa mempengaruhi suara di tingkat daerah.

“Isu ini sangat masif dan mundurnya dewan pakar itu adalah dampak dari isu-isu yang berkaitan dengan nasional. Dan itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap suara PKS, khususnya di Depok,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusfitriadi memaparkan bahwa survei terbaru LS Vinus menunjukkan adanya penurunan tren dukungan PKS di Depok. Ia menilai bahwa pemilih PKS di wilayah ini sudah mulai mempertimbangkan opsi lain yang lebih konsisten dalam menawarkan perubahan.

Menurutnya, urusan politik PKS dengan Anies Baswedan sudah selesai. Sebab saat ini PKS resmi mengusung RK-Suswono.

“Sudah selesai dah urusan dalam politik itu, sudah selesai, lewat. Enggak ada mundur ke belakang,” ujar Habib Aboe kepada wartawan di ICE BSD, Tangerang, Selasa (20/8/2024).

Ketika ditanya awak media apakah PKS siap untuk melawan Anies Baswedan, apabila Anies benar-benar maju di Pilgub Jakarta usai adanya putusan MK, Aboe menjawab bahwa pihaknya tidak melawan Anies, melainkan berlomba dalam kebaikan.

“Bukan melawan, kita ber-fastabiqul khoirot. Berlomba dalam kebaikan,” ucap Habib Aboe.

Hal itu disampaikan Djarot saat menerima kunjungan perwakilan masyarakat Betawi, di Kantor DPP PDIP, Selasa 13 Agustus 2024.

Ia menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan gagalnya Anies Baswedan mencalonkan di Pilkada Jakarta 2024.

Tinggal tunggu apakah ada kemungkinan PDI mengomunikasikan dengan partai politik lain untuk mengusungnya.

Menurut Djarot, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik, terutama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“PDI Perjuangan sudah membangun komunikasi dengan partai-partai ya, terutamanya misalnya dengan PKB kita bangun komunikasi,” ujarnya dikutip dari Kompas TV, Selasa 13 Agustus 2024.

Djarot menambahkan, PDIP masih memerlukan tujuh kursi lagi untuk bisa mengusung kandidat di Pilkada Jakarta.

Sedangkan PKS masih membutuhkan tambahan empat kursi di DPRD untuk bisa mengusung.

Ia pun mempertanyakan, apakah PKS berani mengusung Basuki Tjahaja Purnama bersama PDIP di pilkada.

“PKS juga butuh 4 kursi lagi, berani nggak misalnya PKS mengusung Pak Ahok, nah itu luar biasa,” ucapnya.

Saat ditanya apakah itu berarti dirinya menantang PKS untuk bersama-sama mengusung Ahok, Djarot menyebut dirinya hanya memisalkan.

“Misalnya gitu loh ya, kan oke juga gitu. Sama seperti ada suara di kita, kita mendukung Pak Anies, boleh saja,” ucapnya. []

PKS memastikan membuang opsi mengusung Anies di Pilkada DKI, semata-mata agar kadernya, Sohibul Iman tetap bisa maju di Pilgub DKI.

“Yang jelas PKS satu-satunya partai yang secara terbuka mengeluarkan SK pertama (untuk Anies), yang secara terbuka mendeklarasikan Anies,” kata Juru Bicara PKS, M Khalid dalam konferensi pers di DPP PKS, Sabtu (10/8/2024).

“Jadi kalau masalah isu penjegalan saya gak mau komentar, PKS berikhtiar semaksimal mungkin. Itu yang kita lakukan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, PKS mengakui rencana membatalkan mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai upaya agar kadernya, Mohammad Sohibul Iman masih tetap berada dalam perhelatan pemilu daerah bergengsi tersebut.

Juru Bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan penetapan Sohibul tersebut sebagai bagian dari aspirasi dan mandat warga Jakarta yang meminta kader tulennya agar tetap mengikutI kontestasi Pilkada.

“Keputusan yang tidak berubah sejak awal adalah karena aspirasi dari mandat warga jakarta tertinggi itu di PKS, maka PKS memutuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur,” ujar Khalid dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (10/8/2024).

Sebelumnya, PKS sendiri telah resmi mengusung Anies dan Sohibul Iman sebagai cabug dan cawagub Jakarta pada akhir Juni lalu. Hanya saja, Khalid mengklaim dukungan terhadap Anies-Sohibul memiliki tenggat waktu hingga 4 Agustus kemarin.

Hingga saat ini, PKS baru hanya memiliki 18 kursi yang dimiliki, atau masih kurang empat kursi untuk mencalonkan pasangan di Pilkada DKI yang sebanyak 22 kursi.

Alasannya, PKB telah menjalin kerja sama dengan Prabowo Subianto dan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid merespons hasil pertemuan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dengan presiden terpilih periode 2024-2029 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jumat 10 Agustus 2024.

“Yang jelas, PKB bersinergi dengan Gerindra. Soal itu tanya KIM Plus saja. PKB bersama Gerindra. Sebab, KIM Plus itu enggak tahu saya arti plus-nya itu apa,” ucap Jazilul.

Jazilul mengungkapkan, dalam pertemuan silahturahmi tersebut PKB mendapat banyak gambaran dari Prabowo sebagai presiden terpilih.

Antara lain, soal tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahannya nanti.

“Kami bersama dengan Partai Gerindra dan kebetulan (Ketua Umum) Partai Gerindra sekarang yang menjadi presiden. Kami juga mendapatkan banyak gambaran dan informasi dari Pak Prabowo selaku presiden terpilih terkait dengan tantangan-tantangan ke depan yang harus cepat diselesaikan,” kata Jazilul.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta resmi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

“PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal yaitu untuk mencalonkan 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta,” ujar Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas di Jakarta, Rabu 12 Juni 2024.

Dalam dinamika politik, PKB tercatat pernah hampir bekerja sama dengan Partai Gerindra dan Prabowo pada Pilpres 2024.

Namun di tengah proses menghadapi pertarungan Pilpres, Muhaimin Iskandar membawa PKB mundur dari kerja sama dengan Partai Gerindra serta Prabowo dan memilih berkoalisi dengan Partai NasDem untuk dipasangkan sebagai calon wakil presiden bagi calon presiden Anies Baswedan.

Hasilnya, perolehan Anies-Muhaimin atau pasangan AMIN kalah suara dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan dukungan 58 persen rakyat Indonesia. []

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pun menyambut positif gabungnya PKS.

Ia mengakui partainya tak bisa mengusung sendiri tanpa berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain dalam pesta demokrasi yang berlangsung pada 27 November mendatang.

“Alhamdulillah kalau proposal kami di terima dengan baik, direspons dengan positif, apalagi kalau nanti betulnya dukungan kepada saudara Ridwan Kamil,” kata Doli di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis 8 Agustus 2024.

Dia mengatakan sosok bakal calon wakil gubernur (cawagub) yang akan mendampingi Ridwan, belum bisa diputuskan.

Alasannya karena masih harus dibicarakan dengan parpol lainnya.

“Soal wakilnya siapa, nanti kan seperti yang saya katakan tadi, akan dibicarakan di seluruh pimpinan partai politik yang sepakat mengusung Ridwan Kamil,” ujarnya.

Doli menambahkan, pihaknya akan mengumumkan bakal cawagub Ridwan ketika nanti sudah ada keputusan dari seluruh parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan parpol lainnya.

“Apakah terbatas semua partai politik yang tergabung dalam KIM saja, atau bersama dengan partai politik yang lain, termasuk teman-teman atau bapak, ibu di PKS. Dan siapa yang diputuskan jadi wakilnya, Golkar menerima dengan senang hati,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara PKS, Muhammad Kholid, menyebut partainya membuka peluang untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024.

Sebab, hingga saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak bisa memastikan kadernya, Sohibul Iman, mendapatkan tiket bakal cawagub di Pilkada Jakarta.

“Namun karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada,” kata Kholid kepada wartawan, Kamis, 8 Agustus 2024. []

Kini mereka mulai berkomunikasi politik dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

PKS berpeluang mengalihkan dukungan dari Anies Baswedan ke Ridwan Kamil yang diusung KIM.

Hal itu dilakukan jika Anies tak mampu mendapatkan mitra koalisi untuk memenuhi syarat daftar sebagai kandidat Pilgub Jakarta 2024.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa sejatinya PKS tetap memprioritaskan Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN) untuk maju di Pilgub Jakarta.

Akan tetapi pasangan ini masih kekurangan empat kursi untuk mengantongi tiket pendaftaran.

“Prioritas kami saat ini adalah memastikan pasangan AMAN berlayar, dan kami sangat berharap mas Anies sebagai kandidat bisa memenuhi kekurangan empat kursi tersebut,” kata Kholid, Kamis 8 Juli 2024.

PKS sebagai partai pemenang Pemilu 2024 di Jakarta ingin kader internal harus maju sebagai kontestan sekalipun posisi cawagub.

Agar Anies-Sohibul bisa mendaftar, PKS terus membangun komunikasi dengan Nasdem dan PKB, untuk menutupi kekurangan kursi sekaligus memperkuat pemenangan.