Merauke- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, sambangi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke Papua, sekaligus melakukan peninjauan beberapa fasilitas pendukung kawasan perbatasan, Minggu (12/9).

Mahfud meminta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Kementerian lembaga terkait, serta pemerintah daerah, supaya berperan aktif dalam menumbuhkan serta memajukan perekonomian kawasan perbatasan Sota.

“Tempat yang bagus ini bisa gerakkan menjadi sekaligus sentra pertumbuhan ekonomi terutama ekspor dan impor,” ujar Mahfud yang juga ketua dewan pengarah BNPP ini.

Selain itu, kehadiran Mahfud MD yang didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP untuk memastikan proses pembangunan kawasan perbatasan, sebelum diresmikan Presiden Joko Widodo.

“Saya hari ini memastikan secara fisik laporan-laporan yang secara rutin dilaporkan kepada saya melalui deputi IV dan Deputi I. Gambarnya bagus-bagus, apakah benar ini? tadi saya lihat fisiknya benar. Nanti Saya bersama Mendagri akan lapor kepada Presiden bahwa ini sudah siap untuk diresmikan oleh Presiden,” tambah Mahfud.

Seiring dengan proses pemajuan kawasan perbatasan, Mahfud lebih jauh menjelaskan, PLBN Sota akan terjadi peningkatan volume keluar masuk atau pelintasan dan kemungkinan akan menimbulkan masalah-masalah, seperti munculnya tindakan kriminal, penyelundupan, narkoba, dan kejahatan lainnya.

“Kalau sudah menjadi sentra ekonomi, kemudian juga secara sosial menimbulkan kriminalitas. Oleh sebab itu saya sudah banyak berdiskusi dengan Mendagri, nanti tentu akan ada penindakan-penindakan hukum,” papar Menteri Pertahanan era presiden Gusdur ini.

Dalam kesempatan ini, Mahfud mengimbau penegakan hukum di kawasan perbatasan Sota supaya mengedepankan pendekatan restoratif justice, khusus untuk pelanggaran ringan.

“Penegakan hukum supaya menggunakan pendekatan restoratif justice. Dididik, diberi pengertian, jangan dibuat takut. Hukum yang ramah yang harus ditegakkan disini, sehingga hukum itu, dipakai untuk membangun harmoni, bukan untuk menakut-nakuti,” tegas Mahfud.

Namun menurut Mahfud, langkah-langkah tegas harus diambil jika menyangkut pidana serius seperti narkoba, pembunuhan, dan tindakan kriminal serius lainnya.

“Jika pelanggarannya ringan dinasehati saja, diberi tahu caranya, kalau bisa dibantu. Kecuali yang menyangkut tindak pidana serius seperti narkoba, pembunuhan, perampokan,” pungkas Mahfud.

Turut hadir dalam kunjungan ini, Menteri dalam Negeri yang juga adalah Kepala BNPP, Pangkobwilhan III, Deputi 1 BNPP, Bupati Merauke, Dirjen Ciptakan Karya PUPR, Danrem 174/ PWT serta pejabat eselon I Kemenko Polhukam dan Kemendagri.

Eranasional.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana zona penunjang mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat untuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Provinsi Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PLBN Skouw di Papua.

Kegiatan Kementerian PUPR menyediakan ruang usaha untuk mendukung keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjaga perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan saat Pandemi Covid-19.

Hal ini dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden sejak 2015 lalu dimana Kementerian PUPR mulai mengembangkan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana zona penunjang untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, seperti pasar, rest area, warung makan, dan toserba.

Pengembangan zona penunjang pada tahun 2017 sampai 2019 merupakan kelanjutan dari pengembangan Zona Inti PLBN yang telah selesai dibangun pada periode 2015-2016.

Terselesaikannya pembangunan Zona Penunjang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar serta mendekatkan dunia usaha (UMKM) dengan konsumen untuk mempromosikan brand dan produk lokal, termasuk kuliner.

“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Di PLBN Aruk, dukungan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan dilakukan melalui pembangunan pasar yang terdiri dari 24 kios, rest area, dan fasilitas food court. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XI Ditjen Bina Marga juga telah meningkatkan kualitas Jalan Simpang Tanjung – Aruk sebagai akses PLBN Aruk sepanjang 29 Km untuk mendukung distribusi bahan pokok dan logistik.

Selain itu, pada tahap II juga diselesaikan infrastruktur penunjang diantaranya gedung karantina, mess pegawai, sarana ibadah, Toserba, dan sarana parkir dengan biaya Rp210 miliar.

Saat ini pengembangan PLBN Aruk tengah memasuki tahap III yang meliputi pembangunan Patung Sukarno, rumah karyawan, Gedung Incinerator, penataan Landscape Zona Sub Inti, bangunan X-ray, dan sarana pendukung lainnya dengan anggaran Rp 117 miliar. Total luas bangunan zona penunjang seluas 4.441 m2 berdiri di atas lahan seluas 3 hektar.

Untuk, PLBN Motaain di NTT, setelah menyelesaikan pembangunan tahap I atau Zona Inti PLBN Motaain pada 2016, Kementerian PUPR melakukan pengembangan pada Zona Penunjang yang meliputi pasar perbatasan dengan jumlah 150 kios, Wisma Indonesia, mess pegawai, rest area, area parkir, Pos Pamtas TNI, Pos Polri, gereja, dan lapangan olahraga.

Anggaran pembangunannya sebesar Rp229 miliar dengan masa pelaksanaan 2016-2019. Saat ini juga tengah dilaksanakan pekerjaan fisik tahap III dengan anggaran Rp100 miliar meliputi Patung Soekarno, mess pegawai BNPP, toilet umum, dan sarana lainnya. Lahan yang digunakan untuk zona penunjang seluas 8,8 hektar dengan luas bangunan 5.194 meter persegi.

Untuk mempermudah distribusi produk UMKM serta mendukung jalur logistik dan bahan pokok, juga dilakukan peningkatan kualitas jalur perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste sepanjang 180 Km atau dikenal dengan Ruas Sabuk Merah (Motaain-Motamasin).

Jalur perbatasan Kabupaten Belu-Kabupaten Malaka tersebut juga kerap dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut komoditas perkebunan lokal seperti kayu putih, pohon kelor, dan jambu mente.

Percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan juga dilakukan melalui pengembangan Zona Penunjang PLBN Skouw sejak 2017 dan seluruh progres fisiknya telah selesai 100%.

Pembangunannya berada di atas lahan seluas 12,20 hektar dengan total luas bangunan 9.921 meter persegi, yang meliputi rumah dinas pegawai, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, masjid, gereja, fasilitas umum (rest area, ATM Center), fasilitas sosial (ruang terbuka hijau), dan pos TNI/Polri.

Pada Zona Penunjang PLBN Skouw juga dibangun area pasar sebanyak 304 kios di atas lahan seluas 3.600 m2. Desain pasar terdiri dari kios basah, kios kering serta kios terbuka yang tidak memakai atap penutup berjumlah 50 kios. Total biaya pembangunan sarana dan prasarana pendukung PLBN Skouw sebesar Rp246,5 miliar untuk tahap II dan Rp129 miliar tahap III.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok dan distribusi logistik di kawasan perbatasan Papua juga telah diselesaikan Jembatan Youtefa sehingga mempercepat waktu tempuh dari Kota Jayapura ke perbatasan Skouw. Kini Jayapura-Skouw yang berjarak 46 km dapat ditempuh hanya dengan waktu sekitar 60 menit saja. Sementara jarak PLBN Skouw dari Bandara Sentani, Jayapura sekitar 82 km. (red)