Plt Kepala Dinas Peternakan Gowa, Muhammad Chaerul Aswar mengatakan, dari total kasus tersebut, terdapat dua ekor ternak yang mati dan enam ekor lainnya di jual oleh pemiliknya.

“Data terakhir kita ada 14 kecamatan yang sudah tertular dengan 2.784 kasus. Ternak yang sakit 2.784, mati 2 ekor, di jual 6 ekor,” jelasnya Rabu 5 Februari 2025 malam.

Sebagai langkah pencegahan dan pengobatan, pihaknya telah melakukan berbagai tindakan, termasuk vaksinasi terhadap 500 ekor sapi ternak, desinfeksi pada 62 ekor, serta tindakan preventif dan pengobatan terhadap 2.892 ekor.

Melihat lonjakan kasus yang terus bertambah setiap hari, pemerintah daerah telah membentuk tim pengendalian dan penanggulangan PMK.

Tim ini kata Aswar, terdiri dari dokter hewan, paramedis, penyuluh, serta tenaga swadaya masyarakat yang telah diberikan pelatihan khusus.

“Jadi ada upaya-upaya mengantisipasi untuk mengendalikan. Pertama, kita membuat tim pengendalian dan penanggulangan penyakit kuku dan mulut di Gowa, itu beranggotakan dokter hewan, paramedik, penyuluh, dan tenaga swadaya masyarakat yang sudah diberikan pelatihan,” bebernya.

Ia mengungkapkan, vaksinasi dilakukan di kecamatan yang belum melaporkan adanya kasus PMK, seperti Kecamatan Tombolo Pao. Di wilayah ini, terdapat sekitar 7.000 ekor sapi yang menjadi sasaran vaksinasi.

Langkah kedua yang dilakukan adalah pengobatan bagi ternak yang telah terpapar. Hewan-hewan ini mendapatkan suntikan antibiotik serta obat untuk mengatasi luka di lidah, mulut, dan kuku.

“Kita melakukan penyuntikan antibiotik dan pemberian obat anti sariawan serta obat kumur yang bisa membantu menyembuhkan luka di bagian lidah, mulut, dan kuku,” sebutnya.

Selain itu, Aswar menuturkan, penyemprotan disinfektan dilakukan di kandang-kandang ternak serta peralatan peternak. Hewan ternak juga disemprot dengan disinfektan, dengan syarat tidak terkena bagian mata.

Untuk menghindari kepanikan di kalangan peternak, sosialisasi terus dilakukan. Aswar mengaku, PMK bisa disembuhkan asalkan hewan mendapat pengobatan yang tepat serta perawatan yang baik.

“Saat ini, kalau terserang PMK, sapi biasanya panik sehingga di jual. Padahal, sapi ini bisa disembuhkan. Jadi kita sosialisasikan agar peternak tidak panik dan menjual murah sapinya. Kita bisa membantu masyarakat dan menyadarkan bahwa ini bisa sembuh,” ucapnya.

Aswar menyebut, PMK disebabkan oleh virus yang sangat menular. Penyebaran bisa terjadi melalui udara, kendaraan pengangkut ternak, maupun peralatan yang digunakan peternak.

“Jumlah penyerangan pada ternak, kalau satu kecamatan ada ternak yang terserang, hampir dipastikan di atas 80 persen desa-desa di kecamatan tersebut juga terserang. Tinggal yang menentukan adalah kekebalan sapi itu sendiri,” jelasnya.

Populasi ternak terbesar di Gowa berada di dataran tinggi, seperti Biring Buku, Tompo Bulu, dan Manuju. Daerah ini lebih rentan terhadap penyebaran PMK karena jumlah ternaknya yang lebih banyak dibandingkan dataran rendah.

“Apalagi musim hujan, memperparah kekebalan ternak,” tutupnya. []

Plt Kepala Dinas Peternakan Gowa, Muhammad Chaerul Aswar mengatakan, dari total kasus tersebut, terdapat dua ekor ternak yang mati dan enam ekor lainnya dijual oleh pemiliknya.

“Data terakhir kita ada 14 kecamatan yang sudah tertular dengan 2.784 kasus. Ternak yang sakit 2.784, mati 2 ekor, dijual 6 ekor,” katanya, dikutip Rabu 5 Februari 2025.

Sebagai langkah pencegahan dan pengobatan, pihaknya telah melakukan berbagai tindakan, termasuk vaksinasi terhadap 500 ekor ternak, desinfeksi pada 62 ekor, serta tindakan preventif dan pengobatan terhadap 2.892 ekor.

Melihat lonjakan kasus yang terus bertambah setiap hari, pemerintah daerah telah membentuk tim pengendalian dan penanggulangan PMK.

Tim ini kata Aswar, terdiri dari dokter hewan, paramedis, penyuluh, serta tenaga swadaya masyarakat yang telah diberikan pelatihan khusus.

“Jadi ada upaya-upaya mengantisipasi untuk mengendalikan. Pertama, kita membuat tim pengendalian dan penanggulangan penyakit kuku dan mulut di Gowa, itu beranggotakan dokter hewan, paramedik, penyuluh, dan tenaga swadaya masyarakat yang sudah diberikan pelatihan,” bebernya.

Ia mengungkapkan, vaksinasi dilakukan di kecamatan yang belum melaporkan adanya kasus PMK, seperti Kecamatan Tombolo Pao. Di wilayah ini, terdapat sekitar 7.000 ekor sapi yang menjadi sasaran vaksinasi.

Langkah kedua yang dilakukan adalah pengobatan bagi ternak yang telah terpapar. Hewan-hewan ini mendapatkan suntikan antibiotik serta obat untuk mengatasi luka di lidah, mulut, dan kuku.

“Kita melakukan penyuntikan antibiotik dan pemberian obat anti sariawan serta obat kumur yang bisa membantu menyembuhkan luka di bagian lidah, mulut, dan kuku,” sebutnya.

Selain itu, Aswar bilang, penyemprotan disinfektan dilakukan di kandang-kandang ternak serta peralatan peternak. Hewan ternak juga disemprot dengan disinfektan, dengan syarat tidak terkena bagian mata.

Untuk menghindari kepanikan di kalangan peternak, sosialisasi terus dilakukan. Aswar mengaku, PMK bisa disembuhkan asalkan hewan mendapat pengobatan yang tepat serta perawatan yang baik.

“Saat ini, kalau terserang PMK, sapi biasanya panik sehingga dijual. Padahal, sapi ini bisa disembuhkan. Jadi kita sosialisasikan agar peternak tidak panik dan menjual murah sapinya. Kita bisa membantu masyarakat dan menyadarkan bahwa ini bisa sembuh,” ucapnya.

Aswar menyebut, PMK disebabkan oleh virus yang sangat menular. Penyebaran bisa terjadi melalui udara, kendaraan pengangkut ternak, maupun peralatan yang digunakan peternak.

“Jumlah penyerangan pada ternak, kalau satu kecamatan ada ternak yang terserang, hampir dipastikan di atas 80 persen desa-desa di kecamatan tersebut juga terserang. Tinggal yang menentukan adalah kekebalan sapi itu sendiri,” jelasnya.

Populasi ternak terbesar di Gowa berada di dataran tinggi, seperti Biring Buku, Tompo Bulu, dan Mamuju. Daerah ini lebih rentan terhadap penyebaran PMK karena jumlah ternaknya yang lebih banyak dibandingkan dataran rendah.

“Apalagi musim hujan, memperparah kekebalan ternak,” tutupnya. []

Langkah ini dilakukan lantaran wabah PMK di wilayah setempat terus bertambah pada hewan ternak.

“Penerbitan SK tersebut benar adanya,” kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Gatot Soebroto, Kamis (30/1/2025).

Gatot menjelaskan dengan adanya status darurat ini, langkah penanganan wabah akan dipercepat termasuk pemberian obat dan vaksinasi bagi hewan ternak yang terpapar.

“Vaksinasi dan penyemprotan disinfektan akan lebih digencarkan, terutama di pasar-pasar yang terdampak wabah,” jelasnya.

Hingga 17 Januari 2025, sebanyak 119 ekor sapi telah divaksinasi di 8 lokasi peternakan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Depok.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Depok, Dede Zuraida, menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan ternak yang telah diperiksa kesehatannya.

“Petugas kami memastikan setiap ternak yang divaksinasi dalam kondisi sehat. Langkah ini kami lakukan agar vaksinasi berjalan efektif dan sesuai prosedur,” kata dia dikutip dari beritadepok.go.id, Selasa (21/1/2025).

Dia merinci, dari data DKP3 Kota Depok, Kecamatan Tapos menjadi wilayah dengan jumlah vaksinasi tertinggi, yakni mencapai 77 ekor sapi.

Selain itu, vaksinasi juga dilakukan di Kecamatan Bojongsari dengan 19 ekor, Kecamatan Cipayung sebanyak 17 ekor, dan Kecamatan Limo dengan 6 ekor sapi.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/12/2025).

Mengatakan bahwa melalui surat Menteri Pertanian Nomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025, Kementan terus mengingatkan bahwa peningkatan kasus PMK yang terjadi pada Desember 2024 harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Dalam surat tersebut, Kementan menyarankan beberapa langkah antisipatif kepada pemerintah daerah, yakni pertama, memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit.

Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) akan menyosialisasikan panduan pelaksanaan kurban Idul Adha. Hal ini untuk antisipasi kasus penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Kami akan mengundang para pengurus mushola dan masjid di Kota Pekalongan yang sering menangani penyembelihan hewan kurban pada 15 Juni 2022 mendatang,” kata Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Muadi, Kamis (9/6/2022).

“Mereka akan diberi sosialisasi tentang Surat Edaran Walikota, Fatwa MUI  Nomor 32 Tahun 2022 terkait Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” lanjutnya.

Menurutnya, sosialisasi tersebut diperlukan agar masyarakat bisa paham bagaimana memilih hewan ternak untuk kurban, supaya hewan kurban tersebut nantinya  bisa aman dan halal dikonsumsi sesuai syariat Islam dan Fatwa MUI, serta dari sisi kesehatan.

Di dalam fatwa tersebut, MUI membeberkan syarat hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya hukumnya sah dijadikan hewan kurban.

Sedangkan, untuk hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku sampai terlepas, pincang, tidak bisa berjalan, dan menyebabkan sangat kurus, maka hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.

“Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban,” terangnya.

Sementara itu, untuk hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis kategori berat tapi sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah.

“Dinperpa menjamin bahwa, daging yang dikonsumsi atas penyebab suspek maupun positif PMK masih aman dikonsumsi, asalkan daging tersebut dimasak dengan benar pada suhu diatas minimal 70 derajat Celcius selama 30 menit agar virus itu hilang,” pungkasnya. (*)

Eranasional.com – Pemerintah menyebut kerugian akibat penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) mencapai Rp 9,9 triliun per tahunnya.

Hal ini didasarkan pada jumlah sapi dan hewan ternak lainnya yang mati akibat terpapar PMK, serta kerugian ekonomi lainnya yang dialami peternak.

“Kalau tidak bisa dikendalikan kerugiannya bisa dua kali lipat kerugian ekonominya, kalau kerugian rata-ratanya mencapai Rp9,9 triliun per tahunnya,” ucap Nuryani Zainuddin, Direktur Kesehatan Hewan Ternak Direktorat Jenderal PKH Kementerian Pertanian (Kementan), saat memberikan paparan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan PMK di Jawa Timur, pada Senin (30/5/2022) di Kota Malang.

Apalagi setiap hewan ternak yang terpapar PMK disebut Nuraini memiliki rentang waktu berbeda-beda terpapar virusnya.

Sehingga langkah pencegahan dengan cepat dan tepat amat sangat diperlukan, supaya nilai kerugian ekonomi tidak semakin melebar.

“Setiap hewan ternaknya itu berbeda-beda, kalau pada domba dan kambing akan bertahan. Kambing dan domba tidak terlihat sakit, tetapi membawa virus. Untuk babi dia mengeluarkan virus, bahkan bisa memperbanyak virus. Dia akan membawa virus hingga 28 hari,” katanya.

Proses penyembuhan pun memiliki rentang waktu berbeda-beda, disebut Nuraini pada domba dan kambing misalnya, kendati telah sembuh dari PMK virus, dalam tubuhnya masih bertahan hingga empat bulan lamanya, sedangkan pada domba bisa mencapai 12 bulan.

“Di sapi PMK disertai sejumlah tanda-tanda klinis dan ini akan sangat tampaknya gejalanya. Dan jika sapi ini sembuh (dari PMK) masih bisa membawa virus bervariasi umurnya dari enam bulan sampai 3,5 tahun, jadi ternak yang sembuh masih membawa virus tadi,” katanya.

Tak hanya itu, manusia juga dapat menjadi pembawa virus atau yang disebut carier, yang dapat menularkan ke hewan ternak lainnya jika bertemu.

Namun pihaknya memastikan bila tak ada penularan dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke manusia.

“Virus tipe RNA yang menyebabkan PMK ini bisa menempel pada sepatu kulit hingga 77 hari. Jadi pembatasan lalu lintas ternak menjadi penting, penutupan pasar ternak di daerah tertular salah satunya, bukan hanya ternaknya tapi belantiknya (perantara pada jual beli ternak), sebagian besar penularan berasal dari orang yang berpindah. Maka ini perlu kita waspadai,” tuturnya.

Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot ) Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) setempat mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik soal kemunculan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

Pemkot menegaskan wabah PMK yang kini tengah merebak di beberapa daerah di Jawa Tengah dan beberapa provinsi lainnya tidak menular ke manusia.

“Penyakit ini tidak menular ke manusia atau bukan termasuk zoonosis. Jadi warga tidak perlu takut, hanya bagi peternak perlu meningkatkan kewaspadaan,” terang Kepala Dinperpa Kota Pekalongan melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ilena Palupi, Kamis (19/5/2022).

Menurutnya, penyakit PMK yang menyerang pada hewan berkuku belah atau genap seperti sapi kerbau, kambing, domba dan babi ini disebabkan oleh virus RNA yang masuk dalam genus apthovirus, keluarga picornaviridae.

“Penyakit ini tidak berbahaya seperti penyakit antraks atau penyakit sejenis zoonosis lainnya. Namun, sangat merugikan peternak karena penyakit ini membuat hewan ternak tidak nafsu makan dan jika tidak cepat tertangani akan menyebabkan kematian pada hewan ternak tersebut,” katanya.

Ilena menghimbau kepada masyarakat Kota Pekalongan selaku konsumen agar tidak takut mengonsumsi daging dan susu sapi, namun tetap waspada dan berhati-hati dengan cara memilih secara benar daging dan susu yang akan dikonsumsi.

“Daging atau susu sapi yang dibeli wajib dimasak dengan benar, yakni direbus selama 30 menit agar virus itu hilang,” imbaunya.

“Usahakan membeli daging yang dipotong dari Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah karena telah memenuhi syarat kesehatan dan kehalalan, dimana sudah diperiksa dokter hewan berkompeten sebelum disembelih dan dipotong sehingga aman dikonsumsi oleh konsumen,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, bahwa PMK pada hewan bisa disembuhkan dengan pemberian vitamin dan antibiotik, sehingga untuk peternak dimohon bisa memantau kesehatan hewan ternaknya.

Menurutnya, hingga kemarin belum ada laporan temuan kasus hewan ternak ruminansia di Kota Pekalongan yang tertular PMK. Namun, berbagai langkah pencegahan dan kewaspadaan dini terus dilakukan pihaknya, diantaranya membatasi lalu lintas hewan ternak yang masuk ke Kota Pekalongan. (*)

Eranasional.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus memantau kesehatan hewan ternak di wilayahnya di tengah munculnya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di sejumlah daerah.

“Surveilans terus dilakukan oleh petugas, keliling ke sentra-sentra ternak dan pasar hewan juga. Alhamdulillah, hingga saat ini belum ada kasus, dan semoga terus tidak ada. Semua tetap siaga, dan lakukan langkah-langkah antisipatif,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani saat meninjau pelaksanaan surveilens, di sela aktivitas program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), di Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring, Rabu (18/5/2022).

Meski tidak ditemukan kasus PMK, sebagai langkah antisipasi petugas terus menggencarkan surveilans serta pemberian vitamin dan mineral pada hewan ternak.

“Gak boleh kendor, karena kasusnya masih ada. Tetap waspada, apalagi kita sudah dekat dengan kurban di Idul Adha nanti. Semua vitamin dan mineral disediakan Dinas Pertanian dan Pangan untuk peningkatan kesehatan ternak diberikan gratis. Ayo peternak periksakan hewannya,” ajak Ipuk.

Sejak muncul kasus PMK di beberapa daerah di Jawa Timur, Banyuwangi melakukan antisipasi. Mulai dari surveilans, pemberian vitamin dan mineral, hingga mengeluarkan kebijakan larangan mendatangkan hewan ternak dari daerah lain.

Seperti yang terlihat di Desa Kaliploso. Hewan-hewan ternak milik peternak dilakukan pemeriksaan, dan pemberian vitamin serta mineral oleh petugas kesehatan dari Dinas Pertanian dan Pangan.

“Kami berharap kasus ini tidak sampai ke Banyuwangi. Kami terus berkonsultasi dengan petugas pos kesehatan hewan kalau ada masalah dengan ternak kami,” kata Yanto, salah satu peternak.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi drh. Nanang Sugiarto, mengatakan mulai 7 hingga 18 Mei, telah dilakukan surveilans pada ribuan hewan ternak resiko. Dengan rincian sapi 2.173 ekor, sapi perah 157 ekor, kambing 924 ekor, domba 813 ekor, kerbau 18 ekor,  babi 13 ekor.

“Hasilnya tidak ditemukan gejala PMK pada hewan ternak,” kata Nanang.

“Selain pemberian vitamin dan mineral pada hewan ternak, juga diberikan obat cacing. Banyuwangi juga menerapkan kebijakan untuk sementara waktu tidak mendatangkan  hewan ternak dari luar Banyuwangi, ujar Nanang.

Eranasional.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bertindak cepat mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan ternak yang terjadi di sejumlah daerah.

Menurut Puan, apabila PMK tak segera dituntaskan maka dikhawatirkan dapat berdampak terhadap rantai pasokan daging, terlebih saat menghadapi IdulAdha.

“Kami berharap pemerintah serius menangani penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang telah menjangkiti ternak hwan di berbagai daerah, termasuk wilayah sentra hewan ternak,” ujar Puan, Rabu (18/5/2022).

Puan ingin memastikan stok hewan ternak untuk keperluan kurban pada hari raya Iduladha tahun ini aman walaupun PMK tengah merebak.

“Jika pengendalian PMK tak dilakukan dengan baik, peternak akan terpuruk dan pastinya akan mengganggu rantai pasok daging yang ujungnya berpengaruh kepada masyarakat,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga meminta pemerintah memperhatikan kegelisahan peternak yang daerahnya belum ada penyebaran PKM.

Dia mendorong pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan antisipasi.

“Meskipun persentase kematian terhadap hewan ternak akibat PMK tidak terlalu tinggi, apabila tidak diatasi dengan optimal akan membuat harga ternak jatuh dan mempengaruhi pasokan daging,” sebut Puan.

Pekalongan – Dalam rangka mengantisipasi dan penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, personel Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Pekalongan Kota dikerahkan guna sosialisasi, pengecekan dan pendataan ke sejumlah peternakan di wilayah binaan masing-masing.

Kegiatan dilakukan secara door to door berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan kepada warga yang memiliki ternak sapi maupun kambing agar terus menjaga kebersihan kandang serta kesehatan hewan ternak agar tidak terpapar virus PMK.

“Kita melakukan pengecekan dan monitoring hewan ternak untuk pencegahan penularan Peyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang ada di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota,” kata Kapolres Pekalongan Kota AKBP Wahyu Rohadi melalui Kasat Binmas AKP Bambang Slamet Koadi, Rabu (18/5/2022).

“Kegiatan ini dilakukan oleh para Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah masing-masing dan dilaporkan setiap hari ke pimpinan atas,” lanjutnya.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu panik namun tetap waspada dengan adanya wabah PMK yang terjadi di beberapa wilayah. Disampaikan pula bahwa PMK pada hewan ternak tidak menular ke manusia.

Ia menghimbau kepada para Peternak, agar segera melaporkan ke dinas peternakan maupun kepolisian apabila ada hewan ternak yang sakit sehingga bisa diambil langkah-langkah lanjutan.

“Kegiatan pengecekan maupun patroli di samping untuk mendapatkan data yang akurat di lapangan, juga bertujuan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dimasyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan Surat Telegram terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK). Surat itu bernomor STR/395/Ops/2022, tertanggal 11 Mei 2022.

Isi Instruksi Kapolri ke Polda jajaran tersebut diantaranya memerintahkan jajaran Polri untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan terkait data penyebaran PMK dan upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya hewan ruminansia dari daerah yang dinyatakan wabah PMK. Sehingga dapat meminimalisir penyebarannya.

Selain itu, memberdayakan dan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas bersama penyuluh peternakan untuk mengedukasi masyarakat bahwa PMK tidak menular pada manusia, namun menular pada hewan lain tertentu. (*)