Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan seluruh eksepsi atau perlawanan yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa.

Hakim menyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan penuntutan telah gugur karena melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tuntutan JPU tidak dapat diterima dan memutuskan menghentikan perkara, sekaligus membebaskan terdakwa Budi dari seluruh dakwaan.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa, Faomasi Laia, menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim yang dinilai telah berani menegakkan keadilan secara objektif dan independen.

“Putusan ini menunjukkan bahwa supremasi hukum sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional dan KUHAP yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 benar-benar dijalankan,” ujar Faomasi usai persidangan.

Ia juga menegaskan pentingnya independensi hakim dalam memutus perkara. Menurutnya, ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus menjadi prioritas utama.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus menjaga marwah lembaga peradilan agar tetap bersih dan bebas dari intervensi,” tambahnya.
Sementara itu, terdakwa Budi mengaku lega atas putusan tersebut. Ia menegaskan sejak awal tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan menilai putusan Majelis Hakim sebagai wujud keadilan.

“Putusan ini sejalan dengan nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila. Saya tegaskan, saya tidak pernah bersalah,” ujar Budi singkat.

Di akhir keterangannya, Faomasi Laia berharap Mahkamah Agung terus memperkuat pengawasan terhadap jalannya proses peradilan di seluruh Indonesia agar tetap bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan pihak tertentu.

Putusan sela ini dinilai menjadi preseden penting dalam penegakan hukum, khususnya terkait kepastian hukum mengenai kedaluwarsa penuntutan perkara pidana.

Usai persidangan, Kuasa Hukum Budi menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilai tidak memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum, serta Wakil Menteri Hukum untuk menindak tegas oknum JPU yang menangani perkara tersebut.

“Saya sangat kecewa setelah mendengarkan pembacaan tanggapan JPU. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan KUHP yang baru saja disahkan dan mulai berlaku. Padahal Wakil Menteri Hukum sudah berulang kali menggaungkan penerapan KUHP baru ini,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, dalam KUHP baru telah diatur secara tegas mengenai batas waktu kewenangan penuntutan (daluwarsa).

Ia mencontohkan, apabila suatu perkara pencemaran nama baik dilaporkan terjadi pada tahun 2018 dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara, maka kewenangan penuntutan seharusnya telah gugur pada tahun 2026 karena telah melewati batas enam tahun.

“Kalau merujuk pada KUHP yang baru, perkara ini seharusnya sudah kedaluwarsa. Saya menegaskan kepada Jaksa Agung agar segera memberikan sanksi tegas kepada JPU yang menangani perkara ini,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah terkait penerapan KUHP baru yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Wakil Menteri Hukum jangan sampai memberikan harapan palsu kepada masyarakat. KUHP baru sudah diberlakukan, tapi dalam praktiknya tidak dijalankan dengan benar,” tambahnya.

Kuasa hukum Budi berharap majelis hakim dalam sidang putusan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang dapat memberikan putusan yang berkeadilan serta menerapkan ketentuan KUHP baru secara konsisten.

Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan tanggapan Penuntut Umum atas Nota Keberatan (eksepsi) yang diajukan tim advokat terdakwa.

Usai persidangan, Kuasa Hukum Budi menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilai tidak memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum, serta Wakil Menteri Hukum untuk menindak tegas oknum JPU yang menangani perkara tersebut.

“Saya sangat kecewa setelah mendengarkan pembacaan tanggapan JPU. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan KUHP yang baru saja disahkan dan mulai berlaku. Padahal Wakil Menteri Hukum sudah berulang kali menggaungkan penerapan KUHP baru ini,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, dalam KUHP baru telah diatur secara tegas mengenai batas waktu kewenangan penuntutan (daluwarsa).

Ia mencontohkan, apabila suatu perkara pencemaran nama baik dilaporkan terjadi pada tahun 2018 dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara, maka kewenangan penuntutan seharusnya telah gugur pada tahun 2026 karena telah melewati batas enam tahun.

“Kalau merujuk pada KUHP yang baru, perkara ini seharusnya sudah kedaluwarsa. Saya menegaskan kepada Jaksa Agung agar segera memberikan sanksi tegas kepada JPU yang menangani perkara ini,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah terkait penerapan KUHP baru yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Wakil Menteri Hukum jangan sampai memberikan harapan palsu kepada masyarakat. KUHP baru sudah diberlakukan, tapi dalam praktiknya tidak dijalankan dengan benar,” tambahnya.

Kuasa hukum Budi berharap majelis hakim dalam sidang putusan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang dapat memberikan putusan yang berkeadilan serta menerapkan ketentuan KUHP baru secara konsisten.

Permohonan tersebut diajukan dengan alasan perkara yang menjerat Budi telah melewati batas waktu penuntutan atau daluwarsa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Permintaan itu disampaikan Faomasi dalam sidang kedua pembacaan perlawanan atau eksepsi atas surat dakwaan, yang digelar pada Selasa (20/1).

Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa menegaskan bahwa permohonan penghentian perkara telah disertai dasar hukum yang jelas dan komprehensif.

Faomasi menekankan bahwa penerapan KUHP baru tidak dapat dikesampingkan, khususnya terkait ketentuan masa peralihan. Ia menyebutkan bahwa undang-undang secara tegas mengatur prinsip lex mitior, yakni ketentuan hukum yang paling menguntungkan terdakwa wajib diterapkan.

“Dalam KUHP baru sudah jelas disebutkan bahwa pada masa peralihan, ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa harus diberlakukan,” ujar Faomasi di hadapan majelis hakim.

Ia berharap majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang menghentikan perkara demi hukum, bukan atas pertimbangan lain, melainkan karena secara yuridis perkara tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum untuk dilanjutkan.

Selain itu, Faomasi juga mengingatkan jaksa penuntut umum agar menjalankan fungsi penegakan hukum secara objektif dan profesional. Menurutnya, perkara yang telah melewati batas kewenangan penuntutan seharusnya tidak dipaksakan untuk tetap berlanjut ke tahap persidangan.

“Perkara ini telah melampaui jangka waktu penuntutan yang ditentukan undang-undang. Seharusnya sejak awal tidak lagi dilimpahkan ke pengadilan,” tegasnya.

Faomasi menambahkan bahwa jaksa memiliki peran strategis sebagai pengendali perkara, terutama dalam meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas sebelum pelimpahan. Ia meminta agar jaksa tidak sekadar menerima berkas perkara yang dinilai tidak utuh atau bermasalah secara hukum.

Dalam sidang yang sama, pihak terdakwa juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Faomasi menegaskan bahwa penahanan bukanlah kewajiban mutlak, terlebih apabila undang-undang masih memberikan ruang untuk tidak dilakukan penahanan.

“Jangan memaksakan penahanan terhadap seseorang apabila secara hukum hal itu tidak diwajibkan,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Seorang wanita berinisial Y (34), mengalami nasib yang sangat tragis. Setelah keperawanannya direngut, dia kemudian diperkarakan oleh kekasih.

Fahmi Bachmid, kuasa hukum Y menceritakan, peristiwa berawal ketika Y berkenalan dengan seorang pria berinisial R.

“Saudari Y kenal dengan R ini karena dikenalkan oleh temannya pada tahun 2012. Dari situ keduanya berpacaran,” kata Fahmi Bachmid, Rabu (1/3/2023).

Satu tahun berjalannya hubungan mereka, Y dan R membeli 1 unit mobil Honda Jazz, yang nantinya digunakan oleh keduanya sebagai kendaraan operasional untuk menunjang pekerjaan mereka.

Berkat kerja keras, pada tahun 2015 keduanya membuka usaha agency bernama PT BMI, dan kembali membeli 1 unit mobil Honda Brio sebagai tambahan kendaraan operasional perusahaan.

“Sejak PT BMI beroperasi, Y jarang menerima hasil dari usaha tersebut. Hampir semua uang pemasukan perusahaan masuk ke rekening S, yang berakibat uang tersebut dipakai R untuk keperluan pribadinya,” tuturnya.

“Selama berjuang bersama-sama, usahanya mereka berkembang. Mereka kembali membeli beberapa aset lainnya seperti 1 unit mobil Mazda Tipe CX-5, 1 unit mobil Mercy, 1 unit mobil mini cooper, 1 unit mobil Porche, 1 unit Rumah di Green Vilage 10, dan 1 unit apartemen, namun beberapa kendaraan itu dijual kembali,” ujar Fahmi.

Karena banyaknya aset yang dibayar secara dicicil, mengakibatkan pengeluaran menjadi lebih besar daripada pemasukan. “Pemasukan saudari Y setiap bulannya Rp60 juta, sedangkan pengeluaran Rp80 juta setiap bulannya, sehingga memaksa saudari Y mengeluarkan semua sisa tabungannya,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Terdakwa Subandi Gunadi akhirnya mendapatkan keadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Tuduhan tindak pidana kasus penipuan yang ditujukan kepadanya, berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian hingga dituangkan dalam dakwaan jaksa terbantahkan.

Ketua Majelis Hakim Togi Pardede, Rabu (26/10/2022) menyatakan putusan lepas (onslaq) terhadap terdakwa Subandi Gunadi. Majelis Hakim PN Jakut dalam hal ini dinilai sangat bijaksana dan dapat melihat duduk perkara secara riil, sekalipun dibungkus dengan BAP dari kepolisian yang nampak dipaksakan.

Kuasa Hukum Subandi Gunadi, Joko Cahyono menyambut baik putusan hakim tersebut. Menurut dia, hakim beranjak pada alat bukti yang diajukan, antara lain, keterangan saksi-saksi dari korban maupun terdakwa, bukti surat dan petunjuk yang selanjutnya diperkuat dengan pendapat ahli di persidangan.

“Semuanya menunjuk pada hubungan hukum keperdataan, tidak ada unsur pidana,” kata Joko.

Sejak proses lidik dan sidik di Polda Metro Jaya hingga tahapan penuntutan oleh kejaksaan sebenarnya telah nampak kerangka perkara dan ranah hukumnya dengan jelas yakni lingkup keperdataan. Namun, nampak dikriminilisasi.

Pada prosesnya terkesan dipaksakan, hingga berujung pada persidangan pidana dengan terdakwa Subandi Gunadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Joko kini bernafas lega karena melihat keadilan untuk kliennya kendati harus melalui proses yang cukup alot di pengadilan.

“Kami perlu pertimbangkan untuk upaya hukum kasasi. Namun, sejauh ini kami menganggap putusan hakim sudah arif dan menurut kami data ini vrijspraak. Nanti kami uraikan,” ujarnya.