Permohonan praperadilan diajukan lantaran pihak kuasa hukum menilai penetapan tersangka terhadap Yosep tidak sah, cacat prosedur, dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perkara yang seharusnya masuk ranah keperdataan.

Kuasa hukum Yosep, Anton Setyo Nugroho, SH, M.Agr, PhD, mengatakan kliennya yang telah berusia lanjut dan dalam kondisi kesehatan menurun tetap diproses secara pidana meski seluruh kewajiban yang dipermasalahkan disebut telah diselesaikan sejak lama.

“Klien kami hanya bertindak sebagai penjamin dalam hubungan hukum perdata. Namun justru ditetapkan sebagai tersangka, padahal kewajiban yang menjadi objek sengketa telah diselesaikan secara penuh,” ujar Anton, Selasa (26/5/2026).

Anton menjelaskan, perkara tersebut bermula dari investasi pelapor dalam proyek pensertifikatan tanah melalui PT Cihunimas pada tahun 2016. Dalam proyek itu, Yosep disebut hanya bertindak sebagai penjamin atas dana investasi yang diberikan pelapor.

Namun proyek pensertifikatan tanah tersebut kemudian tidak dapat dilanjutkan akibat kendala nonteknis di wilayah Kabupaten Tangerang.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik, Yosep disebut telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pelapor melalui mekanisme yang disepakati bersama, yakni novasi saham senilai Rp12,5 miliar, pembayaran tunai Rp2,5 miliar, serta pembayaran bunga sekitar Rp3 miliar.

“Semua kewajiban telah clear dan diselesaikan dengan baik. Karena itu kami menilai sangat tidak tepat apabila perkara ini dipaksakan menjadi perkara pidana,” jelas Anton.

Pihak kuasa hukum juga menyoroti adanya hasil gelar perkara khusus yang disebut menyatakan perkara tersebut tidak memenuhi unsur pidana dan terdapat dugaan error in persona dalam penetapan subjek hukum.

“Dalam hasil pengawasan internal bahkan disebutkan perkara ini merupakan ranah perdata. Namun fakta tersebut justru diabaikan dalam proses penyidikan,” ungkapnya.

Selain itu, kuasa hukum Yosep menilai terdapat dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penetapan tersangka, termasuk tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHAP serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait standar minimal alat bukti.

“Atas dasar itu kami mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap klien kami,” tegas Anton.

Sementara itu, Yosep mengaku heran dirinya baru dilaporkan setelah bertahun-tahun sejak penyelesaian kewajiban dilakukan.

“Tujuh tahun kemudian saya dilaporkan dan langsung dijadikan tersangka. Saya tidak memahami dasar hukumnya,” ujar Yosep.

Yosep juga mengaku justru memiliki piutang terhadap pihak pelapor dalam jumlah yang lebih besar, yakni sekitar Rp114 miliar. Perkara tersebut saat ini disebut telah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Dalam persidangan praperadilan, Yosep menghadirkan tiga saksi ahli, yakni Komjen (Purn) Drs. Oegroseno, SH sebagai ahli penyidikan kepolisian, Dr. Alfitra, SH, M.Hum sebagai ahli pidana dari UIN Jakarta, serta Dr. Erwin Syahruddin, SH, MH sebagai ahli perdata dari Universitas Bhayangkara.

Ketiga ahli tersebut disebut sepakat bahwa perkara tersebut merupakan ranah perdata dan menilai terdapat dugaan penghilangan alat bukti dalam proses penyidikan.

Melalui praperadilan ini, pihak Yosep berharap aparat penegak hukum menjunjung tinggi profesionalitas, objektivitas, dan kepastian hukum.

“Kami berharap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara serta mengoreksi proses penegakan hukum yang kami nilai tidak tepat dan cenderung mengkriminalisasi hubungan keperdataan,” pungkas Anton.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, permohonan praperadilan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 6/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Perkara itu tercatat masuk pada 22 Januari 2026.

Dalam permohonan tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Adi Suheri yang diwakili oleh Kasubdit I Unit II Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ditetapkan sebagai pihak termohon.

Dalam kolom keterangan perkara pada SIPP disebutkan bahwa klasifikasi praperadilan tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

“Klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian keterangan yang tercantum dalam SIPP PN Jakarta Selatan, dikutip Senin (26/1/2026).

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait pengajuan praperadilan tersebut. Ia menegaskan bahwa Polda Metro Jaya menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh Richard Lee.

“Kita hargai ini sebagai upaya hukum dari penasihat hukum maupun dari tersangka DRL. Itu sah-sah saja dan dijamin oleh KUHAP. Itu adalah hak dari terlapor atau tersangka,” ujar Andaru di Polda Metro Jaya.

Menurut Andaru, pengajuan praperadilan merupakan mekanisme hukum yang lazim dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama untuk menguji keabsahan tindakan penyidik.

Andaru memastikan bahwa Polda Metro Jaya akan menghadapi proses praperadilan tersebut secara terbuka dan profesional. Pihak kepolisian saat ini tengah menyiapkan seluruh dokumen, bukti, serta administrasi penyidikan yang berkaitan dengan penetapan tersangka Richard Lee.

“Kami menunggu panggilan resmi dari PN Jakarta Selatan untuk menghadapi sidang praperadilan ini,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Bidang Hukum Polda Metro Jaya akan menjadi perwakilan resmi institusi dalam persidangan praperadilan tersebut.

“Penyidik akan menyiapkan semuanya, baik secara formil maupun materiil. Bagaimana proses penyidik dalam menetapkan tersangka DRL itu akan diuji di persidangan,” jelas Andaru.

Lebih lanjut, Andaru menyebut bahwa sidang praperadilan dijadwalkan akan digelar pada 2 Februari 2026. Dalam sidang tersebut, hakim tunggal praperadilan akan memeriksa apakah proses penetapan tersangka terhadap Richard Lee telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

“Semua bukti dan kelengkapan penyidikan terkait penetapan tersangka sudah disiapkan dan akan diuji nanti di persidangan,” ujarnya.

Sebagai informasi, praperadilan merupakan mekanisme hukum untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, termasuk penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, hingga penetapan tersangka.

Melalui praperadilan ini, pengadilan akan menilai apakah penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup dan telah menjalankan prosedur sesuai dengan KUHAP.

Hingga kini, pihak Richard Lee belum memberikan pernyataan resmi secara terbuka terkait materi gugatan praperadilan tersebut. Proses hukum pun masih terus berjalan.

“Iya nangis karena akhirnya selesai. Setelah kurang lebih delapan bulan ya,” ujar Nikita kepada wartawan di PN Jakarta Selatan.

Nikita mengaku menunggu-nunggu momen pembacaan vonis hakim yang akan segera digelar. Selama delapan bulan berada di balik jeruji, ia mengaku sangat merindukan anak-anaknya.

“Menunggu lama banget, karena ditahan itu nggak sebentar. Satu hari aja rasanya kayak seminggu,” ucapnya dengan suara bergetar.

Meski begitu, bintang film Comic 8 itu merasa lega karena proses hukumnya perlahan mendekati akhir. Ia juga mulai merasa haru, meyakini bahwa waktunya untuk kembali berkumpul dengan keluarga sudah dekat.

“Sekarang malah udah mulai mellow, kayaknya masalah ini mau selesai,” tutur Nikita dengan mata berkaca-kaca.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Nikita Mirzani dengan pidana 11 tahun penjara dan denda Rp2 miliar, subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan tersebut dibacakan di ruang sidang Oemar Seno Adji, PN Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

“Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp2 miliar subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa saat membacakan tuntutan.

Dalam berkas dakwaan, Nikita dinilai telah menyebarkan informasi elektronik bermuatan pemerasan dan ancaman pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) huruf A juncto Pasal 27B ayat (2) UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kasus ini juga menyeret asisten pribadinya, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra, yang diduga ikut terlibat dalam aksi pemerasan terhadap pemilik perusahaan produk kecantikan PT Glafidsya RMA Group di Jakarta.

Kini, publik menanti putusan majelis hakim yang akan menentukan nasib hukum Nikita Mirzani dalam kasus tersebut.

Laporan tersebut diajukan oleh advokat Noverizky Tri Putra dari kantor hukum A.M. Oktarina Counsellors at Law. Hakim yang diadukan adalah Raditya Baskoro, Abdullah Mahrus, Sulistyo Muhamad Dwi Putro, serta panitera Erik Yuswanto.

Kasus ini berawal  dari adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Noverizky pada 2023 silam terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia beserta beberapa pihak terkait, teregister dengan nomor perkara 297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. Gugatan itu berkaitan dengan tidak dibayarkannya legal fee sebesar Rp375 juta.

Dalam proses persidangan, pihak tergugat tidak pernah hadir meski telah dipanggil lima kali. Karena itu, majelis hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai Akhmad Nakhrowi Mukhlis menjatuhkan putusan verstek pada 2 Januari 2024 yang menghukum Kedutaan Arab Saudi membayar ganti rugi materiil kepada Noverizky.

Jurusita PN Jakarta Selatan telah menyampaikan putusan tersebut pada 17 Januari 2024, namun pihak kedutaan menolak tanda tangan. Sesuai aturan, putusan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 31 Januari 2024.

Pada Januari 2025, Noverizky kemudian mengajukan permohonan aanmaning kepada Ketua PN Jakarta Selatan agar pihak kedutaan melaksanakan putusan secara sukarela. Permohonan itu dikabulkan pada 30 Januari 2025.

Alih-alih melaksanakan putusan, Kedutaan Besar Arab Saudi justru mengajukan gugatan perlawanan (verzet) pada 25 Februari 2025. Gugatan ini didaftarkan manual karena putusan verstek sudah inkracht di sistem e-court MA.

Sidang verzet tersebut akhirnya dimenangkan pihak Kedutaan. Hakim menolak seluruh eksepsi Noverizky, sekaligus membatalkan putusan verstek Nomor 297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel yang sebelumnya menguntungkannya.

Merasa dirugikan, Noverizky menduga majelis hakim yang menangani perkara verzet telah mengabaikan prinsip hukum dan bersikap tidak netral.

“Putusan verstek itu sudah berkekuatan hukum tetap. Fakta hukum ini mestinya dipahami dengan baik oleh para hakim,” ujar Noverizky dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (19/9/2025).

Ia menilai langkah majelis hakim sangat berbahaya karena membuka celah perkara inkracht bisa dibatalkan hanya melalui verzet. Karena itu, ia resmi mengadukan ketiga hakim serta panitera ke Badan Pengawasan MA.

“Saya rasa tindakan ketiga hakim itu sangat membahayakan dan dapat jadi celah baru perkara inkracht tersebut” imbuhnya

Selain melapor ke MA, Noverizky berencana menempuh jalur hukum lain dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia juga mempertimbangkan menyurati Menteri Hukum dan bahkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari keadilan.

“Saya masih yakin banyak penegak hukum yang punya integritas. Karena itu saya akan terus melawan putusan ini,” tegasnya.

Dalam persidangan ini jaksa menghadirkan anggota Subbid Sendak Baintelkam Polri, Nyoman Aryawan sebagai saksi kasus kepemilikan senpi ilegal dengan terdakwa Mahendra Dito Sampurna alias Dito Mahendra. Jaksa menunjukkan senjata api hingga peluru yang disita dari Dito.

“Izin Yang Mulia kami perlihatkan senpinya,” kata Jaksa dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa. 27 Februari 2024.

Ketua Majelis Hakim I Dewa Made Budiwatsara mengizinkan jaksa memperlihatkan senpi tersebut. Senjata dan peluru itu diletakkan berjejer di atas meja jaksa.

“Itu senjata sudah diamankan semua kan?” tanya Ketua Majelis Hakim I Dewa Made Budiwatsara. “Sudah,” jawab jaksa Pompy Polansky Alanda.

Jaksa kemudian memperlihatkan satu persatu senpi tersebut di hadapan majelis hakim, beserta ribuan peluru yang Dibawa dalam sebuah tas berukuran yang disita dari kediaman Dito Mahendra.

Lalu, menanyakan kepada saksi. “Ini yang saya angkat ini senjata api?” tanya jaksa. “Siap senpi,” jawab Aryawan.

“Itu yang di kotak itu apa?” tanya jaksa. “Kaliber 4,5,” jawab Aryawan.

“Kalau ini?” tanya jaksa lagi. “Airsoft gun,” jawab Aryawan.

Jaksa mengaku tak membawa semua senjata yang disita dari mantan kekasih Nindy Ayunda tersebut. “Kami tidak membawa semuanya Yang Mulia,” kata jaksa.

Kuasa hukum Siskaeee, Tofan Agung Ginting mengatakan tubuh Siskaeee semakin kurus.

“Kondisi Siskae sekarang semakin kurus tubuhnya,” kata Tofan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin, 26 Februari 2024.

Tak hanya fisik, Tofan menceritakan, Siskaeee kerap tersenyum tanpa sebab. Katanya, dia tersenyum layaknya seseorang yang memiliki gangguan jiwa.

“Dia sering tersenyum, tertawa sendiri seperti orang yang memiliki gangguan jiwa,” tuturnya.

Dia pun berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jaksel mengabulkan praperadilan yang diajukan Siskaeee.

Dia menilai penyidik kepolisian telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan Siskaeee.

“Besok putusan, kami yakin dan percaya apa pun yang diputuskan oleh hakim praperadilan adalah putusan yang mencerminkan rasa keadilan,” ucap Tofan.

“Tindakan yang dilakukan penyidik adalah tindakan yang memaksakan klien kami sebagai tersangka dengan alasan Siska tidak kooperatif,” sambung dia.

Siskaeee mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus rumah produksi film porno kelasbintang.com.

“Menolak (gugatan) seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon,” kata Abu di PN Jaksel, Rabu (21/2/2024).

Abu mengatakan pihaknya menolak eksepsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga sidang in absentia terhadap Harun tidak bisa dilakukan.

Sebelumnya, MAKI menggugat KPK karena tak kunjung melanjutkan proses hukum buronan sekaligus Harun Masiku. Permintaannya yakni Lembaga Antirasuah harus membawa tersangka kasus suap itu ke persidangan dengan opsi in absentia.

“Atas keengganan KPK sidang in absentia, maka aku dalilkan KPK telah menghentikan penyidikan secara materiel,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Jumat, 19 Januari 2024.

Boyamin menjelaskan gugatan MAKI masuk dalam kategori praperadilan karena pengajuannya terkait penghentian perkara yang dilakukan KPK. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus kepemilikan senpi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024, dengan terdakwa Dito Mahendra.

Adapun agenda sidang hari ini yaitu mendengarkan keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu Ketua RT di kediaman mantan kekasih penyanyi Nindy Ayunda itu, Hendratno.

Awalnya, JPU menanyakan status Hendratno. “Bapak Ketua RT ya,” kata Jaksa dalam persidangan. “Iya,” dijawab Hendratno.

“Ketua RT di mana pak?” tanya Jaksa lagi. “Kelurahan Selong RT 03 RT 05,” jawab Hendratno.

Lalu, Jaksa menanyakan sejak kapan Hendratno menjadi Ketua RT di wilayah tempat Dito Mahendra tinggal.

“Sejak kapan bapak menjadi Ketua RT?” tanya Jaksa.

“Selasa, 20 Februari 2024, agenda sidang pemeriksaan saksi JPU,” pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto, Senin, 19 Februari 2024.

JPU mendakwa mantan kekasih penyanyi Nindy Ayunda tersebut dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan 9 senjata api secara ilegal.

JPU menyebutkan sembilan senjata itu tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Impor Senjata Api dan dokumen buku pass kepemilikan senjata api (BPSA) yang sah.

“Bahwa penguasaan terhadap enam pucuk senjata api, satu senapan angin dan dua airsoft gun dengan cara menyimpan senjata api ilegal tersebut atau tidak dilengkapi dengan dokumen atau ijin terhadap senjata api yang sah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah illegal,” kata JPU saat membaca dakwaan di PN Jaksel, Senin, 15 Januari 2024.

Kesehatan Dito Mahendra

Sebelumnya, kuasa hukum Dito Mahendra, Gusti Ramadhani mengatakan kondisi kesehatan kliennya itu mengalami penurunan akibat kasus yang dihadapinya ini.

“Kalau untuk spesifiknya kita belum tahu. Kalau dibilang apakah dampak dari kasus yang dihadapinya, secara pastinya psikologis pasti berdampak,” kata Gusti di PN Jaksel, Senin, 5 Februari 2024.

Kondisi kesehatannya pernah dijadikan alasan Dito Mahendra tak menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Serang, Banten, Desember 2022 silam. Dito mengaku sakit DBD.

Ketika itu, Dito memperkarakan artis Nikita Mirzani dengan perkara mencemarkan nama baiknya.

Nikita menanggapi soal ketidakhadiran Dito dalam kasus yang membuat dirinya jadi terdakwa itu.

“Informasinya dia hari ini juga dipanggil KPK, mungkin jadi bikin drop kesehatannya mungkin ya,” ucap Nikita di PN Serang, 12 Desember 2022.

“Mungkin dia dilema, ke KPK dulu atau ke PN Serang,” sambung Nikita. (*)

Adapun pihak yang menjadi termohon dalam permohonan gugatan praperadilan ini antara lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, hingga Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Aiman mempertanyakan penyitaan ponselnya, sebab ia harus melindungi narasumber yang memberikan informasi terkait Polri yang dianggap tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebelumnya, Siskaeee mencabut gugatan praperadilan dengan alasan akan menambahkan soal penangkapan atau penahanan terhadap dirinya yang tak sesuai dengan prosedur.

Saat dikonfirmasi, Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto membenarkan Siskaeee kembali mengajukan gugatan praperadilan.

“Benar,” kata Djuyamto singkat, Jumat, 2 Februari 2024.

Djuyamto menjelaskan, berkas gugatan Siskaeee itu telah diterima kepaniteraan PN Jaksel pada hari Kamis, 1 Februari kemarin.

“Berkas kami terima dari kuasa hukum Siskaeee, Tofan Agung Ginting,” ujarnya.

Djuyamto mengatakan, sidang perdana gugatan praperadilan Siskaeee akan digelar pada tanggal 12 Februari, dengan hakim tunggal Sri Rejeki Marshinta. (*)

Putusan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal, Estiono di PN Jaksel, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.

Eddy Hiariej mengajukan gugatan praperadilan lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

“Mengadili, dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon (KPK) tidak dapat diterima seluruhnya,” kata Estiono di ruang sidang.

selain itu, hakim juga menilai penetapan tersangka terhadap Pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Penetapan tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,” tegas Hakim Estiono.

“Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil,” sambung Hakim.

Penetapan tersangka Eddy Hiariej

Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Wamenkumham, Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

Dia diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan.

Eddy disebut membantu Helmut ketika hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum (SABH).

Pemblokiran itu dilakukan setelah adanya sengketa di internal PT CLM.

Berkat bantuan dan atas kewenangan Eddy selaku Wamenkumham, pemblokiran itu pun dibuka.

Dalam kasus ini, selain Eddy Hiariej dan Helmut Hermawan, Asisten Pribadi (Aspri) Eddy Hiariej bernama Yogi Arie Rukmana dan seorang pengacara Yosi Andika Mulyadi juga dijadikan tersangka oleh KPK.

Perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy Hiariej ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar pada 14 Maret 2023.

Dalam laporan tersebut, Eddy Hiariej diduga menerima gratifikasi Rp7 miliar dari Helmut Hermawan yang berkonsultasi hukum kepadanya.

Dalam proses penyidikan ini, Eddy Hiariej diketahui membantu Direktur PT Citra Lampia Mandiri itu mengkondisikan administrasi hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Eddy Hiariej disebut juga menerima uang Rp1 miliar dari Helmut untuk kepentingan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti). (*)

Kuasa hukum Firli, Ian Iskandar mengatakan pencabutan praperadilan karena pihaknya ingin menyempurnakan berkas.

“Alasannya, mungkin secara materi hukum kami ingin menyempurnakan,” kata Ian di PN Jaksel, Selasa, 30 Januari 2024.

Dipaparkannya, ada beberapa materi yang dirasa kurang lengkap di dalam gugatan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk mencabut gugatan praperadilan atas penetapan Firli sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Ada beberapa hal yang kami rasa masih kurang, sehingga kami mencabut permohonan itu,” tuturnya.

Selain itu, dia mengakui ada permintaan khusus dari Firli untuk mencabut gugatan praperadilan. Namun, enggan memberitahu apa alasan Firli Bahuri mencabutnya.

“Alasan lainnya atas permintaan beliau (Firli Bahuri),” jelas Ian.

Seperti diketahui, gugatan praperadilan ini merupakan yang kedua diajukan Firli Bahuri. Pada gugatan pertama, ditolak oleh Majelis Hakim PN Jaksel.

Permohonan pencabutan dikabulkan oleh Hakim Tunggal Estiono.

“Mengabulkan pencabutan praperadilan Pemohon,” kata Hakim Estiono di PN Jaksel.

Hakim berpendapat, pencabutan gugatan praperadilan merupakan hak pemohon. (*)

Permohonan pencabutan gugatan praperadilan atas penetapan Siskaeee sebagai tersangka dalam kasus film porno produksi kelasbintang.com itu disampaikan di sidang praperadilan.

“Izin Yang Mulai, berhubung sudah dilakukan penangkapan dan penahanan, kami ingin mencabut permohonan praperadilan ini karena ingin memasukkan terkait penangkapan dan penahanan terhadap klien kami,” kata tim kuasa hukum Siskaeee di ruang sidang.

Kuasa hukum selebgram tersebut kemudian meminta Majelis Hakim untuk menskors sidang. Sebab, surat permohonan pencabutan gugatan masih diproses.

“Kami mengajukan skors Yang Mulai,” ucap kuasa hukum Siskaeee.

Majelis Hakim mengabulkan dan mempersilakan tim kuasa hukum Siskaeee untuk menyelesaikan surat permohonan pencabutan.

“Sidang diskors. Nanti akan dilanjutkan pembacaan putusan pencabutan gugatan,” kata Majelis Hakim. (*)

Menelisik beberapa tahun lalu, mantan kekasih penyanyi Nindy Ayunda ini sedikitnya dua kali disebut-sebut  bermasalah dengan senjata api. 

Pada Mei 2022, Dito dilaporkan oleh seorang sekuriti kos-kosan elit ke Polsek Kemang dengan tuduh melakukan penganiayaan dan pengancaman dengan senjata api.

Kanit Reskrim Polsek Mampang saat itu, AKP Budi Laksono mengatakan peristiwanya terjadi sekitar Januari hingga Februari 2022.

“Kejadiannya di kos-kosan Kemang, Jakarta Selatan, sekitar bulan Januari sampai Februari,” kata AKP Budi, Senin, 9 Mei 2022.

Pada akhirnya kasus tersebut berakhir dengan perdamaian. Pihak sekuriti dan Dito Mahendra sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

Dito Mahendra saat ini menjalani persidangan kasus kepemilikan senjata ilegal di PN Jaksel. Dia didakwa atas kepemilikan 9 senpi ilegal 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Dito dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api.

Sembilan senjata itu terdiri dari enam pucuk senjata api, satu senapan angin, dan dua airsoft gun.

JPU mengatakan sembilan senjata itu tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Impor Senjata Api dan dokumen buku pass kepemilikan senjata api (BPSA) yang sah.

“Bahwa penguasaan terhadap 6 pucuk senjata api, 1 pucuk senapan angin dan 2 airsoft gun dengan cara menyimpan senjata api ilegal tersebut atau tidak dilengkapi dengan surat atau izin terhadap kepemilikan senjata api yang sah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah ilegal,” kata JPU saat membaca dakwaan di PN Jaksel, Senin, 15 Januari 2024. (*)