PEKALONGAN, Eranasional.com – Terdakwa kasus pemalsuan merek sarung Gajah Duduk, Mohammad Khanif, Direktur PT Pisma Abadi Jaya (PAJ), divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, Jumat (7/7/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Khanif, selama 1 tahun 6 bulan kurungan penjara, dan denda sebesar Rp 1 miliar. Dan, apabila denda tidak dibayarkan diganti pidana kurungan penjara selama tiga bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Dr Salman Alfarasi.

Majelis Hakim menilai, terdakwa Mohammad Khanif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta melanggar Pasal 100 ayat 1 Primer UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, dan subsider Pasal 100 ayat 2 dengan undang-undang yang sama.

Majelis hakim juga menolak untuk sepenuhnya pledoi kuasa hukum terdakwa.  Vonis majelis hakim, lebih ringan empat bulan dari tuntutan JPU Kejari Pekalongan yang menuntut dua tahun kurungan penjara.

Kuasa hukum terdakwa Mohammad Khanif, Suryono Pane menyatakan akan mengajukan banding.

“Atas putusan majelis hakim yang mulia, kami akan ajukan banding,” terang Suryono Pane.

Sementara, JPU Kejari Pekalongan, Maziyah menyatakan pikir-pikir.

“Kami pikir-pikir yang mulia,” tutur Maziyah.

Usai mendapat tanggapan dari keduanya, majelis hakim yang diketuai Dr Salman Alfarisi, Mukhtari dan Hilarius, masing-masing hakim anggota kemudian menutup sidang.

Dadang Risdiyanto, selaku kuasa hukum dari PT Gajah Duduk menyatakan, sudah sepatutnya pemilik sah merek dilindungi hak eksklusifnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik menggunakan, maupun memperdagangkan merek pihak lain tersebut dengan melawan hukum.

Sehingga, kata dia, hukum harus ditegakan terhadap setiap warga negara. Dan, jika kembali mengacu fakta – fakta yang terungkap di persidangan maka putusan majelis hakim yang menghukum bersalah terhadap terdakwa Mohammad Khanif, sudah tepat dan benar.

“Yang terpenting, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, khususnya PT Gajah Duduk sebagai pemilik sah merek Gajah Duduk,” tegas Dadang Risdiyanto.

Ia berharap, bagi pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab baik memproduksi, mendistribusikan dan juga memperdagangkan sarung merek Gajah Duduk, yang bukan diproduksi oleh PT Gajah Duduk, agar segera menghentikan seluruh kegiatannya.

“Selain sangat merugikan pihak PT Gajah Duduk,  juga melanggar hukum yang berlaku,” tutur Dadang.

Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Mohammad Khanif, telah bersalah karena memalsukan merek Sarung Gajah Duduk. Sebagaimana dalam dakwaan, yakni Pasal 100 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

JPU menilai bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan merek, sehingga korban yakni PT Gajah Duduk mengalami potensi kerugian hingga Rp 25 miliar.

“Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan,” kata JPU Maziyah.

Sebelum membacakan tuntutannya, JPU menerangkan berbagai analisa yuridis. Termasuk menyampaikan tentang hasil pemeriksaan para saksi dan saksi ahli di persidangan. Juga menyebutkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. (em-aha)

PEKALONGAN – Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan menolak permohonan Praperadilan terhadap Kapolres Pekalongan Kota yang diajukan 2 warga Watussalam, Kabupaten Pekalongan atas kasus dugaan pemecahan kaca pabrik Pajitex, Pekalongan.

Sidang yang digelar pada Kamis (23/9/2021) siang dan dipimpin oleh hakim tunggal Hilarius Grahita Setia Atmaja SH mengeluarkan keputusan, bahwa permohonan Praperadilan Muhamad Abdul Afif dan Kurohman ditolak.

Atas putusan hakim tersebut, Muhamad Abdul Afif salah satu pemohon mengaku kecewa.

“Saya pribadi kecewa dengan putusan ini, karena hakim sudah menyadari bahwa kami berdua pejuang lingkungan,” kata Afif saat ditemui awak media usai sidang.

Karena menurut Afif, sesuai dengan pasal 66, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

“Disamping pasal 66 UU PLH, hakim harusnya berani menyimpulkan karena warga berbondong-bondong datang kesini bersama untuk memperjuangkan lingkungan, bukan hajat 2 orang ini saja,” imbuhnya.

Eti Oktaviani, perwakilan tim kuasa hukum pemohon menyayangkan tentang putusan hakim yang dinilai tidak cukup berani memberikan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan hajat hidup masyarakat korban pencemaran lingkungan.

“Maksud saya adalah, hakim tidak meneliti secara detail tentang bagaimana pak Afif dan Kurohman ini ditetapkan sebagai tersangka,” kata Eti.

“Hakim yang memutuskan Praperadilan tidak cukup berani menyatakan dengan hanya secara normatif, bahwa dua alat bukti yang diajukan penyidik sah, tapi tidak meneliti apakah dua alat bukti itu sah atau tidak sah,” terang Eti.

Sementara itu, jalannya persidangan berlangsung kondusif meski diwarnai aksi pembentangan sejumlah spanduk dan poster bertuliskan stop kriminalisasi dari warga Watussalam yang datang berbondong-bondong ke PN Pekalongan untuk mendukung warganya. (em-aha)