Permintaan tersebut disampaikan Kuasa Hukum PT SLS, Mumtaazul Ibaad, SEI., SH., usai menghadiri persidangan dengan agenda pembuktian yang digelar pada Selasa siang.

Dalam perkara ini, PT Surya Lautan Semesta bertindak sebagai Penggugat, sementara PT Omega Industri Indo sebagai Tergugat.

“Hari ini agenda sidang adalah pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat, sekaligus pengajuan tambahan alat bukti dari kami selaku Penggugat. Kami berharap seluruh proses persidangan berjalan objektif, independen, dan menjunjung tinggi asas peradilan yang adil (fair trial),” ujar Mumtaaz kepada eranasional di PN Tangerang, Rabu (28/1).

Ia menegaskan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya independensi Majelis Hakim serta kewenangan PN Tangerang dalam mengadili perkara secara adil dan imparsial.

Namun demikian, ia mengaku memiliki kekhawatiran terkait potensi terganggunya independensi persidangan, menyusul adanya laporan polisi (LP) yang dilayangkan pihak Tergugat terhadap kliennya di tengah proses perkara perdata yang sedang berjalan.

“Kami berpegang pada asas due process of law. Perkara yang sedang diperiksa adalah sengketa perdata murni. Dengan adanya laporan pidana yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat di tengah persidangan, kami berharap tidak terjadi kriminalisasi perkara perdata maupun upaya tekanan terhadap proses persidangan,” tegasnya.

Mumtaz mengungkapkan bahwa laporan tersebut tercatat di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan berharap seluruh proses dilakukan secara profesional, objektif, serta tidak dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan dalam sengketa bisnis yang sedang diperiksa di pengadilan perdata.

Menurutnya, perkara ini telah disidangkan lebih dari sepuluh kali dan kini memasuki tahapan pembuktian saksi.

Dalam persidangan, pihak Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi serta menyerahkan alat bukti, sementara pihak Tergugat disebut tidak menghadirkan saksi.

“Kami telah mengungkap seluruh fakta di persidangan, menghadirkan saksi, serta menyampaikan bukti-bukti secara terbuka di hadapan Majelis Hakim. Ketidakhadiran saksi dari pihak Tergugat tentu menjadi catatan, meskipun hal tersebut merupakan hak mereka secara hukum,” ujarnya.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan wanprestasi, di mana PT Surya Lautan Semesta yang bergerak di bidang jasa ekspedisi menagih pembayaran sejumlah invoice kepada PT Omega Industri Indo yang hingga kini belum dilunasi.

“Tagihan tersebut belum dibayarkan sejak tahun 2022. Akibatnya, klien kami mengalami kerugian lebih dari Rp1 miliar dan operasional perusahaan turut terdampak,” jelas Mumtaaz.

Ia menambahkan, sebagai perusahaan yang bergerak di sektor ekspor-impor dan disebut-sebut tengah menuju proses penawaran umum perdana saham (IPO), PT Omega Industri Indo seharusnya menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab kontraktual, transparansi, serta tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

“Bagi korporasi yang akan masuk ke pasar modal, kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan komitmen bisnis adalah bagian dari integritas perusahaan. Jangan sampai ada mitra usaha yang dirugikan dan menjadi korban berikutnya,” katanya.

Mumtaz menutup pernyataannya dengan menyampaikan keyakinan bahwa Majelis Hakim PN Tangerang akan memutus perkara ini secara adil dan berdasarkan fakta persidangan.

“Kami percaya Majelis Hakim akan memutus seadil-adilnya. Fakta persidangan, alat bukti, dan keterangan saksi telah terang. Biarlah hukum yang berbicara melalui putusan pengadilan yang independen,” pungkasnya.

TANGERANG, Eranasional.com – Pengadilan Negeri Tangerang akan menggelar sidang terhadap Bripka Hadi Kurniawan alias HK, anggota Polres Tangerang Selatan yang diduga selingkuh dan melakukan KDRT secara psikis. Sidang akan digelar pada Kamis (6//4/2023) mendatang.

Sebelumnya, Bripka Hadi Kurniawan telah menjalani sidang etik di Propam Polda Metro Jaya. Dalam persidangan tersebut Bripka HK terbukti bersalah dan diputus dengan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Istri Bripka Hadi, Imelda Sinambela juga melaporkan Bripka HK atas dugaan kekerasan psikis ke Direskrimum Polda Metro Jaya Bidang Renakta. Dari laporan tersebut Bripka HK ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 45 (2) tentang KDRT Psikis dengan ancaman hukuman 4 bulan penjara.

Humas Pengadilan Negeri Tangerang Arif Budi Cahyono membenarkan sidang tersebut akan digelar di PN Tangerang.

“Tanggal 6 ini sidangnya akan digelar di PN Tangerang,” ungkapnya, Senin (3/4/2023).

Arif mengatakan, sidang akan dilakukan secara terbuka dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atas dugaan KDRT itu.

Kuasa hukum korban selingkuh dan KDRT, Tris Haryanto mengatakan pihaknya bersama dengan korban akan mendatangi PN Tangerang dalam sidang tersebut. “Pasti datang kita. Surat panggilan saksi juga sudah kita terima,” ujarnya.

Kata Imelda, tidak banyak yang dia inginkan. Ia hanya menginginkan anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Pondok Aren ini bisa dihukum setimpal atas perbuatannya.

Tris Haryanto, kuasa hukum korban, menyatakan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik Reskrimum, Bripka HK telah ditetapkan tersangka kasus KDRT dan selingkuh itu. “Bripka HK telah ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka. Kemudian penyidik akan segera melakukan pemberkasan dan penyerahan berkas tahap I ke Kejaksaan Tinggi Banten,” ucapnya.

TANGERANG, Eranasional.com- Sidang kasus Binomo dengan terdakwa Indra Kesuma atau Indra Kenz kembali digelar, Jumat (28/10/2022). Sidang beragendakan pembacaan vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan Indra Kenz terbukti menyebarkan berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian terhadap para korban serta melakukan pencucian uang. Atas perbuatanya Indra Kenz dituntut 15 tahun penjara.

“Menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Indra Kesuma, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan pencucian uang,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (5/10/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma dengan pidana selama 15 tahun penjara,” imbuhnya.

Selain dituntut hukuman penjara, Indra Kenz dituntut membayar denda Rp 10 miliar. Apabila tidak dibayar, diganti pidana badan 12 bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 10 miliar, bilamana tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan,” ucap jaksa.

Dalam kasus ini, Indra Kenz didakwa melakukan pidana judi online, penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik sehingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik, penipuan, atau perbuatan curang, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Indra Kenz didakwa pasal berlapis dalam kasus investasi bodong aplikasi Binomo.

“Terdakwa Indra Kenz dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa,” kata jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan, Jumat (12/8/2022).

Indra Kenz diyakini jaksa melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

TANGERANG, Eranasional.com- Setiap daerah mempunyai eskalasi tindak kejahatan biasanya bisa cenderung meningkat. Tetapi, ketika peningkatan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat terjadi setelah pemerintah membebaskan sejumlah narapidana (napi) melalui program asimilasi (bebas Bersyarat) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), maka kesan yang muncul bisa lain.

Seperti halnya kasus salah seorang napi tindak pidana pencurian berinisial HN di wilayah ciledug Tangerang.

Kasusnya berakhir dimeja persidangan, HN di Vonis majelis hakim PN Tangerang selama 10 bulan atas perbuatannya mencuri / membawa lari kendaraan mobil Toyota Ayla (B 1643 VKS) rekan kerjanya bernama Eka Indrie.

Setelah menjalani hukuman di lapas Tangerang selama hampir 5 (lima) Bulan HN mengajukan program asimilasi atau bebas bersyarat.

Kepala Lapas Kadek Anton Budhiarta membenarkan, narapidana HN telah mengajukan bebas besrsyarat / asimilasinya sekitar dibulan Agustus lalu.

“iyah betul napi HN sekitar bulan agustus lalu telah mengajukan program asimilasi, dan pengajuan administrasinya telah disetujui pihak BAPAS Tasikmalaya, kemudian dia bebas ditanggal 26 Agustus 2022” kata Kadek, minggu (9/10/2022).

Dia Mengingatkan, meskipun HN telah bebas diluar bukan berarti dia bisa seenaknya saja layaknya seorang yang tidak pernah dipidana, namun harus ada ketentuan dan aturan yang harus dijalaninya.

Masih kata Kadek, walaupun HN sudah bebas dia harus tetap mengikuti aturan yang sudah dibuat kemenkumham, contohnya, wajib lapor di kantor Bapas tasikmalaya, tidak melakukan tindak pidana apapun, dan tidak ada pelaporan masyarakat dikepolisan selama masa bebasnya belum habis. Apabila itu tidak dijalani atau dilanggar maka Asimilasi dia akan diCABUT atau diBATALkan. ‘Tegasnya.

Dalam hal ini, kita selalu berkoordinasi dengan Pihak BAPAS Tasikmalaya, memonitor dan selalu menanyakan laporan pengawasan untuk Narapidana Hendri.

ADANYA LAPORAN POLISI KEMBALI

Berdasarkan sumber informasi yang didapat, HN telah dilaporkan kembali oleh pelapor yang sama bernama Eka Indrie atas dugaan penggelapan uang Perusahaan di Polsek Cibereum, Kota Tasikmalaya.

Hal itu telah dibenarkan pihak Polsek Cibereum, melalui surat pemanggilan terlapor Hendri di polsek Cibereum.

“Pada tanggal 9 Juli terlapor bernama HN telah dilaporkan Eka Indrie atas dugaan penggelapan dalam Jabatan dan telah teregister dengan nomor: LP/B/37/VII/2022/SPKT/Polsek Cibereum/Polres Tasikmalaya/Polda Jabar.” Dikutip eranasional, Senin (10/10/2022).

Seperti diketahui, pelapor, terlapor dan para saksi sudah dimintai keterangannya dipolsek, tinggal tunggu proses selanjutnya.