Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam Apel Luar Biasa Hari Pertama Kerja dan Halal Bi Halal usai libur Idul Fitri 1447 H/2026 M yang digelar di Halaman Kantor BPKAD Kota Pekalongan, Rabu (25/3/2026).

Dalam suasana yang masih kental dengan nuansa Lebaran, Wali Kota Aaf mengawali arahannya dengan menyemangati para ASN, baik PNS maupun PPPK, agar kembali menunjukkan etos kerja terbaiknya.

Ia mengaku belum sepenuhnya melihat semangat baru dari para pegawai di hari pertama masuk kerja.

“Pada hari pertama kerja ini harusnya kita kembali dengan semangat baru. Tapi saya belum melihat wajah-wajah penuh energi. Apapun faktornya. Namun yang jelas, kita dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan di tahun ini,” ungkapnya.

Wali Kota Aaf menekankan bahwa dinamika yang dihadapi Pemerintah Kota Pekalongan dalam beberapa waktu terakhir sangat kompleks.

Pada tahun 2025 lalu, kota ini sempat menghadapi kondisi darurat sampah yang berdampak luas bagi masyarakat, bahkan hingga memicu aksi perusakan dan pembakaran gedung pemerintahan yang menuntut adanya etos kerja baru.

“Kita dituntut memiliki semangat baru dan perubahan perilaku, khususnya dalam pengelolaan sampah. Alhamdulillah, progres penanganan sampah saat ini sudah hampir mencapai 50 persen. Ini harus terus kita tingkatkan,” tegasnya.

Menurutnya, ASN memiliki peran strategis sebagai contoh bagi masyarakat dalam menerapkan kebiasaan baik, termasuk dalam hal pemilahan sampah dari sumbernya. Ia mengingatkan agar gerakan tersebut tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar nyata.

“ASN ini yang kita harapkan menjadi role model. Apakah sudah benar-benar menerapkan pilah sampah? Ini yang harus kita evaluasi bersama. Kalau ASN saja belum memberi contoh, bagaimana masyarakat bisa mengikuti?” imbuhnya.

Selain persoalan sampah, Wali Kota Aaf juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2025.

Ia menyebutkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Kota Pekalongan berkurang sekitar Rp194 miliar tahun ini. Hal ini menuntut seluruh jajaran untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

“Dengan keterbatasan anggaran, kita harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kuncinya adalah semangat dan komitmen bersama,” ujarnya.

Memasuki tahun 2026, tantangan baru kembali muncul, salah satunya bencana banjir yang terjadi di awal tahun. Kondisi tersebut semakin mempertegas perlunya kesiapsiagaan dan kerja sama semua pihak dalam menghadapi berbagai persoalan daerah yang ada.

Tak hanya itu, menjelang tradisi Syawalan, Pemerintah Kota Pekalongan juga kembali mengantisipasi maraknya penerbangan balon udara liar yang kerap disertai petasan atau mercon.

Aktivitas tersebut dinilai sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi keselamatan masyarakat maupun infrastruktur.

Sebagai langkah preventif, Pemkot Pekalongan telah memfasilitasi penyelenggaraan Festival Balon Udara Tambat sebagai alternatif yang aman dan terkontrol bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi.

“Kita ingin tradisi tetap berjalan, tetapi dengan cara yang aman. Festival balon udara tambat ini menjadi solusi untuk menekan balon udara liar yang berbahaya,” jelasnya.

Wali Kota Aaf pun mengajak seluruh ASN untuk menjadi pionir dalam upaya pencegahan, baik dengan memberikan edukasi kepada masyarakat maupun dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar aturan.

“Kita harus menjadi yang terdepan dalam mencegah penerbangan balon udara liar serta perakitan mercon atau petasan demi keselamatan. Ini demi keselamatan kita bersama,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Wali Kota Aaf berharap momentum pasca-Lebaran ini dapat menjadi titik awal kebangkitan semangat kerja seluruh ASN untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Kota Pekalongan.

“Mari kita mulai dengan semangat baru, komitmen baru, dan tindakan nyata. ASN harus hadir sebagai pelopor perubahan di tengah masyarakat,” pungkasnya menutup pengarahan pada apel luar biasa di hari pertama kerja tersebut dengan penuh harapan.  (em-aha)

Pernyataan itu disampaikan Budi kepada awak media usai menghadiri rapat kerja bersama DPR RI yang membahas evaluasi penanganan pascabencana di wilayah Sumatra dan Aceh pada Rabu (18/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menepis anggapan bahwa pemecatan seorang dokter spesialis jantung anak itu dipicu oleh perbedaan pendapat dengan Kementerian Kesehatan.

“Sudah dijelaskan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Fatmawati. Tidak mungkin pemecatan dilakukan hanya karena beda pendapat. Dalam sistem PNS, pemberhentian hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran disiplin berat,” ujar Budi.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut merujuk pada hasil evaluasi internal manajemen Rumah Sakit Fatmawati sebagai institusi tempat dr Piprim bertugas. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat catatan pelanggaran disiplin, termasuk dugaan ketidakhadiran dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

Menurut Budi, mekanisme sanksi terhadap PNS tidak dapat dijatuhkan secara sembarangan. Seluruh proses harus melalui tahapan pemeriksaan dan pertimbangan administratif sesuai regulasi. Ia kembali menekankan bahwa isu perbedaan pendapat tidak menjadi dasar keputusan tersebut.

“Iya, tidak mungkin karena beda pendapat,” katanya menegaskan.

Di sisi lain, dr Piprim sebelumnya menyampaikan versinya melalui akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, ia mengaku pemberhentian itu berkaitan dengan sikapnya yang memperjuangkan independensi kolegium ilmu kesehatan anak. Ia menyebut sempat menolak mutasi yang menurutnya bernuansa sanksi administratif atas sikap kritisnya terhadap kebijakan tertentu.

Dalam unggahan tersebut, dr Piprim juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kolegium harus bersifat independen. Ia mengaku telah memperjuangkan prinsip tersebut dalam kurun waktu yang cukup panjang.

“Setelah perjuangan sekian lama menolak mutasi yang bernuansa hukuman akibat saya memperjuangkan independensi kolegium ilmu kesehatan anak,” tulisnya.

Perbedaan narasi antara pemerintah dan dr Piprim memicu diskusi luas di kalangan tenaga medis dan publik. Sejumlah organisasi profesi kesehatan menilai polemik ini perlu disikapi dengan transparansi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap proses reformasi di sektor kesehatan.

Di tengah polemik ini, Kementerian Kesehatan tengah menjalankan agenda transformasi sistem kesehatan nasional, termasuk penataan sumber daya manusia dan penguatan tata kelola kelembagaan. Reformasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan serta memperluas akses kesehatan bagi masyarakat.

Budi menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati kebebasan akademik dan profesional tenaga medis. Namun, sebagai aparatur sipil negara, dokter yang berstatus PNS tetap terikat pada aturan disiplin dan kewajiban administratif.

Sementara sejumlah pihak berharap polemik ini dapat diselesaikan secara terbuka dan proporsional agar tidak mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan. Kasus yang melibatkan figur dokter spesialis tentu memiliki sensitivitas tersendiri, mengingat profesi medis sangat dekat dengan kepentingan masyarakat luas.

Hingga kini, publik masih menunggu perkembangan lanjutan, termasuk kemungkinan langkah hukum dari pihak dr Piprim maupun penjelasan administratif yang lebih rinci dari institusi terkait. Transparansi dan komunikasi yang jelas dinilai penting agar polemik ini tidak berkembang menjadi misinformasi di ruang publik.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi dan sistem kesehatan harus berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak individu. Pemerintah dan tenaga medis diharapkan dapat menjaga profesionalisme serta mengedepankan mekanisme hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perbedaan atau sengketa administratif.

Dengan berbagai pandangan yang muncul, polemik pemberhentian dr Piprim kini menjadi perhatian luas, bukan hanya di kalangan tenaga kesehatan, tetapi juga masyarakat umum yang mengikuti perkembangan kebijakan kesehatan nasional.

Latsar itu sendiri ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan fungsional kategori keahlian dan ketrampilan Tahun 2025 se-Indonesia selama 2 hari, Rabu-Kamis, 26-27 Februari 2025.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab yang hadir menerima langsung Latsar PNS Pamong Praja tersebut menyambut baik adanya kegiatan tersebut. Dirinya mengapresiasi atas ditunjuknya Kota Pekalongan sebagai tempat orientasi latsar.

“Tentu ini menjadi hari yang istimewa, karena saya perdana menerima tamu orientasi latsar PNS Pamong Praja dari seluruh Indonesia sejak saya dilantik sebagai Wakil Wali Kota Pekalongan pada 20 Februari 2025 lalu,” katanya di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Rabu, 26 Februari 2025.

Ia berharap, para peserta latsar bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin selama kunjungan orientasi lapangan ke Kota Pekalongan.

Menurutnya, dari kegiatan ini, selain menambah wawasan dan pengalaman bagi para peserta latsar, juga bisa meningkatkan kinerja jajaran Pemerintah Kota Pekalongan khususnya Satpol P3KP setempat.

Pihaknya mengucapkan selamat menjalankan orientasi kepada para peserta dan berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar hingga selesai.

“Dari kehadiran para peserta orientasi latsar ini nanti mereka mendapatkan manfaat yang maksimal untuk lebih terampil lagi. Di samping itu, PNS Pamong Praja sebagai aparatur penegak perda dapat semakin meningkatkan motivasi, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah, Anon Priyantoro menuturkan dalam pelaksanaan lapangan kegiatan ini, para peserta akan dibagi 3 kelompok besar.

“Para peserta nantinya akan mendapatkan pembekalan langsung oleh jajaran Satpol 3KP Kota Pekalongan,” kata Anon.

Dengan harapan, para peserta dapat mengamati dan mencermati seluruh materi dan praktek di lapangan sebagai bahan evaluasi dan diimplementasikan berupa pelaporan dan seminar hasil kegiatan orientasi ini.

“Yang tetap mengacu pada 3 tugas pokok dab fungsi yakni pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum penegakan peraturan kepala daerah dan penyelenggaraan perlindungan bagi masyarakat,” katanya.

Ia berterima kasih kepada jajaran Pemkot Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka sekaligus melaksanakan praktek lapangan.

“Selama proses kegiatan latsar ini juga ada pendampingan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah,” bebernya.

Kepala Satpol P3KP Kota Pekalongan, Sriyana menjelaskan, kegiatan latsar ini diikuti oleh sebanyak 30 peserta PNS Pamong Praja dan 10 orang tim pendampingnya se-Indonesia. Dimana, selama kegiatan akan diisi orientasi yang mencakup teori dan praktik lapangan.

Menurutnya, para peserta akan mengikuti kegiatan penegakan Perda, pemantauan ketertiban umum, maupun upaya pemadaman kebakaran yang telah diimplementasikan di Kota Pekalongan

“Peserta juga akan mendokumentasikan pengalaman mereka, kemudian melaporkan ke daerah asal masing-masing sebagai bagian dari evaluasi orientasi ini,” tuturnya. (em-aha)

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengatakan, realisasi pembayaran gaji ke-13 untuk PNS pusat, TNI, dan Polri telah mencapai Rp14,50 triliun yang dikirimkan kepada 1.940.650 pegawai.

Ia merinci, pembayaran gaji ke-13 PNS pusat mencapai Rp7,80 triliun untuk 882.761 pegawai, pencairan gaji ke-13 PPPK tercatat Rp365 miliar untuk 91.632 pegawai, pembayaran untuk anggota Polri sebesar Rp3,31 triliun untuk 474.151 pegawai, dan prajurit TNI sebesar Rp3,31 triliun untuk 474.151 personil.

“Secara keseluruhan jumlah satker yg sudah dibayarkan sebanyak 9.422 (98,36%) dari 9.579 satker,” kata Deni kepada Bloomberg Technoz, Senin (17/6/2024).

Selanjutnya, pencairan gaji ke-13 pensiunan melalui PT Taspen tercatat telah sebesar Rp9,97 triliun atau 99,39%, yang diberikan kepada 3.049.921 pensiunan dari 3.079.962 pensiunan.

Pada penyusunan tersebut, Kemenpan-RB melakukan pendalaman substansi disiplin ASN.

“Pembahasan substansi RPP Manajemen ASN masih memerlukan kecermatan pembahasan, penegasan, dan pengambilan keputusan pada setiap detail substansi yang ada agar memiliki kekuatan implementasi yang kuat,” kata Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/6/2024).

Substansi disiplin ASN dibentuk dalam upaya menjamin kepastian hukum dalam aspek disiplin baik terkait proses memeriksa, menetapkan, dan menegakan hukuman disiplin secara adil atas pelanggaran yang dilakukan ASN.

Anas mengatakan pembahasan substansi tersebut diharapkan dapat menciptakan peraturan yang dapat meningkatkan komitmen ASN terhadap tugas serta tanggung jawab yang diemban.

“Supaya ASN menjadi lebih baik, taat, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

“Total diperkirakan mencapai Rp50,8 triliun,” ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam laporan APBNKita yang dilangsungkan hari ini, Senin (27/5/2024).

Isa menyebut anggaran tersebut hampir setara dengan pengeluaran negara untuk membayarkan THR beberapa waktu lalu.

Besaran gaji ke-13 untuk ASN, TNI hingga dan Polri, kata dia, yang dikeluarkan dari APBN sebesar Rp18 triliun.

Selanjutnya, untuk ASN di daerah yang dikeluarkan APBN melalui TKD mencapai Rp21,1 triliun.

“Anggaran pensiunan ke-13 beban dari APBN pusat Rp11,7 triliun,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, T Taspen (Persero) mengumumkan akan mulai menyalurkan gaji ke-13 pensiunan mulai 3 Juni 2024 kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan 2024.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Sekretaris Perusahaan Taspen Yoka Krisma Wijaya menjelaskan pembayaran gaji ketiga belas akan dilakukan secara langsung ke rekening setiap peserta penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024.

“TASPEN siap menyalurkan gaji ketiga belas kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 mulai tanggal 3 Juni 2024,” kata Yoka dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (23/5/2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pencairan THR untuk PNS dan aparat TNI – Polri aktif paling lambat dilakukan pada 10 hari kerja hingga masuk ke rekening.

“Paling cepat 10 hari (kerja), paling lambat ya, diharapkan sebelum lebaran sudah bisa dibayarkan semua,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Rabu (27/3/2024).

Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya terus menanti penyerahan SPM atau Surat Perintah Membayar-nya dari seluruh bendahara-bendahara.

“Jadi belum terdapat atau belum dapat update dari yang sudah dibayarkan tetapi dari para bendahara, Satker (Satuan Kerja), mereka sudah menyampaikan SPM-nya kepada kita,” kata Sri Mulyani.

Dia berjanji akan melihat laporan berapa yang sudah yang sudah dibayarkan. Adapun, hingga 24 Maret 2024, Sri Mulyani menuturkan pencairan THR untuk pensiunan PNS, TNI dan Polri telah mencapai Rp 13,4 triliun.

Secara lebih rinci, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Rp3,2 triliun untuk TNI, Polri dan ASN pusat sebanyak 625.112 pegawai berasal dati 4.722 satker.

Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 48,7 triliun akan dibayarkan untuk THR PNS. Sementara, Rp 50,8 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 PNS.

“Total keseluruhan untuk pembayaran THR pusat dan daerah akan mencapai Rp 48,7 triliun yang akan dibayarkan mulai dua minggu ke depan. Untuk gaji ke-13 totalnya tahun ini akan naik menjadi Rp 50,8 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jumat (15/3/2024).

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran THR dan gaji-13 tersebut naik Rp 18 triliun dibandingkan dengan 2023 kemarin.

“ASN anggarannya naik jadi Rp 18 triliun karena ada kenaikan gaji pokok. Sementara itu, untuk pensiunan naik dari Rp 9,8 triliun jadi Rp 11,65 triliun karena ada kenaikan pensiun 12%,” ujar Sri Mulyani.

Pencairan THR paling cepat akan dibayarkan ke PNS 10 hari kerja sebelum Lebaran. Lalu, gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni 2024.

“Ini yang kita harapkan akan meningkatkan daya beli. Saya juga berharap kepada para ASN kalau untuk menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk dalam negeri agar mendorong ekonomi lokal,” tutur Sri Mulyani.

THR dan gaji ke-13 PNS akan dibagikan 100%. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo, Rabu (13/3/2024).

Kali terakhir pemerintah memberikan gaji pokok dan tunjangan kinerja (tukin) 100%, yaitu pada 2019. Kemudian, PNS hanya menerima gaji pokok, sedangkan komponen tukin dihapus pada 2020 dan 2021.

Komponen tukin dalam pemberian THR pada dua tahun tersebut dihapus imbas dari pandemi Covid-19. Pada 2022 dan 2023, komponen THR yang dibayar adalah gaji pokok dan 50% tukin.

Salah satu poin yang akan diatur adalah hak cuti pendampingan bagi ASN pria yang istrinya melahirkan. RPP tersebut ditargetkan tuntas maksimal April 2024.

“Pemerintah akan memberikan hak cuti kepada suami yang istrinya melahirkan atau keguguran. Cuti mendampingi istri yang melahirkan itu menjadi hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, dikutip Kamis (14/3/2024).

“Hak cuti tersebut merupakan aspirasi banyak pihak. Saat ini pemerintah meminta masukan dari stakeholder, termasuk DPR, terkait hal tersebut,” imbuh Anas.

Sebelumnya, lanjut Anas, cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan tidak diatur secara khusus. Yang diatur hanya cuti melahirkan bagi ASN perempuan.

Anas mengatakan, hak cuti bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan, atau biasa disebut “cuti ayah”, sudah jamak diberlakukan di sejumlah negara dan perusahaan multinasional. Waktu cuti yang diberikan bervariasi, berkisar 15 hari, 30 hari, 40 hari, hingga 60 hari.

“Untuk waktu lama cutinya sedang dibahas bersama stakeholder terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN,” ujarnya.

“Pemerintah berpandangan pentingnya peran ayah dalam pendampingan ketika sang istri melahirkan, termasuk saat fase-fase awal pasca-persalinan,” kata Anas.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan, dengan pemberian hak cuti tersebut, diharapkan kualitas proses kelahiran anak bisa berjalan dengan baik. Mengingat itu merupakan fase penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terbaik penerus bangsa.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini menjadi salah satu inisiatif untuk kita terus berupaya mendorong peningkatan kualitas SDM sejak dini,” pungkas Anas.

Seleksi CASN 2024 juga dibuka untuk para lulusan baru atau fresh graduate dan tenaga honorer. Lulusan baru mendapatkan jatah di seleksi CPNS dengan formasi sebanyak 690 ribu orang. Sebanyak 207 formasi CPNS akan dibuka oleh instansi pusat dan 483 ribu untuk instansi daerah.

“Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.146 atau 22,45% untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam situs resmi, dikutip Rabu (13/3/2024).

Kebutuhan instansi pusat terdiri dari 207.247 CPNS yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Sedangkan 221.936 kebutuhan PPPK akan dibuka lowongan guru, tenaga Kesehatan, serta tenaga teknis.

Sementara untuk kebutuhan instansi daerah sebesar 483.575 CPNS untuk lowongan teknis, serta 1.383.758 kebutuhan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Usulan formasi sedianya sudah ditutup pada akhir Januari lalu. Per saat ini, telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru. Sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS. Sedangkan 155.151 usulan PPPK diajukan oleh 467 instansi daerah. Namun, pemerintah membuat kebijakan khusus untuk usulan formasi guru.

“Kami mengimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah,”

Bagi tenaga honorer atau non-ASN pemerintah akan menyediakan 1,6 juta formasi PPPK. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan seluruh tenaga honorer dapat beralih status menjadi PPPK pada akhir tahun ini.

Anas menjamin seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan berjalan jujur. Dia mengatakan tak akan ada lagi PNS ‘ASDP’ dan ‘PDAM’.

“Sekarang ini tidak ada satupun yang bisa membantu, kecuali dirinya sendiri,” kata Anas.

Dia mengatakan pada masa 10 atau 15 tahun lalu mungkin saja praktik PNS titipan masih terjadi. Hal itu disebabkan karena formasi CPNS masih disusun oleh Sekretaris Daerah atau Sekretaris Jenderal. Mekanisme tersebut, kata dia, tak jarang memunculkan praktik titip menitip untuk saudara-saudara PNS.

“Maka dulu PNS di Pemda itu isinya ASDP, apa itu? anak saudara dan ponakan. Kalau enggak PDAM, ponakan dan anak menantu,” kata dia.

Anas menjamin hal tersebut tidak akan terjadi lagi dalam seleksi CPNS 2024. Dia mengatakan saat ini penyusunan formasi dilakukan terpusat. Selain itu, kata dia, pemerintah juga sudah menggunakan teknologi yang menghindari terjadinya praktik calo dengan menggunakan face recognition.

“Kami juga pakai face recognition tesnya begitu mengerjakan soalnya langsung keluar,” kata dia.

“THR-nya ya bapak Presiden menetapkan 100%,” ungkap Sri Mulyani di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Seperti diketahui sejak pandemi covid-19 hingga tahun lalu, THR tidak penuh 100%. Hal ini mempertimbangkan keuangan negara yang baru pulih dihantam krisis.

Kini pemerintah tengah merampungkan aturan sebagai landasan hukum pencairan THR. Diharapkan THR bisa cair 10 hari sebelum Lebaran.

“Kita akan coba selesaikan sehingga bisa dibayarkan pada 10 hari sebelum hari raya,” ujarnya.

“Rapel sudah bisa dibayarkan Maret nanti, mudah-mudahan bisa dapat direalisasi di Maret,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan kebijakan menaikkan gaji PNS pada 2024 sebesar 8% dari nominal gaji sebelumnya. Peraturan terbit pada Februari lalu, sehingga pembayaran kenaikan gaji baru dapat diberikan setelah aturan terbit, yakni pada jadwal pembayaran gaji bulan ini.

Gaji PNS tahun 2024 disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan masing-masing hingga 31 Desember 2023. Berikut adalah rincian penyesuaian gaji pokok PNS 2024 berdasarkan golongan:

Anas menjelaskan, pengurangan jumlah ASN yang pindah ke IKN disebabkan oleh belum siapnya tempat yang berada di IKN. Oleh karena itu, untuk tahap pertama akan ada 6.000 ASN yang pindah ke IKN.

“IKN ini semula yang akan pindah di tahun ini totalnya 17 ribu orang, tapi setelah kita lihat tempat dan lain sebagainya ternyata tidak siap untuk 17.000 orang. Yang siap kurang lebih, 6 ribu-an orang dilihat dari kesiapan tempat lokasi yang ada di IKN,” ujar Anas melalui teleconference pada acara rapat Kerja Kemendag 2024 yang disiarkan secara virtual, dikutip Minggu (25/2/2024).

Selain pengurangan jumlah ASN yang akan pindah ke IKN, waktu perpindahan ASN ke IKN dikabarkan Anas akan mundur. Dari yang semula direncanakan Juli 2024, menjadi Agustus 2024.

Anas mengungkap, alasan pemunduran tersebut disebabkan sebagian lokasi yang berada di IKN akan digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI. Sehingga, para pemindahan ASN masih harus menunggu acara tersebut.

“Tadinya mau pindah sekitar di bulan Juli. Tapi kemarin, atas arahan Mensesneg karena tempat itu sebagian akan dipakai untuk upacara maka akan dipindah sekitar setelah Agustus,” ucapnya.

Menurut Anas, PNS yang mengikutip program pemindahan tugas kloter pertama pada Juli 2024 mendatang perlu diberikan insentif berupa tunjangan pionir sebagai bentuk apresiasi.

“Mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta,” ujar Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (21/2/2024).

Dia menjelaskan, pada dasarnya PNS siap untuk dipindahkan ke IKN. Namun, faktor penting yang terus dikoordinasikan dengan Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah ketersediaan hunian bagi ASN yang akan pindah.

Selain itu, Kemenpan-RB juga mengaku terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa infrastruktur pendukung tersedia secara memadai demi mengoptimalkan peran dan efektivitas komunikasi PNS di IKN. Misalnya, ruang kantor, infrastruktur jaringan, dan sistem pendukung.

Hal itu disampaikan Bendahara Negara setelah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kesiapan pembayaran THR dan Gaji ke-13 pada 2024 usai menghadiri rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (19/02).

“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden untuk persiapan dari pembayaran THR dan gaji ke-13 ya, kan itu sudah ada dalam Undang-undang APBN 2024,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2/2024).

Bendahara Negara menjelaskan persiapan yang dimaksud yaitu mengenai persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur pembayaran THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024. Persiapan dimulai dari sekarang untuk kelancaran pencairan yang rencananya akan dibayarkan mulai H-10 sebelum Idul Fitri.

“Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum lebaran kan harus mulai dibayarkan. Jadi persiapannya mulai dilakukan dari sekarang. Jadi tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Sri Mulyani.

Selain melaporkan mengenai kesiapan THR dan Gaji ke-13, Menkeu juga menyampaikan pembaruan data pelaksanaan APBN 2024 kepada Presiden untuk mendapatkan beberapa perubahan pos-pos belanja yang perlu dilakukan penyesuaian.

“Kalau adjustment anggaran seperti kemarin, beberapa pos BLT, kemudian sembako, kemudian belanja tahun lalu yang tagihannya baru masuk sekarang yang harus dibayarkan,” tutur Sri Mulyani.