Polda Sulsel menegaskan komitmennya untuk membongkar jaringan pelaku hingga tuntas.

Polisi juga mendalami isu yang beredar di media sosial terkait dugaan keterlibatan oknum personel serta aliran dana kepada anggota kepolisian.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menjelaskan, penangkapan awal terhadap pelaku dilakukan langsung oleh tim penyidik Polda Jabar berdasarkan strategi penanganan kasus yang mereka lakukan.

“Penyidik di sana langsung melakukan penangkapan. Namun, untuk tindak lanjut pembongkaran jaringan pelaku, Polda Sulsel bersama Polda Jabar terus berkoordinasi,” ujar Didik di bawah Flyover Makassar, Rabu (26/8/2026) pagi.

Menurutnya, setelah penangkapan tersebut terungkap ke publik, pihaknya akan melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya korban dari wilayah Sulawesi Selatan.

“Mengingat penangkapan awal sudah terbuka, kami akan menindaklanjuti untuk pengungkapan lebih jauh, termasuk mengantisipasi jika ada korban dari wilayah Sulawesi Selatan,” sambungnya.

Propam Dalami Isu Setoran ke Oknum Polisi

Terkait isu yang viral di media sosial mengenai dugaan oknum personel Polda Sulsel menerima setoran dari para pelaku passobis atau penipuan siber, Didik memastikan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sulsel telah turun tangan.

Penyelidikan tersebut salah satunya berfokus pada penelusuran pemilik akun media sosial @TasimbungTasimbung yang mengunggah pengakuan terkait dugaan tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, polisi menemukan adanya indikasi luka yang diduga akibat benturan dengan benda keras.

Penyidik juga menduga korban telah meninggal dunia sebelum tubuhnya dibuang ke dalam perairan waduk.

“Sementara ini dugaan kami memang demikian, ada indikasi luka akibat benturan benda keras, dan kemungkinan besar korban sudah meninggal sebelum dimasukkan ke dalam air,” ujar Irjen Pipit saat memberikan keterangan, Rabu (29/7/2026).

Sumarna sebelumnya dilaporkan hilang hingga akhirnya ditemukan pada Jumat (24/7/2026) oleh rekan sesama petugas keamanan yang tengah melakukan patroli di sekitar area Waduk Jatiluhur.

Saat ditemukan, jasad korban berada di dalam air dengan kondisi kedua tangan terikat menggunakan borgol.

Temuan tersebut kemudian langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Tim Gabungan Selidiki Kasus Kematian Sumarna

Kasus kematian Sumarna kini ditangani oleh tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat bersama jajaran Polres Purwakarta.

Hingga saat ini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik masih mendalami sejumlah temuan dan keterangan saksi untuk mengungkap fakta di balik kematian korban.

]]> https://daerah.eranasional.com/104475/polisi-ungkap-dugaan-awal-kematian-petugas-keamanan-yang-ditemukan-tewas-di-waduk-jatiluhur/feed 0 Rio Anthony https://daerah.eranasional.com/89775/polda-jawa-barat-tangkap-pelaku-utama-perdagangan-bayi-ke-singapura https://daerah.eranasional.com/89775/polda-jawa-barat-tangkap-pelaku-utama-perdagangan-bayi-ke-singapura#respond Fri, 18 Jul 2025 09:39:34 +0000 https://daerah.eranasional.com/89775/polda-jawa-barat-tangkap-pelaku-utama-perdagangan-bayi-ke-singapura Bandung, ERANASIONAL.COM – Polda Jawa Barat menangkap pelaku utama dalam jaringan human trafficking jual beli bayi ke Singapura, Lie Siu Luan, pada Jumat (18/7/2025).

Sebelumnya, Lie Siu Lan sempat menjadi buron bersama dua tersangka lainnya, Wiwit dan Yuyun Yuningsih.

Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, membenarkan penangkapan tersebut. Lie Siu Luan yang diketahui tengah berada di luar negeri diringkus saat tiba di Indonesia.

“Betul (ditangkap di Bandara Soekarno Hatta). Pas turun dari pesawat diamankan sama imigrasi karena Ditreskrimum Polda Jabar telah berkoordinasi dengan imigrasi untuk mencekal ketiga DPO tersebut,” kata dia saat dikonfirmasi.

Saat ini, pelaku tengah dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Anggota PPA selepas jumatan sudah berangkat untuk menjemput. Mudah-mudahan Mahgrib sudah di Bandung,” pungkas dia.

Motor tersebut diserahkan langsung Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardhiansyah kepada korban di Mapolres Purwakarta, Pada Selasa (3/6/2025).

Polisi akhirnya berhasil menemukan kendaraan roda dua milik Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta yang sempat hilang sebulan lalu.

Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardhiansyah mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerja tim Satreskrim Polres Purwakarta yang mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan pemberatan.

Ia menyebut, pengembalian motor milik korban merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Polres Purwakarta mengembalikan unit kendaraan bermotor roda dua kepada korban pencurian.

“Jadi masyarakat korban curanmor yang melapor ke polisi, kami hubungi. Kemudian dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah, kendaraan tersebut bisa langsung diambil tanpa sepeser biaya apapun. Jika ada yang meminta biaya silahkan laporkan kepada saya langsung,” kata Lilik.

Dia menegaskan pihaknya akan menanggapi serius setiap laporan masyarakat. Adapun untuk sepeda motor lainnya, masih didata untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

“Kami akan menggali data motor lainnya untuk dapat diketahui siapa pemiliknya dan kita kembalikan,” tutur Lilik.

Dia mengimbau agar masyarakat Purwakarta berhati-hati dalam menyimpan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk mencegah pencurian.

“Polres Purwakarta terus berupaya untuk melakukan pencegahan tindak kriminalitas, termasuk curanmor. Kami juga aktif melibatkan warga dalam melaksanakan siskamling maupun imbauan kepada masyarakat,” ucap AKBP Lilik.

Kepala Desa Tegalsari, Iip Syaripudin mengucapkan mengucapkan terima kasihnya atas ditemukan motor warganya yang dicuri sebulan yang lalu.

“Saya sangat berterima kasih atas kerja keras Polres Purwakarta yang merespons setiap laporan yang masuk dengan cepat,” kata Iip di Mapolres Purwakarta.

Tak lupa Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kendaraan mereka.

“Tolong dikunci ganda demi keamanan. Jika menemukan tindakan mencurigakan atau tindak kriminal, segera laporkan kantor polisi terdekat,” pungkas dia.

Reporter: Tedi

Hal tersebut tertuang dalam putusan sidang praperadilan Pegi Setiawan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024.

“Memerintahkan kepada termohon (Polda Jawa Barat) untuk melepaskan pemohon (Pegi Setiawan) dari tahanan,” jelas Hakim Eman.

“Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan membebankan biaya perkara kepada negara,” tegas Hakim.

Hakim tunggal Eman juga menyatakan, segala putusan dan penetapan yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap Pegi Setiawan tidak sah.

Hakim juga memerintahkan Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

“Menetapkan surat ketetapan tersangka Nomor STap/90/V/res124/2024/Disreskrimum tanggal 21 Mei 2024 (atas nama Pegi Setiawan) batal demi hukum,” tegas Eman.

“Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon,” tambahnya.

Hakim Eman dalam poin satu hingga tiga menyatakan, proses penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum.

“Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STap/90/V/res124/2024/Disreskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” ucap Eman.

Hakim Eman juga menegaskan, sejumlah pasal yang disangkakan terhadap Pegi Setiawan tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Menurutnya, tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana Perlindungan Anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, junto Pasal 81 ayat 1 undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh poli daerah Jawa Barat Direktorat reserse kriminal umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

Sebelumnya, Eman pernah memastikan jika akan memutus sidang praperadilan Pegi Setiawan dengan objektif.

“Saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini, saya akan memutus secara objektif,” tegas Eman.

Eman kemudian menekankan, jika putusan praperadilan terhadap Pegi Setiawan yang dibacakan hari ini merupakan putusan terbaik bagi seluruh pihak.

Sebagai informasi, gugatan praperadilan Pegi Setiawan yang diajukan pada 11 Juni 2024, terdaftar dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung. []

“Saya yakin Pegi bisa bebas,” kata Sugianti dikutip dari siaran Kompas Petang di KompasTV, Minggu 7 Juli 2024.

Keyakinan Sugianti didasari atas kejanggalan-kejanggalan Polda Jabar dalam penangkapan, penetapan tersangka, hingga penggeledahan di rumah Pegi Setiawan.

“Karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan Polda Jabar, terutama soal SOP,” ujarnya.

“Diantaranya pada saat penggeledahan, penyitaan, tidak ada penetapan pengadilan. Walaupun misalnya ada surat penetapan pengadilan tapi dilakukannya setelah penggeledahan dilakukan, itukan dilakukan jika keadaan mendesak,”tambahnya.

Ia juga menyoroti terkait bukti permulaan yang dimiliki Polda Jabar untuk menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka.

Menurutnya bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana Pegi Setiawan.

“Yang ditangkap juga tidak sesuai dengan DPO, karena alamat sangat berbeda jauh,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pegi alias Perong dalam ciri-ciri DPO beralamat di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Sementara Pegi Setiawan bertempat tinggal di Dusun I Blok Simaja, RT 04 RW02, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

“Penetapan tersangka tidak sah menurut kami dengan kejanggalan-kejanggalan inprosedural yang dilakukan oleh Polda Jabar,” tegasnya.

Sebagai informasi, sidang putusan praperadilan Pegi Setiawan bakal digelar majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada Senin 8 Juli 2024 besok. []

“Sejauh ini dari hasil pemantauan di ruang digital ataupun yang kita kenal dengan patroli siber, kita menemukan pada hari ini 25 Juni 2024 ada kurang lebih 72 akun, 72 situs yang terindikasi judi online,” kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abast di Bandung, Rabu (26/6/2024).

Dia menyampaikan, pihaknya telah berkomunikasi bersama Bareskrim Polri untuk menindak tegas terhadap temuan itu agar dilakukan pemblokiran oleh Kominfo.

“Tentunya permohonan pemblokiran situs judi online ini telah kita minta, kita mohon kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Dan tentu kita melalui pihak Bareskrim Polri,” ucap dia.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pihaknya terus gencar melakukan patroli siber untuk memberantas situs-situs judi daring yang saat ini dianggap sudah sangat meresahkan.

“Sampai dengan saat ini Polda Jawa Barat terus melakukan upaya-upaya pencegahan maupun penindakan terhadap kasus-kasus perjudian online,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) RI Hadi Tjahjanto mengungkapkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penjudi online terbanyak

Hadi yang juga sekaligus Ketua Satgas Judi Online mengungkap terdapat 535.644 orang yang menjadi pelaku judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp3,8 triliun.

“Lima provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar (judi online), berdasarkan data-data dari PPATK, yang pertama adalah yang paling di atas, Jawa Barat,” kata Hadi.

Eranasional.com – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyatakan, telah menaikkan kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang diduga dilakukan Bahar Smith ke tahap penyidikan.

”Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan,” kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana seperti dilansir dari Antara di Bandung.

Penyidik Polda Jawa Barat, kata Suntana, sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Bahar bin Smith di kediamannya di Bogor pada Selasa (28/12).

Penyerahan SPDP itu beredar dalam rekaman video yang tersebar di media sosial. Dalam rekaman tersebut polisi dari reserse kriminal memberikan secara langsung SPDP kepada Bahar.

Namun Suntana belum menyebutkan secara rinci ujaran kebencian yang dilakukan Bahar. Dengan dimulainya penyidikan, artinya polisi telah menemukan unsur pidana terhadap Bahar.

”Penyerahan SPDP sudah dilakukan kepada terlapor,” ujar Suntana.

Dalam kasus itu, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasar SARA. Dengan naiknya kasus itu ke penyidikan, polisi menerapkan pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau pasal 14 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bogor – Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor berhasil menggagalkan peredaran 5,6 kilogram sabu dari tangan tiga pengedar berinisial OP (32), DS (35) dan EN (46).

“Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang telah diamankan di Cibungbulang Kabupaten Bogor dengan tersangka atas nama (IH) dengan jumlah barang bukti sabu seberat 5,24 kilogram,” kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago saat pengungkapan kasus narkoba di Mapolres, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (5/11).

Kombes Erdi menyebutkan, dari tangan OP, polisi mendapat sabu seberat 5,4 kilogram dengan dibungkus dengan kemasan teh Cina.

“Tersangka OP ini merupakan pengedar karena saat penangkapan, kami mendapatkan adanya timbangan digital. Dari pengakuannya, OP ini sudah enam bulan menjadi pengedar sabu,” kata Kombes Erdi.

Sementara DS (35) seorang perempuan yang memiliki 13 gram sabu terbungkus plastik klip bening. Dia mendapatkan sabu dari suaminya, AS yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kemudian EN (46) ditangkap atas kepemilikan 169 gram sabu terbagi dalam lima bungkus plastik bening. EN juga mendapatkan barang haram ini dari seseorang yang kini DPO.

“Modus pengedarannya mereka semua menggunakan sistem tempel dengan membuat janji lebih dulu pada pelanggannya kemudian menempelkan sabu pada tempat yang telah dijanjikan,” kata Kombes Edri.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup dan denda Rp10 miliar.

Eranasional.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pinjaman online atau pinjol ilegal saat beroperasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Roland Ronaldy mengatakan ada 23 nama aplikasi pinjol yang dioperasikan oleh 89 orang yang telah ditangkap.

“Jumlah nasabahnya secara keseluruhan belum dapat kita tentukan karena baru satu korban yang kita minta keterangan. Korban itu merupakan korban dari kelompok ini,” ujar Roland, Jumat, 15 Oktober 2021.

Berikut 23 nama aplikasi pinjol ilegal yang diungkap Polda Jawa Barat:

1. WALLIN
2. TUNAI CPT
3. DANATERCEPAT
4. PNJAM UANG
5. KANTONG UANG
6. SUMBER DANA
7. WADAH PINJAMAN
8. SAKU88
9. PAHLAWAN PINJAMAN
10. PINJAMAN TEMAN
11. KREDIT KITA
12. BOS DUIT
13. MONEY GAIN
14. DOKUKU
15. DAILY KREDIT
16. TARIK TUNAI
17. UANG INSTAN
18. TUNAI GESIT
19. KAPTEN PINJAM
20. DANA HARAPAN
21. DUIT LANGIT
22. COINZONE
23. SAKU UANG

Dengan terungkapnya aplikasi pinjol ilegal, Roland berharap masyarakat yang merasa menjadi korban dapat melaporkan ke Polda Jawa Barat untuk melengkapi petunjuk penyelidikan.

“Silakan berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk kami bisa lihat kembali apakah dari nasabah yang merasa terancam, ini pelakunya yang sekarang sudah kita amankan,” tutur Roland soal perkara pinjol ilegal.

Bandung- Kementerian Kesehatan diwakili oleh Kepala Pusat Data dan Informasi mengucapkan terima kasih atas upaya Polda Jawa Barat atas pencegahan penyimpangan dalam program vaksinasi COVID-19. Hal ini disampaikan pada konferensi pers di Aula Gedung Satlantas Jawa Barat, Bandung (14/9).

dr. Anas Maruf menyampaikan, penyalahgunaan wewenang ini bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi.

“Hal ini tentunya akan membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Kita ketahui bahwa jika tidak divaksinasi akan memiliki risiko yang besar terpapar COVID-19 dan jika terpapar akan memiliki risiko dengan gejala berat,” tegas dr. Anas.

Sebelumnya Polda Jawa Barat berhasil mengungkap dan menangkap dua kasus penyalahgunaan sertifikat vaksinasi . Yaitu adanya pemalsuan sertifikat dan juga penyalahgunaan wewenang dalam akun yang sudah pernah digunakan dan dijual dengan tidak semestinya.

Kasus pertama pada tanggal 27 Agustus 2021 pelaku dengan inisial JR, penyidik dari Rqeskrimsus menemukan akun Facebook bernama “Jojo” untuk menawarkan jasa sertifikat vaksin dan memperdagangkan vaksin tanpa melakukan penyuntikan vaksin, dengan cara mengirimkan Identitas KTP (NIK), dan mengakses dari website P-care, kemudian pemesan akan mendapatkan sertifikat vaksin COVID-19 dan sudah menerbitkan 9 sertifikat dengan biaya sekitar Rp100.000-200.000;

Kasus kedua pada tanggal 6 September 2021 berinisial MY dan HH, berperan selaku agen pemasaran yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin melalui sosial media, dibuatkan dan diterbitkan sertifikat vaksin oleh seorang mantan relawan vaksinasi yakni tersangka berinisial IF yang masih bisa mengakses url website https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/login, sampai saat ini para pelaku telah berhasil menerbitkan sertifikat vaksin palsu kurang lebih sebanyak 26 sertifikat dengan harga Rp300.000 per sertifikat vaksin.

“Pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dengan cara apa pun, hal ini merupakan hal yang melawan hukum dan akan diberikan sanksi pasal berlapis minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara” Jelas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol Arif Rahman

Pengungkapan sindikasi sertifikat vaksin COVID-19 palsu merupakan hasil cyber patrol pihak kepolisian di media sosial. Pihaknya menegaskan bahwa kasus ini merupakan bagian dari ilegal authorization, dimana terjadi  penyalahgunaan akses.

Pemerintah juga menghimbau agar semua data pribadi yang sudah dimiliki melalui PeduliLindungi untuk dijaga dan tidak disebarluaskan sehingga tidak digunakan orang lain untuk disalah gunakan.

Hadir dalam Konferensi Pers yaitu Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI dr. Anas Maruf,  Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol Arif Rahman, Kepala Dinkes Provinsi Jawa Barat dr. R. Nina Susana dan Kabid Humas Polda Jabar Erdi Ardimulan.