Video yang diunggah melalui akun Instagram @monica_suci94 itu berisi pengakuan Wiwin terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami anak perempuannya selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Metro Jakarta Barat.

Dalam video tersebut, Wiwin mengungkapkan bahwa anaknya memutuskan pergi dari rumah setelah diduga mendapatkan perlakuan tidak baik dari suaminya. Persoalan tersebut kemudian dilaporkan anaknya ke Propam Polda Metro Jaya.

Namun, menurut pengakuan Wiwin, setelah laporan tersebut disampaikan ke Propam, suami anaknya justru mendatangi rumahnya.

Ia menuding anggota polisi tersebut datang bersama adiknya yang bernama Muhammad Yusuf, yang disebut bekerja di lingkungan Kemendagri.

Dalam kedatangannya itu, Wiwin mengaku mengalami makian dan ancaman. Bahkan, ia menyebut keduanya diduga merusak sejumlah barang hingga isi rumahnya.

Atas kejadian tersebut, Wiwin mengaku telah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Timur.

“Saya memohon perlindungan hukum kepada Kapolri, Kapolda Metro, bahkan Kapolres serta Kemendagri. Saya terpaksa membuat video ini karena takut akan keselamatan saya dan anak saya,” ungkap Wiwin dikutip dalam video tersebut, Senin (2/10/2026).

Ia mengaku merasa ketakutan dan kebingungan menghadapi persoalan tersebut. Terlebih, pihak yang dilaporkannya merupakan anggota kepolisian, sementara orang yang disebut turut terlibat merupakan pegawai Kemendagri.

“Saya mohon, walaupun saya rakyat biasa, agar mendapat keadilan,” tuturnya.

Melalui video tersebut, Wiwin berharap pimpinan Polri dan Kemendagri memberikan perhatian terhadap persoalan yang dialaminya serta memastikan dirinya dan anaknya mendapatkan perlindungan hukum.

Ia juga berharap laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Sementara itu, redaksi ERANASIONAL.COM telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, terkait dugaan kasus yang viral tersebut.

Menanggapi permintaan konfirmasi, Budi Hermanto menyampaikan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Polres Metro Jakarta Barat dan Propam Polda Metro Jaya untuk menanyakan persoalan tersebut.

” Mohon waktu, saya komunikasikan dengan Polres Jakbar dan Propam,” ujar Budi Hermanto melalui pesan singkat, Senin (2/11/2026).

Hingga berita ini ditulis, redaksi masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya maupun pihak-pihak yang disebut dalam video tersebut. (SF)

Mereka dipulangkan pada Kamis (29/10/2026) setelah menjalani pemeriksaan dan mendapat edukasi dari penyidik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, pemulangan dilakukan setelah seluruh proses pemeriksaan terhadap mereka selesai.

“Benar. Sebanyak 19 orang yang sebelumnya diamankan terkait rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi pada 28 Oktober 2026 telah dipulangkan pada Kamis (29/10/2026),” kata Budi dalam keterangannya, Kamis.

Menurut Budi, sebelum dipulangkan, mereka mendapat edukasi mengenai pencegahan pelanggaran hukum.

Polisi juga mengingatkan agar mereka tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban maupun membahayakan masyarakat.

Setelah proses tersebut rampung, ke-19 orang itu diserahkan kepada keluarga masing-masing atau pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

“Proses penyerahan dituangkan dalam berita acara dan disertai surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum,” jelas Budi.

Ia menambahkan, Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif dalam menangani masyarakat.

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepolisian yang mengutamakan sisi humanis.

Dalam kegiatan yang melibatkan 125 personel gabungan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MF (30).

Penggerebekan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kawasan tersebut.

Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Ardyan Yudo Setyantono, mengatakan operasi itu dilaksanakan sebagai kegiatan rutin yang ditingkatkan.

“Kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Cengkareng Timur, Jakarta Barat khususnya Kampung Ambon,” kata Ardyan kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Sebanyak 125 personel diterjunkan dalam operasi tersebut. Mereka berasal dari Ditresnarkoba, Ditsamapta, Satbrimob, Bid Dokkes, Bid Humas, dan Bid Propam Polda Metro Jaya, serta Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Operasi ini juga melibatkan sejumlah instansi lain, yakni tiga personel Polisi Militer (POM) TNI, 10 personel Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tiga personel Satpol PP DKI Jakarta, dan tiga personel BNNP DKI Jakarta.

Dari hasil operasi, petugas mengamankan MF. Pria berusia 30 tahun itu kemudian menjalani pemeriksaan urine dengan hasil positif.

Selain mengamankan seorang pria, polisi turut menyita sejumlah barang yang ditemukan di lokasi penggerebekan.

Barang bukti tersebut terdiri atas dua tombak, 10 senjata tajam, dua anak panah, serta satu unit airsoft gun.

Kepolisian belum merinci lebih lanjut mengenai status hukum MF maupun keterkaitan barang bukti yang disita dengan dugaan tindak pidana narkotika. []

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, kesimpulan sementara tersebut diperoleh setelah penyidik meminta keterangan dari sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa pengeroyokan pada 27 Agustus lalu.

“Kami belum menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini adalah merupakan anggota komunitas tertentu,” ujar Iman dalam konferensi pers, Rabu (2/9/2026).

Menurut Iman, informasi mengenai identitas atau latar belakang pelaku harus didasarkan pada fakta hasil penyelidikan.

Karena itu, dia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyebarkan spekulasi di media sosial yang justru dapat menimbulkan kebingungan.

“Ini keterangan kami peroleh dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, sehingga kami juga mengajak mari sama-sama semua pihak yang berada di media sosial beropini untuk menghentikan agar tidak membuat masyarakat menjadi bingung,” katanya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap delapan orang yang diduga terlibat.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan terkait dugaan tindak pidana yang masuk ke pihak kepolisian.

Setelah itu, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan hingga meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

“Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan melakukan publikasi konten pemberitaan hoaks, fitnah, dan provokasi secara terencana,” ujar Iman, Selasa (28/7/2026).

Menurut Iman, kelompok tersebut memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda. Ada yang bertugas merekrut anggota dan menyediakan dana, membuat materi konten, menyebarkan konten, hingga menaikkan jangkauan konten melalui akun-akun tertentu atau dikenal dengan istilah booster.

Dari hasil penyidikan, tim Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Enam orang di antaranya langsung ditangkap, sementara dua lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“(Kami) berhasil mengungkap kasus ini dengan melakukan penangkapan terhadap enam tersangka dan menetapkan dua tersangka lainnya terkait dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik,” jelas Iman.

Enam tersangka yang telah diamankan masing-masing memiliki peran berbeda. AD disebut bertugas mengirimkan narasi konten sekaligus memberikan arahan, BC berperan mengirimkan materi narasi, sedangkan AY bertugas mengelola akun-akun media sosial yang digunakan untuk melakukan aktivitas melawan hukum.

]]> https://eranasional.com/104408/sindikat-konten-hoaks-dan-provokasi-di-media-sosial-dibongkar-polda-metro-jaya/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/104392/polda-metro-pastikan-kasat-narkoba-tangsel-tak-terlibat-kasus-narkoba https://eranasional.com/104392/polda-metro-pastikan-kasat-narkoba-tangsel-tak-terlibat-kasus-narkoba#respond Tue, 28 Jul 2026 00:06:04 +0000 https://eranasional.com/104392/polda-metro-pastikan-kasat-narkoba-tangsel-tak-terlibat-kasus-narkoba Jakarta, ERANASIONAL.COM – Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi resmi terkait pemeriksaan terhadap Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan (Tangsel) AKP Pardiman beserta jajarannya.

Pihak kepolisian memastikan AKP Pardiman dan lima anggotanya tidak terlibat dalam jaringan peredaran 200 cartridge etomidate yang diusut Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, kasus kepemilikan obat terlarang tersebut murni menjerat dua orang tersangka yang kini telah ditahan Bareskrim.

Kedua tersangka adalah MR, yang merupakan Kanit Satresnarkoba Polres Tangsel, serta DD, seorang anggota Polda Aceh.

“Kasat Narkoba beserta lima orang lainnya tidak terkait dengan dua orang yang ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba terkait kepemilikan 200 cartridge etomidate,” ujar Budi saat memberikan keterangan di Polda Metro Jaya.

Meski terbebas dari jerat pidana peredaran etomidate, AKP Pardiman dan lima anak buahnya tetap menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Subbid Paminal Bidang Propam Polda Metro Jaya.

Pemeriksaan ini dilakukan guna mengevaluasi tanggung jawab manajerial AKP Pardiman sebagai pimpinan satuan.

Budi menambahkan, seluruh proses penanganan internal ini akan dibuka secara transparan kepada masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan instruksi tegas Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri yang berkomitmen menindak tanpa pandang bulu setiap personel yang terbukti bermain-main dengan narkotika.

“Kapolda Metro Jaya sangat tegas dan memiliki komitmen terkait keterlibatan personel, baik sebagai pengguna maupun pengedar,” tegas Budi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengamankan delapan oknum anggota polisi.

Dari jumlah tersebut, dua orang diproses hukum pidana setelah ditetapkan sebagai tersangka, sementara enam lainnya termasuk Kasat Narkoba Tangsel diserahkan ke fungsi Pengamanan Internal (Paminal) untuk pemeriksaan etik dan kepemimpinan. []

Meskipun papan nama kedua deputi tersebut sempat dipasang di meja pembicara, label tersebut akhirnya diturunkan sesaat sebelum acara dimulai.

Kronologi dan Penjelasan Resmi KPK

Asep Guntur memberikan klarifikasi mengenai situasi tersebut di sela-sela konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sukoharjo pada Sabtu (11/7). Berikut adalah poin-poin penting penjelasannya:

• Berdasarkan Undangan Resmi: Kehadiran dua deputi tersebut di Polda Metro Jaya merupakan respons terhadap undangan resmi dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk membahas koordinasi antar-aparat penegak hukum (APH) sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019.

• Hasil Diskusi Internal: Sebelum konferensi pers dimulai, perwakilan KPK dan penyidik kepolisian melakukan diskusi mendalam mengenai pembagian wewenang dan kriteria penanganan perkara korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

• Kesepakatan Bersama: Dari hasil diskusi, kedua belah pihak sepakat bahwa pemaparan kasus sudah cukup disampaikan oleh penyidik kepolisian saja. Oleh karena itu, KPK menilai tidak perlu lagi memberikan penjelasan tambahan di depan media, yang berujung pada ditariknya papan nama mereka dari meja konferensi pers.

Asep juga menegaskan bahwa KPK sangat menghormati profesionalitas kepolisian dalam mengusut tuntas perkara ini pada tahap awal penyidikan. []

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan melalui tahapan hukum yang lengkap dan tidak dijalankan secara sepihak.

Menurut Budi, proses dimulai dari laporan, dilanjutkan penyelidikan dan penyidikan, hingga tindakan hukum yang diperlukan.

Ia juga menegaskan berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan sebelum memasuki tahap pelimpahan.

“Proses hukum ini tidak berjalan sendiri. Semua sudah melalui rangkaian tahapan mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga adanya keputusan kejaksaan yang menyatakan berkas lengkap atau P-21. Hari ini dilakukan pelimpahan tahap dua,” ujar Budi di Polda Metro Jaya, Senin (22/6).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan seluruh tahapan penanganan, termasuk penangkapan dan penahanan para tersangka, mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia memastikan penyidik telah menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku selama proses penyidikan berlangsung.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma pada Jumat (19/6) lalu setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Iman menjelaskan, penangkapan dilakukan sebagai bagian dari proses pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah status perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan kehadiran kedua tersangka selama proses pelimpahan berjalan.

Setelah diamankan, Roy dan Tifa dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, keduanya direkomendasikan menjalani perawatan inap guna menjaga kondisi kesehatan tetap stabil.

Pada Senin (22/6), Polda Metro Jaya resmi melakukan pelimpahan tahap II dengan menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. []

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen guna mengatur titik pelaksanaan aksi agar tidak terpusat di Bundaran HI.

“Kami melalui Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik aksi dapat dialihkan ke kawasan Patung Kuda atau depan DPR/MPR,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/6).

Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 6.088 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri. Rinciannya, 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Pusat.

Personel keamanan akan disiagakan di sejumlah lokasi strategis, di antaranya kawasan Patung Kuda, Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, hingga Jalan Cikini Raya.

Menurut Budi, kehadiran aparat bertujuan memastikan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung aman dan tertib.

“Kebebasan menyampaikan aspirasi dijamin oleh undang-undang. Kehadiran TNI dan Polri bertujuan memberikan pelayanan dan pengamanan agar aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anandaku Dimas, menyebut pihaknya masih berencana menggelar aksi di Bundaran HI. Ia memperkirakan sedikitnya 500 mahasiswa UI akan turut serta, belum termasuk peserta dari berbagai kampus lainnya.

“Rencana titik aksi masih di Bundaran HI. Dari UI diperkirakan lebih dari 500 peserta, ditambah massa dari kampus-kampus lain,” ujar Dimas.

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara. Kedua, meminta penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Ketiga, menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Keempat, menuntut penghentian praktik militerisme dalam ranah sipil. Kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui dan bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah oleh mahasiswa.

Menurut Saiful, sebagian besar pertanyaan berkaitan dengan pernyataannya dalam sebuah acara di Utan Kayu, Jakarta Timur, yang kemudian beredar luas di media sosial dan dinarasikan sebagai ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

“Ada 37 pertanyaan, tetapi pemeriksaannya cukup cepat. Pertanyaan substansinya seputar pernyataan saya di Utan Kayu yang beredar di media sosial, yakni ‘Apakah kita bisa mengonsolidasikan diri kita untuk menjatuhkan Prabowo?’. Saya diminta menjelaskan maksud pernyataan itu,” ujar Saiful kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/6).

Akademisi UIN Jakarta itu menjelaskan bahwa dalam acara bertajuk Halalbihalal Pengamat tersebut, dirinya justru menyampaikan bahwa upaya mengonsolidasikan kekuatan besar untuk menjatuhkan pemerintah merupakan hal yang sulit dilakukan.

“Saya menjawab bahwa mengonsolidasikan diri menjadi kekuatan besar untuk menjatuhkan Prabowo itu sulit. Karena itu saya melemparkan pertanyaan tersebut kepada publik, dan publik bebas menjawabnya. Saya juga menyampaikan bahwa aksi massa damai menjadi alternatif karena jalur lain dinilai tertutup,” katanya.

Saiful menegaskan, pertanyaan yang ia lontarkan saat acara itu merupakan respons atas pernyataan pakar hukum tata negara Feri Amsari yang sebelumnya menyinggung kemungkinan pemakzulan atau impeachment.

“Pertanyaan saya itu merupakan tanggapan terhadap pernyataan Feri Amsari yang berharap pada impeachment. Padahal, impeachment sangat sulit dilakukan mengingat hampir seluruh kekuatan politik di DPR saat ini berada dalam barisan pendukung Prabowo,” ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima dua laporan terhadap Saiful Mujani terkait dugaan penghasutan. Salah satu laporan diajukan oleh Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 April 2026.

Menanggapi kasus itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto meminta masyarakat tidak menggiring proses hukum ke ranah politik maupun isu SARA.

“Kami mengajak semua pihak untuk bijak dan tidak membawa laporan masyarakat ini ke isu kriminalisasi, SARA, maupun politik,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/4). []

Permohonan praperadilan diajukan lantaran pihak kuasa hukum menilai penetapan tersangka terhadap Yosep tidak sah, cacat prosedur, dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perkara yang seharusnya masuk ranah keperdataan.

Kuasa hukum Yosep, Anton Setyo Nugroho, SH, M.Agr, PhD, mengatakan kliennya yang telah berusia lanjut dan dalam kondisi kesehatan menurun tetap diproses secara pidana meski seluruh kewajiban yang dipermasalahkan disebut telah diselesaikan sejak lama.

“Klien kami hanya bertindak sebagai penjamin dalam hubungan hukum perdata. Namun justru ditetapkan sebagai tersangka, padahal kewajiban yang menjadi objek sengketa telah diselesaikan secara penuh,” ujar Anton, Selasa (26/5/2026).

Anton menjelaskan, perkara tersebut bermula dari investasi pelapor dalam proyek pensertifikatan tanah melalui PT Cihunimas pada tahun 2016. Dalam proyek itu, Yosep disebut hanya bertindak sebagai penjamin atas dana investasi yang diberikan pelapor.

Namun proyek pensertifikatan tanah tersebut kemudian tidak dapat dilanjutkan akibat kendala nonteknis di wilayah Kabupaten Tangerang.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik, Yosep disebut telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pelapor melalui mekanisme yang disepakati bersama, yakni novasi saham senilai Rp12,5 miliar, pembayaran tunai Rp2,5 miliar, serta pembayaran bunga sekitar Rp3 miliar.

“Semua kewajiban telah clear dan diselesaikan dengan baik. Karena itu kami menilai sangat tidak tepat apabila perkara ini dipaksakan menjadi perkara pidana,” jelas Anton.

Pihak kuasa hukum juga menyoroti adanya hasil gelar perkara khusus yang disebut menyatakan perkara tersebut tidak memenuhi unsur pidana dan terdapat dugaan error in persona dalam penetapan subjek hukum.

“Dalam hasil pengawasan internal bahkan disebutkan perkara ini merupakan ranah perdata. Namun fakta tersebut justru diabaikan dalam proses penyidikan,” ungkapnya.

Selain itu, kuasa hukum Yosep menilai terdapat dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penetapan tersangka, termasuk tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHAP serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait standar minimal alat bukti.

“Atas dasar itu kami mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap klien kami,” tegas Anton.

Sementara itu, Yosep mengaku heran dirinya baru dilaporkan setelah bertahun-tahun sejak penyelesaian kewajiban dilakukan.

“Tujuh tahun kemudian saya dilaporkan dan langsung dijadikan tersangka. Saya tidak memahami dasar hukumnya,” ujar Yosep.

Yosep juga mengaku justru memiliki piutang terhadap pihak pelapor dalam jumlah yang lebih besar, yakni sekitar Rp114 miliar. Perkara tersebut saat ini disebut telah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Dalam persidangan praperadilan, Yosep menghadirkan tiga saksi ahli, yakni Komjen (Purn) Drs. Oegroseno, SH sebagai ahli penyidikan kepolisian, Dr. Alfitra, SH, M.Hum sebagai ahli pidana dari UIN Jakarta, serta Dr. Erwin Syahruddin, SH, MH sebagai ahli perdata dari Universitas Bhayangkara.

Ketiga ahli tersebut disebut sepakat bahwa perkara tersebut merupakan ranah perdata dan menilai terdapat dugaan penghilangan alat bukti dalam proses penyidikan.

Melalui praperadilan ini, pihak Yosep berharap aparat penegak hukum menjunjung tinggi profesionalitas, objektivitas, dan kepastian hukum.

“Kami berharap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara serta mengoreksi proses penegakan hukum yang kami nilai tidak tepat dan cenderung mengkriminalisasi hubungan keperdataan,” pungkas Anton.

Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni di Jakarta pada Senin 18 Mei 2026 menyusul meningkatnya laporan aksi kriminal jalanan di sejumlah kota besar. Menurut dia, kondisi keamanan di beberapa wilayah sudah mengkhawatirkan karena para pelaku semakin berani melakukan aksinya, bahkan di kawasan ramai dan area yang sebelumnya dianggap aman.

“Sekali lagi saya minta seluruh Polda segera instruksikan jajarannya untuk berani lakukan tembakan terukur kepada para pelaku begal. Kalau perlu masing-masing Polda buat tim pemburu begal seperti yang dilakukan Polda Metro Jaya,” kata Sahroni.

Ia menilai langkah tegas diperlukan karena aksi pembegalan kini tidak lagi menyasar lokasi sepi saja, tetapi juga mulai terjadi di jalan-jalan utama hingga kawasan perkotaan padat aktivitas. Menurut Sahroni, situasi tersebut membuat masyarakat semakin merasa tidak aman saat beraktivitas, terutama pada malam hari.

Bendahara Umum Partai NasDem itu juga meminta kepolisian memperkuat jumlah personel di lapangan untuk menangani kasus kejahatan jalanan. Ia menilai patroli dan pengawasan di sejumlah titik rawan masih perlu ditingkatkan agar ruang gerak pelaku kriminal dapat dipersempit.

“Pastikan anggotanya banyak, karena aksi begal sudah tidak pandang bulu. Di tempat ramai bahkan sampai di kawasan elit pun mereka nekat beraksi, apalagi di tempat sepi. Situasinya sudah darurat,” ujarnya.

Sahroni menyebut laporan terkait pembegalan dan penjambretan hampir muncul setiap hari di sejumlah daerah seperti Jakarta, Makassar, hingga Lampung. Menurut dia, peningkatan kasus tersebut tidak boleh dianggap biasa karena berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat di ruang publik.

Dalam beberapa waktu terakhir, aksi kriminal jalanan memang kembali menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pembegalan ramai diperbincangkan di media sosial setelah sejumlah korban mengalami luka serius bahkan kehilangan nyawa akibat serangan pelaku yang menggunakan senjata tajam.

Kasus terbaru yang menjadi perhatian publik adalah pembegalan terhadap seorang model muda di kawasan Jakarta Barat yang mengalami luka berat di bagian kepala. Peristiwa tersebut memicu reaksi luas masyarakat dan kembali memunculkan desakan agar aparat keamanan mengambil langkah lebih tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan.

Menurut Sahroni, negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui tindakan nyata aparat penegak hukum. Ia menilai operasi penindakan terhadap begal perlu dilakukan secara masif dan terukur agar pelaku tidak lagi merasa bebas melakukan aksi kriminal.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Semua Polda harus menggelar operasi besar-besaran di wilayahnya masing-masing untuk memastikan jalanan aman. Negara harus hadir memberi rasa aman, dan aparat harus menunjukkan ketegasan nyata agar pelaku tidak lagi merasa leluasa beraksi,” ujarnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/101915/jalanan-dinilai-tak-lagi-aman-sahroni-dorong-polisi-perketat-operasi-begal/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/101746/polda-metro-jaya-kini-dipimpin-jenderal-bintang-tiga https://daerah.eranasional.com/101746/polda-metro-jaya-kini-dipimpin-jenderal-bintang-tiga#respond Thu, 14 May 2026 14:30:48 +0000 https://daerah.eranasional.com/101746/polda-metro-jaya-kini-dipimpin-jenderal-bintang-tiga Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Polda Metro Jaya kini menjadi sorotan setelah posisi Kapolda Metro Jaya resmi diisi perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal atau jenderal bintang tiga. Status tersebut menjadikan Polda Metro Jaya sebagai satu-satunya kepolisian daerah di Indonesia yang dipimpin perwira dengan pangkat lebih tinggi dibandingkan polda lain di seluruh wilayah Indonesia..

Selama ini, jabatan kapolda umumnya diemban perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal atau bintang dua. Namun berbeda dengan Polda Metro Jaya yang memiliki status khusus sebagai satuan kewilayahan bertipe A+. Status tersebut dinilai berkaitan erat dengan beban tugas, kompleksitas wilayah hukum, hingga dinamika keamanan yang dihadapi di wilayah ibu kota dan daerah penyangga.

Wilayah hukum Polda Metro Jaya memang tidak hanya mencakup Provinsi DKI Jakarta. Institusi ini juga membawahi sejumlah daerah penyangga dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, seperti Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan. Kawasan tersebut dikenal sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, diplomasi internasional, hingga aktivitas politik nasional.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengatakan keputusan menaikkan level jabatan Kapolda Metro Jaya dari bintang dua menjadi bintang tiga bukan tanpa alasan. Menurut dia, terdapat pertimbangan strategis yang berkaitan dengan tantangan keamanan dan beban tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain.

“Memang Polda Metro Jaya memiliki dinamika sosial, politik, ekonomi yang berbeda dengan polda-polda lain,” kata Anam pada Kamis (14/5).

Ia menjelaskan, Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Hampir seluruh kegiatan nasional terpusat di wilayah ini, mulai aktivitas pemerintahan, unjuk rasa masyarakat, kegiatan diplomatik, kunjungan kepala negara asing, hingga agenda politik nasional yang memerlukan pengamanan berskala besar.

Selain itu, tingkat kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta dan sekitarnya juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian. Dalam satu hari, jutaan orang bergerak keluar masuk wilayah ibu kota untuk bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut membuat potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Menurut Anam, perubahan struktur kepemimpinan di Polda Metro Jaya diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap status baru tersebut bukan hanya menjadi simbol kenaikan kelas institusi, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.

“Sehingga peningkatan status dari bintang dua menjadi bintang tiga dibarengi dengan peningkatan pelayanan terbaiknya. Semoga ini menjadi sinyal yang baik untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Kedatangan penyanyi yang akrab disapa Depe itu merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang sebelumnya telah dilayangkan terkait keberadaan akun Facebook palsu yang menggunakan identitas dirinya tanpa izin. Akun tersebut diduga tidak hanya mencatut nama dan foto Dewi Perssik, tetapi juga memanfaatkan popularitas sang artis untuk kepentingan tertentu yang merugikan secara materi maupun nama baik.

Saat tiba di Polda Metro Jaya, Dewi Perssik tampak mengenakan pakaian bernuansa cokelat bermotif polkadot. Ia terlihat tenang saat berjalan menuju ruang pemeriksaan bersama tim kuasa hukum. Meski tidak banyak memberikan komentar kepada awak media, Dewi Perssik memastikan kondisinya dalam keadaan baik.

“Sehat, Alhamdulillah,” ujar Dewi Perssik singkat kepada wartawan.

Kuasa hukum Dewi Perssik, Sandy Arifin, menjelaskan bahwa agenda pemeriksaan kali ini merupakan bagian dari proses Berita Acara Pemeriksaan atau BAP yang dijadwalkan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Selain memenuhi panggilan pemeriksaan, pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti digital untuk memperkuat laporan yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut Sandy, bukti yang diserahkan berupa tangkapan layar aktivitas akun Facebook palsu, dokumentasi unggahan, hingga data digital yang telah dipindahkan ke dalam perangkat penyimpanan data atau flashdisk agar lebih mudah dianalisis penyidik.

“Hari ini agenda pemeriksaan terkait laporan yang sudah kami layangkan sebelumnya. Kami membawa bukti berupa capture dan beberapa data digital yang sudah dipindahkan ke flashdisk,” kata Sandy Arifin.

]]> https://eranasional.com/101702/dewi-perssik-serius-kejar-pelaku-pemalsuan-akun/feed 0 Aditya https://eranasional.com/101627/lita-gading-pertanyakan-pemeriksaan-polisi-pasca-dilaporkan-ahmad-dhani https://eranasional.com/101627/lita-gading-pertanyakan-pemeriksaan-polisi-pasca-dilaporkan-ahmad-dhani#respond Tue, 12 May 2026 10:32:15 +0000 https://eranasional.com/101627/lita-gading-pertanyakan-pemeriksaan-polisi-pasca-dilaporkan-ahmad-dhani Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Psikolog publik Lita Gading akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan yang diajukan musisi sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani. Pemeriksaan tersebut berlangsung pada Selasa, 12 Mei 2026, di Gedung Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya. Namun usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih dua jam, pihak Lita Gading mengaku heran lantaran materi pertanyaan yang diajukan penyidik dinilai sangat minim.

Lita Gading tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.00 WIB didampingi tim kuasa hukumnya. Setelah menjalani pemeriksaan hingga siang hari, ia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.15 WIB dan langsung memberikan keterangan kepada awak media.

Kuasa hukum Lita Gading, Christian Adrianus Sihite, mengatakan pemeriksaan tersebut pada dasarnya hanya berfokus pada satu pertanyaan utama, yakni apakah kliennya pernah meminta izin atau melakukan komunikasi dengan Ahmad Dhani sebelum mengunggah foto dan video yang dipermasalahkan di media sosial.

“Hanya satu pertanyaan sebenarnya yang tadi diajukan terkait izin atau komunikasi sebelum unggahan dibuat,” ujar Christian kepada wartawan.

Menurut Christian, pertanyaan tersebut justru menimbulkan tanda tanya dari pihaknya. Ia menilai materi pemeriksaan terlalu sempit jika dibandingkan dengan laporan pidana yang diajukan Ahmad Dhani, yang mencakup dugaan eksploitasi anak, kekerasan psikis, hingga pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kuasa hukum Lita juga mengaitkan pemanggilan kliennya dengan dinamika lain yang sebelumnya terjadi, termasuk gugatan terkait dana pensiun anggota DPR di Mahkamah Konstitusi yang sempat menjadi perhatian publik.

“Kami juga mempertanyakan kenapa pemanggilan ini muncul sekarang. Pertanyaannya hanya satu soal konfirmasi komunikasi atau izin kepada pelapor. Jawabannya tentu tidak ada karena materi itu sudah beredar luas di media sosial,” katanya.

Christian menegaskan bahwa konten yang diunggah Lita Gading bukanlah materi privat atau dokumen tertutup. Menurut dia, foto maupun video yang dibahas dalam unggahan tersebut telah tersebar di ruang publik dan dapat diakses masyarakat luas melalui internet maupun media sosial.

“Bagaimana mungkin harus meminta izin untuk sesuatu yang sudah beredar luas di publik? Video itu ada di mana-mana, bahkan bisa ditemukan lewat mesin pencari internet,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/101627/lita-gading-pertanyakan-pemeriksaan-polisi-pasca-dilaporkan-ahmad-dhani/feed 0 Aditya