Di hadapan polisi, AA mengaku hanya meneruskan usaha orang tuanya yang bergerak di bidang penyaluran LPG ukuran 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg.

Namun, untuk praktik pemindahan gas dari tabung subsidi ke tabung nonsubsidi, ia mengaku baru kali ini melakukannya.

AA mengungkapkan, dirinya mempelajari teknik pengoplosan melalui video di YouTube. Sementara itu, barcode penutup tabung LPG dan peralatan untuk memindahkan gas dibeli secara daring.

“Belajar di Youtube, dan meraup keuntungan Rp55,2 juta perbulan,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan cara memindahkan gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung berukuran 5,5 kg.

Prosesnya dilakukan dengan menempatkan tabung 3 kg dalam posisi terbalik di atas tabung yang lebih besar.

“Proses pengoplosannya tabung gas 3 Kg di atas, dengan cara dibalik, dari tabung gas 5Kg di bawah, kemudian di timbang hasilnya sesuai dengan berat tabung 5kg,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Taufik Herdiansyah mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 WITA.

Penindakan berlangsung di Jalan Kedamaian Selatan 1, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, tepatnya di BPT Blok F Nomor 447, Kota Makassar.

Apresiasi tersebut disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, saat konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perlindungan konsumen dan minyak dan gas bumi (migas), Selasa (10/11/2026).

Lilik menjelaskan, lokasi yang digerebek polisi merupakan bekas pangkalan LPG 3 kilogram yang sudah tidak lagi beroperasi sejak November 2023.

Menurutnya, Pertamina telah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap pangkalan tersebut.

“Sejak November 2023 tidak ada lagi pasokan maupun penyaluran resmi LPG 3 kilogram dari Pertamina ke lokasi itu,”jelas Lilik, Saat diwawancara di TKP, Selasa 10 November 2026.

Pasokan terakhir ke lokasi tersebut kata dia diterima jauh sebelum status pangkalan dinyatakan tidak aktif. Agen resmi yang sebelumnya menyalurkan LPG ke pangkalan itu juga telah diputus kerja samanya.

Praktik Pengoplosan Membahayakan Keselamatan

Selain merugikan negara dan masyarakat, Pertamina mengingatkan bahwa praktik pengoplosan LPG secara ilegal sangat berbahaya karena tidak mengikuti standar keselamatan yang berlaku.

Proses pemindahan gas dari satu tabung ke tabung lainnya secara tidak sesuai prosedur berpotensi memicu kebocoran hingga ledakan.

“Risiko tersebut semakin besar karena LPG merupakan bahan bakar yang mudah terbakar,”ucap Lilik.

Lilik juga menyoroti cara-cara tidak standar yang digunakan pelaku dalam proses pengoplosan, termasuk penggunaan es batu untuk membantu proses pemindahan gas.

Praktik semacam ini dinilai tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi pengoplosan maupun pengguna LPG hasil pengisian ilegal.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial AA (47) sebagai tersangka. Pelaku diduga telah menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak Agustus 2026 dengan keuntungan mencapai Rp55,2 juta per bulan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah mengatakan, pengungkapan kasus ini dilakukan pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 WITA.

Penindakan berlangsung di Jalan Kedamaian Selatan 1, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, tepatnya di BPT Blok F Nomor 447, Kota Makassar.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat sekitar TKP pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 10.00 hingga 12.00 WITA.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulsel hingga dilakukan penindakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka membeli tabung LPG subsidi 3 kg dari sejumlah pangkalan dan toko campuran.

“Gas tersebut kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg menggunakan alat transfer khusus,”jelas Taufik saat rilis kasus, Selasa 10 November 2026.

Dalam menjalankan aksinya kata Taufik , tersangka menempatkan tabung LPG 3 kg di posisi atas dan tabung berukuran lebih besar di bawahnya.

“Proses pemindahan gas dibantu menggunakan ember hitam berisi es batu atau air untuk memperlancar aliran gas,”bebernya.

Setelah proses pengisian selesai, tabung ditimbang untuk memastikan berat gas sesuai dengan ukuran yang ditentukan sebelum dipasarkan.

Tersangka diketahui menjalankan aktivitas tersebut seorang diri selama sekitar 20 hari setiap bulan.

Gas hasil oplosan kemudian dijual kepada masyarakat umum dan sejumlah warung makan menggunakan mobil pikap.

“Untuk tabung ukuran 5,5 kg, tersangka mematok harga Rp100.000 per tabung dengan keuntungan sekitar Rp60.000. Sementara tabung ukuran 12 kg dijual seharga Rp200.000 dengan keuntungan mencapai Rp120.000 per tabung,”rincinya.

Dari aktivitas ilegal yang berlangsung sejak Agustus 2026 tersebut, tersangka diperkirakan telah mengantongi keuntungan sekitar Rp55,2 juta per bulan.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto menambahkan, dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 100 tabung LPG 3 kg, enam tabung LPG 5,5 kg, dan 21 tabung LPG 12 kg.

Selain itu, petugas menyita dua unit timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit mobil pikap, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.

“Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,”beber Didik .

Dalam ketentuan tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun.

Penyidik juga menerapkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp2 miliar.

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya penindakan terhadap penyalahgunaan LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak,”tegasnya. []

Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 59 tersangka dan menyita 55 unit kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil kejahatan.

Pengungkapan kasus ini dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel bersama 25 polres jajaran.

Hasil operasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Dirreskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Feby Hutagalung.

“Operasi ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan secara serentak di seluruh Indonesia untuk mendukung program Quick Wins 100 Hari Kapolri,”ujar Kombes Feby di Mapolda Sulsel, Senin 9 November 2026.

55 Kendaraan Jadi Barang Bukti

Dari 62 laporan polisi yang berhasil diungkap, petugas mengamankan 55 unit kendaraan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana curanmor.

“Barang bukti tersebut terdiri atas enam unit mobil dan 49 sepeda motor,”jelas Kombes Feby.

Sementara itu, sebanyak 59 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kendaraan Korban Segera Dikembalikan ke Pemiliknya

Kombes Feby, menegaskan pihaknya telah mulai menghubungi para korban untuk proses pengembalian kendaraan yang berhasil ditemukan.

Polisi berkomitmen mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemilik yang sah tanpa harus menunggu seluruh proses persidangan selesai, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Dari total barang bukti yang diamankan, enam unit mobil dan 35 sepeda motor telah dinyatakan siap diserahkan kembali kepada pemiliknya,”ucapnya.

Melalui pengungkapan ini, Polda Sulsel berharap masyarakat yang menjadi korban curanmor dapat segera memperoleh kembali kendaraan mereka.

Langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan angka kejahatan jalanan sekaligus meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat. []

Diduga, korban mengakhiri hidupnya menggunakan senjata api (senpi) dinas miliknya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulsel, Komisaris Besar Didik Supranoto, membenarkan informasi meninggalnya Aipda KU di Mess Halmahera PT Masmindo Dwi Area.

Menurut Didik, jenazah korban ditemukan pada pukul 15.30 Wita, Selasa (3/11).

“Almarhum meninggal di Mess Halmahera di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu,” ujar Didik melalui keterangan tertulis, Rabu (4/11).

Didik menduga Aipda KU meninggal dunia akibat bunuh diri menggunakan senpi dinas.

“Diduga akibat bunuh diri menggunakan senjata api dinas,” kata mantan Kabid Humas Polda Sulteng tersebut.

Meski demikian, pihak kepolisian belum memerinci motif di balik tindakan tersebut dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jasad Aipda KU pertama kali ditemukan oleh rekan sekamarnya.

Kecurigaan bermula saat pintu kamar terkunci dari dalam dan tidak ada respons ketika dipanggil.

Karena tak kunjung mendapat jawaban, rekan korban memutuskan untuk mendobrak pintu.

Saat terbuka, ia mendapati Aipda KU telah tergeletak bersimbah darah di atas ranjang.

Di lokasi kejadian, polisi menemukan sepucuk senpi jenis V2 Sabhara beserta selongsong peluru di samping korban, yang diduga digunakan untuk mengakhiri hidup.

Jenazah korban sempat dievakuasi dan dikirim ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, namun pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi. []

Kejuaraan ini menjadi ajang penjaringan atlet-atlet junior potensial dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, kompetisi tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan untuk menjaga prestasi soft tennis Indonesia di tingkat internasional.

Ketua Umum PP PESTI periode 2023–2028, yang juga Kapolda Sulsel, Irjen Pol M. Awal Chairuddin, mengatakan kejurnas ini digelar untuk menjaga momentum prestasi yang telah diraih atlet soft tennis Indonesia.

Ia menyebut tim putra Indonesia berhasil meraih medali perunggu pada Asian Games yang berlangsung September lalu di Nagoya, Aichi, Jepang.

“Alhamdulillah, pada Asian Games bulan September kemarin di Nagoya, Aichi, Jepang, tim putra Indonesia berhasil meraih medali perunggu. Semangat itu tentunya ingin terus kita jaga dengan mencari bibit-bibit junior yang bisa kita unggulkan pada event-event internasional berikutnya,” ujar Awal saat ditemui di sela-sela kegiatan, Jumat 30 Oktober 2026 sore.

Menurutnya, kejurnas ini juga menjadi bagian dari proses pembinaan berkelanjutan sekaligus mencari atlet muda berbakat yang dapat dipersiapkan untuk kompetisi mendatang.

“Salah satu tujuan pelaksanaan kejuaraan ini tentunya untuk menemukan atlet-atlet junior yang ada di berbagai daerah. Olahraga adalah pembinaan, dan kejurnas ini adalah bagian dari pembinaan untuk menemukan atlet yang kelak bisa mengharumkan nama bangsa,” tegasnya.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari hingga 8 November 2026 ini menyasar delapan jenis pelanggaran lalu lintas yang berpotensi memicu kecelakaan fatal.

Kapolda Sulsel Irjen Pol. M. Awal Chairuddin memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Pallawa 2026 di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Senin.

Operasi tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Apel gelar pasukan diikuti Wakapolda Sulsel, Danpomdam XIV/Hasanuddin, Kadishub Sulsel, Kepala Satpol PP Sulsel, Kepala PT Jasa Raharja Sulsel, para pejabat utama Polda Sulsel, serta personel yang terlibat dalam operasi.

Dalam amanatnya, Kapolda Sulsel menyoroti persoalan lalu lintas yang semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.

Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut personel kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme serta mengedepankan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan masyarakat.

“Polri, khususnya Polisi Lalu Lintas, hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi kebijakan dan pelayanan. Hal ini sejalan dengan doktrin utama dan visi kepemimpinan Kapolri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat,” tegas Kapolda.

Ia menekankan, ketertiban berlalu lintas tidak cukup dibangun melalui kehadiran petugas di jalan.

Kesadaran dan tanggung jawab setiap pengguna jalan menjadi faktor penting untuk menciptakan keselamatan bersama.

Karena itu, personel diminta menjalankan tugas secara profesional, simpatik, ramah, sopan, tegas, dan terukur, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Ketertiban berlalu lintas bukan semata-mata karena adanya petugas, melainkan karena tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab dari setiap individu. Karena itu, kita harus terus membangun budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama,” ujarnya.

Penggerebekan tersebut melibatkan 220 personel gabungan dari Ditresnarkoba Polda Sulsel, BNNP Sulsel, Brimob, dan Satpol PP.

Petugas juga mengerahkan dua ekor anjing pelacak dari Unit K-9 Ditsabhara Polda Sulsel untuk membantu operasi.

Dalam penggerebekan itu, sejumlah rumah yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba dimasuki petugas.

Bahkan, petugas mendobrak sebuah kamar yang terkunci dan mengamankan seorang pria yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.

Petugas turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya belasan alat isap sabu atau bong serta sejumlah saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu.

Selain itu, polisi menyita sejumlah senjata dan alat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas di lokasi tersebut.

Barang bukti itu meliputi dua pucuk senapan angin, sejumlah anak panah busur, parang, serta beberapa kamera CCTV yang digunakan untuk memantau kedatangan petugas.

Seluruh orang yang diamankan kemudian diangkut menggunakan truk Satpol PP menuju Markas Gegana Brimob Polda Sulsel di Jalan Sultan Alauddin, Makassar.

Di lokasi tersebut, mereka menjalani pemeriksaan urine.

Dalam kasus ini, para korban dijanjikan bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia, tetapi harus menyetorkan uang hingga puluhan juta rupiah.

Direktur PPA Polda Sulsel, Kombes Pol. Osva, memaparkan keterangan resmi terkait dua peristiwa penipuan dalam proses perekrutan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.

Osva menjelaskan, para korban menyerahkan uang kepada tersangka dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp10 juta hingga Rp20 juta.

“Uang tersebut diminta dengan alasan untuk pengurusan administrasi dan kepentingan pihak perekrut,”jelasnya di Mapolda Sulsel, Rabu 21 Oktober 2026.

Dari hasil pendalaman petugas, para korban dijanjikan memperoleh pekerjaan di sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

“Modus tersebut diduga dimanfaatkan pelaku untuk menarik calon tenaga kerja agar bersedia menyerahkan sejumlah uang,”bebernya.

Polisi juga menemukan bahwa para tersangka diduga telah beberapa kali melakukan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia sebelum kasus ini terungkap.

Kombes Pol. Osva menyampaikan keprihatinannya terhadap para korban yang telah berupaya mendapatkan pekerjaan, tetapi justru mengalami kerugian akibat dugaan penipuan tersebut.

“Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri, terutama apabila perekrut meminta pembayaran dalam jumlah besar tanpa prosedur yang jelas,”pesannya.

Dia mengimbau masyarakat agar memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kejelasan kontrak kerja, serta dokumen keberangkatan sebelum menyerahkan uang atau dokumen pribadi kepada pihak perekrut. []

Program ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pembinaan mental, perubahan pola pikir, serta upaya membuka akses pekerjaan bagi para pemuda agar tidak kembali terlibat dalam aksi kekerasan.

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Awal Chairuddin, mengatakan para pemuda yang diamankan akan diarahkan mengikuti pembinaan di Sekolah Polisi Negara (SPN).

“Langkah tersebut diharapkan menjadi upaya pencegahan sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memperbaiki perilaku dan menjalani aktivitas yang lebih positif,” tegas Irjen Awal saat konferensi pers di Mapolda Sulsel, Rabu 21 Oktober 2026.

Pembinaan di SPN, Libatkan Orang Tua dan Aparat Setempat

Dalam program tersebut, polisi mengarahkan kelompok pemuda yang diamankan karena diduga terlibat aksi yang meresahkan masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kesadaran diri di SPN.

Proses pembinaan juga melibatkan lingkungan tempat tinggal peserta.

“Orang tua, ketua RT/RW, hingga lurah setempat diharapkan mengetahui dan turut mengawasi perkembangan para pemuda selama menjalani pembinaan,” harapnya.

Selain itu, kepolisian melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) berkoordinasi dengan pihak SPN untuk menyiapkan sertifikat kesadaran diri bagi peserta.

Sertifikat tersebut diharapkan menjadi bentuk dorongan moral sekaligus pengingat bagi para pemuda agar tidak kembali melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Cegah Kekerasan Akibat Provokasi Media Sosial

Awal Chairuddin menegaskan, penanganan kelompok pembuat onar tidak cukup dilakukan melalui pengamanan dan penegakan hukum.

Perubahan pola pikir juga dinilai penting agar para pemuda mampu mengendalikan emosi dan mempertimbangkan dampak tindakannya.

Ia menyoroti kebiasaan sebagian pemuda yang mudah terpancing ajakan atau provokasi melalui media sosial hingga terlibat dalam aksi keributan.

“Selama ini mungkin berpikir keras, cepat emosi dengan undangan di medsos itu. Tidak pikir nanti ada korban jiwa, ada korban harta benda,” beber Awal.

Melalui pembinaan tersebut, kepolisian berharap para peserta dapat memahami risiko dari tindakan kekerasan dan tidak mengulangi perbuatannya.

Mereka juga diharapkan mampu mengajak rekan-rekannya untuk menghentikan perselisihan dan mencegah terjadinya bentrokan antarkelompok.

Gandeng Pengusaha untuk Buka Peluang Kerja

Sebagai langkah jangka panjang, kepolisian juga berencana menjalin kerja sama dengan pengusaha lokal guna membuka peluang kerja bagi para pemuda yang telah mengikuti pembinaan.

Kesempatan tersebut diharapkan tersedia dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk sebagai tenaga harian maupun pekerja pada proyek-proyek tertentu.

Menurut kepolisian, akses terhadap pekerjaan dan kegiatan produktif dapat membantu para pemuda mengalihkan perhatian dari konflik antarkelompok ke aktivitas yang lebih bermanfaat.

Upaya ini sekaligus diharapkan menjadi bagian dari pencegahan agar mereka tidak kembali terlibat dalam aksi yang mengganggu ketertiban umum.

Masyarakat Diminta Aktif Cegah Kerusuhan

Kepolisian turut mengajak masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya warga Makassar, berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan menolak segala bentuk kekerasan dan kerusuhan.

Masyarakat diminta segera melaporkan apabila mengetahui adanya potensi bentrokan, ajakan tawuran, atau aktivitas lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Laporan dapat disampaikan melalui layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses selama 24 jam,” pesannya. 

Dengan keterlibatan masyarakat, kepolisian berharap potensi keributan dapat dicegah sejak dini sehingga keamanan dan ketertiban di Kota Makassar tetap terjaga.[]

Dalam operasi tersebut, polisi menyita sabu dengan berat bruto 51,92 gram di Jalan Kandea.

Selain itu, petugas mengamankan seorang perempuan di kawasan Jalan Barawaja beserta alat isap yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Kegiatan pemberantasan dan pemulihan kawasan rawan narkoba itu dipimpin Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel, Kompol Taripar Jaya, dengan melibatkan 29 personel, terdiri atas delapan personel Unit 2 Subdit 2 Ditresnarkoba dan 21 personel Unit Turjawali Ditsabhara Polda Sulsel.

“Patroli menyasar tiga kawasan, yakni Jalan Kandea, Jalan Barawaja, dan Jalan Rajawali, termasuk lorong-lorong, rumah indekos, serta rumah kontrakan yang diduga kerap dimanfaatkan sebagai lokasi transaksi narkotika,”jelas Kompol Taripar dikutip Selasa (20/10/2026).

Dia menambahkan, di kawasan Jalan Kandea, pihaknya mengamankan seorang pria bernama Adnan Anwar.

“Dari terduga pelaku, kami menemukan satu bungkusan tisu berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 51,92 gram,”bebernya.

Barang bukti lainnya yang turut diamankan di lokasi tersebut adalah satu unit telepon seluler merek Infinix berwarna perak. Operasi kemudian dilanjutkan ke kawasan Jalan Barawaja.

“Di lokasi ini, petugas mengamankan seorang perempuan bernama Karmila alias Bunda Gita,”ucapnya.

Polisi turut menyita satu alat isap atau bong dan satu unit telepon seluler merek Infinix berwarna abu-abu.

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan operasi, Karmila mengaku baru saja mengirimkan paket sabu seberat 50 gram kepada seseorang di wilayah Kabupaten Luwu.

“Pengakuan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik,”tuturnya.

Selanjutnya, petugas melakukan pemetaan wilayah dan penggerebekan disertai penggeledahan di sejumlah lorong, rumah, dan kontrakan di sekitar Jalan Rajawali yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi sabu.

Namun, dalam pemeriksaan di kawasan tersebut, petugas tidak menemukan orang yang diduga menyalahgunakan narkotika maupun barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Kedua orang yang diamankan beserta barang bukti selanjutnya menjadi bagian dari proses penanganan dan pendalaman oleh Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk mengungkap dugaan keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. []

Pirman dinyatakan terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindak pidana pembunuhan.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Ruang Sidang Bagir Manan, PN Makassar, Rabu (14/10/2026).

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara nomor 750/Pid.B/2026/PN Mk.

Majelis hakim menyatakan Pirman terbukti melanggar Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Masa terpencil yang telah dijalani dianggap sebagai pengurang hukuman.

Selain penjara, majelis hakim menetapkan sejumlah bukti yang dirampas untuk dihancurkan.

Barang bukti itu meliputi kaus polisi berwarna cokelat, celana training hitam, kain pel, serta sejumlah file rekaman video dan foto kondisi korban di ruang instalasi gawat darurat (IGD) RS Daya Makassar setelah kejadian. Pirman juga dibebani biaya perkara sebesar Rp5 ribu.

Kasus ini bermula dari interpretasi terhadap Bripda Dirja Pratama di Asrama Polda Sulsel, Makassar, pada Minggu (22/2/2026). Penganiayaan yang dilakukan Pirman berakhir pada kematian korban.

Saat kejadian, Pirman belum genap dua tahun bertugas sebagai anggota Polri. Perbuatannya disebut dilatarbelakangi rasa pendek karena merasa tidak dihargai sebagai senior.

Di luar proses pidana, Pirman juga telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Soetarmi, menyambut baik keputusan tersebut karena dinilai sejalan dengan tuntutan JPU dan fakta yang terungkap dalam konferensi tersebut.

“Kami menyambut baik putusan Majelis Hakim yang telah sesuai dengan tuntutan Tim JPU Kejati Sulsel dan Kejari Makassar,” ujar Soetarmi.

Meski telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Soetarmi mengatakan pihak pemanggil maupun JPU menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding.

“Atas putusan 15 tahun penjara tersebut, baik dari pihak penuntut maupun Tim JPU menyatakan sikap untuk mengajukan upaya hukum banding. JPU akan terus mengawal proses hukum ini di tingkat Pengadilan Tinggi,” kata Soetarmi. []

Kasus ini mencuat setelah muncul pengakuan adanya kerja sama dengan oknum aparat kepolisian.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, mengatakan persoalan BBM sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait di Kantor Gubernur Sulsel.

Menurutnya, jika ditemukan perkembangan baru, pihaknya akan kembali mendorong koordinasi lintas instansi.

Sementara itu, jajaran reserse kriminal umum (Krimum) juga terus melakukan penyelidikan.

“Terkait dengan BBM, kemarin kan sudah kita laksanakan, termasuk juga rapat bersama dengan instansi terkait di Kantor Gubernur. Kalau memang ini ada lagi, rekan-rekan sekalian, pasti akan kita dorong lagi untuk melakukan rapat bersama,” ujar Didik, saat diwawancarai di Mapolda Sulsel, Senin 12 Oktober 2026.

Polda Sulsel dalami Video Viral

Selain persoalan BBM, Polda Sulsel turut mendalami video viral di Bulukumba yang menampilkan dugaan pengakuan penimbun BBM terkait kerja sama dengan jajaran Polres dan Polda Sulsel.

Didik menegaskan, informasi tersebut sedang ditelusuri untuk memastikan kebenarannya, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum aparat.

Penyelidikan dilakukan oleh jajaran polres setempat dengan asistensi dari Polda Sulsel. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap fakta serta memastikan pihak-pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.

“Semuanya sudah dilakukan penyelidikan, baik itu yang dilakukan oleh polres maupun oleh polda. Kalau memang itu terbukti, pasti akan ditindaklanjuti secara hukum,” tegasnya.

Polda Sulsel menegaskan, apabila ditemukan bukti keterlibatan anggota kepolisian dalam praktik tersebut, penindakan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap dugaan pelanggaran serta memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat. []

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Pol. M. Awal Chairuddin, resmi menerima estafet kepemimpinan dari Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

Sebagai putra daerah yang kembali mengabdi di tanah kelahirannya, Irjen M. Awal Chairuddin mengungkapkan rasa syukur yang mendalam.

Baginya, amanah memimpin Polda Sulsel bukan sekadar peningkatan karier, melainkan tanggung jawab moral dan ibadah untuk membawa manfaat serta berkah nyata bagi warga Sulawesi Selatan.

“Jabatan ini bagi saya merupakan amanah yang harus senantiasa saya amalkan agar dapat memberikan manfaat dan membawa berkah bagi masyarakat Sulawesi Selatan, serta bagi diri saya sendiri selaku putra daerah,” tegas Irjen M. Awal Chairuddin dalam sambutannya.

Ia juga memaknai pataka Palawalipu sebagai lambang keteguhan pimpinan yang berdiri di barisan paling depan untuk melindungi negeri, menjaga kampung halaman, dan membela tanah air.

Filosofi kepemimpinan ini dinilainya sangat menyatu dengan jiwa kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu Siri’ Na Pacce.

Nilai luhur tersebut menekankan pentingnya menjunjung tinggi kehormatan, kepedulian, solidaritas, serta keberanian untuk selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan.

Selain itu, ia berpesan agar jajarannya senantiasa menjiwai pilar Sipakatau (saling menghargai manusia), Sipakalebbi (saling memuliakan), dan Sipakainge (saling mengingatkan) dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Tak lupa, Kapolda Sulsel memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada pejabat lama, Djuhandhani Rahardjo Puro, atas kepemimpinannya yang berhasil menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulsel.

Menghadapi tantangan kerja ke depan yang cukup dinamis, Irjen M. Awal Chairuddin mengajak seluruh jajaran pejabat utama, para Kapolres, hingga personel Bintara dan Tamtama untuk solid dan bekerja keras menjaga Sulsel tetap aman dan kondusif. []

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Dodik Susianto, memastikan anggota tersebut telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

Langkah tersebut dilakukan setelah kasus itu viral dan menjadi sorotan publik di media sosial.

Propam memastikan perkara ditangani sejak awal untuk mengetahui fakta sebenarnya.

“Kemarin memang kita lihat dari media, ada yang viral, sehingga langsung kita tangani. Oknum tersebut sudah diamankan,” kata Dodik, Rabu 30 September 2026.

Menurutnya, Propam masih mendalami duduk perkara, termasuk perbedaan nominal uang yang disebut-sebut antara pihak pelapor dan terlapor.

Propam tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Nanti kita dalami. Supaya tidak terjadi simpang siur atau sekadar ‘katanya-katanya’, tentunya kita lakukan pemeriksaan menyeluruh, baik terhadap yang bersangkutan maupun pihak pelapor,” ujarnya.

Oknum polisi tersebut diketahui bertugas di wilayah Polrestabes Makassar, tepatnya di Polsek Rappocini Makassar.

Jika dalam pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik profesi, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi.

“Pokoknya kalau ada perkara terkait utang piutang dan pelanggaran lainnya, tentu ada sanksi. Di Propam penindakannya jelas, yaitu sanksi disiplin atau kode etik,” tegas Dodik. []