Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menegaskan bahwa pihak kampus menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.

Ia mengatakan, UGM telah menjalankan perannya sesuai kewenangan, termasuk memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara tersebut.

“UGM menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan telah melakukan peran sebagaimana mestinya, termasuk memberikan bukti-bukti yang diperlukan,” ujar Made Andi dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).

Made Andi menyebutkan, hingga saat ini belum ada informasi tambahan yang dapat disampaikan pihak kampus kepada masyarakat terkait perkembangan perkara tersebut.

Namun, UGM berjanji akan memberikan keterangan apabila terdapat perkembangan baru yang perlu diketahui publik.

“Sejauh ini tidak ada informasi yang perlu ditambahkan. Jika ada perkembangan yang perlu disampaikan, kami akan lakukan pada kesempatan pertama,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian media dan masyarakat yang terus mengikuti perkembangan kasus yang melibatkan mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Sebelumnya, Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Di hadapan majelis hakim, Jokowi memaparkan perjalanan pendidikannya sejak sekolah dasar hingga menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Kehutanan UGM.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan melalui tahapan hukum yang lengkap dan tidak dijalankan secara sepihak.

Menurut Budi, proses dimulai dari laporan, dilanjutkan penyelidikan dan penyidikan, hingga tindakan hukum yang diperlukan.

Ia juga menegaskan berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan sebelum memasuki tahap pelimpahan.

“Proses hukum ini tidak berjalan sendiri. Semua sudah melalui rangkaian tahapan mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga adanya keputusan kejaksaan yang menyatakan berkas lengkap atau P-21. Hari ini dilakukan pelimpahan tahap dua,” ujar Budi di Polda Metro Jaya, Senin (22/6).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan seluruh tahapan penanganan, termasuk penangkapan dan penahanan para tersangka, mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia memastikan penyidik telah menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku selama proses penyidikan berlangsung.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma pada Jumat (19/6) lalu setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Iman menjelaskan, penangkapan dilakukan sebagai bagian dari proses pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah status perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan kehadiran kedua tersangka selama proses pelimpahan berjalan.

Setelah diamankan, Roy dan Tifa dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, keduanya direkomendasikan menjalani perawatan inap guna menjaga kondisi kesehatan tetap stabil.

Pada Senin (22/6), Polda Metro Jaya resmi melakukan pelimpahan tahap II dengan menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. []

Dalam proses tersebut, pihak kepolisian telah melakukan uji laboratorium serta memeriksa 94 saksi dan 26 ahli.

“Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya di antaranya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 94 orang saksi. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang ahli, baik itu ahli independen maupun ahli yang diajukan atau dimohonkan oleh para tersangka,” ujar Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin di Mapolda Metro Jaya, Jumat (19/6).

Gandeng Puluhan Ahli dan Dewan Pers

Iman merinci bahwa puluhan ahli yang dilibatkan dalam penyidikan ini berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, antara lain:

• Ahli keterbukaan informasi publik, ahli peraturan dan perundang-undangan, serta ahli ekonomi.

• Perwakilan Dewan Pers.

• Ahli anatomi, ahli fisiologi dari Fakultas Kedokteran UI, ahli epidemiologi, dan ahli neurosains.

• Ahli bahasa, ahli linguistik, ahli psikologi massa, ahli komunikasi sosial, serta ahli sosiologi hukum.

• Ahli digital forensik, ahli forensik dokumen, ahli forensik digital cyber, ahli hukum pidana, dan ahli hak asasi manusia (HAM).

“Semua kami lakukan dalam rangka menjamin keberimbangan hak dan kewajiban, baik itu korban maupun tersangka,” tegas Iman.

Hasil Uji Laboratorium Forensik

Selain memeriksa puluhan saksi dan ahli, penyidik juga melakukan pengujian laboratorium yang mendalam terhadap barang bukti dokumen maupun digital yang disita.

Pengujian dokumen fisik tersebut meliputi:

• Analisis jenis kertas dan tinta.

• Pemeriksaan keaslian tanda tangan.

• Pengujian emboss (cetak timbul), watermark (tanda air), hingga jenis font (huruf).

“Ini dilakukan dengan beberapa pembanding (ijazah) yang diterbitkan oleh fakultas yang sama, di waktu yang sama, dan tahun yang sama. Kami juga melakukan pengujian terhadap barang bukti digital,” jelasnya.

Alasan Penangkapan Kedua Tersangka

Lebih lanjut, Iman menjelaskan bahwa penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dilakukan sebagai bagian dari prosedur pelimpahan tahap dua yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

“Guna memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar, maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka,” pungkas Iman. []

Roy dan Bona mendatangi kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, untuk mengambil dokumen tersebut.

Mereka menyebut dokumen yang diterima berupa fotokopi terlegalisir dari fotokopi ijazah asli.

“Yang kami terima adalah fotokopi terlegalisir, bukan salinan langsung dari dokumen asli,” kata Bona di kantor KPU RI, Juma’t (24/10/2025).

Roy Suryo yang hadir mengenakan kaus bergambar KTP sempat menyatakan keyakinannya bahwa ijazah tersebut “99,9 persen palsu”. Namun, ia menegaskan bahwa bukti-bukti akan disampaikan di meja hijau, bukan di media.

“Kami akan buka semua bukti di pengadilan,” ujar Roy sambil tersenyum puas.

Bona menambahkan, berdasarkan hasil pengumpulan dokumen dari berbagai periode pemilihan mulai 2010, 2012, 2014, hingga 2019, ijazah Jokowi yang beredar tampak identik, hanya berbeda pada bagian legalisir dan tanda tangan pejabat yang menandatanganinya.

“Yang berbeda itu hanya legalisirnya, pejabat yang menandatangani juga berbeda sesuai dengan tahunnya,” jelas Bona.

Tim Roy Suryo kini juga tengah berupaya mendapatkan fotokopi ijazah dari tahun 2005. Namun, menurut Bona, beberapa bagian dari dokumen yang diterima masih ditutup, termasuk tanda tangan rektor.

Ia menilai KPU seharusnya membuka bagian-bagian yang ditutup itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Setidaknya ada delapan bagian yang ditutup. Sesuai aturan KIP, seharusnya dilakukan uji konsekuensi: apa dampaknya jika dibuka, dan apakah informasi itu bisa dirahasiakan selamanya,” ujar Bona.

Lebih lanjut, Bona menyinggung keputusan KPU Nomor 731 yang disebutnya mengatur batas waktu kerahasiaan dokumen publik.

Menurutnya, informasi seperti ijazah seharusnya hanya dirahasiakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya lima tahun, dan setelah itu dapat dibuka untuk publik. (*)

Hal ini diungkapkan Koordinator Bangun Sutoto, saat dikonfirmasi pada Jumat (4/7/2025).

“Yang jelas, kami menjadwalkan akan mendatangi sebagai rumah besar civitas dan para alumninya,” ujar Bangun, Jumat siang.

Dikatakan Bangun, dalam kunjungan tersebut, akan dilakukan pembacaan fan penyerahan naskah pernyataan sikap kepada Rektor UGM, Prof Ova Emilia.

“Sembari mencermati dinamika yang terjadi pasca pernyataan sikap kami yang pertama. Untuk kepastiannya kapan waktunya, masih dimusyawarahkan oleh tim pengurus yang di Jogja,” sebutnya.

Bangun mengungkapkan bahwa di tengah pembicaraan, muncul usulan dari pengurus bahwa kunjungan tersebut dilakukan pada Senin (7/7/2025) mendatang.

“Terakhir, kami belum berpikir untuk menempuh jalur hukum. Kenapa? Karena sudah ada yang berupaya di jalur tersebut,” bebernya.

Sebagai alumni yang tergabung dalam wadah KAGAMA, kata Bangun, ia merasa terpanggil untuk menjaga nama baik almamater.

“Kami punya kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART Kagama bahwa anggota Kagama berkewajiban menjaga nama baik Kagama dan almamater. Itu dasar hukum kami bersikap,” tandasnya.

Sebelumnya, Relagama Bergerak menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kejujuran, berdasar nilai-nilai obyektifitas, dan keterbukaan informasi kepada publik.

Berikut pernyataan sikap dari Relagama Bergerak:

1. Meminta kepada rektor UGM beserta staf rektor terkait, dekan Fakultas Kehutanan berserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Sdr. Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya.

2. Meminta kepada Sdr. Joko Widodo dengan suka rela, itikad baik, dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya (S1) kepada publik secara apa adanya.

3. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2, sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

4. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM sebagai rumah besar untuk civitas akademika UGM dan para alumninya.

5. Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1×24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh ybs dan tidak dipenuhi permintaan kami maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut.

6. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan dan staf dekan terkait, beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Sdr. Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat.

7. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa Sdr. Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada.

Bangun Sutoto yang tercatat sebagai koordinator berharap pernyataan sikap tersebut berkontribusi mengakhiri kasus dugaan ijazah palsu Jokowi secara tuntas, adil, dan transparan.