Dalam sebuah sesi podcast yang dipandu oleh desainer terkenal Ivan Gunawan, Siti Badriah atau yang akrab disapa Sibad, mengungkapkan pandangannya terkait kemungkinan poligami dalam rumah tangganya. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan karena jarang seorang istri secara terbuka membahas izin bagi suami untuk memiliki perempuan lain.

Siti Badriah menjelaskan bahwa sejak awal pernikahan, ia dan Krisjiana sudah membicarakan kemungkinan poligami. Baginya, kejujuran dan keterbukaan merupakan fondasi utama untuk menjaga rumah tangga tetap sehat.

“Kalau aku dari awal udah bilang sama Kris, kalaupun kamu mau selingkuh atau punya istri lagi, ya silakan saja, aku nggak akan melarang. Itu berarti ada kekurangan dari aku,” ujarnya.

Pernyataan itu tidak muncul karena ketidakpedulian, melainkan kesadaran diri. Siti Badriah mengaku dirinya hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan sebagai istri. Sikap terbuka ini justru dilandasi oleh pemahaman bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda.

“Kalau suatu hari suamiku merasa butuh hal lain yang aku tidak bisa penuhi, aku nggak mau jadi penghalang kebahagiaannya. Hubungan pernikahan itu tidak selalu tentang memiliki secara mutlak,” tambahnya.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/99795/siti-badriah-bicara-terbuka-soal-poligami-krisjiana-singgung-kekurangan-diri/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/96265/pasal-perkawinan-di-kuhp-baru-dikritik-mui-pemidanaan-nikah-siri-bertentangan-dengan-hukum-islam https://daerah.eranasional.com/96265/pasal-perkawinan-di-kuhp-baru-dikritik-mui-pemidanaan-nikah-siri-bertentangan-dengan-hukum-islam#respond Wed, 07 Jan 2026 10:20:56 +0000 https://daerah.eranasional.com/96265/pasal-perkawinan-di-kuhp-baru-dikritik-mui-pemidanaan-nikah-siri-bertentangan-dengan-hukum-islam Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menyampaikan kritik terhadap sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya pasal-pasal yang mengatur pemidanaan terhadap praktik nikah siri dan poligami.

Menurut Ni’am, pengaturan tersebut perlu ditinjau secara lebih cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun karakter perkawinan sebagai peristiwa keperdataan.

Ia menegaskan bahwa pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari administrasi kenegaraan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan dan hak sipil warga negara.

“Pencatatan perkawinan itu kepentingannya adalah administrasi negara, untuk melindungi hak-hak keperdataan dan sipil masyarakat. Pendekatannya seharusnya mendorong keaktifan masyarakat untuk mencatatkan, bukan dengan pemidanaan,” ujar Ni’am dalam keterangan tertulis MUI, Selasa (6/1/2026).

Ni’am menjelaskan bahwa dalam KUHP baru terdapat ketentuan yang mengatur larangan perkawinan apabila terdapat penghalang hukum yang sah, misalnya menikahi perempuan yang masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain.

Menurutnya, ketentuan tersebut sejalan dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks larangan poliandri.

“Perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau itu dilanggar, maka memang ada penghalang yang sah dan bisa berimplikasi pidana,” tegasnya.

Namun, ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan poligami, karena dalam Islam, laki-laki yang telah beristri tidak otomatis terhalang untuk menikah lagi, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Laki-laki beristri bukan penghalang sah dalam hukum Islam untuk melakukan pernikahan berikutnya. Karena itu, poligami tidak bisa serta-merta dipidana,” kata Ni’am.

Selain poliandri, Ni’am juga menyinggung kategori perempuan yang haram dinikahi secara mutlak, atau dikenal dalam fikih sebagai al-muharramat minan nisa’, seperti ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, dan saudara sepersusuan.

Larangan tersebut, kata dia, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan fikih.

“Jika seseorang dengan sengaja menikahi perempuan yang secara syariat dan hukum dinyatakan haram, maka perbuatan tersebut bisa memiliki konsekuensi pidana,” ujarnya.

Namun demikian, MUI secara tegas menolak pemidanaan terhadap nikah siri. Menurut Ni’am, nikah siri tidak selalu dilakukan dengan maksud menyembunyikan atau melanggar hukum.

“Kondisi faktual di masyarakat sangat beragam. Ada orang melakukan nikah siri bukan karena niat menyembunyikan, tetapi karena kendala akses dokumen administrasi,” katanya.

Ia menilai bahwa perkawinan merupakan peristiwa keperdataan, sehingga pendekatan hukum yang digunakan seharusnya juga bersifat perdata, bukan pidana.

“Memidanakan sesuatu yang pada hakikatnya adalah urusan perdata perlu diluruskan dan diperbaiki. Solusinya bukan pemidanaan,” tegas Ni’am.

Sikap MUI terhadap KUHP Baru

Meski menyampaikan kritik, Ni’am menegaskan bahwa MUI secara umum mengapresiasi diberlakukannya KUHP baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial.

Menurutnya, kehadiran KUHP baru merupakan tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan hukum nasional.

“Kita sudah terbebas dari KUHP produk kolonial. KUHP baru ini menjadi payung hukum pidana nasional untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

MUI, lanjut Ni’am, memberikan perhatian khusus agar implementasi KUHP baru di lapangan berjalan dengan baik dan benar-benar berdampak pada ketertiban serta keadilan sosial.

Ni’am menjelaskan bahwa Pasal 402 KUHP mengatur pemidanaan terhadap orang yang melangsungkan perkawinan, padahal diketahui terdapat penghalang sah untuk menikah.

Dalam perspektif Islam, penghalang sah tersebut salah satunya adalah ketika perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

“Karenanya, pernikahan siri yang memenuhi syarat dan rukun, sepanjang tidak ada penghalang sah, tidak memenuhi unsur untuk dipidana,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa apabila nikah siri dijadikan dasar pemidanaan, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan signifikan dalam pengaturan perkawinan. KUHP baru mengatur sanksi pidana terhadap praktik perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara, termasuk poligami ilegal dan perkawinan dengan penghalang sah.

Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 401 dan 402 KUHP, dengan ancaman penjara hingga empat tahun enam bulan, bahkan meningkat menjadi enam tahun jika disertai upaya menyembunyikan status perkawinan.

Sementara itu, nikah siri pada dasarnya tidak langsung dipidana. Namun, Pasal 404 KUHP mewajibkan setiap perkawinan untuk dilaporkan kepada pejabat berwenang. Pelanggaran kewajiban administratif ini dapat dikenakan sanksi denda.

Situasi berubah apabila nikah siri dilakukan dengan unsur penipuan, penyembunyian status perkawinan, atau menimbulkan penghalang hukum yang sah. Dalam kondisi tersebut, ancaman pidana penjara hingga enam tahun dapat diterapkan.

KUHP baru juga menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam perkawinan. Pasal 401 dan 403 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyembunyikan status perkawinan atau penghalang sah yang menyebabkan perkawinan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pasangan dan mencegah praktik perkawinan yang merugikan salah satu pihak.

MUI berharap, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikaji dan diselaraskan agar tidak bertentangan dengan nilai agama, prinsip keadilan, serta realitas sosial masyarakat Indonesia.

Hal itu lantaran, sang istri kedua kerap mendatangi istri pertama berujung pertengkaran.

A menganiaya istri keduanya Sarmunah (46) di kediaman mereka Kampung Sukadiri, Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, peristiwa pada Kamis, (29/5/2025) didasari rasa kesal suami atau pelaku, terhadap korban yang berstatus sebagai istri kedua.

“Pelaku ini kesal kepada korban yang berstatus istri kedua, karena korban ini kerap kali mendatangi istri pertamanya, sehingga pelaku dan istri pertamanya sering bertengkar,” katanya, Minggu, (1/6/2025).

Tito mengaku akan segera bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang dituduh memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk berpoligami.

“Hari Senin, saya akan berkunjung ke DKI jam 3 atau setengah 4 (sore) ya, dalam rangka mengecek persetujuan bangunan gedung. Di situ, nanti saya akan tanyakan juga (soal Pergub),” kata Tito di Jakarta pada Jumat 17 Januari 2025.

Oleh karena itu, Tito belum ingin memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kebijakan poligami tersebut.

“Saya belum bisa menjawab sesuatu yang belum saya baca. Saya akan baca dulu, dan saya akan tanya,” kilahnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Pergub diterbitkan pada 6 Januari 2025 dan mengatur mekanisme izin bagi ASN yang ingin memiliki lebih dari satu istri.

Dalam aturan ini, ASN pria yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 1.

Jika seorang ASN melanggar aturan tersebut dan menikah tanpa izin, akan dikenakan hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. []

Teguh berdalih bahwa Pergub tersebut merujuk kepada peraturan pemerintah yang sudah yakni pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

“Isi Pergub Nomor 2 Tahun 2025 sebenarnya bukan hal baru. Pergub ini mengacu pada peraturan pemerintah yang telah ada sebelumnya,” kata Teguh dalam pernyataannya pada Jumat 17 Januari 2025.

Kendati demikian, Teguh menegaskan bahwa Pergub yang telah dirancang sejak 2023 sebelum diterbitkan pada tahun ini sebenarnya mempunyai semangat utama untuk melindungi keluarga ASN.

“Pergub ini bukan berarti pemerintah provinsi mengizinkan poligami. Justru sebaliknya, aturan ini memperketat ketentuan sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prosedur dan perlindungan keluarga ASN,” jelasnya.

“Yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami, itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami,” lanjutnya.

Teguh menjelaskan, Pergub Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang pengetatan perkawinan dan perceraian ASN Jakarta. ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan.

“Memang kita ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa benar-benar terlaporkan, sehingga itu nanti juga untuk kebaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Teguh memaparkan bahwa penyusunan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

“Pergub ini bukan dibuat secara instan. Pembahasannya telah melibatkan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan stakeholder lainnya sejak 2023. Proses harmonisasi juga telah dilakukan dengan pemerintah pusat,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Pergub diterbitkan pada 6 Januari 2025 dan mengatur mekanisme izin bagi ASN yang ingin memiliki lebih dari satu istri.

Dalam aturan ini, ASN pria yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 1.

Jika seorang ASN melanggar aturan tersebut dan menikah tanpa izin, akan dikenakan hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. []

UGANDA, Eranasional.com – Hanya berprofesi sebagai seorang petani. Musa Hasaya (67) seorang warga negara Uganda mengaku pusing memikirkan ekonomi keluarganya. Pasalnya pria ini memiliki 12 istri dan 102 anak, dimana ujung-ujungnya ia kebingungan membiayai keluarganya yang luar biasa tersebut.

Hidup berpoligami ternyata tak seindah bayangan. Musa mengaku kesulitan ekonomi dan kapok memiliki anak lagi yang sebelumnya telah melebihi angka 100.

“Aku tidak dapat mentolerir punya anak lagi karena sumber daya yang terbatas. Dan karena itulah aku menyarankan semua istriku yang masih usia subur untuk melakukan minum pil KB,” kata Musa, seperti dikutip Wolipop dari Daily Star.

Musa Hasaya tampaknya sudah menjalani asam garam kehidupannya selama berpoligami, dia kini melarang pria lain menjalani rumah tangga seperti dirinya.

“Aku melarang mereka yang ingin menikah lebih dari empat istri, tidak perlu dilakukan hal ada hal-hal yang tidak baik,” ucap Musa.

Musa Hasaya kini tinggal di sebuah kompleks yang memiliki 12 kamar tidur di Bugsia, Uganda. Keluarga Musa pun kini berkembang begitu besar hingga memiliki cucu 568 cucu.

Dia mengatakan meski bisa membedakan anak dan cucunya, tapi dia tidak ingat semua namanya. Bagaimana tidak, ada ratusan orang ada di rumah Musa, meski satu keluarga, namun jumlahnya terlalu besar.

Musa menikahi istri pertamanya pada tahun 1971 di usia 16 tahun setelah berhenti sekolah. Dia menjadi ayah dua tahun kemudian.

Sebagai kepala desa dan pengusaha, dia memutuskan untuk menambah istri. Kala itu, Musa Hasaya masih memiliki banyak uang sehingga dia merasa mampu hidup dengan beberapa istri.

“Aku memastikan cangkul telah disediakan bagi masing-masing untuk mengolah tanah dan menghasilkan makanan yang cukup,” katanya.

Namun kini dia meminta bantuan pemerintah untuk kelangsungan hidup keluarganya. Musa tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya. **