Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri terkait kasus penganiayaan.

Sidang etik berlangsung di Ruang Propam Lantai 4 Polda Sulawesi Selatan (Susel), Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, Kecataman Biringkanaya, Makassar, Senin (2/3).

Dalam putusannya, Ketua Sidang Etik, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Effendy, menyatakan Bripda Pirman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kode Etik Profesi Polri atas perbuatannya yang berujung pada meninggalnya korban.

“Menjatuhkan sanksi satu, sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dua sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” tegas Zulham saat membacakan ammar putusan.

Majelis menilai tindakan yang dilakukan Bripda Pirman telah mencederai disiplin, profesionalitas, serta merusak citra institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Diketahui sanksi PTDH merupakan hukuman tertinggi dalam sidang kode etik Polri.

Dengan putusan tersebut, Bripda Pirman resmi diberhentikan sebagai anggota Polri dan kini kembali jadi masyarakat sipil.

Bripda Pirman dijerat pasal 13 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian dengan tidak hormat kemudian pasal 5, pasal 8 dan 13 di perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri

“PTDH adalah sankis yang pantas karena menghilangkan nyawa rekannya,” pungkas Zulham usai sidang etik. []

Brigpol Amrunlah Arsyad bertugas di bagian Yanma Polda Sulsel

Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Yudhiawan Wibisono mengatakan, keputusan ini diambil setelah melalui proses panjang dan berdasarkan prinsip keadilan serta kedisiplinan.

“Kami memahami bahwa ini adalah momen yang berat, tetapi integritas, profesionalisme, dan etika harus selalu di junjung tinggi,” tegas Yudhiawan.

Dia pun mengajak seluruh personel untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat pentingnya tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai program Presisi yang dicanangkan oleh Kapolri.

“Hanya dengan profesionalisme, disiplin, dan kejujuran, kita dapat meraih kepercayaan masyarakat dan menjaga kehormatan Polri,” pesan Yudhiawan.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto menambahkan, Brigpol Amrunlah Arsyad di PTDH karena meninggalkan tugas.

“Fakta persidangan, yang bersangkutan tidak masuk kantor dari tanggal 1 April 2019 S/D 27 April 2021,”jelasnya.

Mereka dipecat karena terlibat dalam aksi kriminal berbeda-beda.

Menurut Daniel, pemecatan itu sebagai pembelajaran dan efek jera terhadap polisi yang melanggar aturan.

“Kesembilan orang tersebut sudah bukan merupakan anggota Polri lagi,” tegas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan dalam siaran pers, dikutip, Sabtu 14 September 2024.

Kata dia, sembilan polisi itu dipecat pada 9 September lalu. Irjen Daniel memimpin langsung prosesi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) itu.

Jansen mengungkapkan Polda Bali sebenarnya sangat menyesalkan adanya pemecatan terhadap anggota Polri.

Namun, menurutnya, para polisi yang dipecat itu sudah tidak bisa dibina lagi.

“Ini menjadi pelajaran buat kita semua, jangan sampai hal ini menimpa kita,” ungkap Jansen.

Berikut daftar 9 polisi Polda Bali yang dipecat:

1. Aiptu Mario Ferreira Ditpolairud Polda Bali, terlibat tindak kekerasan dan pelecehan seksual.

2. Bripda Putu Aditya Prabowo Ditpolairud Polda Bali, terlibat tindak pidana penipuan dan pencurian.

3. Bripka Nyoman Gede Yudiana Yanma Polda Bali, pelanggaran tidak masuk kantor dan penyalahgunaan narkoba.

4. Aipda Made Karma Wiryana Polresta Denpasar, terlibat tindak pidana perzinahan.

5. Bripka Wayan Suartana Polresta Denpasar, terlibat tindak penyimpangan seksual/disorientasi seksual dan penyalahgunaan narkoba.

6. Bripka Nyoman Permana Kusuma Polsek Kutsel Polresta Denpasar, terlibat tindak penyalahgunaan narkoba.

7. Aipda Nyoman Sardika Polres Buleleng, terlibat tindak penyalahgunaan narkoba.

8. Bripka Komang Rai Puspa Polres Jembrana, terlibat tindak pidana pencurian.

9. Bripka Nyoman Alit Astawa Polres Badung, terlibat tindak penyalahgunaan narkoba. []

MAKASSAR, Eranasional.com – Polrestabes Makassar Pecat Tidak Dengan Hormat (PTDH) empat personil di jajarannya.

Pemecetan terhadap empat anggota Polri itu telah diupacarakan pada Senin, 24 Juli 2023 pagi.

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhmad Ngajib, mengatakan, keempat personilnya itu dipecat lantaran terlibat  jual narkoba dan disersi atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas selama 30 hari berturut-turut.

“Iya, tadi pagi upacaranya. Ada empat anggota yang telah dipecat. Tiga disersi dan satu narkoba,” ungkapnya saat dimintai konfirmasi, Senin 24 Juli 2023 malam.

Dia menjelaskan,  upacara PTDH yang digelarnya merupakan acara Absentia.

Sebab, kata Ngajib, personil yang diberhentikan ada yang sementara menjalani hukuman dan ada yang tidak diketahui keberadaannya.

Eranasional.com, Medan | Tiga anggota Polres Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut) dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Dua di antaranya terlibat penyalahgunaan narkotika.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Anhar Arlia Rangkuti, mengatakan, ketiga polisi anggotanya yang dipecat secara tidak terhormat itu adalah Aiptu Abdola, Aipda Tedy Wirawan, dan Brigadir Wansepna Hendra.

“Personel yang desersi adalah Aiptu Abdola, sementara dua personel lainnya yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba,” katanya, Sabtu (27/11).

Dikatakannya, pemecatan ketiga polisi itu membuktikan Polri dalam hal ini Polres Labuhanbatu, tidak pandang bulu menegakkan hukum.

Mereka akan memberikan tindakan tegas terhadap oknum-oknum polisi yang melanggar, terlebih yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama institusi kepolisian.

“Baik itu anggota Polri maupun masyarakat apabila terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas,” ujarnya.

Ia berharap tidak ada lagi personel Polres Labuhanbatu yang melakukan pelanggaran seperti desersi dan perbuatan tidak terpuji lainnya.

“Kami tidak akan segan memecat anggota yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujarnya. (Ant).