Sanksi pemecatan itu dijatuhkan melalui proses sidang kode etik yang digelar Propam Polres Palopo. Aipda G diketahui telah menjalani dua kali persidangan terkait perkara tersebut.

Kasi Humas Polres Palopo AKP Marsuki membenarkan adanya keputusan PTDH terhadap Aipda G. Ia mengatakan, putusan tersebut telah ditetapkan pada Kamis (17/9).

“Putusannya sanksi PTDH sudah ditetapkan sejak Kamis (17/9),” kata Marsuki dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).

Dari hasil persidangan, Aipda G dinyatakan terbukti memiliki hubungan dengan istri rekannya, Aipda JS. Selain persoalan tersebut, ia juga terbukti meninggalkan tugas selama 30 hari.

Menurut Marsuki, dua bentuk pelanggaran itu menjadi dasar majelis sidang kode etik menjatuhkan hukuman PTDH kepada Aipda G.

“Dua pelanggaran ini menjadi dasar majelis sidang kode etik menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Aipda G,” ujarnya.

Perkara tersebut bermula dari komunikasi melalui WhatsApp antara Aipda G dengan istri Aipda JS. Persoalan itu kemudian diketahui hingga Aipda JS melaporkannya kepada Propam Polres Palopo.

Laporan tersebut selanjutnya diproses melalui mekanisme persidangan kode etik hingga berujung pada keputusan PTDH terhadap Aipda G.

Kasus ini menjadi sorotan karena Aipda G sebelumnya dikenal sebagai salah satu personel yang terlibat dalam program Polisi Santri Palopo.

Marsuki membenarkan bahwa program tersebut pernah dibentuk dan Aipda G dikenal melalui kegiatan itu. Namun, pelaksanaannya sudah berlangsung cukup lama.

“Dulu memang ada dibentuk. Pelaksanaannya sudah lama, Polisi Santri Palopo,” tuturnya.

Meski putusan PTDH telah dijatuhkan, Aipda G masih menempuh upaya banding. Polres Palopo kini menunggu proses serta keputusan dari Propam Polda Sulsel.

“Yang bersangkutan sudah mengajukan banding. Kita tunggu seperti apa proses dan putusan bandingnya dari Polda Sulsel,” tandas Marsuki. []