Insiden berdarah itu terjadi saat aparat kepolisian membubarkan aksi perang-perangan menggunakan senjata mainan di Jalan Toddopuli Raya, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar Minggu (1/3).

Informasi yang berhasil dihimpun Holopis.com, korban sempat dilarikan ke rumah sakit Bhayangkara Makassar sebelum dinyatakan tewas.

Orang tua korban Desi Manutu (41) mengaku mendapat kabar saat berada di jakarta bahwa anaknya dilarikan ke rumah sakit

“Saya dapat kabar anak saya dilarikan ke rumah sakit Bhayangkara. Namun tidak diberi tau kalau dia meninggal,”jelas Desi, Jumat (6/3).

Namun satu jam kemudian, dia mendapat kabar bahwa anaknya meninggal dan didga ditembak polisi saat membubarkan konvoi remaja.

“Polisi memberi tahu bahwa anaknya ikut konvoi dan tawuran lalu kena tembakan. Saya kaget, kenapa anak saya ditembak, biasanya polisi kasi tembak peringatan ke atas,”geramnya.

Informasih keluarga kata Desi anaknya terkena tembak di bagian pantat. Namun saat itu Desi tidak melihat langsung jenazah anaknya karena sudah berada di dalam peti saat ia tiba di Makassar.

“Mereka bilang terkena tembakan di pantat, tapi saya tidak lihat langsung,”ucapnya dengan lirih.

Desi mengaku melihat wajah anaknya di dalam peti dengan kondisi bengkak, seperti ada benjolan.

Desi mendapat informasih kejadiannya di dekat PLN Jalan Toddipuli Makassar, saat itu anaknya sempat dibawa ke fasilitas kesehatan sebelum akhirnya dirujuk ke RS Bhayangkara Makassar.

“anak saya masih hidup saat dibawa. Dia sempat minta air minum. Tapi kondisinya sangat drop sekali, tidak lama kemudian dia meninggal,”tutur Desi.

Saat ini anaknya sudah dilakukan autopsi. Itu atas permintaan dirinya dan keluarga untuk mengetahui penyebab anaknya meninggal.

“Saya dan keluarga minta di autopsi saat masih di Jakarta. Dan itu sudah dilakukan sambil menunggu hasilnya,”jelsnya.

Desi diberi tau kronologi kejadian bahw awalnya polisi melepskan tembakan ke udara. Namun dalam proses pengamanan, senjata yang dipegang polisi meletus dan mengenai anaknya.

“Katanya mereka tembak ke udara satu kali dan saat memegang anak saya senjata kembali meletus dan mengenai dia. Mereka mengaku tidak sengaja. Sata tidak terima,”geramnya.

Dia berharap proses hukum berjalan dengan transparan dan tuntas.

“Saya harap pelaku diproses hukum. Masa anak saya ditembak kaya teroris. Agar anak saya tenang di alam saya,”harapnya. []

Atas peristiwa tersebut LBH menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban.

Kepala Advokasi LBH Makassar Muhammad Ansar mengatakan, kejadian ini kembali menambah panjangnya daftar kasus penembakan dan pembunuhan warga oleh aparat kepolisian.

“Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa kekerasan dan penembakan bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan cerminan persoalan struktural di tubuh Polri mulai dari kultur kekerasan, lemahnya pengawasan internal, hingga impunitas yang terus berulang,” tegas Muhammad Ansar, Jumat (6/3).

Anshar sangat menyayangkan kejadian seperti ini kembali terulang, karena baru-baru kata dia, publik juga dikejutkan oleh kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang anggota polisi oleh sesama polisi di Asrama Polda Sulsel.

Sebelumnya juga seorang santri di Tual juga meninggal karena dibunuh oleh Polisi.

“Peristiwa ini juga menegaskan urgensi evaluasi menyeluruh dan reformasi Polri, terutama terkait kultur kekerasan, penggunaan senjata api, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang selama ini tidak efektif,”tegasnya.

Anshar menambahkan, tanpa reformasi struktural yang nyata, kekerasan oleh aparat akan terus terjadi dan keselamatan warga akan tetap berada dalam ancaman.

“Berdasarkan informasi yang kami himpun, insiden penembakan terjadi di Jalan Toddopuli Raya, pada Minggu pagi 1 Maret 2026 sekitar pukul 07.20 Wita di wilayah Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,”jelasnya.

Akibat kecerobohan polisi, Bertrand Eka Prasetyo Radiman (18), meninggal dunia setelah terkena tembakan yang diduga dilepaskan oleh seorang oknum perwira kepolisian yang bertugas di Polsek Panakkukang.

Setelah kejadian tersebut kata dia, marak laporan masuk ke kanal Instagram dan kontak resmi LBH Makassar, satu persatu teman dan kerabat korban Bertrand memberikan kabari kematiannya.

“Kami telah merilis satu bentuk respon cepat yang mengabarkan bahwa akun Instagram (retak.mks) telah di takedown, beberapa link berita yang kami dapatkan di WhatsApp Group juga telah di takedown,”herannya.

Dia menilai fenomena ini merupakan upaya meredam fakta dan mencoba menghilangkan kisah sebenarnya.

“Beberapa laporan juga masuk ke kanal resmi kami, yang mengabarkan bahwa seorang anggota polri meminta agar postingan terkait kabar kematian Bertnard dihapus,”keluhnya.

LBH Makassar menilai aturan mengenai penggunaan senjata api sudah sangat jelas.

Kata dia, polisi hanya boleh menggunakan senjata secara terukur, sebagai tindakan terakhir, setelah seluruh langkah non-kekerasan dilakukan, dan dengan tetap mengutamakan keselamatan publik.

Dalam peristiwa ini, terdapat dugaan kuat bahwa prasyarat tersebut tidak dipenuhi.

“Karena itu, tindakan ini tidak hanya melanggar prosedur, tetapi merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana dan etik,”tegasnya.

“Kami mendesak agar pelaku segera dinonaktifkan dan diproses melalui mekanisme pidana serta etik, serta memastikan adanya penjatuhan hukuman yang tegas agar peristiwa serupa tidak terus berulang,” tambah Ansar.

LBH Makassar membuka akses bagi keluarga korban untuk mendapatkan pendampingan, guna memastikan proses penegakan hukum tidak berhenti pada persoalan etik semata, tetapi juga diproses secara pidana.

Pendampingan ini juga penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan.

“Temuan yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa adanya tumpukan kasus serupa, yakni Polisi sebagai pelaku tindak pidana tidak pernah ada satupun yang diseret di meja pengadilan,”sesalnya.

Sebagaimana informasi yang didapat LBH Makassar, terduga pelaku merupakan seorang polisi berpangkat IPTU, maka tentu saja ini menjadi tantangan dan melihat seberapa serius Polri tunduk pada KUHP dan KUHAP.

“LBH Makassar tentu akan mendukung penegakan hukum bagi orang atau kelompok orang yang diduga melakukan tindak pidana tetapi dalam tindakan proporsional,” pungkasnya. []

Ketua RW 01 Mekarjaya, Rohendi Budiyana, mengonfirmasi kabar meninggalnya RM.

Ia menyebut keluarga korban telah mengikhlaskan, namun tetap berharap adanya komunikasi terbuka serta penyelesaian yang adil dari pihak kepolisian.

“Memang sih, keluarga udah ikhlas, selama masa perawatan seluruh biaya medis ditanggung oleh pihak berwajib. Tapi tolong kasihlah penyelesaian yang adil untuk korban dan keluarganya.” Kata Rohendi saat dikofirmasi wartawan, Selasa (9/12/2025).

Kematian RM kembali menyulut perhatian publik mengenai penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat. Sorotan kini mengarah pada penanganan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat, yang dinilai lambat dan kurang transparan.

Polda Metro Jaya menyatakan dua anggota yang diduga menembak RM sudah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam. Keduanya ditempatkan di ruang penempatan khusus guna memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif.

“Dua anggota yang diduga terlibat saat ini telah ditempatkan dalam penempatan khusus untuk menjamin objektivitas pemeriksaan,” ujar Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, dalam pernyataan sebelumnya pada Senin (18/8/2025) lalu.

Namun, warga sekitar menilai perkembangan kasus ini masih jauh dari jelas. Sejumlah tetangga korban berharap aparat tidak hanya berhenti pada proses internal, melainkan benar-benar menuntaskan perkara hingga ada kepastian hukum.

UD (43), salah satu warga yang tinggal di sekitar kediaman RM, menyampaikan kekecewaannya.

“Ini sangat memprihatinkan. Meskipun aparat itu sudah diamankan, tapi hingga kini kejelasan status sanksi hukumnya belum ada. Kan aneh,” keluhnya.

Warga lainnya juga menekankan bahwa kasus ini tidak boleh meredup begitu saja. Mereka meminta proses hukum dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat insiden ini telah merenggut nyawa seorang remaja.

Peristiwa tragis ini menjadi momentum bagi masyarakat Depok untuk menagih akuntabilitas aparat penegak hukum serta mengingatkan bahwa tindakan kekerasan oleh oknum polisi, meski jarang terungkap, membawa konsekuensi yang bisa berakhir fatal bagi warga sipil, terutama kalangan remaja dan anak muda.

Kronologi Insiden Versi Kepolisian

Peristiwa berawal saat patroli kepolisian menemukan sekelompok remaja membawa senjata tajam yang hendak tawuran. Polisi mengklaim sudah melepaskan tiga kali tembakan peringatan. Namun, karena tidak diindahkan, petugas akhirnya menembak ke arah terduga pelaku.

Dari ketiga remaja yang berboncengan satu motor, dua remaja berinisial AR(16) dan RW(17) mengalami luka tembak serius. Keduanya kini menjalani perawatan secara intensif di dua Rumah sakit berbeda, satu di RS Mitra Keluarga Depok dan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sedangkan MY(18) mengalami luka ringan, dan sudah diperbolehkan pulang.

Bentuk tim Gabungan dan Anggota Masuk Patsus

Terbaru, Dilansir dari beritasatu Senin 18 Agustus 2025, Polres Metro Depok melalui Kasie Humas AKP Made Budi memastikan bahwa dua anggota yang terlibat telah diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Untuk menjamin objektivitas, keduanya sudah ditempatkan dalam penempatan khusus (Patsus) di bawah pengawasan Propam.

Selain itu, tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Depok juga turun tangan menyelidiki dugaan adanya unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian berjanji akan bersikap transparan kepada publik.

Sorotan Publik dan Pendapat Pakar Hukum

Kasus ini memicu kritik  dimasyarakat luas karena dianggap menimbulkan pertanyaan tentang prosedur penggunaan senjata api oleh aparat.

Diantaranya, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menegaskan bahwa senjata api tidak boleh dipakai sembarangan.

“Senjata api adalah the last resort atau pilihan terakhir, hanya boleh dipakai jika ada ancaman nyata terhadap nyawa aparat atau masyarakat,” jelas Azmi kepada Eranasional, Sabtu (16/8).

Ia menambahkan, bila aparat tidak mendahulukan langkah persuasif sesuai SOP, maka tindakan itu tidak proporsional.

“Pertanggungjawaban tidak boleh hanya berhenti di sanksi etik atau disiplin. Jika ada pelanggaran, harus diproses pidana, misalnya Pasal 351 KUHP (penganiayaan) atau Pasal 359 KUHP (kelalaian),” tegasnya.