Seorang pria berinisial YW (56) ditetapkan sebagai tersangka setelah rumahnya di Dusun Tunjungsari, Bantur, dijadikan lokasi produksi arak sejak 2024.

“Kami mendapat pengaduan dari warga melalui layanan 110 terkait dugaan aktivitas produksi miras ilegal. Informasi tersebut langsung kami tindak lanjuti,” kata Wakapolres Malang Kompol Bayu Halim Nugroho dalam konferensi pers di Polres Malang, Kamis 19 Juni 2025.

Petugas dari Satsamapta Polres Malang kemudian melakukan pengecekan ke lokasi pada Jumat 13 Juni 2025. Hasilnya, petugas menemukan aktivitas produksi miras trobas lengkap dengan bahan dan peralatannya.

“Saat petugas tiba di lokasi, benar ditemukan rumah yang difungsikan sebagai tempat produksi arak tradisional ilegal. Tersangka mengakui sudah memproduksi miras sejak 2024,” jelas Bayu.

Salah satu tersangka MCA (35), dibekuk di Pulau Bali setelah upaya pengiriman melalui paket pos terbongkar.

Pengungkapan ini bermula dari informasi Bea Cukai terkait adanya dua paket mencurigakan asal Malaysia yang masuk ke wilayah Kabupaten Malang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba Polres Malang langsung bergerak cepat melakukan operasi controlled delivery bekerja sama dengan Kantor Pos setempat.

“Paket pertama diterima seorang pria berinisial MP di wilayah Pakisaji, Kabupaten Malang. Di dalamnya berisi satu bungkus ganja seberat 149,48 gram,” kata Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar, Selasa (17/6/2025).

MP kemudian mengambil paket kedua di Kantor Pos Kebonagung, yang juga berisi ganja seberat 150,75 gram. Kedua paket ganja tersebut langsung disita petugas sebagai barang bukti.

Dari hasil pemeriksaan awal, MP mengaku kedua paket ganja itu bukan miliknya, melainkan milik MCA (35), warga Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, yang diketahui berdomisili di Bali.

Polisi lantas melakukan pengembangan dan pelacakan keberadaan MCA. Pada Sabtu, 14 Juni 2025, tim Satresnarkoba Polres Malang meringkus tersangka di persembunyiannya di Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali.

“Barang bukti yang kami amankan dari tangan tersangka antara lain satu unit ponsel iPhone 11 yang digunakan untuk komunikasi transaksi,” ungkap Bambang.

Total ganja yang disita dari dua paket tersebut mencapai 300,23 gram. Tersangka kini mendekam di tahanan dan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bambang menegaskan, pihaknya masih terus mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam pengiriman ganja dari luar negeri ini.

“Kasus ini menjadi perhatian serius karena modusnya melibatkan jalur pengiriman internasional. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan Bea Cukai dan instansi terkait untuk mengantisipasi penyelundupan narkoba melalui jalur serupa,” ujar Bambang.

Kasihumas Polres Malang, Ipda Dicka Ermantara, mengatakan status kasus penganiayaan satwa ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Tersangka IW, asal Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, itu kini tengah menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

“Betul, statusnya saat ini sudah dinaikkan menjadi tersangka, berkasnya segera kita lengkapi untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan,” kata Dicka di Malang, Senin (24/6/2024).

Dicka menambahkan penyidik telah mengumpulkan berbagai alat bukti dan meminta keterangan dari sejumlah saksi dalam kasus ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, IW mengaku kesal terhadap kucing-kucing liar yang sering buang kotoran sembarangan di lingkungan tempat tinggalnya.

Puncak kekesalan IW terjadi pada Selasa 18 Juni 2024 lalu, ketika ia mendapati seekor kucing di halaman rumahnya. Tersangka kemudian memukul kucing tersebut dengan batu, menyayat tubuhnya menggunakan pisau, dan akhirnya menancapkan paku ke kaki kucing yang sudah sekarat sebelum menancapkannya ke pohon.

Dicka menjelaskan polisi kini masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap keterangan tersangka IW, termasuk pemeriksaan kondisi kejiwaannya. Meskipun tidak ditahan, IW dikenakan wajib lapor dan proses hukum tetap berjalan.

“Penyidik telah menerapkan Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap satwa, ancaman pasal tersebut pidana penjara maksimal 9 bulan,” ungkapnya.

Sebelumnya seekor kucing dikabarkan tewas dengan cara dipaku di sebuah pohon di Perumahan Puncak Permata Sengkaling, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Peristiwa ini sempat terekam dalam sebuah video dan diunggah di media sosial hingga viral.

MALANG, Eranasional.com – Kekecewaan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan, atas putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya belum sirna. Kini mereka harus menanggung kecewa lagi.

Lantaran beredar kabar akan dihentikannya laporan model B di Polres Malang. Alasannya karena pasal 338 dan 340 KUHP juncto 55 dan 56, yang dibuat di Polres Malang tidak bisa diterapkan dalam perkara ini.

Keluarga korban Tragedi Kanjuruhan diwakili Devi Athok dan Cholifatul Nur, dengan didampingi penasehat hukum (PH) Imam Hidayat, beserta Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK) mendatangi Polres Malang.

Kedatangan mereka untuk bertemu dengan Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana. Menanyakan perkembangan penyelidikan laporan model B.

Namun hasil pertemuan, harapan keluarga korban sirna. Pasalnya Kapolres Malang mengatakan akan menghentikan laporan tersebut.

“Sangat kecewa. Sakit sekali hati ini mendengar Kapolres ngomong seperti itu. Sakit sekali,” ucap Cholifatul Nur, di Polres Malang, Jumat (24/3/2023).

Ia merasakan kesedihan mendalam terkait keputusan itu. Bersedih karena lebaran tahun ini tanpa anak laki-lakinya yang meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan.

“Saya lebaran tanpa anak. Biasanya sama anak, ini tidak. Sakit hati banget saya ingin mereka merasakan seperti itu,” ujarnya.

Namun Ifa, sapaan akrabnya mengatakan akan mengikuti kuasa hukumnya. Ia optimis masih ada keadilan di negeri ini.

Sementara, Imam Hidayat mengatakan, kedatangan ke Polres Malang memang ingin menanyakan perkembangan dari laporan model B.

“Kami sampaikan ke Kapolres untuk minta kepastian, apakah perkara laporan model B yang kita ajukan lima bulan lalu bisa dinaikkan statusnya ke penyidikan. Kalau memang menurut pendapat hukum Polres Malang tidak cukup, ya silahkan dihentikan,” ungkap Imam Hidayat.

Menurutnya, pihak kepolisian akan segera melakukan gelar perkara. Intinya akan menghentikan proses penyelidikan.

Alasannya pasal yang diajukan keluarga korban tidak bisa diterapkan dalam Tragedi Kanjuruhan.

“Itu hak beliau (Kapolres, red). Artinya kita sebagai kuasa hukum Mas Devi Athok dan Mbak Ifa atau korban lain tentu tidak sependapat,” tegasnya.

Imam dan keluarga korban tetap berpendirian teguh tentang pasal 338 dan 340 KUHP yang diajukan. Karena ada unsur pembunuhan di dalamnya.

Lanjut Imam dan pihak keluarga akan akan mengambil langkah hukum jika laporan model B dihentikan.

Sementara pernyataan Kapolres Malang, Putu Kholis Aryana dalam pertemuan dengan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan mengatakan, akan menyiapkan mekanisme gelar perkara untuk menghentikan laporan ini.

“Untuk gelar perkara nanti kami akan mengundang teman-teman dari TATAK, keluarga korban dan pengawas eksternal,” pungkas Kholis.

JAKARTA- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengapresiasi dan menyambut baik langkah Polres Malang mengungkap korupsi dana bantuan sosial (bansos). Hari ini, Polres Malang mengumumkan kasus korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh seorang pendamping.

“Saya mengapresiasi langkah Polres Malang yang telah mengungkap kasus ini. Kemensos akan terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindak pelanggaran dan penyalahgunaan dana bantuan seperti ini, ” kata Mensos (08/08).

Langkah tegas ini juga merupakan pesan kepada semua pihak untuk tidak main-main. “Jangan main-main dengan tugas dan amanat yang sudah diberikan. Bantuan itu diberikan untuk masyarakat miskin yang beban hidupnya berat, apalagi di masa pandemi. Jangan lagi dikurangi dengan cara melanggar hukum,” katanya.

Mensos menyatakan tidak ada alasan bagi pendamping mengurangi hak penerima bantuan. “Pendamping kan sudah mendapatkan honor. Jadi tidak ada alasan apapun memotong bantuan untuk orang tidak mampu,” kata Mensos.

Mensos terus mendorong aparat penegak hukum lainnya untuk tidak ragu bertindak. “Aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjalankan tugasnya. Kalau memang ada bukti yang kuat, jangan segan untuk bertindak supaya ada efek jera, ” kata Mensos.

Sebelumnya, pengungkapan kasus juga sudah dilakukan Kejaksaan Negeri Tangerang (Kejari) terhadap pendamping PKH. Kejari Tangerang telah menetapkan 2 orang pendamping PKH menjadi tersangka.

Dalam jumpa pers hari ini, Polres Malang menetapkan seorang perempuan pendamping PKH bernisial PT (28) sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos. Warga Perum Joyogrand, Lowokwaru, Kota Malang ini, melakukan tindak pidana dengan modus tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada sekitar 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Malang.

Rinciannya yakni, 16 KPM tidak pernah diberikan KKS. Serta, 17 KKS tetap aktif padahal KPM tidak ada di tempat atau meninggal dunia. Sementara 4 KKS, bantuannya dicairkan, tapi dana hanya diberikan sebagian kepada KPM.

Dalam jumpa pers, Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono menyatakan, seluruh dana bansos yang dikuasai tersangka, sebagian besar dibelanjakan untuk kepentingan sendiri.

“Dana bansos dipakai sendiri oleh tersangka untuk membeli laptop, televisi, mesin printer, lemari es, kompor dan dispenser. Sebagian lagi untuk membantu biaya pengobatan ibu kandungnya yang sakit,” kata Bagoes. Total sebanyak 37 KPM PKH menjadi korban.

Dalam pengakuannya kepada penyidik, aksi kejahatan diperkirakan berlangsung mulai tahun anggaran 2017 hingga tahun 2020. Tersangka menjabat sebagai pendamping sosial PKH Kabupaten Malang sejak tanggal 12 September 2016 sampai 10 Mei 2021. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp450 juta.

Pelaku disangka melanggar peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomer 02/3/KP/.05.03/10/2020 tentang Kode Etik SDM PKH. Pelaku juga dijerat pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 sub pasal 8 UU nomer 20 tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Polres Malang gelar pressconpers pengungkapan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Mapolres Malang, Jawa Timur