Polri – Daerah Eranasional.com

Heboh! Isu Sejumlah Jenderal Polri Diamankan, Jawaban Kadiv Humas Bikin Penasaran

Fyan Hadi — Tue, 03 Nov 2026 07:17:26 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kabar mengejutkan mengguncang tubuh Korps Bhayangkara. Sejumlah perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal bintang dua diisukan diamankan personel Brigade Mobil (Brimob) dan ditahan di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Rumor yang berembus sejak Senin (2/11/2026) malam itu langsung menjadi perbincangan hangat. Bukan perkara biasa, kabar tersebut menyeret nama para jenderal di institusi kepolisian. Jika benar terjadi, tentu menjadi salah satu peristiwa serius yang menyita perhatian publik.

Namun, di tengah ramainya informasi yang beredar, muncul satu pertanyaan besar: apa sebenarnya yang sedang terjadi di internal Polri?

Mabes Polri sejauh ini belum memberikan penjelasan gamblang. Kabar penangkapan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, sementara bantahan tegas juga belum disampaikan.

Situasi semakin mengundang rasa penasaran setelah Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memberikan respons yang terbilang tidak biasa ketika ditanya wartawan.

Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Isir mengaku memahami kegaduhan yang berkembang di kalangan jurnalis.

“Saya paham rekan-rekan lagi (kasak-kusuk membicarakan sesuatu),” ujar Isir sambil tersenyum.

Pernyataan singkat tersebut justru memunculkan tanda tanya baru. Isir tampak mengetahui isu yang tengah ramai diperbincangkan, tetapi belum mengungkap secara terbuka informasi yang sebenarnya.

Bukannya menjawab secara detail, ia justru meminta awak media bersabar menunggu waktu pengumuman.

“Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya. Oke, makasih ya,” katanya.

Jawaban tersebut sontak membuat rasa penasaran semakin besar. Apa yang dimaksud dengan ‘ada saatnya’? Apakah Polri sedang menyiapkan pengumuman penting atau ada sesuatu yang masih dalam proses penanganan internal?

Brimob Disebut Menggeruduk ke Mabes Polri

Bukan hanya kabar penangkapan para jenderal yang menjadi sorotan. Informasi mengenai pergerakan personel Brimob ke kawasan Mabes Polri juga ikut memperkeruh suasana.

Sejumlah wartawan mengaku melihat personel Brimob mendatangi kawasan Mabes Polri sejak sore hingga malam hari sebelumnya.

Kedatangan personel bersenjata dan memiliki kemampuan khusus tersebut disebut tidak seperti aktivitas pengamanan pada umumnya. Situasi itu kemudian memunculkan dugaan adanya operasi tertentu di lingkungan internal kepolisian.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai tujuan kedatangan personel Brimob tersebut. Belum diketahui pula apakah pergerakan itu memiliki kaitan dengan rumor pengamanan sejumlah jenderal.

Penyadapan, Judi Online hingga Korupsi Ikut Disebut

Di tengah belum adanya penjelasan resmi, spekulasi mengenai perkara yang diduga menyeret para jenderal mulai bermunculan.

Sejumlah informasi liar mengaitkan rumor tersebut dengan dugaan kasus penyadapan. Ada pula isu yang menyeret praktik judi online (judol) hingga dugaan tindak pidana korupsi.

Namun, berbagai dugaan tersebut masih sebatas rumor dan belum terverifikasi. Belum ada pernyataan resmi yang memastikan perkara apa yang sebenarnya sedang ditangani.

Identitas para jenderal yang disebut-sebut diamankan, jumlah personel, hingga lokasi penahanan juga masih menjadi tanda tanya.

Publik kini menunggu penjelasan Mabes Polri. Sebab, ketika kabar sebesar ini sudah telanjur menjadi konsumsi publik, jawaban yang ditunggu bukan sekadar meminta semua pihak bersabar.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang diamankan, apa kasusnya, dan benarkah ada operasi internal di tubuh Polri?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan kebenaran rumor penangkapan sejumlah jenderal tersebut. (FY)

Satgas Yonif 9 Marinir Rebut Kembali Dua Senjata TNI yang Dirampas OPM di Maybrat

Rio Anthony — Thu, 22 Oct 2026 00:29:46 +0000

Maybrat, ERANASIONAL.COM – Prajurit Korps Marinir dari Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 9 Marinir (Satgas Gobang VII) berhasil menemukan dan mengamankan kembali dua pucuk senjata organik milik TNI yang sebelumnya dirampas kelompok bersenjata OPM Kodap IV/Sorong Raya.

Selain itu, prajurit juga menemukan satu pucuk senjata api rakitan dalam operasi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Keberhasilan tersebut diraih dalam Operasi Badai Kasuari 3.12 yang berlangsung pada 16–17 Oktober 2026. Operasi ini dipimpin Komandan Satgas, Letkol Marinir Laili Nugroho, bersama unsur Satgas TNI lainnya.

Penemuan senjata tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan penyisiran lanjutan setelah terjadinya kontak tembak dengan kelompok bersenjata OPM.

Keberhasilan ini juga didukung koordinasi dan sinergi antarsatuan di lapangan.

Pada Jumat (16/10/2026), Satgas Gobang VII Yonif 9 Marinir menemukan satu pucuk senjata api organik jenis Caracal, satu magazen, 17 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, serta satu perangkat red dot sight di sebuah gua di kawasan Ayata.

Penyisiran berlanjut pada Sabtu (17/10/2026). Di kawasan Hutan Sory, tim Satgas Yonif 9 Marinir menemukan satu pucuk senjata api rakitan beserta dua magazen, dua butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, bendera Bintang Kejora, perangkat dokumentasi, dan sejumlah perlengkapan lainnya.

Pada hari yang sama, tim juga menemukan satu pucuk senjata api organik jenis K3 Daewoo di kawasan Sungai Kamundan.

Dua senjata organik jenis Caracal dan K3 Daewoo tersebut diketahui merupakan milik Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 9 Marinir yang sebelumnya dirampas kelompok bersenjata OPM dalam insiden penyerangan di TK Sory pada 22 Maret 2026.

Secara keseluruhan, Satgas Yonif 9 Marinir mengamankan tiga pucuk senjata api, terdiri atas dua senjata organik jenis Caracal dan K3 Daewoo serta satu senjata rakitan.

Selain itu, turut diamankan 19 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, tiga magazen, satu perangkat red dot sight, dan sejumlah perlengkapan lainnya.

Keberhasilan ini menjadi bagian dari upaya Satgas Gobang VII Yonif 9 Marinir bersama unsur TNI lainnya dalam mengembangkan informasi, melakukan penyisiran, serta mengamankan perlengkapan persenjataan yang ditemukan di wilayah operasi. []

Bodyguard Nathalie Holscher Diduga Ditembak Oknum Polisi

Aditya — Sat, 23 May 2026 20:49:14 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – DJ sekaligus selebritas Nathalie Holscher membagikan kabar mengejutkan terkait kondisi bodyguard pribadinya bernama Owen yang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi. Peristiwa tersebut diungkap Nathalie melalui sejumlah unggahan di media sosial pribadinya dan langsung menarik perhatian publik di media sosial.

Melalui akun Instagram miliknya pada Jumat, 23 Mei 2026, Nathalie memperlihatkan kondisi wajah sang bodyguard yang mengalami luka di area dekat mata. Dalam unggahan tersebut tampak bekas luka berbentuk bulat di bagian bawah alis Owen yang disebut sebagai luka akibat tembakan.

Unggahan itu disertai nada kekecewaan dari Nathalie yang mempertanyakan tindakan aparat yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ia juga menandai akun Divisi Humas Polri dalam unggahannya.

“Mengayomi bukan menembak. Gimana nih @divisihumaspolri,” tulis Nathalie dalam unggahan yang kemudian ramai dibagikan ulang oleh warganet.

Tak berhenti sampai di situ, mantan istri komedian Sule tersebut kembali mengunggah Instagram Story yang berisi permintaan pertanggungjawaban kepada pihak kepolisian atas insiden yang dialami bodyguard pribadinya.

Dalam unggahan lanjutan, Nathalie mempertanyakan tindak lanjut dari kejadian tersebut dan berharap ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Ia menilai insiden itu tidak seharusnya terjadi, terlebih jika benar melibatkan aparat penegak hukum.

“@divisihumaspolri jadi gimana nih tanggung jawabnya bapak,” tulis Nathalie dalam Instagram Story lainnya.

Polri Koordinasi dengan Mesir untuk Tangkap Syekh Ahmad Al Misry

Aditya — Fri, 15 May 2026 23:27:39 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mabes Polri memastikan tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santri, Syekh Ahmad Al Misry, hingga kini masih berada di Mesir dan belum memenuhi panggilan proses hukum di Indonesia. Kepolisian menyebut tersangka diduga terus berpindah lokasi dan berupaya menghindari penegakan hukum, sementara proses pengajuan red notice melalui Interpol masih berlangsung.

Perkembangan terbaru kasus tersebut disampaikan oleh Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Untung Widyatmoko, setelah pihak kepolisian Indonesia melakukan koordinasi intensif dengan otoritas di Mesir terkait keberadaan tersangka.

Menurut Untung, hingga pertengahan Mei 2026, Syekh Ahmad dipastikan masih berada di wilayah Mesir. Namun demikian, otoritas setempat belum memberikan jawaban resmi terkait permintaan Indonesia untuk memfasilitasi pemeriksaan terhadap tersangka.

“Bahwa SAM masih berada di Mesir. Hingga hari ini pihak otoritas Mesir belum memberikan jawaban secara resmi tentang permintaan kami untuk mengakomodir pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ujar Untung.

Polri mengungkapkan bahwa proses penanganan kasus tersebut kini menghadapi tantangan baru setelah muncul informasi mengenai upaya Syekh Ahmad melepas status kewarganegaraan Indonesia. Informasi itu diperoleh melalui komunikasi antara pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo dengan Divhubinter Polri.

Untung menjelaskan, langkah pelepasan status warga negara Indonesia diduga dilakukan agar tersangka hanya memiliki kewarganegaraan Mesir. Kondisi itu dinilai dapat memperumit proses hukum karena status kewarganegaraan menjadi salah satu aspek penting dalam pengajuan red notice internasional.

“Secara resmi KBRI Kairo telah berkomunikasi dengan saya terkait upaya pelepasan kewarganegaraan Indonesia dari SAM. Dengan melepas status WNI, tentu dia hanya memiliki single status dan memperoleh perlindungan kewarganegaraan dari Mesir,” katanya.

Menurut Untung, apabila proses pelepasan kewarganegaraan Indonesia benar-benar terjadi, maka upaya penangkapan terhadap tersangka akan semakin kompleks. Sebab, pengajuan red notice Interpol saat ini masih didasarkan pada status Syekh Ahmad sebagai warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Tentunya akan menyulitkan kami karena pengajuan Interpol Red Notice terhadap yang bersangkutan masih status WNI,” ujarnya.

RPI Apresiasi Polri Tangkap 321 WNA di Kasus Judol

Rio Anthony — Fri, 15 May 2026 12:11:02 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, memberikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan Polri.

Apresiasi itu atas keberhasilan Polri membongkar jaringan perjudian online lintas negara yang melibatkan 321 warga negara asing (WNA).

Menurut Fernando, langkah tegas Polri tersebut menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat, khususnya rakyat kecil yang selama ini menjadi korban utama praktik judi online ilegal.

“Langkah Polri ini adalah bentuk konkret dari kecerdasan konsep Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebuah keberpihakan yang nyata kepada rakyat, terutama bagi mereka yang selama ini menjadi korban,” ujar Fernando, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai, pengungkapan kasus tersebut bukan sekadar capaian penegakan hukum biasa, melainkan bukti nyata hadirnya konsep policing modern yang bekerja untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital yang semakin masif.

Fernando menegaskan bahwa perjudian online lintas negara telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Korban terbesar, kata dia, berasal dari kalangan menengah ke bawah yang tergiur janji keuntungan instan hingga akhirnya kehilangan tabungan, terjerat utang, bahkan mengalami keretakan rumah tangga.

Menurutnya, tindakan Polri dalam membongkar jaringan internasional tersebut secara langsung telah memutus rantai eksploitasi terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.

“Apresiasi kami disampaikan karena langkah ini menyentuh kepentingan rakyat yang paling fundamental, yaitu perlindungan dari kejahatan yang menggerogoti kehidupan masyarakat dari dalam,” tegas Fernando.

Ia juga berharap langkah pemberantasan judi online terus diperkuat melalui pengawasan digital yang lebih ketat, kerja sama lintas lembaga, serta penindakan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan perjudian internasional. []

Polda Metro Jaya Kini Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Aditya — Thu, 14 May 2026 14:30:48 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Polda Metro Jaya kini menjadi sorotan setelah posisi Kapolda Metro Jaya resmi diisi perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal atau jenderal bintang tiga. Status tersebut menjadikan Polda Metro Jaya sebagai satu-satunya kepolisian daerah di Indonesia yang dipimpin perwira dengan pangkat lebih tinggi dibandingkan polda lain di seluruh wilayah Indonesia..

Selama ini, jabatan kapolda umumnya diemban perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal atau bintang dua. Namun berbeda dengan Polda Metro Jaya yang memiliki status khusus sebagai satuan kewilayahan bertipe A+. Status tersebut dinilai berkaitan erat dengan beban tugas, kompleksitas wilayah hukum, hingga dinamika keamanan yang dihadapi di wilayah ibu kota dan daerah penyangga.

Wilayah hukum Polda Metro Jaya memang tidak hanya mencakup Provinsi DKI Jakarta. Institusi ini juga membawahi sejumlah daerah penyangga dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, seperti Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan. Kawasan tersebut dikenal sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, diplomasi internasional, hingga aktivitas politik nasional.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengatakan keputusan menaikkan level jabatan Kapolda Metro Jaya dari bintang dua menjadi bintang tiga bukan tanpa alasan. Menurut dia, terdapat pertimbangan strategis yang berkaitan dengan tantangan keamanan dan beban tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain.

“Memang Polda Metro Jaya memiliki dinamika sosial, politik, ekonomi yang berbeda dengan polda-polda lain,” kata Anam pada Kamis (14/5).

Ia menjelaskan, Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Hampir seluruh kegiatan nasional terpusat di wilayah ini, mulai aktivitas pemerintahan, unjuk rasa masyarakat, kegiatan diplomatik, kunjungan kepala negara asing, hingga agenda politik nasional yang memerlukan pengamanan berskala besar.

Selain itu, tingkat kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta dan sekitarnya juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian. Dalam satu hari, jutaan orang bergerak keluar masuk wilayah ibu kota untuk bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut membuat potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Menurut Anam, perubahan struktur kepemimpinan di Polda Metro Jaya diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap status baru tersebut bukan hanya menjadi simbol kenaikan kelas institusi, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.

“Sehingga peningkatan status dari bintang dua menjadi bintang tiga dibarengi dengan peningkatan pelayanan terbaiknya. Semoga ini menjadi sinyal yang baik untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Negara Berpotensi Raup Rp49 Triliun, Prabowo Beberkan Sumber Dananya

Aditya — Wed, 13 May 2026 14:12:10 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa negara diperkirakan kembali menerima tambahan dana sekitar Rp49 triliun yang berasal dari denda administratif serta aset keuangan tidak bertuan yang terkait dengan dugaan tindak ilegal sejumlah oknum. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda penyerahan dana hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut informasi tersebut diperoleh dari laporan yang diterima pemerintah melalui hasil penelusuran transaksi mencurigakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dana tersebut, kata dia, berasal dari rekening milik sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak korupsi dan kini sudah tidak lagi berada di Indonesia.

Menurut Prabowo, sebagian rekening tersebut ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya yang diduga melarikan diri ke luar negeri. Pemerintah, lanjutnya, telah memberikan kesempatan kepada pihak ahli waris maupun pihak terkait untuk mengurus aset tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, banyak rekening yang tidak diklaim sehingga negara memiliki dasar hukum untuk mengambil alih dana tersebut demi kepentingan publik.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah melakukan pengumuman secara terbuka dalam kurun waktu tertentu sebelum mengambil keputusan pengalihan aset ke negara. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk perampasan sepihak, melainkan bagian dari upaya penegakan hukum dan optimalisasi aset negara yang selama ini terbengkalai.

“Kalau sudah diumumkan bertahun-tahun dan tidak ada yang datang mengurus, maka uang itu lebih baik dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo di hadapan jajaran pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dari total dana sekitar Rp49 triliun yang disebutkan Presiden, sebagian besar diperkirakan akan diserahkan dalam waktu dekat. Prabowo menyebut terdapat dana sekitar Rp11 triliun dan Rp39 triliun yang proses administrasinya hampir rampung dan siap masuk ke kas negara pada bulan depan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah memperkuat langkah penertiban aset hasil tindak pidana, termasuk mengejar dana-dana yang selama ini tersimpan dalam rekening dormant atau rekening tidak aktif milik pihak yang terlibat kasus korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.

Tepis Isu Masuk Polisi Bayar, Komisi Percepatan Reformasi Polri Rombak Total Sistem SDM

Aditya — Wed, 06 May 2026 11:03:46 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komitmen untuk membersihkan institusi kepolisian dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memasuki babak baru setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, salah satu anggota komisi yang juga merupakan tokoh senior di kepolisian, Ahmad Dofiri, memaparkan transformasi radikal yang akan dilakukan, terutama dalam sistem manajemen sumber daya manusia.

Fokus utama yang menjadi perhatian publik adalah upaya keras komisi untuk menghapus persepsi dan fakta mengenai adanya pungutan liar dalam proses rekrutmen anggota Polri. Dofiri secara tegas mengungkapkan bahwa salah satu poin rekomendasi terkuat yang disampaikan kepada Presiden adalah penghapusan sistem kuota khusus yang selama ini dianggap menjadi celah pintu masuk bagi praktik “titipan” dan transaksi ilegal dalam penerimaan anggota baru.

Masalah rekrutmen memang menjadi salah satu keluhan paling masif yang diterima oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri selama menyerap aspirasi masyarakat. Menanggapi isu miring mengenai “masuk polisi harus bayar”, Dofiri menjelaskan bahwa sistem baru yang diusulkan akan bersifat sangat rigid dan menggunakan pendekatan multiaktor. Nantinya, panitia seleksi tidak lagi didominasi oleh internal Polri, melainkan melibatkan pihak eksternal yang independen untuk memastikan setiap tahapan berjalan objektif.

Keterlibatan pihak luar ini diharapkan dapat memutus rantai birokrasi gelap yang selama ini menghantui calon-calon anggota dari keluarga tidak mampu namun memiliki potensi tinggi. Dengan menghapus kuota khusus, setiap calon anggota harus bertarung secara murni berdasarkan kemampuan fisik, intelektual, dan integritas, tanpa ada jalur belakang yang bisa dibeli dengan materi.

Transformasi manajerial ini tidak hanya berhenti pada tahap rekrutmen, tetapi mencakup seluruh siklus hidup seorang anggota Polri, mulai dari masa pendidikan, penempatan tugas, hingga mekanisme mutasi dan promosi jabatan. Dofiri menekankan bahwa selama ini aspek promosi sering kali dipengaruhi oleh faktor kedekatan atau materi, yang pada akhirnya merusak moral anggota yang berprestasi. Oleh karena itu, Komisi merekomendasikan tata kelola bidang pembinaan yang lebih ketat, di mana setiap kenaikan pangkat harus didasarkan pada rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi.

Transformasi Besar Kepolisian, Komisi Percepatan Reformasi Polri Usulkan Revisi UU dan Penguatan Kompolnas

Aditya — Wed, 06 May 2026 10:07:17 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sebuah langkah monumental dalam penataan institusi keamanan negara baru saja terjadi di Istana Merdeka pada Selasa, 5 Mei 2026. Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) secara resmi menyerahkan laporan komprehensif mengenai peta jalan transformasi kepolisian masa depan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang juga merupakan motor penggerak komisi ini, mengungkapkan bahwa laporan tersebut bukanlah dokumen biasa. Terdiri dari tujuh jilid buku dengan ketebalan mencapai 3.000 halaman, laporan ini merangkum aspirasi publik, kajian akademis, serta evaluasi mendalam terhadap kinerja Polri selama dua dekade terakhir.

Meskipun tebal, Yusril memastikan bahwa Presiden telah menelaah ringkasan eksekutif yang disiapkan khusus untuk mempermudah pengambilan kebijakan strategis dalam waktu dekat.

Inti dari laporan raksasa tersebut mengerucut pada enam rekomendasi krusial yang diharapkan mampu menjawab keraguan publik terhadap profesionalisme korps Bhayangkara. Rekomendasi pertama yang menjadi sorotan utama adalah mengenai kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan. Di tengah perdebatan panjang mengenai wacana peletakan Polri di bawah kementerian keamanan, Komisi secara bulat bersepakat untuk merekomendasikan agar Polri tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden.

Yusril menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia yang sangat luas serta kebutuhan akan komando tunggal yang cepat dalam situasi darurat nasional. Dengan tetap berada di bawah kendali kepala negara, Polri dianggap memiliki otoritas yang lebih stabil tanpa terjebak dalam birokrasi kementerian yang mungkin justru memperlambat respons operasional di lapangan.

Yusril Tegaskan, Polri Tetap Berada di Bawah Presiden

Rio Anthony — Wed, 06 May 2026 04:48:40 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof Yusril Ihza Mahendra bahwa semua rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diterima dengan baik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya soal mekanisme pemilihan dan pengangkatan Kapolri.

“Terhadap hal alternatif tadi apakah pengangkatan Kapolri itu langsung diangkat oleh presiden atau kah presiden mengajukan satu atau dua atau lebih nama kepada DPR dan DPR diminta persetujuan lalu presiden mengangkatnya, ada dua pendapat dan pak Presiden sudah memilih,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026) petang.

Pilihan Presiden adalah tetap sama seperti saat ini, di mana Presiden akan mengajukan nama-nama untuk menjadi Kapolri kepada DPR RI dalam rangka meminta persetujuannya.

“Bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan baru kemudian beliau akan mengangkat calon yang diajukan itu sebagai Kapolri,” jelasnya.

Kemudian soal kedudukan Polri yang ternyata menjadi bagian dari materi diskusi antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan Presiden Prabowo Subianto.

Hasilnya, Presiden lebih memilih jika jabatan Kapolri akan tetap berada di bawah komando Presiden secara langsung.

“Mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang, Polri langsung berada di bawah presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah Kementerian yang ada sekarang, tapi Polri tetap langsung berada di bawah presiden,” tegasnya.

Masih dalam aspek kontrol dan pengawasan, Yusril menyebut bahwa kinerja Kepolisian akan tetap diawasi oleh lembaga adhoc, yakni Kompolnas.

Apalagi kata dia, Komisi Kepolisian Nasional tersebut pun akan mendapatkan perluasan kewenangan yang bisa membuat Kepolisian semakin baik lagi ke depannya.

“Poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas ya, dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapolri,” terang Yusril.

Oleh karena itu, dampak dari perluasan kewenangan Kompolnas tersebut akan berimplikasi pada regulasi Kepolisian saat ini, di mana Komisi Percepatan Reformasi Polri pun mengusulkan adanya revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Mengenai Kompolnas ini karena diperluas kewenangannya juga dipertegas, maka implikasinya adalah perubahan terhadap undang-undang Polri, dan itu tadi sudah disampaikan juga tugas pak Menkum pak Supratman dan tugas kami semua lah untuk men-draft itu, dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen undang-undang kepolisian yang ada sekarang,” tuturnya.

“Beberapa pasal khususnya terkait dengan Kompolnas dan juga penempatan polisi dalam di luar tugas-tugas kepolisian itu yang nanti akan ditegaskan dalam undang-undang,” sambung Yusril. []

Kapolri Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi soal Larangan Pelajar Naik Motor

Aditya — Thu, 05 Mar 2026 23:53:33 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penguatan kedisiplinan pelajar di sekolah. Salah satu aturan yang mendapat perhatian adalah larangan bagi siswa membawa sepeda motor ke sekolah, khususnya bagi pelajar yang belum memenuhi syarat usia berkendara atau yang jarak sekolahnya masih dapat dijangkau dengan moda transportasi lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan peresmian program rumah tidak layak huni bagi jajaran kepolisian daerah di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit menilai langkah yang diambil pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas serta membangun karakter generasi muda.

Menurut Kapolri, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi tersebut sejalan dengan upaya kepolisian dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar. Ia mengatakan bahwa masih banyak siswa yang mengendarai sepeda motor meskipun belum memiliki izin mengemudi yang sah atau belum cukup umur sesuai ketentuan peraturan lalu lintas.

Ia menilai langkah Gubernur Jawa Barat yang melarang siswa membawa sepeda motor ke sekolah merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat membantu aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Kapolri menyebut kebijakan tersebut bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter bagi generasi muda.

Menurutnya, jika pelajar sejak dini dibiasakan mematuhi aturan lalu lintas, maka mereka akan tumbuh menjadi masyarakat yang lebih tertib dan bertanggung jawab di masa depan. Ia menegaskan bahwa pembentukan karakter disiplin memang harus dimulai sejak usia sekolah.

Tragedi Tual, Polri Janji Penanganan Tegas Anggota Brimob yang Aniaya Siswa

Aditya — Mon, 23 Feb 2026 01:01:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepolisian Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus penganiayaan yang melibatkan seorang anggota Brimob terhadap dua pelajar di Tual, Maluku Tenggara, yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

“Saya kira hal-hal yang seperti itu kami tangani secara transparan, ya,” ujar Jenderal Sigit. Ia menegaskan bahwa Korps Bhayangkara saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap peristiwa yang memicu keprihatinan publik tersebut.

Kasus ini bermula ketika Bripda Masias Siahaya diduga melakukan pemukulan terhadap siswa MTsN Maluku Tenggara berinisial AT (14). Akibat penganiayaan tersebut, AT mengalami cedera serius di bagian kepala dan meninggal dunia. Selain itu, Bripda MS juga diduga menyerang NK (15), kakak dari korban AT, hingga mengalami patah tulang.

Peristiwa tragis ini memicu gelombang kecaman dari masyarakat setempat, orang tua siswa, dan aktivis pendidikan. Banyak pihak menilai kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak dan menuntut agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Edison Isir, menekankan bahwa institusi kepolisian akan menindaklanjuti kasus ini secara tegas dan akuntabel.

“Polri berkomitmen tegas dalam proses penegakan hukum dan kode etik terhadap individu yang terlibat, secara transparan dan akuntabel,” jelas Jhonny dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Ia juga menekankan perlunya peran aktif masyarakat dan keluarga korban dalam mengawal proses hukum. Hal ini dimaksudkan agar penyelidikan dan penegakan hukum berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku dan bebas dari intervensi pihak manapun.

“Polri mengajak keluarga korban dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Kasus AKBP Didik Picu Tes Urine Nasional di Lingkungan Polri

Aditya — Fri, 20 Feb 2026 18:02:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk melakukan tes urine serentak terhadap seluruh anggota kepolisian di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan menyusul sejumlah kasus anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, yang secara langsung merusak reputasi institusi.

Perintah Kapolri tersebut muncul setelah Polri kembali mengalami skandal yang memalukan, kali ini melibatkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. AKBP Didik tidak hanya diduga mengonsumsi narkoba, tetapi juga menyimpan satu koper berisi berbagai jenis barang terlarang. Selain itu, ia diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, menerima uang dari bandar-bandar narkotika yang beroperasi di wilayahnya.

Kasus ini terungkap setelah Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menangkap sejumlah anak buah AKBP Didik yang juga merupakan pengguna sekaligus bandar narkoba. Pada Kamis, 19 Februari 2026, AKBP Didik resmi dipecat dari kepolisian dan dijadikan tersangka.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa perintah tes urine serentak ditujukan untuk menyisir anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi.

“Langkah ini bertujuan memastikan seluruh personel Polri bersih dari penyalahgunaan narkotika. Divisi Propam Polri bersama jajaran di seluruh wilayah akan melaksanakan pemeriksaan urine secara menyeluruh,” kata Trunoyudo, Jumat (20/2/2026).

Trunoyudo menambahkan, perintah ini menunjukkan keseriusan Polri dalam memberantas praktik narkoba dari internal institusi sendiri. Jenderal Sigit tidak ingin anggota Polri, yang seharusnya menjadi komandan utama dalam pemberantasan narkoba di masyarakat, justru terlibat sebagai pengguna atau bahkan menjadi bagian dari rantai pasok zat terlarang.

“Polri harus bersih dari narkoba. Tidak ada toleransi. Anggota yang terbukti positif akan mendapat sanksi tegas, tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Bea Cukai-Polri Bongkar 13 Kg Narkotika dan Laboratorium Sabu di Sunter

Agung Nugroho — Tue, 17 Feb 2026 06:14:31 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bersama Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan 13 kilogram narkotika dan sekaligus membongkar laboratorium pembuatan metamfetamina/sabu (clandestine lab) di wilayah Jakarta Utara.

Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil rangkaian pengawasan barang kiriman internasional dan pengembangan informasi yang berlangsung selama tiga hari, Jumat-Minggu, 13-15 Februari 2026.

“Operasi dilakukan di beberapa lokasi, yakni apartemen di kawasan Pluit dan Sunter, serta sebuah rumah makan di Jakarta Timur,” ungkap Syarif dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Dia mengungkapkan kasus bermula dari kecurigaan petugas Bea Cukai saat memeriksa barang kiriman pos asal Iran menggunakan mesin pemindai (x-ray) di Kantor Pos Pasar Baru, pada Kamis (12/02).

Petugas menemukan kristal biru, lanjut dikatakan Syarif, yang disembunyikan di dinding kemasan peti kulit dan setelah diuji terbukti positif mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 11,56 kilogram.

“Barang bukti tersebut kemudian diserahterimakan kepada Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan controlled delivery. Dari pengembangan kasus tersebut, pada Jumat (13/02) di sebuah apartemen di Pluit aparat mengamankan seorang warga negara Iran berinisial KKF yang bertindak sebagai penerima paket,” ujar dia.

Pengembangan Selanjutnya

Dia mengatakan pengembangan selanjutnya pada Sabtu (14/02) mengarah pada penangkapan tersangka lain berinisial SB warga negara Iran yang diduga berperan sebagai peracik sabu serta pengungkapan sebuah apartemen di Sunter yang difungsikan sebagai clandestine lab.

Dari lokasi laboratorium tersebut, petugas menemukan tambahan sabu seberat 1.683 gram beserta berbagai peralatan produksi seperti kompor portabel, timbangan, cairan kimia, alat penggiling serbuk, dan limbah sisa pengolahan. Kemudian pada Minggu (15/02) tim gabungan melaksanakan olah TKP forensik.

“Temuan ini menegaskan bahwa jaringan tersebut berperan sebagai penerima barang, sekaligus memproduksi ulang narkotika di dalam negeri,” tambah Syarif.

Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan ini memiliki makna penting bagi keselamatan publik. “Penindakan ini menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap masyarakat. Setiap kilogram narkotika yang berhasil digagalkan peredarannya berarti kita mencegah potensi kerusakan ribuan generasi muda serta menjaga ketahanan sosial keluarga Indonesia,” ujar Syarif.

Keberadaan Laboratorium

Keberadaan laboratorium narkotika di kawasan hunian padat penduduk, menurut Syarif juga menimbulkan risiko besar, seperti penyalahgunaan obat terlarang serta potensi bahaya kebakaran dan paparan bahan kimia beracun.

“Karena itu, pengungkapan clandestine lab dinilai memberi manfaat langsung berupa peningkatan rasa aman warga sekitar serta pencegahan risiko kesehatan lingkungan,” ucap dia

Seluruh barang bukti dan tersangka kini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Aparat masih melakukan pendalaman guna menelusuri jaringan internasional yang terlibat.

“Sinergi lintas instansi ini diharapkan terus mempersempit ruang gerak peredaran narkotika sekaligus memastikan masyarakat memperoleh lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif,” tutup Syarif.

Bintang Mahaputera Menanti Kapolri, Prabowo: Bentuk Terima Kasih dan Kebanggaan

Aditya — Fri, 13 Feb 2026 17:32:21 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan rencananya untuk menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri secara serentak di seluruh Indonesia yang dipusatkan di SPPG Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden lebih dahulu menyerahkan sejumlah tanda kehormatan negara kepada tokoh-tokoh yang dinilai berjasa dalam mendukung program strategis nasional. Di antara penerima penghargaan tersebut adalah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Kapolri Komjen Dedi Prasetyo, serta pengusaha petambak Haji Zaini Sidi yang dinilai berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Saat menyampaikan sambutan, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa nama Kapolri belum termasuk dalam daftar penerima penghargaan pada hari itu karena telah dipersiapkan untuk menerima penghargaan yang lebih tinggi.

Menurut Presiden, dedikasi dan kontribusi Kapolri dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk penguatan pelayanan publik dan partisipasi aktif Polri dalam program pemenuhan gizi masyarakat, layak mendapatkan apresiasi khusus dari negara.

“Saya kira beliau pantas mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Mungkin Mahaputera itu yang tepat,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para undangan yang terdiri dari jajaran pejabat negara, perwira tinggi Polri, serta perwakilan masyarakat.

Ucapan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. Presiden bahkan mengungkapkan bahwa dirinya telah menanyakan langsung kepada Kapolri apakah yang bersangkutan sudah pernah menerima Bintang Mahaputera. Setelah mendapat jawaban belum, Presiden menyatakan komitmennya untuk memberikan langsung tanda kehormatan tersebut.

Bintang Mahaputera merupakan tanda kehormatan tertinggi kedua di Indonesia setelah Bintang Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden kepada warga negara Indonesia yang dinilai berjasa luar biasa dalam menjaga keutuhan, kelangsungan, serta kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara historis, Bintang Mahaputera telah dianugerahkan kepada berbagai tokoh nasional dari beragam latar belakang, mulai dari pejabat negara, tokoh masyarakat, akademisi, hingga figur yang memiliki kontribusi besar dalam bidang pertahanan, keamanan, sosial, dan pembangunan nasional.

Penganugerahan ini bukan sekadar simbol seremonial, melainkan bentuk pengakuan negara atas dedikasi panjang, kepemimpinan, dan pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Peresmian 1.072 SPPG Polri menjadi momentum penting yang menegaskan peran institusi kepolisian dalam mendukung agenda pembangunan manusia. Program SPPG dirancang untuk memperkuat pelayanan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil, guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dalam beberapa kesempatan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung program-program strategis pemerintah.

Melalui jaringan kepolisian hingga tingkat daerah, Polri dinilai mampu mempercepat distribusi bantuan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan implementasi program berjalan efektif dan tepat sasaran. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi tersebut.

Ia menilai, keberhasilan program nasional tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi lintas institusi, termasuk aparat keamanan. Menurutnya, Polri telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat.

Dalam suasana yang hangat, Presiden Prabowo juga menyampaikan ungkapan emosional saat berbicara mengenai rencana pemberian penghargaan kepada Kapolri. Ia menggambarkan momen tersebut sebagai kebanggaan seorang pemimpin kepada bawahannya yang dinilai telah bekerja dengan penuh dedikasi.

“Ini kehormatan bagi seorang pemimpin. Ini kebahagiaan seorang bapak bisa mengucapkan terima kasih kepada anaknya. Kebanggaan,” ujar Presiden.

Pernyataan tersebut memperlihatkan hubungan kerja yang solid antara pimpinan negara dan pimpinan institusi kepolisian. Dalam konteks kepemimpinan nasional, sinergi yang kuat antara Presiden dan Kapolri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan program prioritas.