Dalam perkara ini, penyidik memperkirakan kerugian negara mencapai sekitar Rp3,6 miliar.

Kerugian tersebut diduga timbul akibat perubahan nilai appraisal yang dijadikan dasar penentuan besaran tunjangan perumahan.

Kepala Kejari Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, mengatakan status tersangka ditetapkan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti yang dinilai cukup.

Salah satu bukti penting berasal dari keterangan FS, tersangka yang lebih dahulu ditetapkan dalam perkara ini. FS diketahui menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD (Setwan) Ponorogo.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik menduga FS menerima instruksi dari SN untuk mengubah hasil penilaian yang sebelumnya dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Nilai appraisal tersebut diduga dinaikkan sebesar 15 persen dari hasil penilaian awal.

“Berdasarkan keterangan tersangka FS, yang bersangkutan mengaku mendapat perintah dari tersangka SN untuk menaikkan nilai appraisal sebesar 15 persen dari total penilaian KJPP,” ujar Zulmar, Kamis (6/8/2026).

Nilai appraisal yang telah direvisi itu kemudian digunakan sebagai acuan dalam menetapkan besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo periode 2023-2026.

Penyidik menduga perubahan tersebut dilakukan karena SN tidak puas dengan hasil penilaian awal yang diterbitkan KJPP.

Selain mengusut dugaan manipulasi nilai appraisal, Kejari Ponorogo juga masih menelusuri kemungkinan adanya keuntungan pribadi yang diterima SN.

“Selain mengamankan dokumen dan BBE (barang bukti elektronik), penyidik juga menyita senjata api,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (1/12/2025)

Budi mengatakan, senjata api itu disita dari Kantor PT Widya Satria. Jenisnya senjata api yang disita enggan dirinci oleh KPK.

“Yang kemudian dititipkan ke Polda Jawa Timur,” kata Budi.

Dalam kasus ini, KPK kembali menggeledah rumah Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sukoco (SUG) dalam kasus ini. Selain itu, KPK juga menggeledah rumah pihak terkait dan Kantor CV Raya Ilmi, serta CV Rancang Persada.

Kasi Intel Kejari Ponorogo Agung Riyadi mengungkapkan, Saka ditahan usai statusnya dinaikan menjadi tersangka atas rekayasa kridit fiktif terhadap pinjaman KUR di BRI Unit Pasar Pon tahun 2024.

” Sebelumnya kita periksa sebagai saksi, setelah dilakukan ekspos perakara atas pemeriksaan yang bersangkutan, tim sepakat menaikan statusnya menjadi tersangka dan kita lakukan penahanan,” kata dia dikutip dari Realita.co, Kamis (5/6/2025).

Agung mengungkapkan dalam aksinya Saka yang berperan sebagai eksekutor merekayasa pinjaman KUR dengan memalsukan KTP puluhan korban.

” Jadi ada KTP data palsu tapi kartunya asli. Yang selanjutnya oleh tersangka digunakan untuk merekayasa pinjaman fiktif,” jelas dia.

Agung mengaku Saka akan ditahan hingga 20 hari kedepan, dan dapat diperpanjang hingga 2 kali. Penahanan tersangka ini dilakukan untuk mempermudah penyidik dalam menangani kasus ini, dan mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.

Pasalnya, pihaknya menemukan adanya sindikat yang tertata secara terstruktur dalam kasus yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah ini.

” Kami menemukan kasus ini melibatkan sindikat. Artinya tidak hanya tersangka tapi ada pihak-pihak lain yang terlibat juga. Tentunya akan ada tersangka lain setelah ini. Cuman ini masih kami dalami perannya,” akunya.

Diketahui sebelumnya, usai menggeledah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kejaksaan Ponorogo memeriksa 15 saksi baik dari BRI maupun Disdukcapil terkait kridit KUR fiktif dengan modus memalsukan identitas KTP ini.

Tak tanggung-tanggung puluhan warga Ponorogo dicatut KTP nya untuk mencairkan dana KUR dengan pinjaman rata-rata Rp 50 juta tersebut