JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar karena berhasil dalam pengendalian Covid-19.

Melalui PPKM Award 2023, Pemkot Makassar meraih piagam penghargaan terbaik III kategori pengendalian pandemi Covid-19 untuk wilayah Sulawesi.

Penghargaan itu diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada Sekda Makassar M Ansar, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, 20 Maret 2023 kemarin.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Achmad Hendra Hakamuddin turut mendampingi Sekda M Ansar dalam penerimaan PPKM Award 2023.

Kata Hendra, penghargaan ini merupakan bukti bahwa inovasi atau program Makassar Recover dari Pemkot Makassar berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

“Penilaian pemerintah pusat melalui award ini melegitimasi bahwa apa yang telah kita lakukan selama PPKM kemarin itu, khususnya Makassar Recover dipandang baik oleh pemerintah pusat,” kata Hendra Hakamuddin, Selasa (21/03/2023).

Hendra menyampaikan ada beberapa indikator penilaian dari PPKM Award 2023, dan Pemkot Makassar keluar sebagai Terbaik III se-Sulawesi.

Penilaiannya itu, mulai dari administrasi seperti dokumentasi pemberkasan, baik itu berupa SK mau pun surat edaran yang sudah dikeluarkan pemerintah kota selama pandemi Covid-19.

Termasuk inovasi atau program yang dijalankan dalam hal mengendalikan pandemi Covid-19 di daerah masing-masing.

Dimana Kota Makassar mempunyai program Makassar Recover.

Dalam hal pengendalian Covid-19, pemerintah kota menurunkan tiga Satgas dengan tugas yang berbeda-beda.

Yakni, Satgas Raika, Covid Hunter, dan Tim Detector.

“Pemberkasan itu kemudian divalidasi oleh Tim Independen, dan bentuk validasinya itu dalam bentuk wawancara dan pak wali langsung yang menjelaskan,” ujarnya

“Ada beberapa yang mewakili Sulawesi dan kita masuk diantaranya. Bahkan Pemkot Makassar meraih penghargaan terbaik III pengendalian Covid-19,” pungkas Hendra Hakamuddin.

YOGYAKARTA, Eranasional.com – Pj. Sekretaris Daerah DIY, Wiyos Santoso memimpin tim Pemda DIY dalam verifikasi yang dilakukan secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Verifikasi dilakukan oleh empat orang dari Kemendagri RI. Saat verifikasi, Wiyos mengatakan, di awal masa pandemi pada 2019-2020 lalu, Gubernur DIY mengeluarkan aturan terkait pembatasan di berbagai bidang.

“Seluruh aturan yang dikeluarkan itu juga mengacu pada aturan pusat. Dan sejak awal pandemi, kami di DIY juga sudah melakukan berbagai antisipasi agar penyebarluasan virus bisa ditekan. Namun memang untuk tempat wisata agak sulit kita membatasi, karena masyarakat juga masih ada kegiatan di sana. Tapi penutupan tempat wisata dan pelarangan kegiatan yang melibatkan banyak orang tetap kami lakukan,” paparnya.

Wiyos mengatakan, terkait penerapan aplikasi Peduli Lindungi yang lalu, Pemda DIY telah bekerja sama dengan Kemenkominfo RI. Kewajiban penggunaan aplikasi ini diterapkan di tempat umum guna membatasi kunjungan maupun masyarakat berkumpul di satu tempat. Penggunaan aplikasi ini juga mendukung Pemda DIY untuk sejauh mana pelaksanaan vaksinasi di DIY.

“Soal masa terburuk bagi DIY, saat penanganan CoViD-19 ialah saat terjadi kelangkaan oksigen. Saat itu yang mengalaminya memang tidak hanya DIY. Dalam keadaan yang cukup genting, kami berupaya mencari pasokan oksigen bagi para pasien kritis saat itu. Pada akhirnya, kami menghubungi langsung beberapa perusahaan yang bisa menyiapkan generator oksigen. Dan akhirnya ada empat perusahaan yang bisa menyanggupinya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo menambahkan terkait implementasi aplikasi Peduli Lindungi. Di awal implementasi, pihaknya memberikan bantuan pendaftaran bagi pengelola tempat wisata maupun usaha untuk mendapatkan QR Code Peduli Lindungi. Setelahnya, aplikasi Visiting Jogja milik DIY diintegrasikan dengan Peduli Lindungi.

“Untuk mengatur tempat wisata, kami mempunyai prosedur standar operasional yang kami beri nama Pranata Anyar Plesiran Jogja. Untuk memudahkan pelaku wisata, kami  membuatnya dalam bentuk buku kecil. Isinya lengkap, mencakup seluruh aktivitas pariwisata, mulai dari bagaimana melakukan restorasi, pembelian tiket secara online, dan pembayaran secara cashless,” paparnya.

Proses verifikasi PPKM Award kepada Pemda DIY ini hanya berlangsung selama 15 menit. PPKM Award ini merupakan wujud apresiasi dari pemerintah pusat kepada representasi stakeholders yakni pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, serta satuan TNI POLRI di daerah yang telah berjuang mengendalikan pandemi CoViD-19 selama hamper tiga tahun lamanya.

Indikator yang dinilai sebagai wujud kinerja Pemda dalam pengendalian pandemi, antara lain regulasi penanganan CoViD-19, kinerja penegakan protokol kesehatan, kapasitas respon, inovasi penanganan CoViD-19, serta kebijakan dan realisasi anggaran penanganan pandemi di daerah. Selan itu, kinerja pemerintah daerah dengan hasil akhir berupa cakupan testing, tracing, treatment dan cakupan vaksinasi, juga akan menjadi sumber penilaian. **