JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah mulai melonggarkan pembatasan banyak aktivitas di PPKM level 1 lantaran risiko COVID-19 dinilai rendah saat ini. Seluruh wilayah Indonesia termasuk Jabodetabek kembali berada di level 1 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal itu tertuang dalam Inmendagri No 40 Tahun 2022, diatur sejumlah pelaksanaan aktivitas kegiatan sehari-hari.

Pemerintah menetapkan PPKM level 1 berdasarkan penilaian para pakar di lapangan meski kasus harian Corona dan jumlah pasien yang memerlukan perawatan cenderung meningkat.

Berikut 6 aturan terbaru PPKM level 1 di Jabodetabek hingga 29 Agustus:

1. Work from office

Kegiatan perkantoran termasuk non esensial diizinkan hingga 100 persen dengan syarat pegawai sudah divaksinasi COVID-19 dan wajib memakai aplikasi PeduliLindungi di pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

2. Supermarket

Tempat menjual kebutuhan sehari-hari seperti supermarket, hypermarket, hingga pasar tradisional dan toko kelontong diizinkan beroperasi hingga 100 persen. Pasar rakyat yang juga menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen.

3. Makan di tempat umum

Kegiatan makan di tempat umum, baik di warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, restoran diizinkan hingga pukul 22:00, dengan kapasitas maksimal 100 persen. Khusus di restoran dalam gedung atau mal, wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi hanya orang dengan status hijau yang diizinkan masuk.

Bagi tempat makan yang mulai beroperasi sejak 18:00, diperbolehkan buka hingga 02:00 dini hari.

4. Aturan masuk mal

Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan diperkenankan beroperasi hingga pukul 22:00 dengan memperhatikan ketentuan berikut.

– Anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.

– Tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dibuka dan wajib untuk menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk.

– Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

5. Bioskop

Kapasitas pengunjung mal di bioskop juga diizinkan hingga 100 persen, tetapi hanya pengunjung kategori hijau di PeduliLindungi yang boleh masuk. Anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orangtua dengan menunjukkan vaksinasi minimal dosis pertama.

Pengunjung juga diperkenankan makan di tempat dengan kapasitas maksimal 100 persen.

6. Ngegym

Fasilitas pusat kebugaran/gym, diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 100% (seratus persen). ***

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyesuaikan sistem kerja bagi aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan status penyebaran COVID-19.

Sistem kerja tersebut tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berikut rincian lengkap aturan kerja ASN dalam SE Menteri PANRB No 05/2022 yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tanggal 16 Februari 2022 ini:

A. Kantor Pemerintahan Sektor Non-esensial
1. Jawa dan Bali
– PPKM Level 1, sebanyak 100 persen pegawai work from office (WFO).
– PPKM Level 2, sebanyak 75 persen pegawai WFO.
– PPKM Level 3, sebanyak 50 persen pegawai WFO.
– PPKM Level 4, 100 persen pegawai work from home (WFH).

2. Luar Jawa dan Bali
– PPKM Level 1, sebanyak 100 persen pegawai WFO.
– PPKM Level 2, sebanyak 75 persen pegawai WFO.
– PPKM Level 3, sebanyak maksimal 50 persen pegawai WFO. Jika ditemukan klaster COVID-19, maka akan ditutup selama lima hari.
– PPKM Level 4, sebanyak 25 persen WFO. Jika ditemukan klaster COVID-19, maka akan ditutup selama lima hari.

B. Kantor Pemerintahan Sektor Esensial
1. Jawa dan Bali
– PPKM Level 1, maksimal 100 persen pegawai WFO.
– PPKM Level 2, maksimal 75 persen pegawai WFO.
– PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50 persen pegawai WFO.

2. Luar Jawa dan Bali
– PPKM Level 1, 2, dan 3, maksimal 100 persen WFO.
– PPKM Level 4, maksimal 50 persen WFO.

C. Kantor Pemerintahan Sektor Kritikal
1. Jawa dan Bali
– PPKM Level 1, 2, 3, dan 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

2. Luar Jawa dan Bali
PPKM Level 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

SE Menteri PANRB No. 05/2022 ini mengubah sistem kerja yang tercantum dalam lampiran SE sebelumnya. SE Menteri PANRB No. 23/2021 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE Menteri PANRB No. 01/2022 masih tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB No. 05/2022 ini.

JAKARTA – Sejumlah wilayah dalam operasional kereta rel listrik (KRL) mulai 2 November 2021, telah masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarkat (PPKM) level 1. Meskipun terdapat perubahan status tersebut, KAI Commuter tetap melakukan pembatasan kapasitas pengguna di dalam kereta, dan jam operasional KRL tetap berlangsung pada pukul 04.00-22.00 setiap hari.

KAI Commuter tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan pengguna KRL menggunakan masker ganda, mencuci tangan sebelum dan sesudah naik KRL, serta menjaga jarak.

Calon pengguna KRL juga wajib menunjukkan sertifikat vaksin baik secara fisik maupun digital kepada petugas. Pembatasan kapasitas pengguna KRL juga masih berlaku sesuai Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 97 Tahun 2021.

“Pembatasan kapasitas tetap dijalankan sesuai ketentuan mengingat volume pengguna KRL terpantau mulai naik,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, dalam keterangannya, Sabtu (6/11/2021).

Selama Oktober 2021, jumlah pengguna KRL rata-rata 351.324 pengguna per hari. Jumlah ini meningkat 24,2% dibanding rata-rata September yang mencapai 282.760 pengguna tiap hari. Peningkatan volume sejalan dengan aktivitas masyarakat yang kembali bergerak saat ini.

KAI Commuter melakukan penyesuaian operasional dan layanan KRL Jabodetabek seiring tren volume pengguna KRL yang terus bertambah.

KAI Commuter mengoperasikan 999 perjalanan KRL per hari mulai 17 Oktober yang sebelumnya sebanyak 994 perjalanan. Sebanyak 307 perjalanan melayani pada jam sibuk pagi, yaitu pukul 04.00-09.00 WIB dan sebanyak 243 perjalanan melayani di jam sibuk sore yaitu pukul 16.00-20.00 WIB.

“Hal ini sejalan dengan pergerakan pengguna yang masih terkonsentrasi pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari,” kata Anne.

Dalam pengamatan Beritasatu.com, di berbagai stasiun, calon penumpang harus melakukan tap di barcode PeduliLindungi. Kemudian, menunjukkannya kepada petugas. Jika belum vaksin, maka penumpang tidak diizinkan naik KRL.

Pada jam-jam sibuk, KAI Commuter juga konsisten menerapkan jaga jarak aman antarpengguna dengan membatasi jumlah orang yang dapat naik kereta untuk mengantisipasi kepadatan di dalam kereta.

Petugas akan melakukan antrean penyekatan di stasiun bila kondisi di dalam KRL sudah sesuai kuota.

Eranasional.com – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengatakan, mulai hari ini, Selasa 19 Oktober sampai dengan 8 November, atau sekitar tiga minggu kedepan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kepulauan Riau akan diperpanjang.

Dilansir dari Metrobatam, Pemberlakuan ini menyusul adanya pengumuman dari Pemerintah Pusat yang memperpanjang PPKM berlevel untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19) di sejumlah daerah di luar Jawa-Bali mulai sehari sebelumnya yang disampaikan oleh Menko Perekonomian yang juga Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali, Airlangga Hartarto lewat konferensi pers. Menanggapi hal ini, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengaku akan mengikuti peraturan perpanjangan PPKM tersebut dengan segala ketentuannya.

“Perpanjangan PPKM ini disampaikan oleh pak Airlangga Selaku Menko Perekonomian yang juga koordinator PPKM di luar Jawa-Bali. Saat ini sudah tidak ada lagi Provinsi yang PPKM nya level 4. Level 3 pun cuma di Kaltara, selebihnya berada di Level 2. Sedangkan kita, Kepulauan Riau bersama Sumatera Barat dan NTB berada di level 1,” ujar Gubernur.

Mengulang apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian RI Airlangga, menurut Gubernur, semenjak awal penanganan pandemi covid-19, pemerintah telah memberlakukan PPKM Level 4, level 3, dan level 2 sebanyak 11 kali.

“Alhamdulullah kita sudah berada di level 1 dan ini harus kita jaga terus. Makanya saya selalu ingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap patuhi prokes, jangan sampai lengah. Pemerintah kabupaten dan kota juga agar terus mengingatkan masyarakatnya,” pinta Gubernur.

Dengan penerapan perpanjangan PPKM hingga 8 November ini, selanjutnya pemerintah pudat akan terus mengevaluasi pelaksanaan PPKM di seluruh wilayah Indonesia setiap dua pekan sekali. Dan PPKM berlevel untuk kabupaten/kota akan ditetapkan ulang oleh pemerintah berdasarkan hasil evaluasi dari sejumlah indikator penilaian yang ada.

Indikator penilaian tersebut mencakup jumlah kasus positif Covid-19, kasus kematian, kasus kesembuhan, tingkat testing dan tracing, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit, hingga capaian vaksinasi di wilayah masing-masing tersebut.

Berdasarkan data infografis perkembangan kasus covid-19 di Kepulauan Riau per 18 Oktober 2021, secara umum total konfirmasi se-Provinsi Kepulauan Riau 53.811 orang (+2), dengan rincian kasus aktif sebanyak 77 Orang (-9) atau hanya 0,14 persen.

Sedangkan kasus sembuh sebanyak 51.980 Orang (+10) atau 96,60 persen, adapun yang meninggal sebanyak 1.754 Orang (+1) atau 3,26 persen.

BOR Rumah Sakit Se-Provinsi Kepulauan Riau 3.11 persen dan Positivity Rate Kepulauan Riau di angka 0.23 persen.

Untuk peta resiko per tanggal 10 Oktober 2021 di seluruh kabupaten dan kota di Kepri berada dalam zona kuning. “Capaian-capaian perbaikan dalam penanganan covid-19 di Kepri ini hasil kerja keras kita semua. Maka dari itu, kita jangan lebgah. Tingkatkan terus kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan sehari hari baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat,” pinta Gubernur lagi.

Dengan semakin membaiknya laporan kondisi levelisasi di Kepri, lanjut Gubernur, merupakan modal besar bagi daerah untuk melancarkan berbagai progran kerja. Terutama dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Eranasional.com – Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Erdi A Chaniago, menyebut penyekatan ganjil-genap di puluhan lokasi yang tersebar di Jawa Barat bakal dilakukan hingga status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) turun ke level 1.

Menurutnya, pemberlakuan ganjil-genap yang sudah dilakukan dua kali setiap akhir pekan, terbukti telah menurunkan angka mobilitas kendaraan sekitar 20-30 persen dibandingkan hari-hari biasanya.

“Penyekatan mobilitas masyarakat masih diperlukan mengingat pandemi covid-19 yang belum 100 persen berakhir,” ujarnya, Selasa, 14 September 2021.

Penyekatan ganjil-genap dilakukan di 51 titik di wilayah kerja 15 Polres se-Jawa Barat dan lima di antaranya merupakan gerbang tol yang diawasi personel dari Polrestabes Bandung.

“Wilayah-wilayah yang diberlakukan ganjil-genap itu merupakan wilayah yang berstatus PPKM tingkat II dan tingkat III,” kata dia.

Adapun kegiatan penyekatan ganjil-genap itu diberlakukan bagi kendaraan yang berasal dari luar kota masing-masing. Salah satunya di Bandung yang menyasar penyekatan itu kepada kendaraan yang tidak memakai pelat nomor D.

Penyekatan ganjil-genap diterapkan sesuai dengan angka terakhir pada pelat nomor kendaraan daerah tersebut. Apabila pada hari itu tanggal ganjil, kendaraan ganjil yang boleh melintas, begitupun sebaliknya pada tanggal genap.