Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, yang dimulai 18 Januari hingga 24 Januari 2022.

Ketentuan tersebut termaktub dalam keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/55/Kpts/Satgas/Huk/2022. Dalam keputusan tersebut, diatur beberapa poin putusan. Salah satunya pemerintah tetap melarang setiap aktivitas yang menyebabkan kerumunan.

“Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPKM untuk membatasi mobilitas warga dilaksanakan gerakan jaga kampung kita pada tingkat RT dan kampung siaga tangguh dengan mengerahkan sumber daya satuan tugas kecamatan,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Kamis (20/1).

Sesuai dengan penerapan PPKM level 2, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga terus memastikan protokol kesehatan (prokes) serta menjaga mobilitas masyarakat. Yakni dengan penerapan Gerakan Jaga Kampung Kita (Jaga Kaki) pada tingkat Rukun Tetangga (RT) secara terpadu. Termasuk dengan dukungan TNI, Polri dan Kejaksaan.

Untuk pencegahan, di dalam keputusan tersebut juga termasuk pengetatan aktivitas dan edukasi pada kondisi tertutup baik interaksi dan keramaian. Penggunaan masker, mencuci tangan dan sebagainya.

Seperti dilansir dari Antara, poin putusan yang ditetapkan berlaku untuk masyarakat berdomisili maupun bertempat tinggal di Kota Depok. Yang meliputi pribadi, perkantoran, pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan dan transportasi umum.

Dengan demikian, akan ada sanksi jika masyarakat tidak mentaati aturan tersebut, mulai dari sanksi administrasi hingga penutupan sesuai perundang-undangan.

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, masih berada pada status level II Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diketahui diperpanjang sejak 02 hingga 15 November mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi turut menanggapi, mengapa wilayahnya masih berada di Level II dan belum di Level I PPKM.

Menurutnya, pencapaian vaksinasi di Kota Bekasi telah mencapai hampir 90 Persen.

Kendati demikian Pemerintah Kota Bekasi masih melakukan evaluasi apa yang menjadi kendala Kota Bekasi masih di Level II PPKM.

“Kan biasanya kita saat apa yang kita dapat dari sebuah proses terus penilaian dari pihak eksternal, itu dari Kementerian Kesehatan, Ketua PPKM Jawa Bali, nah sekarang Kota Bekasi masih dalam Level 2,” ucap Wali Kota Bekasi saat ditemui awak media, Jum’at (05/11/2021) sore.

Maka dengan itu, pihaknya tengah melakukan pengkajian apa yang menjadi kekurangan pada Kota Bekasi yang belum jua berada di PPKM level I.

“Data ini, kita sajikan, kita sampaikan di mana nih kekurangan dari yang kita ada sekarang antara existing yang kita berjalan di Kota Bekasi dengan penentuan perpanjangan bahwa Kota Bekasi masih di level 2,” paparnya.

Wali Kota Bekasi yang akrab disapa Pepen itu menegaskan, jika proses evaluasi tetap dilakukan, salah satu faktornya ialah mengevaluasi penyebaran Vaksinasi.

“Makanya biasanya kan kita evaluasi tuh. Vaksinasi evaluasi, vaksinasi kita kan udah hampir 90 persen sebenarnya,” ucapnya.

Kendati demikian, Pepen tetap optimis jika waktu dekat wilayah Kota Bekasi, dapat masuk ke Level 1 PPKM.

“Saya kira sebentar lagi Level 1 (PPKM) mungkin ada hal yang lain yang sekarang nyangkut dimana gitu,” Pungkasnya.

Sebelumnya pemerintah melakukan perpanjangan (PPKM) di Jawa-Bali. Dalan kebijakan tersebut berlaku selama 14 hari yakni mulai tanggal 2 hingga 15 November 2021.

Peratauran tersebut berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan aturan teknis sebagai dasar perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali pada periode 19 Oktober hingga 1 November 2021.

Aturan itu berupa Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dikutip dari salinan Inmendagri, Selasa (19/10/2021), terdapat 54 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang berstatus level 2.

Seluruh daerah itu berada di tujuh provinsi. Berikut rinciannya:

1. DKI Jakarta

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Utara
Kota Administrasi Jakarta Pusat

2. Banten

Kota Tangerang
Kota Tangerang Selatan

3. Jawa Barat

Kota Sukabumi
Kota Cirebon
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Bandung
Kota Depok
Kota Cimahi
Kabupaten Karawang
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Sumedang

4. Jawa Tengah

Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Sragen
Kota Surakarta
Kota Salatiga
Kota Magelang
Kabupaten Klaten
Kabupaten Kendal
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Semarang
Kabupaten Boyolali
Kabupaten Demak

5. DIY

Kabupaten Sleman
Kabupaten Bantul
Kota Yogyakarta
Kabupaten Kulonprogo,
Kabupaten Gunungkidul

6. Jawa Timur

Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Madiun
Kota Malang
Kota Madiun
Kota Batu
Kabupaten Jombang
Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Gresik

7. Bali

Kabupaten Jembrana
Kabupaten Bangli
Kabupaten Karangasem
Kabupaten Badung
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Tabanan
Kabupaten Buleleng
Kota Denpasar
Adapun menurut pedoman organisasi kesehatan dunia (WHO) ada kriteria tertentu yang menyebabkan suatu daerah masuk kategori level 2.

Kriteria itu yakni, angka kasus positif Covid-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100.000 penduduk per minggu.

Kemudian jumlah rawat inap di rumah sakit antara 5 hingga kurang dari 10 orang per 100.000 penduduk per minggu.

Terakhir, jumlah angka kematian kurang dari 2 orang per 100.000 penduduk di daerah itu.