Eranasional.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kota Palangka Raya telah diberlakukan. Pemberlakuan tersebut terhitung mulai 25 Februari hingga 28 Februari 2022.

Oleh sebab itu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin minta warga kota cantik agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Sekarang level PPKM kita kan sudah level 3 artinya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 cukup meningkat. Oleh sebab itu, saya imbau untuk warga kota Palangka Raya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam menjalani aktivitasnya”, kata Fairid Jumat, (18/2/2022).

Menurutnya, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, niscaya pandemi covid 19 yang sedang melanda di kota kita ini akan cepat berakhir dengan harapan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya seperti sedia kala.

“Jadi, sekali lagi saya tekankan kepada masyarakat Kota Cantik agar dalam melakukan aktivitasnya selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Apabila itu sudah kita laksanakan, saya yakin level PPKM kita secara berangsur akan turun”, tuturnya.

Fairid juga menyebutkan bahwa selain menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, di masa pandemi seperti ini dirinya juga meminta agar masyarakat Kota Cantik menerapkan pola hidup sehat. Contohnya makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang serta rajin berolahraga.

“Dengan menerapkan pola hidup sehat imun tubuh kita akan meningkat dan sistem kekebalan tubuh kita juga kuat sehingga kita tidak mudah tertular dari penyakit termasuk virus Covid-19 ini”, tutupnya.

Eranasional.com – DKI Jakarta kembali memasuki pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 mulai 15-21 Februari 2022. Dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 133 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 3 Corona Virus Disease 2019 tertuang bahwa kegiatan pada pusat perbelanjaan, Mal hingga pusat perdagangan dapat beroperasi hingga pukul 21.00 WIB dan kapasitas maksimal 60 persen.

“Kapasitas maksimal 60% dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB serta dilakukan dengan protokol kesehatan secara lebih ketat,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangannya dikutip, Kamis (17/2/2022).

“Wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama,” tambahnya.

Kemudian arena bermain anak dalam Mal dapat dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen.

“Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap untuk setiap anak yang masuk,” jelasnya.

Sementara itu, kegiatan bioskop wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sedangkan kapasitas maksimal 50 persen dengan kategori hijau.

“Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai. Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama,” tuturnya.

“Restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dan Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Kementerian Kesehatan RI,” tutupnya.

Eranasional.com – PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan perubahan waktu operasional pada moda transportasi Mass Rapid Transit (MR) Jakarta. Selama masa PPKM Level 3, MRT akan mulai beroperasi pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB. Hal itu efektif berlaku mulai Kamis, 10 Februari 2022.

“Adapun perubahan waktu operasional MRT Jakarta yang ditetapkan berdasarkan acuan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Desease 2019,” kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda), Rendi Alhial dalam keterangannya, Rabu (9/1/2022).

Selama PPKM Level 3 juga akan dilakukan pembatasan jumlah pengguna 65 orang per car (kereta). Rendi Alhial mengatakan, pihaknya bakal secara konsisten menerapkan protokol kesehatan di seluruh area stasiun.

Di antaranya dengan pemeriksaan suhu tubuh seluruh penumpang yang akan masuk ke dalam stasiun, kewajiban melakukan pemindaian melalui aplikasi PeduliLindungi yang disediakan pada setiap entrance gate di seluruh stasiun, dan pemberlakuan pembatasan kapasitas penumpang secara ketat.

Serta penempatan tanda atau marka untuk menjaga jarak sosial. Jarak antar rangkaian kereta pun (headway) diatur, yakni setiap 10 menit.

Diimbau Ketat Prokes

Sehubungan dengan kembali naiknya angka kasus Covid-19, MRT Jakarta kata dia juga mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan MRT Jakarta, seperti kewajiban memakai masker, menjaga jarak antar pengguna, rajin mencuci tangan, serta tidak berbicara, baik satu atau dua arah, selama di dalam kereta dan area peron stasiun.

“Untuk mengetahui lebih detail mengenai kebijakan jadwal operasional MRT Jakarta, masyarakat dapat akses melalui akun media sosial MRT Jakarta,” imabunya.

Karenanya, menurut Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Untung Budiharto di Balai Kota Jakarta, Senin, 7 Februari 2022, pihaknya akan merutinkan inspeksi mendadak (sidak), pengecekan dan pemantauan ke hotel, tempat isolasi, hingga terminal kedatangan untuk memastikan karantina berjalan sesuai aturan.

“Kita selalu mengadakan razia pengawasan ke tempat-tempat yang kita duga adanya ketidakdisiplinan, kita selalu, beberapa malam ini kita mengecek hotel-hotel, terminal kedatangan supaya meyakinkan aturan itu dilaksanakan dengan baik,” kata Untung.

Untung juga menyampaikan pihaknya juga akan melakukan inspeksi mendadak sejumlah lokasi karantina yang dicurigai melanggar aturan dengan dugaan adanya diskresi-diskresi yang melonggarkan karantina.

“Sudah perintah bapak presiden maupun menteri, kita tidak mengeluarkan lagi diskresi untuk itu. Jadi, kita selesaikan aturan yang ada,” ucapnya.

Sidak pada tempat-tempat yang dicurigai adanya pelanggaran, tambah Untung, akan dilakukan secara rutin baik ada laporan ataupun tidak.

“Dan ya, jika ditemukan ada pelanggaran, akan kami tindak,” tutur Untung.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sejumlah wilayah aglomerasi, termasuk Jabodetabek, PPKM-nya naik ke level tiga.

“Berdasarkan level asesmen saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, DI Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus, saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya ‘tracing’,” kata Menko Luhut.

Terkait banyaknya kasus COVID-19 merupakan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) Luhut mengatakan bahwa kebijakan karantina akan mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Irmendagri) yang berlaku dan menegaskan tidak ada lagi diskresi karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

“Kita tidak bisa memberikan diskresi-diskresi kebanyakan lagi karena kita hanya mengacu kepada instruksi Mendagri yang ada saja. Tadi Presiden mengingatkan, nanti kita tidak disiplin dan kunci kita lihat Omicron berkembang di dunia manapun itu adalah masalah disiplin,” ucap Luhut, selepas rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin, 3 Januari 2022.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk memberlakukan karantina 10 hari dan tujuh hari.***

DEPOK – Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut bakal melakukan penyesuaian aturan setelah keluarnya keputusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dari pemerintah pusat.

“Sesuai asesmen Kemenkes, Depok sudah masuk PPKM level 3 dan artinya pembatasan-pembatasan dari sisi perkumpulan, resepsi pernikahan dan hajatan lainnya,” kata Idris, Senin (7/2/2022).

Idris mengatakan, penyesuaian akan dilakukan utamanya pada kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat.

“Pembatasan 25% dari kapasitas bukan lagi 50%,” kata Idris.

Idris mengatakan, penyesuaian aturan juga diterapkan pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kota Depok.

“Untuk PTM level 3 sesuai SKB 4 menteri, itu 50%, di Depok sudah berjalan 50%, kita lihat trennya minggu depan dan bisa jadi kita kurangi 25% melihat situasinya,” paparnya.

Idris mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 di Kota Depok saat ini sudah melebihi peningkatan kasus saat terjadinya gelombang kedua atau saat varian Delta pada pertengahan 2021 lalu.

“Kenaikan per hari kemarin 1.800-an, ini artinya sudah di atas perharinya kasus Juli tahun lalu. 1.600 sekian saat itu,” paparnya.

“Sehingga kita wanti-wanti, kita lihat minggu ini ternyata terjadi kenaikan dan kelambatan dari sisi yang sembuh kita akan tambah isoternya,” kata Idris.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa beberapa wilayah di Jawa dan Bali kini berstatus PPKM Level 3, salah satunya adalah DKI Jakarta.

Luhut menyebut bahwa wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Bali dan DI Yogyakarta menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3.

“Pemerintah melakukan beberapa penyesuaian aturan Level 3 dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia, komorbid dan belum divaksin,” kata Luhut dalam keterangan pers, dikutip dari YouTube Setpres, Senin (7/2/2022).

Luhut mengungkapkan bahwa penerapan PPKM Level 3 di Jabodetabek bukan disebabkan peningkatan kasus konfirmasi Covid-19, tapi karena rendahnya tracing.

Luhut menyampaikan bahwa pemerintah melakukan beberapa penyesuaian terkait aturan PPKM Level 3 untuk periode 8-14 Februari 2022.

Pertama, untuk sektor industri orientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100 persen, dan jika memiliki IOMKI minimal 75 persen, tetapi karyawan wajib divaksin dosis lengkap, dan menggunakan PeduliLindungi.

Selanjutnya, untuk kegiatan Supermarket dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung 60 persen.

Sementara itu, untuk pasar rakyat dapat beroperasi sampai pukul 20.00 waktu setemoat dan maksimal pengunjung adalah 60 persen.

“Untuk mall akan dibuka sampai pukul 21.00, maksimal 60 persen pengunjung bagi anak kurang dari 12 tahun minimal vaksin dosis pertama,” kata Luhut.

Tempat bermain anak-anak serta tempat hiburan dapat dibuka, tetapi dengan kapasitas maksimal 35 persen, dan wajib menunjukkan bukti vaksinasi dosis pertama untuk anak dibawah 12 tahun.

Adapun, untuk warteg atau kios jajan dapat dibuka sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung 60 persen. Aturan yang sama juga berlaku untuk operasional di restoran dan kafe.

“Untuk Bioskop masih akan tetap dibuka, dengan anak dibawah 12 tahun diperbolehkan masuk tetapi harus sudah menerima dosis pertama,” ujarnya.

Kemudian, penggunaan tempat ibadah maksimal 50 persen kapasitas, fasilitas umum maksimal 25 persen, dan kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial masyarakat maksimal 25 persen.

Eranasional.com – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan peningkatan level PPKM Jabodetabek, DIY, Bali dan Bandung raya naik ke level 3. Kebijakan ini diambil setelah menyoroti lonjakan kasus yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

“Jabodetabek, DIY, Bali dan Bandung Raya akan ke level 3,” ujar Luhut dalam jumpa pers disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/2).

Luhut memerintahkan peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan varian Omicron yang menyumbang kenaikan kasus covid dalam beberapa waktu terakhir. Di antaranya peningkatan faskes hingga konversi bed untuk pasien covid.

Luhut mengatakan, kebijakan PPKM yang pemerintah ambil tetap mengikuti level asesmen yang telah disesuaikan, berdasarkan cakupan kapasitas rawat inap.

“Berdasarkan data yang kami kumpulkan berbagai sumber, bahwa omicron ini menyebabkan penularan jauh lebih cepat, melampaui penularan varian delta. Luhut mengklaim pemerintah terus memperbarui data dan meminta masukan dari berbagai ahli dalam bidangnya.

“Serta analisis perkembangan di seluruh negara sehingga menjadi penanganan pemerintah terhadap Omicron secara holistik,” tegas Luhut.

Dalam kesempatan itu Luhut juga memaparkan, xari data yang pemerintah miliki saat ini, sebanyak 357 pasien meninggal dari sejak omicron berjalan, 42 persen memiliki komorbid.

“44 persen lansia, dan 69 persen belum vaksinasi lengkap. Maka lansia yang belum vaksin, segera vaksin,” ujarnya.

Eranasional.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta izin kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk menaikkan status PPKM menjadi level 3. Hal tersebut dilakukan Anies bertepatan dengan permintaan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk dihentikan sementara.

“Jadi dalam usulan pak Gubernur kepada pak Menko itu salah satunya perlu ada peningkatan pembatasan, salah satunya adalah pemberlakuan PPKM (level 3),” kata Wagub DKI Riza Patria, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (6/2/2022).

Riza mengatakan bahwa kebijakan tersebut ada ditangan pemerintah pusat.

“Itu jadi kewenangan pusat, jadi semuanya kami serahkan kepada pemerintah pusat atau Satgas pusat,” ujarnya.

Disisi lain, ia mengatakan bahwa Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya melakukan koordinasi untuk melakukan pembatasan kegiatan seperti pemberlakuan jam malam.

“Memang kita semua ke depan akan ada upaya-upaya apakah pembatasan nanti di jalan, pembatasan jam malam inikan sekarang yang kita lakukan baru pembatasan kapasitas, pembatasan jam operasional,” tandasnya.

“Nanti kita akan tingkatkan lagi, pembatasan yang sesuai dengan fakta data, semuanya kita lakukan pengawasan monitoring dan evaluasi,” pungkasnya.

Eranasional.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yg berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.

Menurutnya, keputusan ini juga didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali.

“Sebagai perbandingan, belum ada masyarakat Indonesia yang divaksinasi pada periode Nataru tahun lalu. Hasil sero-survei juga menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19 yang tinggi,” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (7/12).

Selama Nataru, kata Luhut, syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis, tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh.

JAKARTA – Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mengantisipasi lonjakan Covid-19. Keputusan ini lantas dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2021.

“Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022,” tulis Inmendagri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Rabu (24/11/2021).

Begini isi lengkap aturan dalam pelaksanakan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal 2021:

a. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

b. pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal:

1. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;

2. diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara

berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja; dan

3. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan lbadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total gereja,

c. pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk:

1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan

mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja;

2. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;

3. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;

4. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (entrance) dan pintu keluar (exit) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

5. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar gereja;

6. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;

7. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter; dan

8. melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.

Sementara itu, aturan khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall diantaranya:

a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing- masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan, sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);

b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;

c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;

d. meniadakan event perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;

e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula 10.00 – 21.00 waktu setempat menjadi 09.00 – 22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

f. bioskop dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan

g. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat.

Eranasional.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 disertai dengan kewajiban vaksin.

Muhadjir mengatakan sesuai dengan arahan Presiden, pada liburan Natal dan Tahun Baru 2022 tidak diadakan penyekatan. Namun, orang yang bepergian harus dalam keadaan sehat dengan cara memastikan status vaksinasi yang bersangkutan serta melalui hasil tes usap.

“Siapa saja yang mau bepergian supaya segera menggunakan aplikasi PeduliLindungi, kemudian harus vaksin. Yang belum vaksin harus vaksin, diusahakan sudah vaksin kedua. Selain itu, sebelum berangkat juga dilakukan tes swab,” ujar Muhadjir dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (19/11/2021).

Menyinggung soal jenis tes usap mana yang dibutuhkan, menurut dia, akan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan untuk menetapkan.

Selain itu, pemerintah juga akan memastikan pengecekan dan pemantauan perjalanan hingga tempat tujuan, bekerja sama dengan Polri. Tidak hanya lokasi mudik, tujuan perjalanan seperti tempat wisata pun akan diawasi ketat.

Polri siap untuk melakukan vaksinasi di tempat bila menemukan pelaku perjalanan yang belum mendapatkan suntikan vaksinasi.

“Akan tetapi, seyogianya kalau tidak ada urusan yang primer dan mendesak, sebaiknya hindari bepergian pada Natal dan Tahun Baru,” ujar Muhajir menegaskan.

Ia tidak memungkiri tetap adanya kemungkinan pergerakan masyarakat secara besar-besaran pada Natal dan tahun baru.

Untuk itu, sebagai langkah antisipasi, Pemerintah telah mengatur sejak awal bahwa ASN, TNI Polri, termasuk pegawai BUMN, dilarang mengambil cuti pada masa Natal dan tahun baru. Sementara itu, pegawai swasta diimbau tidak manfaatkan liburan Natal dan tahun baru untuk cuti.

Muhajir menilai saat ini fasyankes dan tenaga kesehatan sudah lebih terlatih dan siap dibandingkan ketika Indonesia menghadapi puncak COVID-19 sebelumnya.

Meski demikian, kata dia, jangan karena semua lebih siap maka masyarakat menjadi teledor atau lengah.

“Lebih baik tidak pernah masuk rumah sakit walaupun mungkin fasilitas yang disediakan pemerintah sudah lebih baik,” katanya menegaskan.

Muhadjir cukup optimistis implementasi kebijakan untuk Natal dan tahun baru dapat berjalan baik di lapangan, mengingat semua kementerian dan lembaga sudah berpengalaman sehingga sudah tahu apa yang harus dilakukan, bahkan sekarang pun sudah mulai melakukan aktivitas persiapannya.

Dalam menghadapi liburan Natal dan tahun baru, kata dia, Indonesia memiliki situasi lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan adanya cakupan vaksinasi di atas 60 persen untuk dosis pertama, juga angka kasus, fatality rate, angka kasus aktif dalam kondisi yang landai.

“Akan tetapi, tidak boleh jemawa dengan kondisi yang sudah kita miliki ini. Justru kita harus lebih hati-hati,” ujar Muhajir. [Antara]

Jakarta- Mulai hari ini penumpang pesawat wajib menunjukan hasil tes PCR. Adapun kebijakan tersebut berlaku bagi daerah yang berada dalam kategori PPKM level tiga dan level empat.

Diketahui, aturan tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara.

“Untuk penerbangan dari atau ke bandara di Pulau Jawa dan Bali, serta daerah yang ditetapkan sebagai daerah dengan kategori PPKM level 3 dan 4 wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan,” bunyi aturan tersebut dikutip Minggu (24/10/2021).

Sementara itu, untuk penerbangan dari dan ke luar Pulau Jawa dan Bali dengan kategori wilayah berstatus PPKM level 1 dan 2 wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku 2×24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang berlaku 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Namun, beda halnya dengan pelaku perjalanan yang berusia di bawah 12 tahun dan pelaku perjalanan yang memiliki penyakit komorbid di mana belum dapat menerima vaksin, wajib menyertakan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak harus menunjukkan kartu vaksin.

“Pelaku perjalanan usia di bawah 12 tahun dan yang memiliki penyakit
khusus wajib melampirkan surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah serta anak di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua atau keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK),” jelas aturan Kemenhub.

Selain itu, seluruh pelaku perjalanan juga wajib mendownload atau mengunduh aplikasi PeduliLindungi pada ponsel masing-masing sebagai syarat melakukan perjalanan domestik.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan penggunaan tes PCR kepada penumpang pesawat ini diperuntukkan sebagai metode testing yang paling sensitif mengingat di dalam pesawat tidak lagi diterapkan seat distancing.

“PCR sebagai metode testing yang lebih sensitif dapat mendeteksi orang terinfeksi lebih baik daripada rapid antigen, sehingga potensi orang terdeteksi untuk lolos dan menulari orang lain dalam setting kapasitas yang padat dapat diminimalisir,” ujar Wiku kepada awak media beberapa waktu lalu.

Wiku menyampaikan, ketentuan ini didasarkan dari pelonggaran aturan jumlah penumpang pesawat yang sebelumnya 70% menjadi 100%. Oleh karena itu diperlukan adanya screening test yang lebih akurat.

“Kapasitasnya dinaikkan dari 70% menjadi 100%> Maka, untuk memastikan mereka yang bepergian dalam keadaan sehat, dipastikan dengan screening test yang lebih akurat,” ujar Wiku.

JAKARTA – PPKM berakhir hari ini untuk periode 6 – 13 September 2021, tapi pemerintah lantas kembali melanjutkan penerapan kebijakan tersebut untuk Pulau Jawa – Bali sampai Senin 20 September 2021.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Pulau Jawa – Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan banyak kemajuan pengendalian wabah dalam sepekan terakhir.

Termutakhir, kata Luhut, level PPKM di Bali turun dari level 4 menjadi level 3.  Tapi, kehati-hatian semua pihak tetap menjadi penting agar kasus positif corona tak lagi meninggi.

“Pada penerapan PPKM minggu lalu, pemerintah akhirnya berhasil menurunkan Provinsi Bali menjadi level 3, sehingga dari 11 kota/kabupaten level 4 minggu lalu, hari ini jumlahnya berkurang menjadi 3 kabupaten/kota saja,” kata Luhut saat memaparkan keputusan itu yang disiarkan secara langsung melalui YouTube, Senin (13/9/2021) malam.

JAKARTA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Jakarta telah diperpanjang sampai 13 September mendatang. Kali ini tempat wisata rencananya akan kembali dibuka.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, Iffan mengatakan rencananya akan ada pembahasan mengenai pembukaan tempat wisata di ibu kota.

“Pembukaan tempat wisata baru mau dibahas sama pimpinan nanti jam setengah 7 malam (18.30 WIB),” ujar Iffan saat dikonfirmasi, Selasa (7/9/2021).

Rapat tersebut, kata Iffan, akan dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Nantinya akan ada keputusan mengenai relaksasi untuk pembukaan tempat wisata di masa PPKM level 3 ini.

“Belum ada Surat Keputusannya, kami masih menunggu keputusan gubernur dulu. Nanti pak gubernur sendiri yang pimpin rapat,” tuturnya.

Uji Coba Buka Tempat Wisata

Sebelumnya, Pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata karena kasus pandemi Covid-19 telah konsisten menurun.

Koordinator PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan setiap orang yang akan berwisata ke 20 tempat ini harus lolos screening dari aplikasi Pedulilindungi.

“Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan Level 3 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform Peduli Lindungi,” kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (6/9/2021).

Sementara di kabupaten/kota dengan status PPKM Level 2 juga akan diwajibkan untuk menggunakan Peduli Lindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka.

Dalam Instruksi Mendagri Nomor 39/2021 tentang PPKM level 4, 3, dan 2 di wilayah Jawa dan Bali dijelaskan bahwa 20 tempat wisata yang buka akan ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Anak di bawah 12 tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini,” tulis Irmendagri.

Luhut menegaskan, pembukaan tempat wisata ini harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat agar tidak terjadi lonjakan Covid-19 lagi.

“Saya sekali lagi mengimbau kita semua supaya kompak untuk disiplin, saling mengingatkan, supaya kita jangan kena lagi gelombang ketiga,” tutur Luhut.

JAKARTA – Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 di Jawa-Bali mulai 7-13 September 2021 dan mulai 7-20 September untuk daerah lainnya.

Selama kebijakan tersebut, kabupaten/kota yang berstatus level 3 dalam PPKM diperbolehkan membuka mal dengan jam operasional sampai pukul 21.00 waktu setempat dan kapasitas pengunjung 50 persen.

Hal ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021 yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (6/9/2021).

Dalam Inmendagri tersebut disebutkan bahwa pengunjung dan pegawai mal wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining.

Kemudian, restoran dan kafe di dalam pusat perbelanjaan atau mal dapat menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50 persen, satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 60 menit.

Adapun, bioskop di dalam pusat perbelanjaan atau mal belum diperbolehkan beroperasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di emailkamu.

“Bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mal pusat perdagangan ditutup,” demikian bunyi Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021.

Terakhir, penduduk dengan usia di bawah 12 tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan atau mal.