Jakarta- Mulai hari ini penumpang pesawat wajib menunjukan hasil tes PCR. Adapun kebijakan tersebut berlaku bagi daerah yang berada dalam kategori PPKM level tiga dan level empat.

Diketahui, aturan tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara.

“Untuk penerbangan dari atau ke bandara di Pulau Jawa dan Bali, serta daerah yang ditetapkan sebagai daerah dengan kategori PPKM level 3 dan 4 wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan,” bunyi aturan tersebut dikutip Minggu (24/10/2021).

Sementara itu, untuk penerbangan dari dan ke luar Pulau Jawa dan Bali dengan kategori wilayah berstatus PPKM level 1 dan 2 wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku 2×24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang berlaku 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Namun, beda halnya dengan pelaku perjalanan yang berusia di bawah 12 tahun dan pelaku perjalanan yang memiliki penyakit komorbid di mana belum dapat menerima vaksin, wajib menyertakan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak harus menunjukkan kartu vaksin.

“Pelaku perjalanan usia di bawah 12 tahun dan yang memiliki penyakit
khusus wajib melampirkan surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah serta anak di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua atau keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK),” jelas aturan Kemenhub.

Selain itu, seluruh pelaku perjalanan juga wajib mendownload atau mengunduh aplikasi PeduliLindungi pada ponsel masing-masing sebagai syarat melakukan perjalanan domestik.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan penggunaan tes PCR kepada penumpang pesawat ini diperuntukkan sebagai metode testing yang paling sensitif mengingat di dalam pesawat tidak lagi diterapkan seat distancing.

“PCR sebagai metode testing yang lebih sensitif dapat mendeteksi orang terinfeksi lebih baik daripada rapid antigen, sehingga potensi orang terdeteksi untuk lolos dan menulari orang lain dalam setting kapasitas yang padat dapat diminimalisir,” ujar Wiku kepada awak media beberapa waktu lalu.

Wiku menyampaikan, ketentuan ini didasarkan dari pelonggaran aturan jumlah penumpang pesawat yang sebelumnya 70% menjadi 100%. Oleh karena itu diperlukan adanya screening test yang lebih akurat.

“Kapasitasnya dinaikkan dari 70% menjadi 100%> Maka, untuk memastikan mereka yang bepergian dalam keadaan sehat, dipastikan dengan screening test yang lebih akurat,” ujar Wiku.

JAKARTA – Korlantas Polri kembali memberikan dispensasi perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) kepada masyarakat.

Tetapi, dispensasi perpanjangan itu hanya berlaku bagi masyarakat yang wilayanya menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1835/IX/YAN/.1.1./2021.

Disebutkan bahwa dispensasi diberlakukan bagi masyarakat yang hendak memperpanjang SIM di Satpas yang berada di wilayah PPKM level 4.

Pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada 6 sampai 13 September dapat diperpanjang pada 14 sampai 20 September 2021 dengan mekanisme perpanjangan.

Sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan PPKM level 3, 2, dan 1 perpanjangan SIM diberlakukan seperti biasanya.

Satpas yang berada di wilayah PPKM level 4 tetap harus melakukan pembatasan kapasitas orang.***

Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperbolehkan tempat ibadah dan tempat makan beroperasi dengan ketentuan di masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4.

Pemerintah pusat masih memberlakukan PPKM level 4 di wilayah aglomerasi Jabodetabek selama sepekan mulai 10-16/8/2021.

Wali Kota Bogor Bima Arya menuturkan, secara umum kebijakan secara umum sama dengan PPKM level 4 sebelumnya. Hanya saja, pada masa perpanjangan satu pekan ini tempat ibadah dan tempat makan diperbolehkan.

“Diperbolehkan, tetapi dengan ketentuan,” papar Bima, di Balai Kota Bogor, Selasa (10/7/2021).

Bima menyebut, rumah ibadah diperbolehkan, baik itu di lingkungan RW dan tempat ibadah besar seperti masjid agung atau gedung gereja. Kapasitas tempat ibadah dibatasi 25% dan wajib protokol kesehatan.

“Segera kami akan koordinasi dengan MUI, DMI, dan semuanya untuk memastikan kegiatan di ibadah termasuk jumatan berlangsung dengan prokes 25%,” kata Bima.

Hal kedua, lanjut Bima, tempat makan seperti restoran, rumah makan, dan kafe diperkenankan beroperasi dengan ketentuan mempunyai area terbuka atau outdor. Selain itu, kapasitas tempat makan maksimal 25%.

“Artinya, tempat makan yang mempunyai sirkulasi baik, juga 1 meja dibatasi 2 kursi. Pengecualian bagi, tempat makan yang tertutup, food court di mal,” tandas Bima.

JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3, dan 2 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Kebijakan tersebut terhitung sejak 10 hingga 21 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (9/8/2021).

“Atas arahan Presiden Republik Indonesia maka PPKM Level 4 hingga, 3 dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang hingga 16 Agustus 2021,” Ucap Luhut

Indonesia telah menerapkan PPKN Level 4 sejak 21 Juli 2021. Awalnya, PPKM Level 4 diterapkan selama 21-25 Juli. Kebijakan ini kemudian diperpanjang pada 26 Juli-2 Agustus, dan kembali dilanjutkan pada 2-9 Agustus 2021.

Selama periode 2-9 Agustus, ada 94 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 4. Sisanya menerapkan PPKM Level 2-3.

Kemudian, di 25 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali diterapkan kebijakan PPKM Level 4. Sisanya diterapkan PPKM Level 1-3.

Adapun PPKM Level 4 merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021 lalu.

JAKARTA- Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah kota dan kabupaten. Salah satunya Jakarta.

Dalam Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali.

“Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 (empat) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat,” tulis diktum kesatu huruf a Inmendagri tersebut.

PPKM Level 4 ini akan berlaku mulai 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021.
Jakarta memang sudah berhasil menurunkan kasus corona harian, kasus aktif corona, dan menjaga konsistensi testing tinggi. BOR rumah sakit di Jakarta juga terus turun di bawah 80%.

Namun, Jakarta masih punya tugas untuk menurunkan tingkat kematian. Sebab, sejak PPKM darurat, tingkat kematian masih tinggi.Secara aturan tidak ada yang berbeda.

PPKM Level 4 ini sama dengan yang sebelumnya. Sebagai contoh, kegiatan belajar mengajar masih harus dilakukan secara daring, 100 persen pekerja di bidang non esensial harus bekerja dari rumah, dan rumah ibadah belum bisa menggelar kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah.

Pusat perbelanjaan juga masih tutup. Aturan makan di warteg, lapak jajanan dan sejenisnya juga masih dibatasi 20 menit untuk makan di tempat.

JAKARTA- Pemerintah kembali melanjutkan penerapan PPKM berlevel mulai besok hingga 9 Agustus mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut terdapat empat wilayah yang akan menjadi perhatian khusus pemerintah untuk menekan laju Covid-19.

Lanjut ia mengungkapkan, empat wilayah tersebut diantaranya, Bali, Malang Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Solo Raya. Sebab, daerah tersebut memiliki kasus positif dan kematian tinggi.

“Masih tingginya kasus terkonfirmasi, positivity rate dan juga jumlah kematian warganya,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/8).

Sementara, lanjutnya, daerah lainnya dipastikan kasus Covid-19 sudah mulai dapat tertangani.

“Kita mestinya melihat minggu ini akan membaik karena juga kemarin atau tadi angka sudah sedikit membaik. Tapi sangat yakin dalam satu minggu ke depan ini akan tambah baik,” ungkapnya.

Luhut menjabarkan, masih tinggi kasus kematian di empat wilayah tersebut karena masih banyak warga yang menjalani perawatan isolasi mandiri di rumah. Sehingga kondisi kesehatannya yang parah terlambat tertangani dan semakin memburuk.

“Akibatnya menyebabkan kematian karena saturasi mereka rata-rata di bawah 90,” ucapnya.

Luhut menambahkan, pemerintah juga sudah berupaya melakukan intervensi untuk menurunkan angka kasus kematian. Pemerintah telah membentuk Task Force untuk menjemput pasien isoman.

“Kami bentuk task force untuk menjemput pasien yang positif dari rumah-rumah dan bawa ke pada isolasi terpusat,” pungkasnya.

Luhut juga mengungkapkan, pemerintah berusaha memenuhi pasokan oksigen dan obat untuk pasien Covid-19. “Saya ulangi, kebutuhan oksigen dan obat sudah semakin baik,” ujarnya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan oksigen untuk luar Jawa dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebab, perkembangan pandemi Covid-19 di luar Jawa kini mulai memprihatinkan sebab grafiknya terus menunjukkan tren kenaikan.

“Sekarang ini kelihatan membaik sehingga oksigennya itu juga bersama-sama kita bisa atasi tekanannya,” ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan PPKM level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus 2021. Jokowi mengungkapkan, kebijakan pemerintah ditopang tiga pilar, salah satunya ketersediaan pasokan oksigen.

Tiga pilar utama yang menjadi tumpuan kebijakan pemerintah menangani pandemi Covid-19 diantaranya, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat.

Serta kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment secara masif, termasuk menjaga BOR (bed occupancy ratio), penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat dan pasokan oksigen

Jakarta – Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus 2021. Keputusan ini berlaku bagi daerah yang menerapkan PPKM level 4.

“Pemerintah memutuskan melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 9 Agustus di beberapa kabupaten/kota tertentu,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8/2021).

Jokowi mengatakan PPKM level 4 yang diterapkan pada 26 Juli-2 Agustus telah membawa perbaikan di skala nasional dibanding sebelumnya. Perbaikan itu di antaranya terkait turunnya kasus konfirmasi harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, hingga persentase tempat tidur untuk perawatan pasien COVID-19.

Jokowi meminta masyarakat tetap waspada terhadap virus Corona dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga akan memasifkan kegiatan 3T atau tracing, testing, dan treatment.

“Walaupun sudah mulai ada perbaikan namun perkembangan kasus COVID-19 masih sangat dinamis dan fluktiatuf. Sekali lagi, kita harus terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus COVID-19 ini,” ujarnya.

Jokowi mengatakan pemerintah berusaha mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi. Pemerintah, lanjutnya, tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), dan BLT desa,” katanya.

“Bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL, dan warung, bantuan subsidi upah sudah mulai berjalan, dan program banpres produktif usaha mikro sudah mulai diluncurkan pada tanggal 3 Juli yang lalu,” tambahnya.

Dia mengatakan pandemi COVID-19 harus dihadapi bersama. Jokowi pun mengapresiasi pihak-pihak yang berpartisipasi memberi dukungan dalam penanganan COVID-19.

Dia memberi apresiasi kepada para relawan dan dermawan yang ikut membantu pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan, memfasilitasi isolasi mandiri, dan upaya-upaya sosial lainnya.

Setidaknya mengemuka 2 usulan. Pertama terkait masa perpanjangan PPKM level 4. Usulan kedua terkait penyesuaian daerah yang menerapkan PPKM level 3 dan 4.

Jakarta – Pemerintah bakal mengumumkan keputusan lanjutan terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang berakhir pada 2 Agustus 2021 pada Senin (2/8).

“(Keputusan lanjutan PPKM) baru besok akan diputuskan,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi kepada CNNIndonesia.com, Minggu (1/8).

Dia menambahkan hingga saat ini lintas kementerian dan K/L masih melakukan koordinasi. Namun, ia belum dapat memastikan siapa yang akan mengumumkan keputusan terkait.

“Hari ini masih terus dikoordinasikan. Kita tunggu saja pengumumannya besok (Senin),” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan melaksanakan PPKM Darurat sejak 3 hingga 20 Juli di Pulau Jawa-Bali. Kemudian, pemerintah mengubah nama kebijakan tersebut menjadi PPKM Level 4 dan memperpanjang mulai 21-25 Juli.

Setelah itu, pemerintah kembali memperpanjang PPKM Level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Walau tak jauh berbeda dengan PPKM Darurat, namun pada PPKM Level 4 pemerintah memberikan beberapa kelonggaran untuk pelaku usaha kecil.

Awalnya, PPKM Darurat ditargetkan dapat menekan kasus positif covid-19 di bawah 10 ribu kasus per hari. Namun, selama PPKM level 4 kasus positif dan angka kematian masih tinggi.

Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid kasus kematian masih di kisaran angka seribu, sementara kasus harian fluktuatif, namun masih di angka 30 hingga 40 ribu kasus.

Pada tanggal 26 Juli, kasus kematian akibat Covid mencapai 1.487, sementara kasus harian 28.229 kasus. Lalu, pada 27 Juli, angka kematian Indonesia pecah rekor, dengan 2.069 kasus. Jumlah ini juga menjadi angka kematian tertinggi sejak pandemi pertama kali diumumkan pada Maret 2020 lalu.

Adapun pada 28 Juli, angka kematian menurun meski tak signifikan dengan, 1.824 kasus. Sedang, penambahan kasus harian Covid-19, sebanyak 47.791 kasus.

Kemudian pada 29 Juli, Satgas mencatat sebanyak 1.893 meninggal akibat virus corona, sementara kasus harian bertambah 43.479 kasus.

JAKARTA – Persyaratan naik pesawat selama PPKM diperpanjang kini masih jadi tanda tanya bagi sebagian calon penumpang. Diketahui aturan perpanjangan PPKM level 3-4 di Jawa-Bali dan non-Jawa-Bali juga mengalami sedikit perubahan.

Aturan perjalanan mengacu pada Surat Edaran Satgas COVID-19 No 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menyesuaikan SE Satgas No 16/2021, Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan aturan baru untuk perjalanan udara yang dimuat dalam Surat Edaran Kemenhub No 57 Tahun 2021.

Persyaratan Naik Pesawat Selama PPKM Level 3-4 Diperpanjang

(Sesuai dengan SE Kemenhub no 57 Tahun 2021)

1. Untuk penerbangan di wilayah PPKM level 4 dan 3 penumpang wajib menunjukkan kartu vaksinasi minimal dosis pertama dan surat keterangan tes PCR negatif dengan sampel maksimal 2×24 jam.

2. Untuk penerbangan di wilayah PPKM level 2 dan 1 penumpang wajib menunjukkan kartu vaksinasi minimal dosis pertama dan surat keterangan tes PCR atau rapid test antigen negatif dengan sampel maksimal 2×24 jam.

3. Pelaku perjalanan di bawah 12 tahun dibatasi untuk melakukan perjalanan.

4. Persyaratan kesehatan, mulai kartu vaksin dan tes PCR atau antigen dikecualikan bagi penerbangan angkutan udara perintis dan penerbangan angkutan udara di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

5. Dalam hal surat keterangan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang menyatakan hasil negatif namun di lapangan penumpang menunjukkan gejala indikasi COVID-19, maka penumpang dilarang melanjutkan perjalanan.

Persyaratan Naik Pesawat Selama PPKM Berlaku Sampai Kapan?

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto menyatakan persyaratan di atas berlaku sejak 26 Juli 2021. Namun belum ditentukan sampai kapan syarat-syarat tersebut akan berlaku.

Dalam aturan tersebut, syarat perjalanan diatur sesuai dengan tingkatan level PPKM yang berlaku di suatu daerah. Untuk PPKM level 4 dan 3 misalnya, penumpang wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama dan keterangan hasil negatif PCR test dengan sampel 2×24 jam.

Terkait kapasitas, untuk pesawat udara kategori jet transpor narrow body dan wide body yang digunakan untuk mengangkut penumpang selama PPKM harus menyesuaikan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang maksimal 70 persen dari total kapasitas angkut.

“Bandar udara tetap wajib melayani operasional karena kondisi tertentu seperti angkutan logistik, kepentingan darurat/mendesak, dan technical landing,” ujar Novie dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021). (detik)

Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran No.16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Regulasi disesuaikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) Level 1-4.

Kebijakan ini efektif berlaku mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan atau hasil evaluasi dari kementerian/lembaga terkait.

Dengan diberlakukannya SE No 16/2021 ini maka SE No 14/2021 yang sebelumnya mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. Begitu juga SE No 15/2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 25 Juli 2021.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyampaikan latar belakang dan tujuan diterbitkannya SE No. 16 Tahun 2021 antara lain; sampai saat ini angka positif harian kasus Covid-19 masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan, dan tingkat kepatuhan protokol kesehatan masyarakat masih rendah.

“Pembatasan aktivitas perjalanan masyarakat dilakukan dalam rangka menekan angka penularan Covid-19,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, di Jakarta, Selasa (27/7).

Regulasi terbaru ini juga menyesuaikan pembagian wilayah yang diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 24, 25 dan 26 tahun 2021 mengenai kategori PPKM berdasarkan Level 1, 2, 3 dan 4.

Ketentuan dalam aturan baru ini terdiri dari beberapa poin. Pertama, untuk kategori PPKM level 4 dan 3, perjalanan orang dalam negeri antara kota/jarak jauh harus memenuhi syarat, yaitu wajib menunjukkan kartu vaksinasi dosis pertama surat keterangan hasil negatif tes RT- PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan untuk moda transportasi udara.

Lalu, untuk moda transportasi laut darat (menggunakan kendaraan pribadi atau umum), penyeberangan dan kereta api antarkota, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Selanjutnya, untuk kategori PPKM Level 2 dan 1, bagi moda transportasi udara wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Sementara untuk moda transportasi laut, darat (menggunakan kendaraan pribadi atau umum), penyeberangan dan kereta api antarkota, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam atau hasil negatif kap/d fest antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Kemudian, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat, menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan, tidak diwajibkan membawa hasil negatif RT PCR atau rapid antigen. Namun, diwajibkan untuk menunjukkan STRP atau Surat Keterangan Perjalanan lainnya.

Ketentuan menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dikecualikan bagi pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya, sebagaimana tertulis dalam aturan tersebut. Bagi pelaku perjalanan orang dengan usia dibawah 12 tahun, dibatasi untuk sementara waktu.

Menindaklanjuti terbitnya SE Satgas COVID-19 tersebut, Kementerian Perhubungan menerbitkan empat SE Kemenhub yang akan menjadi petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19.

SE Kemenhub ini diterbitkan untuk mengatur syarat perjalanan di masa PPKM Level 1 s.d 4 berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 24, 25, dan 26 Tahun 2021. Tujuannya adalah tetep membatasi aktivitas masyarakat untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Senin (26/7)

Masing-masing SE berisi ketentuan mengenai syarat perjalanan transportasi baik itu jarak jauh/antarkota maupun di Kawasan aglomerasi, pembatasan kapasitas penumpang, dan pemberlakuan jam operasional, proses pengembalian (refund) tiket, dan pengawasan serta Pengendalian di lapangan.

“Keempat SE Kemenhub tersebut mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan,” jelas Adita

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, yang menandai adanya perpanjangan pemberlakuan PPKM di wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Dalam keterangan persnya, Senin (26/7/2021), Mendagri menjelaskan, meski secara keseluruhan substansinya sama dengan Inmendagri sebelumnya, terdapat perbedaan dalam pengaturan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM.

“Memang ada sedikit perubahan yang paling utama adalah kegiatan untuk UMKM, kita tahu bahwa UMKM cukup terdampak,” katanya.

Pada Diktum ketiga poin (e) Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021 itu, dijelaskan bahwa pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Sebetulnya dari dulu juga tidak pernah kita larang, tapi kita tegaskan di sini, dapat dilaksanakan dengan pengaturan oleh pemerintah daerah setempat masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat,” tegasnya.

Adapun pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum seperti warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan di tempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit.

Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan bagi restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

Jakarta- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendukung keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai hari ini hingga 2 Agustus 2021.

Dasco menyebut PPKM merupakan upaya pemerintah menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Ia pun meminta masyarakat mematuhi seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku selama PPKM Level 4.

“Saya setuju PPKM diperpanjang. Ini keputusan cukup berat, tapi harus tetap diambil untuk menyelamatkan nyawa rakyat,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/7).

Dasco mengklaim sejauh ini pemberlakuan PPKM Darurat yang berjalan sejak 3 Juli sudah berhasil menekan penyebaran virus corona. Namun, upaya itu belum mencapai target penurunan signifikan hingga 10 ribu kasus per hari.

“Sehingga pemerintah memandang perlu untuk dilakukan perpanjangan PPKM level 4,” ujarnya.

Ketua harian Partai Gerindra juga meminta masyarakat selama PPKM Level 4 menghindari acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Termasuk mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa.

Pemerintah, kata Dasco, sangat menghargai aspirasi masyarakat. Namun, aksi demo yang menimbulkan kerumunan justru berpotensi memunculkan klaster Covid 19.

“Kepada masyarakat mohon bersabar. Kita semua berharap perpanjangan PPKM level 4 ini bisa berdampak pada penurunan angka Covid-19 secara signifikan. Tidak ada kata menyerah dan tidak boleh mengibarkan bendera putih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menyebtu pemerintah sudah mengalokasi anggaran cukup besar bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi berupa bantuan sosial tunai (BST) dan stimulus lain.

“Mari kita dukung ikhtiar pemerintah dalam menekan angka Covid 19. Ikuti vaksinasi dan selalu jaga protokol kesehatan” ujarnya.

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan menutup pabrik yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Luhut meminta seluruh masyarakat mematuhi aturan yang diberlakukan. Ia menyatakan pemerintah tak segan melakukan tindakan tegas kepada pelanggar aturan.

“Saya ulangi, pelanggaran terhadap aturan ini akan kami tindak dengan tegas, misalnya industri yang tidak memenuhi ketentuan kami akan peringatkan. Kalau tidak, kami akan beri sanksi mereka berhenti berproduksi,” kata Luhut dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Perekonomian RI, Minggu (25/7).

Luhut menyampaikan pemerintah akan mengedepankan tindakan persuasif dalam menerapkan PPKM Level 4. Ia menyampaikan pembatasan ini dari dan untuk bangsa Indonesia.

Ia mengingatkan pembatasan ini adalah kepentingan bersama. Luhut menyebut PPKM Level 4 hanya akan berhasil menekan laju Covid-19 jika seluruh elemen bangsa ikut serta.

“Penanganan varian delta bisa ditangani dengan baik dan ekonomi rakyat kecil bisa berjalan itu berpulang pada kita semua,” ujarnya.

Pemerintah kembali menerapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus. Aturan ini akan berlaku pada 95 kabupaten/kota level 4 dan 33 kabupaten/kota level 3 di Jawa dan Bali.

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan itu ditandatangani 20 Juli 2021 dan berlaku pada 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

“Kami sudah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021, kemudian ini berlaku dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 (Juli), dan setelah itu nanti akan ada evaluasi,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi PPKM Level 4 di Jawa dan Bali melalui Video Conference, Rabu (21/7/2021).

Dalam keterangannya, Mendagri menjelaskan secara umum isinya sama dengan aturan sebelumnya.

“Isinya sebetulnya secara substansi sama dengan PPKM Darurat,” bebernya.

Aturan terbaru tersebut juga memuat adanya penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan. Kebijakan tersebut mengatur tentang Testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut; jika positivity rate mingguan <5%, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 1; dan jika positivity rate mingguan >5% – <15%, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 5; dan jika positivity rate mingguan >15% – <25%, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 10; sedangkan jika positivity rate mingguan >25%, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 15.

Testing tersebut perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10%; testing perlu ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten/kota mengikuti tabel dan target yang telah ditetapkan dalam Inmendagri, sebagaimana poin j diktum ketujuh dalam Inmendagri tersebut.

“Kemudian kami ingin menyampaikan bahwa di dalam Inmen yang baru ini, Nomor 22 ini, di situ juga disampaikan secara detail sebetulnya termasuk mengenai masalah testing, nah ini tolong betul-betul dipenuhi dan mohon untuk bisa betul-betul dipedomani,” pintanya.

Sementara itu untuk tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.

Sedangkan untuk treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Aturan ini, berlaku untuk daerah dengan kriteria level 3 dan level 4 di Jawa dan Bali dengan menerapkan kegiatan dan pembatasan aktivitas masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Inmendagri tersebut, dalam diktum ketiga. Penetapan level wilayah berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Keseha

Jakarta – Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro. Hal itu dikuatkan dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-9.

Kebijakan perpanjangan itu ditandatangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada 20 Juli 2021, dan mulai berlaku mulai 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

“Kebijakan yang ditujukan bagi kepala daerah seluruh Indonesia itu dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 untuk memperkuat pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) dii Wilayah Jawa dan Bali,” tulis Inmendagri dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (21/7)

Aturan Inmendagri menegaskan bahwa bagi kepala daerah, sepanjang tidak termasuk pada wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen, dengan kriteria level 4 (empat) dan level 3 (tiga), menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yang dirinci lebih lanjut dalam Inmendagri tersebut.

Tak hanya itu, PPKM Mikro juga dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.