JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sempat bingung dengan singkatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sempat diberlakukan saat pandemi Covid-19 melanda. Kedua program tersebut diberlakukan untuk menekan penularan Covid-19.  Namun, Jokowi mengaku bingung karena perubahan terhadap sistem itu berlangsung cepat.

“Sampai kadang-kadang saya bingung ini ada singkatan PSBB seperti tadi Pak Menko sampaikan, belum tahu PSBB singkatannya apa, kepanjangannya apa, muncul PPKM, ini apa lagi?” ujar Jokowi di PPKM Award di Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Kebingungan Jokowi ini makin bertambah ketika muncul istilah-isilah selama pandemi. Jokowi berharap pandemi tersebut telah terlewati dan tidak kembali muncul di Indonesia.

Dalam acara tersebut, Jokowi mengaku sempat kebingungan saat awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020. Saat itu, Jokowi bingung harus berbuat apa agar pandemi bisa tertangani.

“Semua negara belum memiliki pengetahuan dan kita semuanya belum memiliki pengetahuan dan pengalaman apapun mengenai pandemi ini,” ujar Jokowi.

Jokowi mengaku saat itu langsung menghubungi beberapa negara yang pernah mengalami endemi dan lebih dulu terpapar Covid-19. Namun, Jokowi menyebut hal tersebut tidak banyak membantu karena negara lain juga tak kalah bingung mengatasi pandemi.

“Yang dimintai pendapat juga sama, mereka baru belajar, belajar pada orang yang juga baru belajar. Dan kita harus memutuskan keputusan yang tepat untuk menjamin keselamatan rakyat, tidak mudah,” kata Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Tercatat ada tiga kasus COVID-19 dengan infeksi subvariant Omicron XBB.1.5 atau disebut varian Kraken. Salah satu dari kasus varian Kraken itu teridentifikasi pada pasien yang berdomisilo di Pamula, Tangerang Selatan.

Dari kasus tersebut, teridentifikasi 10 kontak erat, salah satu di antaranya dinyatakan positif COVID-19. Hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut terkait satu kasus ini.

Kepala Biro Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, gejala seseorang yang terpapar varian Kraken yaitu mengalami gejalan ringan.

“Semua gejala batuk dan pilek ringan,” kata Siti Nadia, Jumat (2/2/2023).

Sementara itu, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus spesialis paru RS Persahabatan dr Erlina Burhan juga menyeutkan gejala varien Kraken mayoritas ringan, berupa flu, nyeri, tenggorokan, serak, dan pilek.

Namun, dia menyoroti cepatnya penularan varian Kraken. Hal tersebut sebelumnya pernah ditegaskan oleh organisasi kesehatan dunia, WHO.

“WHO telah mengumumkan bahwa Kraken merupakan varian dengan kemampuan transmisi yang tinggi. Kraken merupakan varian paling menular dari semua SARS-CoV-2,” ucap dr Erlina.

Protokol Kesehatan Kembali Ditingkatkan

dr Erlina kemudian menyebutkan pentingnya kembali ditingkatkan penerapan protokol kesehatan (prokes) seiring masuknya varian Kraken di Indonesia. Namun, karena kondisi COVID-19 di Indonesia relatif terkendali, pengetatan tersebut bisa dilakukan secara individu, tidak harus kembali ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Prokes di keramaian seharusnya diperketat. Saat ini kasus COVID-19 di Indonesia sepertinya masih terkendali,” imbuhnya.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Sejak peraturan PPKM dicabut oleh Presiden Joko Widodo, hal tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian pedagang Pasar Grosir Setono, Kota Pekalongan.

“Alhamdulillah, PPKM yang dicabut oleh pak Jokowi membuat pasar ini makin ramai. Seperti nataru kemarin, kurang lebih satu minggu pasar ini dipadati oleh konsumen dari luar kota. Mereka ada yang dari Jakarta, Madura dan daerah lainnya,” kata Ketua Ikatan Pedagang Pasar Grosir Setono (Ippaseno), H. Rozakon

Selain itu, kata dia, faktor lain yang mempengaruhi peningkatan pengunjung yakni revitalisasi kios yang dilakukan belum lama ini.

“Ada sekitar seribuan pengunjung yang datang terlebih pada hari Sabtu dan Minggu. Kebanyakan mereka berbelanja daster, kemeja, dan jenis batik lain yang harganya terjangkau,” kata Rozakon.

Rozakon menambahkan, sejak beroperasinya SPBU di kawasan Pasar Grosir Setono beberapa bulan lalu, ada ratusan pedagang di sisi barat menutup kiosnya karena akses jalan terhambat.

“Namun, keberadaan SPBU juga membantu meningkatkan penjualan di kios lainnya yang mengalami peningkatan 10 hingga 20%,” kata Rozakon saat ditemui dikantornya, Rabu (25/1/2023).

Rozakon berharap pemerintah bisa membantu mempromosikan keberadaan Pasar Grosir Setono ke pihak luar agar bisa meningkatkan jumlah kunjungan.

Sementara itu, Nur Amalia, perempuan asal Kota Bogor ini mengaku baru pertama kali mengunjungi Pasar Grosir Setono meski keluarganya sudah beberapa kali.

“Dari Semarang mau balik ke Bogor sama keluarga. Baru pertama kali kesini, kalau (keluarga) lainnya sudah sering kesini dan katanya sih pakaian batiknya komplit, harganya juga lumayan murah. Ini mau lihat-lihat daster dulu,” katanya. (emaha)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengecek aktivitas perekonomian usai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia dicabut. Kali ini, Presiden mengunjungi pusat perbelanjaan Mal Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta Selatan, pada Kamis (12/01/2023) malam.

Presiden Jokowi tiba di Mal Kokas sekitar pukul 19.20 WIB. Di sana, Presiden mengelilingi mal sembari melihat produk-produk yang dipajang di etalase toko.

Saat melewati toko jenama lokal dari Bandung, Jawa Barat, Eiger, Presiden tampak tertarik dengan produk yang dipajang. Kepala Negara kemudian membeli sebuah rompi berwarna hitam dan sejumlah produk lain.

“Beliau ke sini belanja di toko kita, belanjanya juga lumayan banyak ya. Ada dari jaket, dari sweter, topi, dan tas, seperti itu,” ungkap Ogi, salah satu staf Eiger di Kokas.

Ogi pun mengaku kaget dengan kehadiran Presiden Jokowi yang mampir malam itu untuk membeli sejumlah produk di sana. Menurut Ogi, penjualan barang di tokonya sudah berangsur normal setelah kebijakan PPKM dicabut.

“Oh itu sangat jauh banget sih, jauh banget sih mas (penjualannya). Itu kan saat PPKM sepi banget, setelah PPKM dicabut ini udah mulai rame banget, balik lagi ke normal,” katanya.

Lebih lanjut, Ogi berharap kegiatan jual beli di pusat perbelanjaan dapat kembali seperti sebelum pandemi. “Kalau bisa sih bener-bener dibuka lagi seperti awal lah, karena itu sangat berarti banget buat kita, karena kesejahteraan kita kan dari jualan,” lanjutnya.

Sementara itu, salah satu pengunjung mal, Nindy, juga mengaku kaget dengan kedatangan Presiden Jokowi untuk melihat produk-produk yang dijual di sana. Ia pun merasa beruntung dapat bertemu dengan Kepala Negara malam ini.

“Kayak ngerasa beruntung aja gitu kok tiba-tiba lagi enggak ngapa-ngapain gitu, main aja pulang kantor, eh ada Pak Presiden dan alhamdulillah banget,” ujar Nindy.

Setelah berkeliling, Presiden kemudian meninggalkan pusat perbelanjaan tersebut pada pukul 21.10 WIB.

JAKARTA, Eranasional.com –  Presiden Jokowi memperkirakan efek PPKM akan terlihat pada Februari mendatang. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau aktivitas perdagangan dan mengecek harga komoditas di Pasar Sentul, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu 8 Januari.

“Kita harapkan itu, kan baru aja kan (pencabutan kebijakan PPKM), baru seminggu dua minggu, saya kira efeknya akan kelihatan nanti di bulan Februari,” katanya dalam keterangan, Minggu 8 Januari, disitat Antara.

Jokowi berharap perdagangan semakin semarak setelah pemerintah mencabut PPKM pada 30 Desember lalu.

Saat menyusuri Pasar Sentul hari ini, Presiden Jokowi berbincang dengan beberapa pedagang untuk menanyakan harga kebutuhan pokok di sana. Salah satu pedagang sembako bernama Oka menyampaikan bahwa harga beras saat ini naik.

“Malah naik (harga beras), belum turun malah naik, naik terus, tiap naik 200 (rupiah), 500 (rupiah),” jelas Oka.

Menyikapi hal itu Jokowi berharap harga beras akan turun pada saat bulan panen Februari nanti.

“Hanya satu mungkin beras yang mungkin memang naik, tetapi saya (akan) melihat nanti di bulan Februari karena kita mulai panen (beras),” ucap dia.

Adapun meski harga beras masih naik, dia melihat harga kebutuhan pokok di Pasar Sentul masih cenderung stabil. Dia berharap stabilitas harga bahan pokok dapat terjadi di pasar-pasar lain di Tanah Air.

“Kita harapkan stabilitas seperti ini tidak hanya terjadi di Yogya saja tetapi juga di pasar-pasar di provinsi yang lain,” tandasnya. **

JAKARTA, Eranasional.com – Ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman menyebut dunia, termasuk Indonesia berisiko mengalami hiperendemi (hyperendemic) COVID-19. Fenomena ini memunculkan kemungkinan kasus COVID-19 akan naik lagi, utamanya jika tidak tahan melalui penerapan protokol kesehatan (prokes) dan akselerasi vaksin hingga dosis ketiga (booster).

Untuk diketahui, hiperendemi merupakan kondisi saat suatu penyakit muncul terus-menerus di wilayah geografis dan dalam intensitas yang lebih tinggi dibanding endemi.

“Kemungkinan COVID-19 akan naik lagi, ya mungkin. Ada kecenderungannya selain masih belum terkendali, sekarang ke arah hiperendemi. Dan ini yang terjadi di dunia, yang artinya tentu akan bisa terjadi dan berdampak ke Indonesia,” kata Dicky, Jumat (6/1/2023).

Dicky menuturkan, hiperendemi mungkin terjadi menyusul fakta bahwa wabah SARS CoV-2 sulit diatasi jika hanya bergantung pada penerapan prokes sebagai upaya, seperti 3T, 5M, dan lain-lain.

Faktor lain yang membuat virus mudah bermutasi adalah biologis dari virus yang makin menentukan seberapa cepat ia mampu bermutasi.

Mutasi varian baru ini kemudian lebih menginfeksi dan menimbulkan kesakitan. Bahkan, mampu menembus antibodi jika akselerasi vaksinasi masih begitu rendah. Beberapa varian baru, kata Dicky, sudah mampu menyebabkan permasalahan jangka panjang di dalam tubuh.

“Saat ini XBB sudah jauh lebih ke arah penyakit yang membawa permasalahan jangka panjang, infeksi kronik, kerusakan organ, menurunkan imunitas. Tantangannya jadi lebih kompleks,” tuturnya.

“Jadi bukan hanya masalah kematian keparahan, tetapi pola hiperendemi saat ini kecenderungannya akan terjadi kasus infeksi yang tinggi. Tidak bisa diprediksi tapi tinggi. Karena itu, akselerasi vaksinasi harus terus digencarkan,” sambung Dicky.

Hingga Kamis (5/1/2023) pukul 18.14 WIB, baru 174.825.069 atau 74,50 persen rakyat Indonesia yang mendapat vaksinasi dosis kedua. Sementara itu, masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) mencapai 68.695.826 atau 29,27 persen.

Dicky pun menyarankan agar masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan protokol-protokol kesehatan. Menurut dia, lebih baik mencegah dari pada mengobati.

“Pokoknya sampaikan saja masker tetap harus dipakai, jangan buat masyarakat bingung. Kalau dikatakan enggak pakai masker, ya enggak usah pakai masker. Kita ambil risiko yang paling kecil,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mewajibkan awak hingga penumpang angkutan umum tetap menggunakan masker, meski kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah dicabut.

Syafrin menegaskan, kebijakan itu dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 pada masa transisi menuju endemi.

“Saya minta edaran ini mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” kata Syafrin, Jumat (6/1/2022).

Untuk itu, dia menerbitkan Surat Edaran Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Kewajiban Menggunakan Masker di Dalam Sarana dan Prasarana Angkutan Umum pada Masa Transisi Menuju Endemi tanggal 5 Januari 2023.

Selain kewajiban menggunakan masker, Dishub DKI juga meminta para operator angkutan umum dan kepala satuan pelaksana terminal menyiapkan tempat mencuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).

Penyiapan tempat cuci tangan atau sanitasi tangan itu digunakan saat berada di dalam kawasan atau area fasilitas atau prasarana transportasi dan saat menggunakan angkutan umum.

Kemudian, mendorong penumpang angkutan umum untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat akan memasuki fasilitas transportasi serta mendorong untuk tetap melakukan vaksinasi dosis lanjutan (booster).

Menurut dia, kewajiban tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendgari) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Presiden Joko Widodo telah menghentikan PPKM yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Jokowi memaparkan, dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Meski begitu, Jokowi mendorong protokol kesehatan (prokes) masih harus terus diterapkan.

Protokol kesehatan itu harus tetap dilakukan pada lokasi tertentu, di antaranya angkutan umum dan ruang tertutup karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi COVID-19.

TABANAN, 31 Desember 2022 – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan keputusan pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berdampak positif terhadap kinerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif karena kegiatan dan mobilitas masyarakat termasuk wisatawan saat ini tidak lagi dibatasi.

Presiden Joko Widodo pada Jumat (30/12/2022) secara resmi telah mencabut pemberlakuan PPKM menyusul situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah melandai. Kasus harian COVID-19 pada 27 Desember 2022 hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk. Positivity rate mingguan juga sudah berada di angka 3,3 persen, bed occupancy rate 4,79 persen, serta angka kematian 2,39 persen.

“Saya ingin menyampaikan bahwa ada berita baik yaitu kemarin Presiden mengumumkan akhir dari PPKM. Ini karena tentunya kita mampu mengendalikan pandemi,” kata Menparekraf Sandiaga Uno usai bertemu dengan sejumlah investor dalam ” Investment Gathering”, Sabtu (31/12/2022) siang di Puri Anyar Baturiti Kerambitan, Tabanan, Bali.

Hal ini, kata Sandiaga, tentu akan memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kondisi ini akan semakin meningkatkan minat dan kepercayaan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk berwisata di #IndonesiaAja.

Terlebih sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan menghasilkan kinerja yang cukup tinggi pada tahun 2023.

“Dampak terhadap pariwisata akan sangat positif, akan sangat signifikan, sehingga kita semakin yakin target pencapaian wisatawan nusantara yang dua kali lipat mencapai 1,4 miliar pergerakan dan wisatawan mancanegara ke 7,4 juta wisman. Setengahnya akan ada di Bali, dan itu akan bisa kita wujudkan di tahun 2023 dan 2024 ada target 4,4 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa kita perjuangkan untuk kita realisasikan,” kata Menparekraf Sandiaga.

Kendati demikian, Menparekraf Sandiaga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada. Vaksinasi booster terus diperkuat, penggunaan masker juga tetap diperhatikan terutama di ruangan tertutup dan juga kerumunan.

“Jadi tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat, mobilitas masyarakat, event akhir tahun bisa digelar, konser musik, juga kegiatan budaya ataupun kegiatan olahraga. Namun jangan lupa kita harus tetap waspada, kita harus tetap tekankan kesiapsiagaan. Walaupun masker sudah bisa ditinggalkan, tapi ada panduan bahwa untuk di ruang tertutup atau saat kita kurang sehat atau saat kita di kerumunan, masker ini tetap digunakan,” kata Menparekraf.

Kearifan Lokal 

Terkait pertemuan dengan para investor, Menparekraf Sandiaga mengatakan, dalam pertemuan itu hadir sekitar 20 investor yang sebelumnya sudah menanamkan modal dan akan meningkatkan jumlah investasinya di Bali. Khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam konsep pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Menparekraf mengingatkan, meski ada penanaman modal asing, dalam investasinya harus tetap mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal khususnya di Bali. Seperti Tri Hita Karana juga Swadarma Leadership.

“Walaupun kita bicara mengenai investasi global, tapi kearifan lokal harus ada dan ini harus kita berikan panduan sehingga investasi ini masuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, tetapi tidak menghilangkan akar budaya serta adat istiadat dari masyarakat Bali,” kata Menparekraf Sandiaga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tabanan, I Made Edi Wirawan; Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adnyani; Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf/Baparekraf, R Wisnu Sindhutrisno; serta Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendryani. **

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa Transisi Menuju Endemi.

Dalam aturan yang diteken pada 30 Desember 2022, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dengan benar.

Dilansir dari Salinan Inmendagri, Minggu (1/1/2023), pemakaian masker diutamakan untuk empat kondisi. Pertama, memakai masker pada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat.

Kedua, memakai masker di dalam gedung atau ruangan tertutup dan sempit, termasuk dalam transportasi publik. Ketiga, memakai masker bagi masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan seperti batuk, pilek, dan bersin-bersin. Dan, keempat, memakai masker bagi masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi.

Kemudian, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Selain itu, pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular virus COVID-19.

Pemerintah pun meminta agar masyarakat tetap memakai aplikasi PeduliLindungi saat memasuki atau menggunakan fasilitas publik, termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.

Lalu, jika ada warga yang merasakan gejala COVID-19, segera melakukan pemeriksaan (testing).

Dengan diterbitkannya Inmendagri No. 53/2022 ini maka Inmendagri No. 50/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Kondisi Corona Virus Disease (COVID) 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, juga Inmendgari No. 51/2022 tentang PPKM pada Kondisi Corona Virus Disease (COVID) 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun, pemerintah dapat melakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pencabutan kebijakan PPKM pada Jumat (30/12/2022).

Pengumuman disampaikan di Istana Negara, Jakarta, didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Meski begitu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada terhadap situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi.

Jokowi mengimbay masyarakat untuk tetap meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi penularan virus COVID-19.

JAKARTA – Jelang akhir tahun 2022, Presiden Joko Widodo memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi dihentikan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan situasi COVID-19 di Indonesia yang dinilai makin terkendali. Hal itu diungkap Jokowi dalam konferensi pers pada Jumat (30/12/2022) kemarin.

Usai aturan PPKM dicabut, sejumlah aturan lain mengalami penyesuaian seperti penggunaan masker, kerumunan dan mobilitas yang jadi lebih longgar dibanding saat COVID-19 sedang mengganas.

Meski tak ada lagi pembatasan kerumunan, Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada pada risiko penularan COVID-19 dengan memprioritaskan protokol kesehatan, terlebih ditegaskan bahwa pandemi COVID-19 masih belum berakhir karena penyakitnya pun masih ada. Simak aturan prokes terbaru usai PPKM dicabut berikut ini.

1. Penggunaan Masker

Setelah PPKM dicabut, masker tetap harus dikenakan dengan benar terutama dalam kondisi berikut:

• Pada kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat
• Di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit, termasuk di transportasi publik
• Saat seseorang mengalami gejala penyakit pernapasan (batuk, pilik, dan/atau bersin)
• Saat mengalami kontak erat atau terkonfirmasi positif COVID-19.

”Namun saya minta untuk masyarakat tetap hati-hati dan waspada, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19, pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan,” terang Jokowi. Hal ini berarti meski status PPKM dicabut, protokol kesehatan tidak lantas dilonggarkan.

2. Cuci Tangan

Meski PPM telah dicabut, anjuran untuk selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer masih berlaku.

3. PeduliLindungi

Aplikasi PeduliLindungi masih tetap digunakan untuk memasuki dan menggunakan fasilitas publik, termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik. Namun, PeduliLindungi sifatnya tidak lagi diwajibkan oleh pemerintah.

4. Test Antigen atau PCR

Pemerintah sudah tidak mewajibkan masyarakat untuk melakukan tes COVID-19 usai PPKM resmi dicabut. Meski demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pemeriksaan atau testing jika bergejala. Demikian juga jika mengalami kontak erat dengan kasus terkonfirmasi COVID-19.

Adapun Budi menerangkan pihaknya bakal mengeluarkan aturan untuk tes antigen maupun PCR setelah adanya pencabutan PPKM. Nantinya, aturan tersebut bakal dijalankan secara bertahap sekaligus disosialisasikan kepada masyarakat.

5. Vaksinasi

Meski COVID-19 mulai terkendali, vaksinasi terutama booster tetap dianjurkan. Sejauh ini, vaksinasi masih tersedia secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku

Jokowi menyebut vaksinasi COVID-19 booster jadi modal imunitas pertama dalam melawan Corona. Terbukti, berkat kekebalan populasi Indonesia berada lebih dari 90 persen, tren kasus COVID-19 tak pernah lagi melambung tinggi.

“Kesadaran vaksinasi harus tetap dilaksanakan karena ini akan membantu
meningkatkan imunitas, dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala dan mencari pengobatan,” ungkapnya. **

JAKARTA, Eranasional.com – Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan menilai langkah pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai keputusan yang tepat.

“Sudah tepat melihat kondisi saat ini. Keputusan pencabutan PPKM sudah didiskusikan dengan para epidemiolog,” kata Iwan Ariawan dilansir ANTARA, Jumat, 30 Desember.

Ahli epidemiologi UI ini sepakat, penularan COVID-19 di Indonesia sudah sangat terkendali berdasarkan sejumlah indikator, ditandai dengan laju kasus di bawah 1.000 dan dalam bulan ini tidak lonjakan yang sangat signifikan, termasuk angka hospitalisasi dan kematian.

Selain itu, antibodi masyarakat terhadap virus corona berdasarkan zerosurvei sudah mencapai rata-rata 98,5 persen. Indikator itu menunjukkan bangsa Indonesia sudah memiliki kekebalan melalui vaksinasi dan infeksi.

“Menurut data yang kami analisa, transmisi COVID-19 di Indonesia sudah terkendali, tingkat kematian bulanan sudah di bawah 1 persen,” katanya.

Iwan mengatakan, vaksinasi dosis 1 sampai 3 atau booster sudah terbukti efektif mencegah kematian akibat COVID-19. “Kadar antibodi di masyarakat sudah tinggi,” ujarnya.

Dia mengatakan, pencabutan PPKM bukan berarti COVID-19 sudah tidak ada. Potensi lonjakan kasus tetap ada karena varian baru.

Karena itu, pemerintah tidak mencabut status COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang diatur melalui keputusan Presiden, kata Iwan.

“Sehingga kita harus mencegah dengan cara pakai masker pada lokasi yang berisiko tinggi penularan COVID-19, seperti di fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan kerumunan orang. Masyarakat juga perlu ikut vaksinasi sampai dengan booster,” katanya.

Menurut dia, pemerintah juga perlu terus memantau indikator transmisi, serta penerapan peraturan perjalanan luar negeri seperti wajib vaksinasi booster. **

JAKARTA – Presiden Jokowi resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Jumat (30/12/2022). Lantas bagaimana dengan penggunaan aplikasi PeduliLindungi?

Keputusan pencabutan PPKM disampaikan Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Pemerintah sudah mengkaji selama 10 bulan. Melalui pertimbangan-pertimbangan berdasarkan angka-angka yang ada,maka pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM.

Menurut Presiden Jokowi, dalam beberapa bulan terakhir pandemi Covid-19 semakin terkendali dan per 27 Desember 2022 kasus harian sebesar 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

Positivity rate Covid-19 mingguan juga sudah berada di angka 3,3%, bed occupancy rate 4,79%, dan angka kematian sebesar 2,39%. Angka-angka tersebut berada di bawah standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

Keputusan pencabutan PPKM itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Dengan keputusan ini, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat.

Pencabutan PPKM ini tentu saja memperlonggar pembatasan-pembatasan yang ada sebelumnya. Presiden menegaskan masyarakat masih wajib mengenakan masker walau PPKM sudah dicabut.

Lantas bagaimana dengan PeduliLindungi?

Banyak orang mengetahui Aplikasi Peduli Lindungi hanya untuk mengunduh sertifikat vaksin COVID-19. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah melakukan pelacakan digital guna menghentikan penyebaran virus Corona.

Dengan adanya informasi lokasi di mana pengguna aplikasi berada atau bepergian maka memudahkan pemerintah mengawasi dan mendeteksi pergerakan orang-orang yang terpapar COVID-19 selama 14 hari ke belakang. Pemerintah jadi lebih mudah mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital.

Persoalannya, seiring dengan melandainya angka Covid-19 maka pudar sudah kedisiplinan masyarakat. Hal ini terlihat di rata-rata tempat perbelanjaan. Alat pengukur suhu dan hand sanitizer hanya sebagai pajangan. Pengunjung pasar atau mal tak lagi memindai kode QR Code yang ditempel.

Petugas keamanan di pintu-pintu masuk tidak memeriksa seketat dulu bahkan cenderung mengabaikan.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan PeduliLindungi tetap dipakai.

“Intinya tetap digunakan dalam rangka mendukung kewaspadaan dan kehati-hatian agar tidak terjadi peningkatan penularan,” katanya dilansir dari Beritasatu.com, Jumat (30/12/2022).

Perubahan status PPKM ini, kata Wiku akan diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru. “Tunggu saja Inmendagri baru yang akan dikeluarkan sebagai pengganti Inmendagri 50 dan 51 tahun 2022,” ucapnya.

Manfaat aplikasi PeduliLindungi selain pengawasan (surveillance) adalah si pengguna akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau di kawasan zona merah.

Pengguna juga akan mendapatkan peringatan jika di lokasi mereka berada terdapat orang yang terinfeksi Covid-19 positif atau ada pasien dalam pengawasan.

Dalam aplikasi PeduliLindungi juga terdapat fitur yang bisa menunjukkan hasil tes PCR atau swab antigen dari laboratorium yang terafiliasi dengan pemerintah.

Aplikasi ini sangat berguna bagi petugas di bandara, pusat perbelanjaan atau di tempat lainnya untuk mengetahui apakah seseorang sudah menjalani program vaksinasi atau belum. Hanya dengan menunjukkan atau lewat fitur pindai QR Code akan ditampilkan data vaksinasi si pengguna. **

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memutuskan bahwa pemerintah menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai Jumat (30/12) hari ini.

“Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Jokowi beralasan, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah melandai, berkaca dari kasus harian COVID-19 pada 27 Desember 2022 yang hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

Dia menyebut, positivity rate mingguan juga sudah berada di angka 3,3 persen, kemudian bed occupancy rate 4,79 persen, serta angka kematian 2,39 persen.

Angka tersebut, lanjut Jokowi, berada di bawah standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan PPKM.

“Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” kata dia.

Pencabutan PPKM ini akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 50 dan 51 Tahun 2022.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo rencananya bakal meneken Peraturan Presiden (Perpres) soal akhir Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam waktu dekat. Kementerian Kesehatan RI membuka alasan di balik pencabutan tersebut.

Berdasarkan pemantauan data COVID-19 selama delapan bulan terakhir, level transmisi komunitas Indonesia menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) relatif aman, kerap berada di level 1. Artinya, insiden kasus tidak melebihi 20 per 100 ribu penduduk.

”Iya sebetulnya dasarnya karena pengendalian COVID-19 ini sudah delapan bulan terakhir hingga angka transmisi komunitas WHO memang betul-betul di bawah,” kata juru bicara Kemenkes RI Mohammad Syahril, Jumat (23/12/2022).

“Kasus positif, kematian, maupun hospitalisasi, jadi apabila ketiga angka itu terkendali penuh di bawah standar WHO, (sudah aman),” lanjutnya.

Syahril juga menyinggung hasil sero survei tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) bersama Kemenkes RI yang menunjukkan antibodi amat tinggi di masyarakat. Bahkan, melampaui 90 persen dari total penduduk yang dianalisis.

”Artinya daya tahan tubuh di masyarakat sudah sangat terbentuk dan Insha Allah sudah bisa menghadapi COVID-19 dalam bentuk varian apapun,” sambung Syahril.

Buktinya, menurut Syahril, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia tidak pernah lagi setinggi gelombang COVID-19 Delta hingga Omicron saat pertama kali diidentifikasi.

”Dan juga yang terakhir subvarian-subvarian itu dia tidak terlalu tinggi kasusnya dibandingkan delta dan Omicron yang lalu,” lanjut dia.

”Dengan begitulah harapan bapak Presiden Insha Allah nanti berdasarkan kajian yang telah disiapkan ini menjadi akhir dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hanya saja status kegawatdaruratan belum dicabut sehingga pemantauan pandemi COVID-19 di global masih kita waspada,” pungkas dia. **

Eranasional.com – Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali hingga luar Jawa-Bali kembali diperpanjang sampai tanggal 6 Juni 2022.

Dalam kebijakan pengaturan dari pemerintah, PPKM Jawa Bali tertuang dalam Inmendagri Nomor 26 Tahun 2022, sedangkan untuk pengaturan PPKM Luar Jawa Bali tertuang dalam Inmendagri Nomor 27 Tahun 2022.

Dirjen Bina Adwil Safrizal menyampaikan evaluasi PPKM setiap 2 minggu itu menunjukkan kondisi yang semakin membaik.

“Kita lihat data perubahan jumlah daerah pada setiap level PPKM baik di Jawa Bali dan di Luar Jawa Bali menunjukkan kondisi yang semakin membaik, dengan meningkatkan jumlah daerah yang berada di Level 1, termasuk Jabodetabek,” ujar Safrizal dalam keterangannya, dikutip dari Okezone, pada Selasa (24/5/2022).

Ia menjelaskan, untuk wilayah Jawa dan Bali, berada di Level 1 meningkat dari semula 11 menjadi 41 daerah. Lalu, daerah pada Level 2 menurun dari semula 116 menjadi 86 daerah, dan daerah di Level 3 tetap berjumlah 1 daerah (Kabupaten Pemekasan), serta tidak ada daerah di Level 4.

Kemudian, di luar Jawa-Bali pun memiliki kondisi sama, yakni naiknya jumlah daerah yang berada di Level 1 dari yang semula 88 daerah menjadi 170 daerah. Lalu penurunan juga terjadi Level 2, dari semula 276 menjadi 196 daerah.

“Kita terus berharap agar kondisi ini tetap terus berlanjut, walaupun pemerintah telah melonggarkan penggunaan masker khususnya di ruang terbuka yang tidak padat orang. Namun bagi kelompok rentan, lansia, yang memiliki komorbid, serta masyarakat yang memiliki gejala batuk dan pilek untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas,” ujarnya