Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi masih adanya warga Jakarta yang salat Idul Adha berjamaah baik di lapangan maupun di masjid.

“Inilah, saya berharap semuanya sadari risiko penularan jadi nanti kita sama sama mementingkan syariat terlaksana dengan baik tapi keselamatan juga terjaga kepada pengurus masjid,” kata Anies di Jakarta, Selasa (20/7/2021).

Sementara,mantan Mendikbud itu juga mengingatkan akan sulitnya apabila terkonfirmasi positif COVID-19. Belum lagi jika terpapar varian delta yang penularannya lebih berbahaya.

“Sadarilah rumah sakit ini sudah penuh rumah sakit itu penuh jadi ini bukan soal dilarang saja tempatnya. Kalau sakit sulit sekarang saya anjurkan kepada semua mengingatkan bukan saja potensi penularan tetapi kalau terpapar dan sakit risikonya tinggi sekali,” tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakukan pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ormas Islam jelang Hari Raya Idul Adha.

Dalam pertemuan membahas kondisi terkini COVID-19 dan pengambilan sikap bersama atas kondisi tersebut. Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin menyampaikan, memang sebelumnya sudah ada pernyataan bersama antara Pemerintah, MUI, dan Ormas Islam.

Meski begitu, perkembangan situasi COVID-19 yang mengkhawatirkan dan bertepatan dengan momen Idul Adha, maka keputusan bersama untuk saat ini perlu dipertegas kembali. Dengan tujuan menghambat laju COVID-19 dan menghindarkan momen Idul Adha sebagai cluster baru COVID-19.

“Malam ini kami sepakat untuk membuat pernyataan bersama sebagai suatu ketegasan sikap, bahwa Idul Adha supaya dilakukan di rumah saja, takbir di rumah saja, ” kata Kiai Ma’ruf, Ahad (18/7/2021) di Kediaman Wapres, Jakarta pasca pertemuan dengan Pimpinan Ormas Islam tingkat Pusat.

JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta agar masyarakat melaksanakan takbiran dan Salat Iduladha di rumah masing-masing di masa PPKM Darurat. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari persebaran Covid-19.

Menurutnya, Kemenag telah menerbitkan edaran No SE 17 tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Edaran ini antara lain mengatur terkait dengan peniadaan sementara kegiatan peribadatan di rumah ibadah. Artinya, di rumah-rumah ibadah tidak dilakukan kegiatan yang menghadirkan jemaah di masa PPKM Darurat ini,” tegas Menag di Jakarta, Jumat (16/7/2021).

Surat Edaran ini, kata Menag, juga mengatur penyelenggaraan takbiran. Menurutnya, takbiran di masjid/musala yang berada pada wilayah PPKM Darurat ditiadakan sementara. Demikian juga dengan takbiran keliling, dalam bentuk arak-arakan, baik menggunakan kendaraan maupun jalan kaki, ditiadakan.

“Kemenag mempersilakan umat muslim untuk tetap melaksanakan takbiran tetapi di rumah saja. karena itu tidak mengurangi sama sekali makna dari takbiran,” jelas Yaqut.

“Tidak ada pelaksanaan salat Iduladha di masjid atau lapangan pada wilayah PPKM darurat. Jadi, di wilayah PPKM Darurat, takbiran dan Salat Id dilakukan di rumah masing-masing,” tegasnya.

Menag menambahkan, ketentuan yang sama juga berlaku untuk wilayah di luar PPKM, tapi masuk dalam zona merah dan oranye. Takbiran dan Salat Iduladha di masjid/musala yang masuk zona merah dan oranye juga ditiadakan, termasuk takbiran keliling.

“Jadi di luar wilayah PPKM yang masuk zona Merah dan Oranye, ketentuannya sama, takbiran dan Salat Iduladha di rumah,” ucapnya.

Menag meminta masyarakat mematuhi edaran yang telah diterbitkan. Dijelaskan Menag, Islam mengajarkan umatnya untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemerintah. Taat kepada perintah Allah dan Rasul bersifat mutlak dan wajib hukumnya. Sedang taat pada Pemerintah bersifat muqayyad.

“Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan yang bertujuan melindungi masyarakat, maka wajib dipatuhi,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Menag, tidak melarang orang beribadah. Pemerintah justru menganjurkan umat beragama untuk beribadah serta mendoakan keselamatan negeri ini dan dunia supaya segera terbebas dari pandemi Covid -19.

“Namun, karena pandemi, pemerintah mengatur pelaksanaannya. Untuk Zona PPKM Darurat, Zona Merah dan Oranye, mari beribadah, takbiran, dan Salat Id di rumah,” pungkasnya.

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta segenap aparat yang bertugas dalam penyekatan dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak bersikap keras dan kasar. Menurutnya, para aparat seharusnya bersikap tegas dan santun dalam mengatur masyarakat maupun para pedagang.

“Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada (pemerintah) daerah, agar jangan keras dan kasar, [tetapi harus] tegas dan santun. Tapi sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil membagi beras, itu mungkin bisa sampai pesannya,” ujar Presiden saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PPKM Darurat, melalui konferensi video, dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/07/2021).

Menurut Presiden, sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah seperti pemukulan pemilik warung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak perlu terjadi.

“Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu, ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana,” ungkapnya.

Presiden juga meminta jajarannya untuk mengevaluasi pembatasan mobilitas masyarakat melalui penyekatan-penyekatan di jalan. Berdasarkan pengamatan Presiden, sejumlah ruas jalan masih terlihat ramai, baik saat pagi maupun malam hari.

“Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan, tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi saya ke Pulo Gadung tadi, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi, apakah efektif juga menurunkan kasus, karena yang terkena sekarang ini banyak di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana,” jelasnya.

Untuk itu, Presiden meminta agar ada kajian lebih detail mengenai efektivitas penyekatan tersebut. Menurut Presiden, penerapan protokol kesehatan secara disiplin, terutama penggunaan masker, menjadi kunci untuk mengendalikan penyebaran kasus Covid-19.

“Karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan, memakai masker terutama. Tinggal, seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum,” ujarnya.

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemilik maupun manajemen perusahaan agar lebih selektif mengeluarkan surat keterangan bekerja untuk karyawan.

Terutama ketika pemerintah berupaya mengurangi mobilitas masyarakat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

“Kebijakan perusahaan mengharuskan mereka bekerja di kantor atau di tempat kerja maka terjadilah mobilitas yang tetap tinggi terjadilah potensi penularan,” kata Anies Baswedan ketika meninjau penyekatan di “Underpass” Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (15/7/2021)

Untuk itu ia meminta perusahaan punya tanggung jawab bersama untuk mengerem penularan Covid-19 dengan mengurangi mobilitas.

Anies menilai saat ini mobilitas masyarakat masih tinggi khususnya pekerja yang melintas di sejumlah titik penyekatan salah satunya Mampang Prapatan.

“Kita menyaksikan di bawah ini (Underpass Mampang) masih begitu banyak orang yang bekerja dan membawa surat artinya memang mereka berada di sektor esensial dan kritikal maka itu saya minta kepada pimpinan perusahaan dihemat, kalau bisa bekerja di rumah,” ucap Anies.

Maka itu Anies meminta pemimpin perusahaan untuk mengatur waktu kerja bagi karyawannya meski masuk sektor esensial dan kritikal.

“Saya meminta kepada pimpinan perusahaan para pemilik perusahaan untuk ikut ambil tanggung jawab artinya walaupun berada di sektor esensial dan kritikal aturlah sedemikian rupa sehingga seminimal mungkin harus bekerja di kantor,” terangnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mencatat hingga Rabu kemarin terjadi penambahan kasus aktif Covid-19 baik yang menjalani isolasi atau masih dirawat mencapai 9.535 kasus sehingga akumulasi menjadi 99.751 kasus.

Sehari sebelum Anies Baswedan melontarkan permintaan kepada para bos atau manajemen perusahaan itu, kasus Covid-19 di DKI bertambah 12.667 orang sehingga total menjadi 701.910 kasus. Sementara total kasus sembuh bertambah 3.070 kasus menjadi total 592.556 kasus.

JAKARTA – Delapan orang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dipecat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya beredar video delapan petugas dishub tersebut nongkrong di warung kopi saat diterapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Terlihat delapan petugas Dishub DKI Jakarta dengan santai membuka masker, merokok, sambil menyeruput kopi di sebuah warung.

DEPOK – Kerumunan hajatan pernikahan yang digelar Lurah Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, di hari pertama PPKM Darurat, Sabtu (3/5/2021), berbuntut penetapannya sebagai tersangka.

S kini resmi menjadi tersangka dan dianggap melanggar Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman maksimum 1 tahun penjara. Dijelaskan Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar, S jelas melanggar ketentuan yang digariskan pemerintah soal resepsi pernikahan selama PPKM Darurat.

“Pasti (melanggar). Di situ kan ada aturan, tidak boleh prasmanan, dan hanya boleh dihadiri 30 orang,” terang Imran, Rabu (8/7/2021).

“Tetapi (acara pernikahan) itu dihadiri 300 orang. Aturan tidak boleh prasmanan, makanan harus dibawa pulang, tapi di sana faktanya ada prasmanan,” tambahnya.

Banyak pihak menyayangkan pelanggaran yang dilakukan oleh S yang merupakan aparat pemerintah. Sebelumnya, dua minggu sebelum ketentuan PPKM Darurat diterbitkan oleh pemerintah pusat pun, Wali Kota Depok Mohammad Idris sudah membuat aturan yang hamper sama guna merespons lonjakan drastis kasus Covid-19 di Depok.

“Saya kira (tersangka) pasti tahu (aturan soal resepsi pernikahan), sebelum diberlakukan juga sosialisasi sudah ada, apalagi yang bersangkutan kan pejabat pemerintah,” ujar Imran. Undangan kadung tersebar Menurut Imran, 300 tamu yang hadir di pesta pernikahan itu bahkan terhitung sedikit dibandingkan jumlah undangan yang telah disebar. “Yang bersangkutan mengundang 1.500, tapi yang datang pada saat itu sekitar 300,” jelas Imran.

S berdalih tetap mengundang tamu karena terlanjur menyebar undangan.

“Klasik saja dia alasannya, undangannya sudah telanjur tersebar,” ujar Imran.

Saat dikonfirmasi awak media, S bersikerah bahwa dirinya tidak melanggar ketentuan PPKM Darurat dalam pesta pernikahan anaknya itu. Dia mengatakan, hajatan itu hanya dihadiri 30 orang meskipun vendor menyediakan 200-an kursi. S mengeklaim, tidak ada penumpukan atau kerumunan melebihi kapasitas di dalam tenda hajatan.

Hingga kini, Pemerintah Kota Depok belum memutuskan status ASN bagi Lurah S, termasuk hukuman apa yang akan dijatuhkan kepadanya. Dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri, menyebut bahwa pihaknya telah membentuk tim pemeriksaan khusus (riksus) bagi S.

Kota Pekalongan -Kegiatan penyekatan arus lalulintas, terkait dengan pemberlakuan PPKM Darurat Tim Gabungan juga melaksanakan di Perbatasan antara Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan – Kota Pekalongan tepatnya di Sepacar Tirto, Soko Duwet.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Pekalongan Kota AKBP M Irwan Susanto disela-sela Pimpin kegiatan penyekatan, Selasa malam hingga Rabu pagi dini hari (7/7/2021).

Menurut M Irwan, terkait dengan pelaksanaan PPKM Darurat ini, pihaknya akan terus menggelar kegiatan penyekatan di perbatasan terutama untuk masyarakat yang akan masuk di wilayah Kota Pekalongan.

“Kalau masyarakat luar wilayah Kota Pekalongan, kita akan tanya keperluannya apa. Kalau mereka tidak ada keterkaitan dengan sektor-sektor kritikal dan esensial, maka kita minta untuk putar balik,” lanjutnya.

Namun sebaliknya, Kata M Irwan, kalau masyarakat yang masuk di Wilayah Kota Pekalongan terkait dengan sektor kritikal dan esensial maka pihaknya memperbolehkan.

Ketika disinggung tentang jalur “tikus” yang sering dilewati oleh pengendara untuk menghindari penyekatan di perbatasan, dirinya mengatakan akan melihat situasi dan kondisi yang ada untuk upaya penyekatan.

“Dengan penyekatan skala besar seperti ini secara psikologis ada pesan kepada masyarakat untuk dirumah saja. Untuk penyekatan nanti kita lihat eskalasinya seperti apa. Juga akan kita perhitungkan dengan kekuatan kita. Karena di awal PPKM Darurat ini kami fokus sosialisasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dalam penyekatan Selasa (6/7/2021) siang sampai malam, ratusan kendaraan terpaksa diminta untuk putar balik.

Reporter: MAH

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan sidak ke salah satu kantor non esensial yang kedapatan masih beraktivitas ditengah PPKM Darurat.

“Setiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab,” kata Anies dalam video yang di unggah di akun Instagram pribadinya, Selasa (6/7/2021).

Anies mengatakan semua perusahaan merugi karena Covid-19. Namun perusahaan itu juga harus tanggungjawab dengan karyawannya.

“Semua buntung, Pak, nggak ada yang untung. Jangan seperti begini. Apalagi ada ibu hamil masuk,” ucap Anies.

Anies menjelaskan ibu melahirkan saat Covid-19 paling susah. Bahkan ada yang meninggal dunia.

“Ibu hamil kalau kena Covid mau melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Melahirkan, Covid,” kata Anies.

Lalu Anies pun mencari HRD perusahaan tersebut. Dia langsung memarahi seorang perempuan yang diketahui sebagai HRD perusahaan property itu.

JAKARTA – Titik penyekatan kendaraan diperluas menjadi 72 lokasi oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya 63 ruas jalan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli ini.

“Penyekatan dilakukan di 72 titik, yaitu 5 titik gerbang tol, 9 titik exit tol, 19 titik di batas kota, kemudian 39 titik di jalur utama,” kata Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Hendro Pandowo, dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (5/7/2021) malam.

Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Pangdam Jaya dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penyekatan di 72 titik tersebut.

Setidaknya ada 1.898 personel gabungan yang dilibatkan dalam pengamanan penyekatan tersebut.

Hendro menjelaskan, dari 72 titik penyekatan itu, 37 titik di antaranya merupakan pembatasan mobilitas dan penyekatan masyarakat yang akan masuk ke Jakarta.

Sebanyak 35 titik lainnya merupakan pembatasan mobilitas dan pengendalian mobilitas yang ada di dalam kota Jakarta dan kota penyangga Ibu Kota.

“Hasil pengecekan kami, memang ada beberapa kendala bahwa masih banyaknya penumpukan di setiap titik terutama yang akan masuk ke Jakarta,” kata Hendro.

Hendro menegaskan, pihaknya akan mengedepankan upaya preventif dalam melakukan penyelatan di beberapa titik jalan di Jakarta dan sekitarnya.

“Manakala terjadi penumpukan lalu lintas, kami melakukan diskresi, dibuka sehingga tidak terjadi penumpukan yang menimbulkan permasalahan baru,” Pungkasnya.

JAKARTA – Sebuah tempat spa K One (Kawan) Spa Men’s Health & Executive Spa yang berada di Jalan Sentral Niaga Kalimalang Nomor 28, RT.001/RW.005, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat disidkak polisi. Dari temuan dilapangan, tempat spa tersebut melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Tim Satgas Gakkum PPKM darurat Ditreskrimum Polda Metro jaya melakukan tindakan penegakan hukum pada Minggu, 4 Juli 2021,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (5/7/2021).

Tempat spa tersebut dilarang beroperasi selama aturan PPKM darurat karena termasuk sektor nonesensial. Aturan itu bertujuan menekan angka Covid-19.

Yusri mengungkapkan, sebanyak enam orang dibawa ke Polda Metro Jaya. Keenamnya diduga melakukan tindak pidana terkait wabah penyakit.

“Keenam orang terdiri dari dua tamu, dua terapis, satu kasir, dan satu orang penanggung jawab,” ungkap Yusri.
Terkait penagkapan tersebut, Yusri belum mau menjelaskan secara detail. Sampai berita ini diturunkan, mereka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

JAKARTA – Terhitung hari ini, warga yang keluar masuk Jakarta wajib mengantongi surat tanda registrasi pekerja (STRP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Ini sebagai kebijakan baru Pemprov DKI Jakarta selama pemberlakuan PPKM Darurat.

“Pemprov DKI Jakarta memberlakukan surat tanda registrasi pekerja (STRP) selama PPKM Darurat 5-20 Juli 2021,” tertulis dalam akun instagram milik Pemprov DKI, @dkijakarta, Minggu (4/7/2021).

Dijabarkan oleh Pemprov persyaratan registrasi yang perlu dilengkapi pemohon. Diantaranya bagi pekerja sektor esensial dan kritikal yang hendak melakukan perjalanan dinas maupun rutinitas kantor wajib menyertakan hal berikut:

1. KTP pemohon
   2. Surat tugas dari perusahaan (rombongan dapat melampirkan nama, nomor KTP, foto, alamat tempat tinggal dan alamat yang dituju)
   3. sertifikat vaksin (masa transisi 1 minggu dari diumumkan/surat pernyataan vaksin dalam waktu dekat)
   4. Foto 4×6 berwarna (rombongan wajib melampirkan di lampiran surat tugas).

Sementara persyaratan perorangan dengan kebutuhan mendesak antara lain KTP pemohon, sertifikat vaksin dan foto 4×6 berwarna. Pemprov juga memberikan pengecualian tak perlu mengajukan STRP terhadap beberapa kementerian/lembaga dan instansi pemerintahan, diantaranya TNI, Polri, Bank Indonesia, OJK dan sebagainya.

Setelah melengkapi persyaratan, pemohon bisa mengajukan pembuatan STRP dengan mekanisme sebagai berikut:

1. pemohon STRP mengakses https://jakevo.jakarta.go.id
   2. Isi form pendaftaran, upload persyaratan dan submit
   3. Verifikasi berkas oleh UP PMPTSP
   4. Penerbitan oleh DPMPTSP
   5. STRP diunduh di https://jakevo.jakarta.go.id

Pemprov DKI memastikan penerbitan STRP maksimal 5 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, pemohon hanya perlu menunjukkan STRP kepada petugas di lapangan melalui QR code yang ada di handphone.

Kota Pekalongan – Kota Pekalongan resmi menerapkan PPKM Darurat dengan diawali Apel Gelar Pasukan yang dipimpin oleh Walikota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid di Lapangan Mataram Setda Kota Pekalongan, Sabtu (3/7/2021). Sanksi tegas bakal diterapkan bagi pelanggar aturan PPKM Darurat.

Usai apel dilakukan penyemprotan disinfektan massal oleh personel dari Damkar, PMI, Polres, TNI, Satpol PP, Dinhub, dan BPBD ke seluruh titik di Kota Pekalongan.

Wali Kota Aaf, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa kali ini semua personil akan turun semua, sasaran penyemprotan desinfektan kali ini seluruh Kota Pekalongan.

“Ini atas instruksi presiden, tak ada pilihan lain, pasalnya varian Delta dan Alpha sudah masuk ke daerah Kendal yang mana itu adalah perbatasan wilayah Pekalongan Raya,” terang Aaf.

Menurut Aaf pelaksanaan PPKM Darurat ini harus tegas, tak ada diskusi lagi. Kasus Covid-19 harus ditekan lagi agar tak melonjak.

“Ayo masyarakat Kota Pekalongan untuk mematuhi PPKM Darurat ini. Jangan santai kasus meningkat lagi, RSUD Bendan sudah penuh. Kemaren sempat dibuatkan 8 bed lagi untuk Covid-19 dan langsung terisi,“ jelas Aaf.

Aaf menceritakan bahwa dirinya mendapat pesan whatsapp dari warganya yang membutuhkan rujukan, namun RSUD Bendan sudah penuh.

Guna menekan penyebaran angka Covid-19, sanksi tegas akan diterapkan. Hari ini mulai bergerak tetapi masih diberikan toleransi karena mungkin belum maksimal dalam sosialisasi pemberlakuan PPKM Darurat.

“Tadi pagi camat, lurah, babinsa dan bhabinkamtibmas sudah mensosialisasikan PPKM Darurat. Jadi mulai Minggu, kami akan tegas meskipun di lapangan nanti kami berusaha bersikap humanis dan persuasif. Untuk sanksi usaha yang melanggar PPKM Mikro bisa pencopotan izin usaha,” sebut Aaf.

Aaf menegaskan sanksi PPKM Mikro tak main-main. Mari tetap terapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

JAKARTA- Melonjaknya angka Covid-19 khususnya di wilayah Jakarta, membuat pemerintah memutuskan untuk menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3-20 Juli 2021. Untuk mendukung kebijakan tersebut PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan pembatasan di beberapa titik lokasi jalan tol.

“Dalam rangka pembatasan dan pengendalian mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat, PT Jasa Marga (Persero) Tbk atas diskresi dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI mendukung pelaksanaan pembatasan tersebut dengan melakukan pengaturan lalulintas di beberapa titik lokasi di jalan tol Jasa Marga Group,” kata Dwimawan Heru Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Minggu (3/7/2021).

Demi memastikan kelancaran lalulintas, Heru mengatakan, Jasa Marga Group telah menyiapkan rambu-rambu dan petugas pengaturan lalulintas selama penyekatan berlangsung, serta membantu penyampaian informasi melalui media massa, media sosial dan Variable Message Sign (VMS) agar pengguna jalan terinformasi dengan baik. Berdasarkan situasi terkini hingga informasi ini diturunkan, titik lokasi penyekatan di jalan tol Jasa Marga Group hingga pukul 12.00 WIB adalah sebagai berikut:

Jalan Tol Dalam Kota Arah Cawang

1. Akses Keluar/Off Ramp Slipi (Pemeriksaan Kendaraan)
2. Akses Keluar/Off Ramp Senayan (Penyekatan Total)
3. Akses Keluar/Off Ramp Semanggi (Penyekatan Total)
4. Akses Keluar/Off Ramp Tebet (Penyekatan Total)
5. Akses Keluar/Off Ramp Cawang (Pemeriksaan Kendaraan)

 Jalan Tol Dalam Kota Arah Tomang

1. Akses Keluar/Off Ramp Slipi (Pemeriksaan Kendaraan)
2. Akses Keluar/Off Ramp Semanggi (Penyekatan Total)
3. Akses Keluar/Off Ramp Kuningan (Penyekatan Total)
4. Akses Keluar/Off Ramp Tebet (Pemeriksaan Kendaraan)

Jalan Tol Padaleunyi (Pemeriksaan Kendaraan)

1. Gerbang Tol (GT) Pasteur (Akses Keluar Pasteur)
2. GT Pasir Koja (Akses Keluar Pasir Koja)
3. GT Kopo (Akses Keluar Kopo)
4. GT Moh Toha (Akses Keluar Moh Toha)
5. GT Buah Batu (Akses Keluar Buah Batu)

Jalan Tol Jagorawi (Pemeriksaan Kendaraan)

1. Akses Keluar Ciawi (Traffic Light Gadog) secara situasional

Jalan Tol Semarang-Solo (Pemeriksaan Kendaraan)

1. Akses Keluar Tirto Agung

“Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pemberlakuan penyekatan tersebut. Diimbau kepada pengguna jalan untuk turut mendukung PPKM Darurat ini dengan tetap di rumah saja, menghindari ruang publik dan kerumunan, menerapkan pola hidup bersih dan tetap memperketat protokol kesehatan jika harus keluar rumah untuk keperluan mendesak, guna menekan penyebaran Covid-19,” pungkas Heru.

BEKASI – Jumat malam Petugas gabungan  melakukan pembatasan mobilitas masyarakat di titik perbatasan Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang. Dari operasi yang digelar, puluhan kendaraan masyarakat yang akan masuk wilayah Bekasi, maupun sebaliknya terpaksa di putar balik karena tidak mengindahkan penerapan PPKM Darurat.

Dari informasi di titik penyekatan Jalan Kedungwaringin (Perbatasan Bekasi – Karawang), penyekatan dimulau pukul 00.00 WIB. Dilakukan oleh petugas gabungan dari Polres Metro Bekasi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi mulai mengecek pengendara yang masuk kategori non esensial dan kritikal dari arah Jakarta dan sebaliknya.

Aparat yang berjaga melakukan pemeriksaan kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro, Tambun Selatan. Sejumlah pengendara di berhentikan dan diminta untuk menunjukkan dokumen kependudukannya. Beberapa pengendara diminta untuk putar balik di pos penyekatan tersebut.

Dari operasi yang digelar, puluhan pengendara kedapatan yang tidak bisa menunjukan surat vaksinasi dan swab diminta untuk memutar balik. Selain itu, pemberlakuan yang sama juga dilakukan terhadap warga yang tidak masuk kategori esensial dan kritikal.

”Pemeriksaan di titik penyekatan ini kita lakukan 24 jam,” kata Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan, Sabtu (3/7/2021).

Dia berujar, akses masuk ke Kabupaten Bekasi mulai diperketat mulai hari ini. Pengetatan mobilitas dilakukan di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi serta Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

”Jadi kami akan tindak tegas jika ada masyarakat yang melanggar dan tidak patuh dengan PPKM ini,” jelasnya.

Sedangkan, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, AKBP Argo Wiyono mengatakan, mobilitas masyarakat yang hendak masuk ke wilayah Kabupaten Bekasi akan diperiksa di dua Check Poin (titik pemeriksaan). Masing-masing berada Jalan Diponegoro, Kecamatan Tambun Selatan dan Jalur Pantura, Kecamatan Kedungwaringin.

”Di sini kita melakukan pembatasan mobilitas bukan penyekatan atau memutarbalikkan, tetapi lebih kita mempersempit ruang gerak. Jadi kita tanya masyarakat kalau tidak ada kepentingan mendesak tidak pergi kemana-mana jadi di rumah saja,” ucapnya.

Yang boleh melintas hanya warga Bekasi yang memiliki kepentingan mendesak akan diperbolehkan melintas dan masuk ke wilayah Kabupaten Bekasi. Misalnya ke apotek, pulang kerja, yang memang bukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting. Pihaknya melakukan pemeriksaan secara acak kepada pengendara yang melintas di dua check poin tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dokumen dari para pengendara yang melintas.

”Kalau tidak ber-KTP Bekasi maka kita pertanyakan,” pungkasnya.

DEPOK – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Depok menyatakan dukungan penuh atas keputusan pemerintah terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Hal ini dilakukan demi keselamatan warga dalam menghadapi ancaman pandemi Covid-19.

Kegiatan yang diberlakukan PPKM Darurat Pertama, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH). Kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan atau pelatihan) dilakukan secara daring atau online.

Lalu Ketiga, kegiataan esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen. Dengan maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.

Sementara untuk kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100 persen maksimal staf WFO, dengan protokol kesehatan secara ketat.

Lalu, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sementara apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

Keempat, kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mal atau pusat perdagangan ditutup. Kelima, Pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan), baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal, hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in), beroperasi sampai dengan pukul 21.00.

Keenam, pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Ketujuh, tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara.

Kedelapan, fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara. Kesembilan, kegiatan seni budaya, olahraga, komunitas dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

Kesepuluh, transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kesebelas, resepsi pernikahan dan khitanan, pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dan khitanan 20 orang, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

Keduabelas, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Ketigabelas, tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker. Terakhir, pelaksanaan PPKM Mikro di RT atau RW Zona Merah tetap diberlakukan.