Mendapatkan dukungan mayoritas dari arus bawah, peluang Gus Mamak untuk memimpin periode ketiga kini terbuka lebar. Oleh karena itu, Muscab ini menjadi penegasan atas kuatnya legitimasi kepemimpinannya di mata para kader.

Ketua Tim Muscab DPW PPP Jatim, H. Nur Hasan, mengapresiasi keberhasilan Gus Mamak dalam menjaga kesolidan partai di Jember yang dikenal sebagai daerah strategis.

“Agar mesin partai ini bisa lebih solid, bisa lebih kompak dan menangkap semua dinamika yang terjadi di Kabupaten Jember,” ujar Hasan.

Keberhasilan konsolidasi ini juga dibarengi dengan target besar untuk memperkuat posisi partai di parlemen pada Pemilu 2029 mendatang.

“Target ke depan adalah peningkatan perolehan kursi DPRD, dari 5 kursi saat ini menjadi sekitar 10 kursi,” tegasnya mengenai arah baru partai.

Sementara itu, Gus Mamak menjelaskan bahwa mekanisme formal penyusunan pengurus akan diselesaikan melalui tim formatur yang terdiri dari tujuh orang. Tim ini bertugas menyelaraskan aspirasi dari tingkat kecamatan hingga pusat guna memastikan kepengurusan periode 2026–2031 terbentuk secara ideal.

Dengan demikian, struktur partai akan segera diisi oleh kombinasi kader berpengalaman dan tenaga baru yang progresif.

“Formatur itu nanti ada dari pengurus harian DPC, empat orang dari PAC, ditambah dari DPW dan DPP. Tujuh orang inilah yang akan menyusun kepengurusan,” jelas Gus Mamak.

Menanggapi kemenangan dukungan tersebut, Gus Mamak tetap menyerahkan rincian jabatan struktural, termasuk ketua fraksi, pada proses rapat formatur yang akan datang. Ia menekankan bahwa kepentingan kolektif partai tetap di atas segalanya demi mencapai target politik yang telah ditetapkan. Maka dari itu, ia meminta seluruh kader tetap fokus pada penguatan jaringan.

“Ya tergantung bagaimana nanti hasil rapat formatur,” pungkasnya menanggapi hasil Muscab tersebut.

Singkatnya, kemenangan Gus Mamak di Muscab ke-X ini memberikan mandat kuat bagi PPP Jember untuk segera menjalankan program 100 hari kerja. Fokus utama partai adalah melakukan regenerasi dan penguatan basis dukungan hingga tingkat desa/kelurahan melalui musyawarah ranting. Hal tersebut dilakukan agar PPP siap bertarung secara maksimal sebagai pemenang di kontestasi politik masa depan.

Dalam bukunya tersebut Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memaparkan banyak mengulas tentang struktur sistem politik Indonesia, peran partai politik dalam proses kaderisasi, hingga tantangan kultural yang masih dihadapi perempuan, seperti stereotip gender dan keterbatasan akses pendidikan politik.

“Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan pencerahan dan memperkaya wawasan masyarakat. Literasi politik penting agar perempuan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus sebagai calon pemimpin,” ujar H. Qonita dalam keterangannya baru-baru ini.

Maka itu, dia mendorong budaya membaca dan menulis untuk menjadi gerakan bersama. Menurutnya, literasi bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan jalan membangun kesadaran kolektif untuk terlibat aktif dalam pembangunan bangsa. Literasi juga diyakini sebagai fondasi utama lahirnya kepemimpinan yang berintegritas.

“Gemar membaca dan gemar menulis akan menumbuhkan cita-cita bangsa. Literasi melahirkan kesadaran, dan kesadaran melahirkan tanggung jawab,” tegasnya.

Sambungnya, kata H. Qonita buku tersebut lahir berangkat dari kegelisahannya melihat keterwakilan perempuan dalam politik yang dinilai belum sepenuhnya substantif. Oleh karenanya, kehadiran perempuan di ruang-ruang kekuasaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota semata, tetapi harus disertai kapasitas, kompetensi, dan integritas.

“Perempuan harus memahami sistem politik secara komprehensif, mulai dari proses legislasi, fungsi pengawasan, hingga etika jabatan. Dengan pemahaman itu, perempuan tidak hanya hadir, tetapi mampu menentukan arah kebijakan,” jelasnya.

Pengalamannya sebagai Ketua BK DPRD Kota Depok yang bertugas menjaga marwah dan disiplin etik anggota dewan turut memperkaya perspektif dalam penulisan buku tersebut. Dia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila para pelakunya menjunjung tinggi etika, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

Selain itu, Hj. Qonita juga menekankan bahwa keseimbangan peran kaum hawa menjadi penting. Keberhasilan perempuan di ruang publik, kata dia tetap harus berjalan selaras dengan tanggung jawab moral dan peran strategis dalam keluarga.

“Walaupun perempuan berkarier di luar dengan profesi apa pun, termasuk politisi, tetap tidak boleh lalai dan harus menjaga kodratnya sebagai wanita. Peran di ruang publik dan peran dalam keluarga harus berjalan seimbang. Justru dari keseimbangan itulah lahir kekuatan moral dan empati dalam kepemimpinan,” katanya.

Selain itu dia juga menilai bahwa perempuan memiliki keunggulan dalam pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan solutif. Ketika kapasitas intelektual berpadu dengan nilai moral, menurutnya kepemimpinan perempuan diyakini mampu melahirkan kebijakan yang lebih responsif, terutama bagi kelompok rentan.

Wanita yang pernah menempati jabatan pengurus DPP PPP tersebut juga menyoroti peran strategis perempuan sebagai pemilih. Menurutnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pemilihnya.

“Perempuan adalah mayoritas pemilih. Jika perempuan melek politik, maka arah kebijakan bangsa akan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Literasi politik bukan hanya untuk calon legislatif, tetapi untuk seluruh perempuan Indonesia,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Hj. Qonita menekankan bahwa politik sejatinya merupakan ruang pengabdian.

“Bagi saya, politik adalah ruang pengabdian, bukan sekadar ruang kekuasaan. Perempuan harus hadir dengan ilmu, integritas, dan nurani. Jika literasi tumbuh dan kesadaran terbangun, maka akan lahir kepemimpinan yang cerdas sekaligus bermoral,” pungkasnya. (**)

Hal itu disampaikan Menkum Supratman kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (02/10/2025).

Dia mengatakan terrkait PPP, tanggal 30 salah satu yang daftar adalah Pak Mardiono, setelah mereka mengakses sistem administrasi badan hukum.

“ Kami melakukan penelitian, maka setelah penelitian berdasar AD ART menggunakan AD ART hasil muktamar IX dan itu tidak berubah, maka kemarin pagi saya sudah tandatangan SK Pengesahan Kepengurusam Bapak Mardiono,” kata Menkum Supratman.

Dualisme kepemimpinan kembali terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Muktamar digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9) lalu.

Dua kubu antara M Mardiono dengan Agus Suparmanto saling adu klaim terpilih sebagai Ketum PPP.

Mardiono menyatakan terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP secara aklamasi usai mendapatkan persetujuan dari 1.304 muktamirin pemilik hak suara muktamar yang hadir.

Penetapan Mardiono sebagai ketum itu ditolak sebagian peserta Muktamar. Sebagian kader melalui Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy alias Romy menyatakan penetapan Mardiono tidak sah.

Romy kemudian mengumumkan bahwa mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

Setelahnya, kedua kubu menyatakan akan mendaftarkan susunan pengurus baru pasca-muktamar setelah menuangkan keputusan muktamar ke dalam akta notaris.

Merespons itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah takkan mengesahkan pengurus baru PPP jika belum ada kesepakatan internal atas konflik yang terjadi.

Hal itu disampaikan Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy, Kamis 29 Mei 2025.

Rommy menyebut, dirinya telah bertemu dengan Jokowi pada Desember 2024 dan membahas kemungkinan menjadi ketua umum partai.

“Desember lalu saya sudah bincang dengan Jokowi,” kata Romahurmuziy, dikutip dari Kompas TV.

Rommy mengatakan, dalam pertemuan itu, Jokowi menyatakan tidak ingin terlibat dalam kepemimpinan partai politik manapun.

“Beliau tidak berminat dan tidak ingin memimpin partai manapun,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, menyatakan, nama Jokowi masuk dalam bursa calon ketua umum PPP.

Menurutnya, wacana tersebut berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.

“Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan, Rabu 28 Mei 2025.

Ia menyebut, kedekatan PPP dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan, meskipun pada Pilpres 2014 PPP tidak mendukungnya.

Namun, Jokowi tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Kakbah itu untuk bergabung dalam kabinet.

“Walaupun pada periode 2014, PPP dalam Pilpres tidak mendukung beliau. Tetapi tetap PPP dihargai, dihormati, masuk dalam kabinetnya, 2019 mendukung,” ujar Irfan.

Irfan menjelaskan, PPP membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. []

Kata pria yang skrsb disapa Awiek itu, hingga saat ini tak ada pembicaraan dari Prabowo untuk mengajak kader partai berlambang Kabah itu menjadi pembantunya di pemerintahan mendatang.

“Sampai hari ini tidak ada pembahasan terkait dengan slot ataupun pos-pos tertentu untuk Partai Persatuan Pembangunan,” kata Awiek di gedung DPR, Jakarta, Kamis 19 September 2024.

“Ya nggak masalah enggak dapat kursi menteri, tapi teman-teman silakan saja dicermati tanggal 20 Oktober atau 21 Oktober yang akan datang,” tambahnya.

Menurut dia, penentuan sosok menteri dan jumlah kementerian itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

“Soal angka sekali lagi itu terserah Presiden. Angka 44, 54 kita juga nggak tahu, karena cuma hanya mendengar dari media. Tapi yang jelas payung hukumnya itu sudah ada hari ini,” katanya.

Namun, ia mengingatkan agar penambahan jumlah kementerian juga memperhatikan aspek efektivitas.

“Salah satunya ya pemerintahnya berjalan efektif. Seperti tidak tumpang tindih itu tupoksinya. Jadi kalau sudah ada kementerian yang satu, jangan lagi bikin kementerian yang lain,” kata dia.

Pengusungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono kepada Khofifah dan Emil.

“Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mendukung Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Provinsi Jawa Timur,” kata Mardiono di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/7/2024).

Ia mengatakan, pengusungan ini berdasarkan berbagai pertimbangan, baik masukan dari para tokoh masyarakat hingga anggora Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP, yang telah dirapatkan secara kontinu.

Melalui dukungan itu, lanjut dia, pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2019-2024 itu dapat melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang telah ditunggu oleh rakyat Jawa Timur.

“Seluruh kader PPP se-Jawa Timur Insya Allah akan bekerja politik untuk menyukseskan kemenangan Ibu Khofifah dan Pak Emil di Jawa Timur,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh PPP.

Hal ini diungkapkan ketua DPC PPP Kota Depok Mazhab HM. Dia mengatakan, surat tugas itu diberikan sebelum diterbitkannya surat keputusan (SK) untuk mengusung Supian.

“Kenapa surat tugas? Karena belum mendapatkan wakilnya. Setelah surat tugas ini turun, kemudian kami sodorkan wakilnya dan secara otomatis dia akan terbit SK pengusungan,” kata Mazhab dikutip Kompas.com, Jumat (14/6/2024).

Nantinya, melalui surat itu PPP menugaskan Supian untuk sedikitnya melakukan tiga hal menuju gelaran Pilkada Depok 2024.

“Pertama, segera melakukan konsolidasi. Kedua, segera mencari pasangan. Dan ketiga, segera mencari koalisi,” jelas Mazhab.

Pertemuan kedua partai Islam tersebut untuk membahas Pilkada Jawa Timur tahun 2024.

Kedua partai yang punya basis pemilih Islam ini sepakat akan bekerja sama di Pilgub Jatim.

Menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengakui peluang kerja sama PKB dan PPP di Pilkada 2024 sangat terbuka.

Salah satu daerah yang menjadi sorotan kerja sama PKB dan PPP di Pilkada serentak 2024 yakni Pilgub Jatim.

Menurutnya butuh sosok yang kuat untuk memenangkan Pilgub Jatim.

Apalagi mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bakal kembali maju di Pilkada Jatim.

“Jatim tadi memang menyita waktu agak banyak dalam pembahasan dan hampir sepakat pokoknya,” ujar Muhaimin usai pertemuan di DPP PKB, dikutip dari kompas TV, Selasa30 April 2024.

Muhaimin belum mau membuka siapa saja kandidat yang masuk dalam radar PKB dan PPP untuk diusung di Pilkada Jatim.

Menurutnya, daftar kandidat PKB dan PPP di Pilgub Jatim harus dirahasiakan, sebab lawan PKB dan PPP di Pilgub Jatim adalah mantan petahana.

Muhaimin tidak ingin kandidat yang akan diusung PKB dan PPP nantinya tergerus oleh kekuatan partai pendukung Khofifah.

Selain dengan PPP, PKB juga menjalin kerja sama dengan PKS untuk mengusung cagub dan cawagub di Pilkada Jatim.

Hingga sasat ini belum ada keputusan resmi dari partai PKS soal sikapnya di Pilkada Jatim 2024. []

Hal tersebut yang menyebabkan hilangnya suara loyalis pemilih partai tersebut hingga tidak memenuhi parliamentary threshold 4%.

“Kami ini kan pemain, wasitnya ini adalah KPU, pengawasnya adalah Bawaslu, kemungkinan di situ ada kesalahan dalam pencatatan yg bisa kita maklumi,” kata Mardiono di DPP PKB, Senin (29/4/2024).

Mardiono juga menampik bahwa dugaan suara partainya yang hilang karena dialihkan kepada partai lain, yaitu Partai Gelora, yang sebelumnya diduga telah mengambil sebagian dari suara partai kabah tersebut.

“Saya gak sepakat kalau istilah di caplok ya, tapi mungkin ini menjadi salah pencatatan karena yg melakukan pencatatan itu kpu,” ujar Mardiono.

Selain itu, Mardiono juga mewajarkan kesalahan pencatatan ini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara dari perhelatan pemilu, karena lembaga tersebut perlu mengurus ratusan juta suara yang masuk pada pemilu lalu.

“Pemilu ini kan secara nasional sekian juta suara yg harus diurus, tentu kalau toh ada kesalahan [pencatatan oleh KPU] ya itu manusiawi.” katanya.

Sebelumnya, PPP merupakan salah satu partai yang mengajukan gugatan terbanyak selain Partai NasDem. Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 263 gugatan PHPU tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pada catatan MK, PPP mengajukan sebanyak gugatan PHPU pada 18 lokasi pemungutan suara, diantaranya adalah; Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Selanjutnya juga di wilayah NTB, NTT, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Dia bahkan mengklaim, PDIP mendukung PPP untuk melakukan komunikasi politik dengan seluruh partai koalisi, termasuk Prabowo-Gibran.

“Dalam rangka survival sebagai Partai Kabah, kami dorong PPP untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik,” kata Hasto di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (16/4/2024).

Menurut dia, para elit PPP saat ini sedang berupaya untuk memastikan partai berlambang kabah tersebut tak terdepak dari DPR. Berdasarkan penetapan KPU, PPP menjadi satu dari 10 partai politik yang gagal pada Pileg 2024.

PPP tercatat hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87% dari total 151.796.631 suara nasional. Mardiono cs memang tengah mengajukan gugatan di MK untuk setidaknya bisa menambah 193.088 suara sehingga memenuhi ambang batas parlemen 4%.

Selain di MK, kata Hasto, PPP memang perlu melakukan sejumlah perjuangan politik untuk merebut kembali suaranya. Mereka mengklaim ada penggerusan suara besar-besaran selama Pileg 2024.

Salah satunya dilakukan Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin putera bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep.

Mardiono mengatakan langkah partai berlambang Kabah itu menuju kubu Prabowo-Gibran belum dibahas.

Hal tersebut disampaikan Mardiono di sela acara halalbihalal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin 15 April 2024.

Partai Persatuan Pembangunan menjadi satu-satunya partai di luar Koalisi Indonesia Maju yang hadir dalam acara tersebut.

Saat ditanya wartawan soal kans PPP bergabung ke kubu Prabowo-Gibran, Mardiono mengatakan pihaknya siap bergabung kendati pihaknya mengusung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 lalu.

“Ya tentu kalau membangun Indonesia kan harus bersama nanti,” kata Mardiono di sela halalbihalal Partai Golkar.

Namun hingga kini Mardiono mengaku belum ada pembahasan dengan koalisi pemenang pilpres mengenai bergabungnya PPP.

Ia pun menyebut tidak terjadi lobi politik selama halalbihalal Partai Golkar.

“Untuk pemerintahan yang baru itu kan belum dilantik, jadi kalau koalisi ya itu nanti langkah ke depan kita nanti dengan pemerintahan yang baru kita akan bicarakan itu,” katanya.

Mardiono mengaku diundang ke halalbihalal Partai Golkar karena sempat menjadi bagian Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

KIB merupakan koalisi politik yang sempat dibuat PPP, PAN, dan Golkar sebelum Pemilu 2024.

“Sebelum jadi Plt. Ketua Umum saya kan koordinator KIB. KIB sampai sekarang pembubaran secara resmi KIB itu kan tidak ada. Kami masih komunikasi baik dengan Pak Zul, Pak Airlangga Hartarto, ketua umum Golkar dan PAN. Kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan itu masih,” kata Mardiono.

Selain Mardiono, dalam acara halalbihalal Partai Golkar terlihat pula hadir Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik. []

Tugas baru itu diberikan setelah Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP resmi bubar pada Kamis 21 Maret 2024.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.

Amir menjelaskan hal itu menjawab pertanyaan tentang apakah PPP sudah melakukan evaluasi kepada Sandiaga yang menjabat sebagai Ketua Bappilu.

“Karena memang Bappilu itu ad hoc, begitu selesai hasil rekap dari KPU, kita anggap sudah selesai. Mungkin nanti ada tugas baru yang kita kasih ke Pak Sandi,” ujar Amir, dikutip dai Kompas TV.

Walau tidak lagi menjabat sebagai ketua Bappilu PPP, Sandiaga tetap kader PPP.

Amir juga menjawab pertanyaan tentang peluang Sandiaga Uno didorong untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar serentak.

Ia mengatakan, semua kader PPP yang potensial memang bisa saja didorong untuk maju Pilkada.

“Oh iya itu nanti kita lihat kans Sandiaga,” ucap Amir.

Saat ini menurut Amir, PPP belum bicara mengenai Pilkada 2024, karena pihaknya masih fokus pada bagaimana menyelamatkan suara agar bisa lolos ambang batas parlemen atau kursi DPR RI.

Sebagaimana diketahui, PPP disebut tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen sesuai hasil rekapitulasi suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

PPP hanya meraup 3,87 persen suara pada Pileg kali ini. []

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun mendapatkan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal tersebut. Sebagai informasi Sandiaga adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP.

Jokowi menyampaikan pesan kepada Sandiaga di tengah gurauan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kepada Sandiaga. Dalam pertemuan tersebut, Bahlil mengatakan bahwa Sandi sebenarnya ingin membayar pajak lebih banyak. Namun, hal itu tak dilakukan karena PPP gagal lolos ke Senayan berdasarkan hasil Pemilu 2024.

“Pak Presiden juga ketawa, terus bilang ‘Banyakin doa, Pak Sandi. Upayanya sudah, doanya tambahin’,” ungkap Sandi, dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (24/3/2024).

Sandi mengaku bahwa ia tidak tersinggung dengan candaan Bahlil. Sebab, dia sudah terbiasa dengan guyonan Bahlil yang menggunakan teman dekatnya sejak lama.

“Enggak (tersinggung). Orang kita teman dari kecil,” sebut Sandi.

Terkait mendapatkan jatah kursi DPR, Sandi mengatakan bahwa PPP akan mengambil langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat hasil Pemilu 2024.

Selain itu, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2018 ini mengaku akan tetap bertahan di PPP dan tidak berniat untuk pindah partai meskipun tidak lolos parlemen.

“Insyaallah istikamah. Saya tetap di PPP, per hari ini saya megang keanggotaan,” ujar mantan kader Gerindra sebelum hijrah ke PPP jelang Pemilu 2024 ini.

Sebagai informasi, PPP tidak lolos ke DPR atas hasil resmi Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU. Adapun, partai “ka’bah” itu memperoleh 5.878.777 suara atau setara 3,87 persen suara sah nasional. Dengan hasil tersebut, PPP tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.

Gugatan tersebut sudah resmi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu 23 Maret 2024 malam.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menuturkan, permohonan sengketa gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilu legislatif (pileg) tersebut karena pihaknya merasa dirugikan.

“Kami PPP resmi mengajukan gugatan PHPU ke MK,” ujar Baidowi di Gedung MK.

“Gugatannya cukup banyak ada di 18 provinsi. Tetapi detailnya akan disampaikan oleh tim hukum. Ada sejumlah dapil, kalo enggak salah ada sekitar 30-an dapil ya, jumlah pastinya dari teman-teman tim hukum yang bisa menjelaskan,” sambungnya.

Kata dia, gugatan hasil pileg di 18 provinsi sudah berdasarkan penelusuran tim internal PPP.

Menurut Awiek, tim PPP menemukan banyaknya suara yang hilang dari perolehan suara semestinya.

Penelusuran juga sudah didasarkan alat bukti yang menguatkan.

“Karena kita memang didukung alat bukti di situ. Yang memungkinan berdasarkan tracking kami di dapil-dapil itulah suara PPP hilang,” jelasnya.

“Selain Nasdem, kami juga akan bertemu dengan jajaran pimpinan PPP,” kata Habiburokhman di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Habiburokhman menjelaskan pertemuan dengan partai non-koalisi tersebut merupakan bentuk implementasi politik dari Prabowo Subianto yang ingin mengedepankan persatuan dan kesatuan.

“Pak Prabowo tidak ingin membuang-buang waktu, bahwa kita harus segera merangkul semua elemen bangsa ini. Mulai Oktober (pelantikan presiden), kita bisa segera ‘gas pol’,” ujarnya.

Tidak hanya dengan Nasdem dan PPP, Habiburokhman mengatakan Prabowo dan Gerindra mulai intens berkomunikasi dengan partai politik lain di luar Koalisi Indonesia Maju.

“Hampir semua partai politik, kami memiliki komunikasi yang sangat baik dan semakin intens saat ini. Saya tidak ingin mendahului, tetapi yang jelas, komitmen kami adalah tidak menciptakan kegaduhan dalam kontestasi politik yang sedang berlangsung,” katanya.

Menurutnya, sebagian besar elite politik telah menerima keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil Presiden periode 2024-2029.

“Saya pikir elite politik sudah mulai realistis bahwa keputusan KPU sudah final, kecuali ada prosedur di MK (Mahkamah Konstitusi),” katanya.