Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, Rini menekankan bahwa status PPPK sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN) memberikan perlindungan hukum yang jelas, sehingga tidak bisa dihentikan tanpa dasar yang sesuai ketentuan.

Menurutnya, kontrak kerja yang telah disepakati antara pemerintah dan PPPK memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib menghormati perjanjian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghentian kerja hanya dapat dilakukan jika kontrak telah berakhir atau terdapat pelanggaran yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Lebih jauh, Rini menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK sejak awal didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan layanan publik. Banyak sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan yang bergantung pada keberadaan PPPK. Karena itu, kebijakan yang berpotensi mengganggu stabilitas tenaga kerja ini perlu dipertimbangkan secara matang.

Ia juga menyinggung bahwa setiap instansi yang merekrut PPPK sebelumnya telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Dokumen tersebut menjadi bentuk komitmen bahwa pemerintah daerah siap menanggung konsekuensi administratif dan finansial atas pengangkatan tenaga PPPK. Dengan demikian, alasan keterbatasan anggaran tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan mereka.

Di tengah kekhawatiran yang berkembang, pemerintah memang tengah menghadapi tantangan terkait pengelolaan anggaran daerah. Salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan mulai diberlakukan pada 2027. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

]]> https://eranasional.com/100336/rini-widyantini-larang-pemda-berhentikan-pppk-secara-sepihak/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100148/gus-ipul-tegas-pegawai-kemensos-mangkir-langsung-dipecat https://eranasional.com/100148/gus-ipul-tegas-pegawai-kemensos-mangkir-langsung-dipecat#respond Fri, 27 Mar 2026 17:07:23 +0000 https://eranasional.com/100148/gus-ipul-tegas-pegawai-kemensos-mangkir-langsung-dipecat Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Langkah tegas diambil oleh Saifullah Yusuf dalam menegakkan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut memutuskan untuk memberhentikan seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang diketahui tidak menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang sangat lama.

Keputusan tersebut diumumkan usai kegiatan pembinaan pegawai di kantor Kemensos di Jakarta. Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperbaiki budaya kerja di lingkungan kementerian, khususnya dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap tugas negara.

Pegawai yang diberhentikan tersebut diketahui telah lama tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, dalam penjelasannya, Gus Ipul mengungkapkan bahwa yang bersangkutan tidak menjalankan tugas selama beberapa tahun terakhir, namun masih tercatat sebagai pegawai aktif. Kondisi ini dinilai tidak dapat ditoleransi karena berpotensi merugikan pelayanan publik.

Menurutnya, keberadaan ASN yang tidak menjalankan tugas secara optimal akan berdampak langsung terhadap efektivitas program-program sosial yang dijalankan pemerintah. Sebagai kementerian yang memiliki peran strategis dalam penanganan kesejahteraan masyarakat, Kemensos membutuhkan sumber daya manusia yang disiplin, profesional, dan berintegritas.

Selain pemberhentian satu PNS tersebut, Kemensos juga mengambil tindakan terhadap sejumlah tenaga pendamping sosial yang terlibat dalam program Program Keluarga Harapan. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, tercatat ada beberapa pendamping berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang juga diberhentikan karena melanggar aturan disiplin.

Langkah ini menunjukkan bahwa penegakan aturan tidak hanya berlaku bagi PNS, tetapi juga bagi seluruh tenaga kerja di lingkungan Kemensos, termasuk yang berstatus kontrak. Gus Ipul menekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam program pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

]]> https://eranasional.com/100148/gus-ipul-tegas-pegawai-kemensos-mangkir-langsung-dipecat/feed 0 Rio Anthony https://daerah.eranasional.com/100201/wali-kota-aaf-minta-asn-jadi-pelopor-perubahan-pekalongan https://daerah.eranasional.com/100201/wali-kota-aaf-minta-asn-jadi-pelopor-perubahan-pekalongan#respond Wed, 25 Mar 2026 06:25:35 +0000 https://daerah.eranasional.com/100201/wali-kota-aaf-minta-asn-jadi-pelopor-perubahan-pekalongan Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelopor perubahan dalam berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sampah hingga pencegahan balon udara liar.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam Apel Luar Biasa Hari Pertama Kerja dan Halal Bi Halal usai libur Idul Fitri 1447 H/2026 M yang digelar di Halaman Kantor BPKAD Kota Pekalongan, Rabu (25/3/2026).

Dalam suasana yang masih kental dengan nuansa Lebaran, Wali Kota Aaf mengawali arahannya dengan menyemangati para ASN, baik PNS maupun PPPK, agar kembali menunjukkan etos kerja terbaiknya.

Ia mengaku belum sepenuhnya melihat semangat baru dari para pegawai di hari pertama masuk kerja.

“Pada hari pertama kerja ini harusnya kita kembali dengan semangat baru. Tapi saya belum melihat wajah-wajah penuh energi. Apapun faktornya. Namun yang jelas, kita dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan di tahun ini,” ungkapnya.

Wali Kota Aaf menekankan bahwa dinamika yang dihadapi Pemerintah Kota Pekalongan dalam beberapa waktu terakhir sangat kompleks.

Pada tahun 2025 lalu, kota ini sempat menghadapi kondisi darurat sampah yang berdampak luas bagi masyarakat, bahkan hingga memicu aksi perusakan dan pembakaran gedung pemerintahan yang menuntut adanya etos kerja baru.

“Kita dituntut memiliki semangat baru dan perubahan perilaku, khususnya dalam pengelolaan sampah. Alhamdulillah, progres penanganan sampah saat ini sudah hampir mencapai 50 persen. Ini harus terus kita tingkatkan,” tegasnya.

Menurutnya, ASN memiliki peran strategis sebagai contoh bagi masyarakat dalam menerapkan kebiasaan baik, termasuk dalam hal pemilahan sampah dari sumbernya. Ia mengingatkan agar gerakan tersebut tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar nyata.

“ASN ini yang kita harapkan menjadi role model. Apakah sudah benar-benar menerapkan pilah sampah? Ini yang harus kita evaluasi bersama. Kalau ASN saja belum memberi contoh, bagaimana masyarakat bisa mengikuti?” imbuhnya.

Selain persoalan sampah, Wali Kota Aaf juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2025.

Ia menyebutkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Kota Pekalongan berkurang sekitar Rp194 miliar tahun ini. Hal ini menuntut seluruh jajaran untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

“Dengan keterbatasan anggaran, kita harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kuncinya adalah semangat dan komitmen bersama,” ujarnya.

Memasuki tahun 2026, tantangan baru kembali muncul, salah satunya bencana banjir yang terjadi di awal tahun. Kondisi tersebut semakin mempertegas perlunya kesiapsiagaan dan kerja sama semua pihak dalam menghadapi berbagai persoalan daerah yang ada.

Tak hanya itu, menjelang tradisi Syawalan, Pemerintah Kota Pekalongan juga kembali mengantisipasi maraknya penerbangan balon udara liar yang kerap disertai petasan atau mercon.

Aktivitas tersebut dinilai sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi keselamatan masyarakat maupun infrastruktur.

Sebagai langkah preventif, Pemkot Pekalongan telah memfasilitasi penyelenggaraan Festival Balon Udara Tambat sebagai alternatif yang aman dan terkontrol bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi.

“Kita ingin tradisi tetap berjalan, tetapi dengan cara yang aman. Festival balon udara tambat ini menjadi solusi untuk menekan balon udara liar yang berbahaya,” jelasnya.

Wali Kota Aaf pun mengajak seluruh ASN untuk menjadi pionir dalam upaya pencegahan, baik dengan memberikan edukasi kepada masyarakat maupun dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar aturan.

“Kita harus menjadi yang terdepan dalam mencegah penerbangan balon udara liar serta perakitan mercon atau petasan demi keselamatan. Ini demi keselamatan kita bersama,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Wali Kota Aaf berharap momentum pasca-Lebaran ini dapat menjadi titik awal kebangkitan semangat kerja seluruh ASN untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Kota Pekalongan.

“Mari kita mulai dengan semangat baru, komitmen baru, dan tindakan nyata. ASN harus hadir sebagai pelopor perubahan di tengah masyarakat,” pungkasnya menutup pengarahan pada apel luar biasa di hari pertama kerja tersebut dengan penuh harapan.  (em-aha)

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau Aaf, menegaskan bahwa perusahaan wajib mencairkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran (H-7).

Penegasan tersebut disampaikan Aaf usai membuka Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2026 di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Kamis (26/2/2026).

“Kita mengikuti sistem sesuai ketentuan pemerintah pusat. Tapi yang jelas, untuk THR perusahaan itu harus sudah selesai paling lambat H-7 sebelum Lebaran,” tegasnya.

Menurutnya, kewajiban tersebut merupakan bagian dari regulasi ketenagakerjaan yang harus dipatuhi seluruh perusahaan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya.

Sementara itu, untuk THR Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pekalongan, Aaf memastikan mekanismenya mengikuti regulasi dari Pemerintah Pusat.

Baik PNS maupun PPPK Penuh Waktu, seluruhnya telah diatur terkait besaran, komponen, dan waktu pencairannya. Pemerintah daerah tinggal menindaklanjuti aturan teknis yang diterbitkan pusat.

Adapun terkait PPPK Paruh Waktu, Aaf menyebut hingga kini belum ada instruksi atau regulasi baru yang mengatur pemberian THR bagi kategori tersebut.

“Kalau yang paruh waktu, belum ada perubahan maupun regulasi baru tentang itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, wacana solusi alternatif, termasuk kemungkinan inisiatif internal di masing-masing perangkat daerah, belum dibahas secara resmi.

Pemkot Pekalongan akan terus memantau perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun aparatur.

“Perusahaan diimbau disiplin memenuhi kewajiban paling lambat H-7 sebelum Lebaran, sementara ASN dan PPPK diminta menunggu regulasi resmi dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (em-aha)

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/01/2026)

Namun tidak semua pegawai dapur MBG akan berstatus PPPK. Hanya pegawai SPPG dengan jabatan tertentu dan harus lulus seleksi yang bisa diangkat sebagai PPPK.

“Proses tersebut merupakan bagian dari rekrutmen PPPK tahap kedua. Kemudian pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000,” ucap Dadan.

Dari total formasi tersebut, dikatakan dia, sebagian besar dialokasikan untuk jabatan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG.

“Sebanyak 31.250 formasi Kepala SPPG akan diisi oleh lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Selain itu, BGN juga menyiapkan 750 formasi akuntan serta 375 formasi tenaga gizi,” pungkas Kaban Dadan.

Lewati Tahapan Seleksi

Dadan menjelaskan, seluruh peserta yang akan diangkat telah melewati tahapan seleksi. “Saat ini, proses rekrutmen sudah memasuki fase administratif berupa pengisian daftar riwayat hidup serta pengusulan nomor induk PPPK. Diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai tanggal 1 Februari 2026,” lanjut Kaban Dadan.

Sebelumnya, BGN telah lebih dulu melakukan pengangkatan PPPK tahap pertama sebanyak 2.080 formasi. Untuk tahap awal ini, pengangkatan pegawai telah ditetapkan terhitung mulai 1 Juli 2025.

“Kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk PPPK tahap 1 sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025,” ujar Kaban Dadan.

Tak berhenti di situ, BGN juga berencana melanjutkan rekrutmen PPPK pada tahap ketiga dan keempat. Masing-masing tahap akan membuka 32.460 formasi baru guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan BGN.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap 3 dan 4,” tandas Kaban Dadan.

Diketahui, PPPK Paruh Waktu merupakan orang-orang terpilih yang dipercaya untuk melayani masyarakat Kota Depok.

Supian Suri dalam keterangan yang diperoleh dari Diskominfo Kota Depok, Sabtu menyampaikan bahwa meskipun statusnya paruh waktu, peran PPPK tetap memiliki arti penting dalam mendukung pelayanan publik.

Dia mengajak seluruh PPPK Paruh Waktu untuk mensyukuri posisi yang dijalani saat ini dan menjadikannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Syukuri apa pun posisi hari ini. Di luar sana masih banyak orang yang ingin menjadi bagian dari pelayanan kepada warga Depok. Dari lebih dari dua juta penduduk, sekitar 7.000 orang inilah yang terpilih,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai persepsi publik terkait PPPK Paruh Waktu tidak perlu menjadi hambatan.

Yang terpenting, kata dia, adalah pembuktian melalui kinerja nyata di lapangan.

Ia berharap, dengan penyerahan SK tersebut, para PPPK Paruh Waktu semakin termotivasi untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Apapun persepsi yang berkembang, buktikan bahwa kehadiran teman-teman memberikan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

“Ya harapan kami bertemu Wali Kota dan mendengarkan keluhan pegawai PPPK Kelurahan tersebut,” kata seorang pegawai PPPK dikutip dari Metrotvnews, Selasa (12/8/2025).

Dia mengungkapkan jika ada 3 orang pegawai PPPK yang gajinya disunat 50 persen.

Mereka itu adalah Dara, Nugroho, dan Rendy. Gaji Dara dipotong Rp1,4 juta, gaji Nugroho dipotong Rp1,4 juta, gaji Rendy dipotong Rp1,4 juta.

Menurut dia, gaji yang harus terima oleh tiga pegawai PPPK Rp2,7 Juta selama sebulan. Setelah pemotongan itu, kini mereka hanya dapat kurang dari separuhnya.

Lebih buruk lagi, kebijakan pemotongan 50 persen gaji tidak diterima secara tertulis.

“Pemotongan tersebut tidak bersifat lisan. Katanya, Rp1,4 juta yang dipotong itu untuk menggaji dua orang satpam dan kebersihan di kantor Kelurahan Jatijajar,” imbuhnya.

Dia mengungkapman, awal adanya pemotongan 50 persen setelah ketiganya dipanggil oleh Lurah ke kantornya

“Dari pemanggilan tersebut diputuskan gaji Dara, Rendy dan Nugroho hanya Rp1,3 juta sebulan. Ya seperti habis jatuh tertimpa tangga,” jelasnya.

Mengetahui hal tersebut, Rendy, Nugroho, dan Dara kebingungan karena haknya dikurangi.

“Bukan oleh Camat dan Wali Kota, keputusan itu kebijakan Lurah bahwa ada pemotongan 50 persen,” ungkapnya.

Atas kebijakan pemotongan itu, ucap dia, Dara, Nugroho dan Rendy yang ditempatkan di bagian administrasi sempat melakukan mogok kerja.

Pemotongan gaji ini sudah berlangsung sejak tiga tahun silam, tepatnya tahun 2022. Selama tiga tahun tersebut gaji mereka telah terpotong sebesar Rp151 juta.

“Ini tindakan yang tidak etis dan melanggar aturan. Gaji pegawai PPPK seharusnya dibayarkan sesuai dengan kesepakatan awal dan aturan yang berlaku, bukan dipotong sepihak oleh atasan,” ucapnya.

Pemotongan gaji pegawai PPPK tanpa dasar yang jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait ketenagakerjaan dan pengupahan.

Tiga pegawai PPPK Kelurahan tersebut telah mengadu ke Camat Tapos, termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jatijajar, Usman dengan tujuan haknya dikembalikan.

“Pemotongan gaji pegawai PPPK sebesar 50 persen oleh Lurah adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Pihak-pihak terkait harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Sementara, Lurah Jatijajar Mujahidin tidak menyanggah pemotongan gaji ketiga orang pegawainya itu.

“Pemotongan itu hasil kesepakatan bersama untuk menggaji dua tenaga kebersihan dan security. Ada dua orang kerja tanpa gaji di Kelurahan Jatijajar. Agar sama-sama merasakan kita gunakanlah gaji tersebut,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya tidak punya dana tak terduga untuk menggaji dua pegawai kebersihan dan sekuriti.

Ia juga menjelaskan tiga pegawai yang dipotong gajinya yang menggaji bukan APBD Kelurahan melainkan APBD Kecamatan Tapos.

“Dari APBD Kecamatan Tapos,” pungkas dia.

Pengumuman itu disampaikan Kepala BKPSDM Maros, Andi Sri Wahyuni, Kamis 23 April 2025.

Sebagai informasi, tahapan seleksi PPPK Maros mulai 30 April hingga 6 Mei 2025.

Ujian seleksi 1 Mei 2025:

Seleksi Computer Assisted Test (CAT) digelar di tujuh lokasi yang telah ditentukan, termasuk di Kantor Regional IV BKN Makassar.

“Bahwa peserta kini sudah dapat mencetak kartu ujian melalui akun SSCASN masing-masing,” ujar dia.

Peserta diimbau untuk memperhatikan lokasi dan sesi tes, yang akan dibagi menjadi tiga sesi dalam satu hari.

BKPSDM juga menekankan pentingnya mematuhi tata tertib selama ujian berlangsung serta melakukan pengecekan lokasi ujian sebelum hari pelaksanaan guna menghindari keterlambatan.

“Khusus peserta di lokasi Makassar diwajibkan membawa kantong kresek untuk penitipan barang,” jelasnya.

Informasi lengkap terkait jadwal, sesi ujian, serta tata tertib bisa diakses melalui situs resmi Pemkab Maros di https://www.maroskab.go.id atau melalui media sosial BKPSDM Maros.

Ia menyampaikan, seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya, kelulusan ditentukan oleh hasil murni peserta.

“Waspadai segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan panitia seleksi,” pungkasnya. []

Pengangkatan CPNS dilakukan paling lambat Bulan Juni 2025, sedangkan PPPK tahap I dan II diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025.

Percepatan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat konferensi pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, di Jakarta, Senin (17/3/2025).

“Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemda saat ini dalam memenuhi persyaratan yang ada,” ungkap Prasetyo.

Prasetyo mengimbau agar instansi pusat dan daerah segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing instansi dalam memenuhi persyaratan.

Di sisi lain, pemerintah perlu tetap menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam rekrutmen ASN.

Rekrutmen ini adalah salah satu langkah strategis dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan secara tuntas penataan tenaga non-ASN.

Sejak tahun 2005, pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan afirmasi untuk mengangkat tenaga non-ASN untuk menjadi ASN.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, penataan non-ASN harus segera diselesaikan.

“Maka sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dikutip dari Antara Selasa (18/3/2025).

Dia menegaskan penyelesaian pengangkatan CASN ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait.

Selanjutnya, Presiden Prabowo juga memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan.

Kemudian, sambung Hadi, Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN berkenaan dengan proses penerimaan PPPK 2024.

Kata dia, saat ini sudah ada 554.000 guru honorer yang lolos seleksi guru ASN PPPK pada 2021 dan 2022.

“Harapan kita nanti dalam tiga tahun akan ada kurang lebih 840.000 guru yang direkrut sebagai ASN PPPK, dan 2024 nanti akan mencapai 1 juta guru ASN PPPK,” kata Jokowi dalam acara Peringatan HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional di Jakarta, pada Sabtu, 25 November 2023.

Jokowi menambahkan pemerintah terus bekerja keras untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.

Menurut Jokowi, pengangkatan guru honorer menjadi guru ASN PPPK adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan guru.

“Permasalahan guru honorer misalnya terkait dengan kepastian karir dan kesejahteraannya, saat ini sudah tahap demi tahap teratasi berkat program seleksi guru ASN PPPK,” imbuhnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 tengah dipersiapkan seiring dengan proses rangkaian seleksi CASN tahun anggaran 2022 rampung, mengingat proses ini masih berlangsung.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Senin (30/01), mengatakan, tahun ini, rekrutmen CASN melingkupi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas.

Terkait formasi, Anas melanjutkan, pemerintah masih fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan.

“Namun, pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Formasi juga akan dibuka hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya,” jelas mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas menjelaskan bahwa saat ini instansi pemerintah dalam proses persiapan pengusulan formasi. “Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” imbuhnya.

Rekrutmen CASN 2023, lanjut Anas, juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis BKN.

Dia menambahkan, ada empat arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023. Arah kebijakan pertama adalah fokus pelayanan dasar. Kedua, yakni kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. “Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi,” tegas Menteri Anas. (FA/PANRB)

JAKARTA – Pendaftaran CPNS dan PPPK pun direncanakan dibuka pada akhir bulan ini. Maka itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki tugas besar besar yakni menyelesaikan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021.

“Dalam waktu dekat kita punya pekerjaan besar yaitu untuk seleksi CPNS (dan PPPK) 2021. Ini jumlahnya sekitar 700.000 orang,” katanya, Kamis (24/6/2021).

Dia mengatakan, bahwa rekrutmen kali ini merupakan rekor terbanyak dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Pasalnya rekrutmen pegawai pemerintah biasanya hanya berkisar dua ratus ribuan saja.

“Ini rekor pertama kali yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rekrutmen. Itu besar sekali jumlahnya. Sebelum-sebelumnya nya paling tinggi 200.000 orang,” ungkapnya.

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan tiga peraturan terkait penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021.

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No. 27/2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.

Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo menyampaikan, per tanggal 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan CASN sebanyak 707.622. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK Guru sejumlah 531.076

. Kemudian PPPK non Guru 20.960 dan CPNS sebanyak 80.961.

“Khusus untuk PermenPANRB 28 sifatnya adalah berlaku tahun ini, tahun 2021. Sementara PermenPANRB 27 dan 29 diharapkan bisa multi year,” jelas Katmoko dalam acara Kupas Tuntas Seleksi CASN 2021, secara virtual, Senin, (14/6/2021).

Katmoko menjelaskan, di tahun 2021 pemerintah kembali menetapkan kebutuhan PNS menjadi dua, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus dialokasikan bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Cumlaude Penyandang Disabilitas, Diaspora, serta Putra/Putri Papua dan Papua Barat.

Dikatakan, ditahun ini karena rekrutmen CPNS, PPPK JF, dan PPPK Guru dilaksanakan bersamaan, sehingga jumlah potensi pendaftarnya cukup besar.

“Jadi para peserta harus mempertimbangkan baik-baik sejak awal apa yang ingin dia lamar, karena pada prinsipnya tidak bisa lagi menggantinya ketika sudah menetapkan pelamaran pada suatu tempat,” tegasnya.

Untuk pelamar formasi Cumlaude wajib memiliki jenjang pendidikan minimal Sarjana, tidak termasuk Diploma IV.

Menurut Katmono, hal ini perlu diperhatian mengingat ditahun lalu masih banyak kesalahan yang mengalokasikan untuk D4. Pada formasi khusus Penyandang Disabilitas, Katmoko menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas bisa melamar di formasi umum atau formasi khusus lainnya selain Formasi Penyandang Disabilitas.

“Diberikan kesempatan seluas-luasnya apabila memang memiliki kualifikasi, kompetensi dan sesuai dengan persyaratan jabatan,” imbuhnya.

Selanjutnya, dijelaskan terkait PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Aturan ini berlaku untuk semua JF, kecuali untuk JF Guru di daerah.

Ketentuan umum untuk melamar pada seleksi PPPK JF adalah WNI dengan usia minimal  20 tahun dan maksimal  1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.

Calon pelamar juga harus memiliki pengalaman 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar. Berbeda dengan seleksi CPNS, pada seleksi PPPK JF, penyandang disabilitas  tidak disediakan formasi khusus. Calon pelamar yang merupakan penyandang disabilitas dapat mendaftar pada seluruh formasi yang tersedia.

Pelamaran seleksi PPPK JF akan dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen persyaratan secara elektronik. Dalam seleksi PPPK JF hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Peserta yang bisa mengikuti Seleksi Kompetensi I hanya THK-II dan Guru non-ASN di sekolah negeri. Seleksi Kompetensi II, boleh diikuti oleh peserta yang tidak lulus pada Seleksi Kompetensi I, ditambah Guru Swasta dan Lulusan PPG.

”Sementara Seleksi Kompetensi III boleh diikuti oleh peserta yang tidak lulus di Seleksi Kompetensi III,” pungkas Katmoko.

Pengumuman pendaftaran CPNS dan PPPK JF Tahun 2021 akan dilakukan oleh Panselnas dengan mempertimbangkan kesiapan secara teknis dari Tim Pelaksana di BKN serta panitia seleksi instansi masing-masing.

Sementara, pelaksanaan seleksi PPPK Guru pada Instansi Daerah akan dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi dengan berkoordinasi dan dilakukan pengawasan oleh Panselnas.

Reporter: Rycko

JAKARTA-Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 yang seharusnya 31 Mei 2021 terpaksa ditunda lantaran saat ini masih ada beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK nonguru, dan PPPK guru tahun 2021 yang belum ditetapkan pemerintah sehingga pendaftarannya belum dibuka bulan ini.

“Sekarang masih tahapan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi, makanya jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana,di Jakarta, Minggu (29/5/2021).

Untuk itu Bima meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS serta seleksi kompetensi PPPK nonguru tahun 2021 sesuai dengan penetapan kebutuhan formasi yang tersedia.

“Sedangkan untuk seleksi kompetensi PPPK guru tahun 2021 dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek),” ungkapnya.

Dikutip dari akun Twitter resmi BKN di @BKNgoid, disampaikan bahwa pembukaan rekrutmen CPNS dan PPPK belum dibuka pada tanggal 31 Mei mendatang.

“#SobatBKN, Banyak sekali yg brtanya pd Mimin apkh tgl 31 Mei 2021 akn ada pembukaan rekrutmen #CPNS2021 & #PPPK2021? Mimin tegaskan pd tgl itu rekrutmen blm dibuka.

“Akan tiba waktunya Mimin bakal buka2an ttg itu. Pantau trus kanal ini, dan manfaatkan waktu yg ada utk belajar,” Tulis akun tersebut