Pradi menilai inisiatif gubernur bukan sekadar bentuk dukungan terhadap inovasi warga, melainkan juga representasi keberanian pemerintah daerah membuka ruang luas bagi kreativitas masyarakat di sektor energi terbarukan.

Publik sebelumnya menyoroti polemik antara pihak penemu Bobibos dengan pemerintah terkait proses izin edar dan legalitas distribusi produk tersebut.

Beberapa pihak, termasuk pemerintah menilai Bobibos belum memenuhi standar teknis dan regulasi yang dipersyaratkan, sementara penemunya mengeklaim telah melakukan pengujian mandiri dan meminta pemerintah memberikan dukungan, bukan hambatan.

Di tengah situasi itu, Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah cepat dengan melakukan uji coba awal Bobibos di Lembur Pakuan, Subang.

Uji coba tersebut dilakukan menggunakan dana pribadi untuk memastikan proses berjalan tanpa membebani anggaran publik.

Pradi menyebut tindakan tersebut merupakan komitmen konkret pemerintah daerah dalam melihat potensi teknologi lokal, sekaligus jalan tengah yang konstruktif atas polemik izin edar Bobibos.

“Gerak cepat Pak Gubernur, termasuk kesediaannya menguji coba secara langsung dan memakai dana pribadi, tentu harus diapresiasi. Di situ terlihat keberpihakan nyata pemerintah terhadap karya anak bangsa,” ujar Pradi saat ditemui eranasional di kediamannya, Sabtu (22/11/2025).

Menurut Pradi, keputusan gubernur yang memilih terjun langsung ke lapangan menunjukkan keseriusan Jawa Barat dalam mencari solusi di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

Ia menilai setiap temuan, termasuk Bobibos, harus mendapatkan pendampingan komprehensif agar dapat diuji secara ilmiah, diperbaiki, dan berpotensi memasuki tahap hilirisasi.

Merespons polemik izin edar Bobibos, Pradi justru mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat aspek regulasi dan memfasilitasi standardisasi produk.

Ia mendukung penuh bila Gubernur Dedi Mulyadi ingin mendorong produksi massal Bobibos di Jawa Barat setelah seluruh tahapan uji dan sertifikasi terpenuhi.

“Ketika inovasi lokal punya peluang dikembangkan, pemerintah harus hadir dari awal. Produksi massal di Jawa Barat sangat mungkin dilakukan jika proses ilmiah dan administratif sudah tuntas. Itu bentuk keberpihakan terhadap kreativitas warga,” tegas Pradi.

Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat ekosistem riset melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga teknis agar pengembangan energi alternatif dapat berjalan sesuai standar ilmiah.

Pradi menegaskan bahwa merangkul temuan lokal merupakan salah satu cara memastikan masa depan inovasi daerah tetap terjaga. (**)

DEPOK – Berdasarkan hasil penghitungan sementara Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mohammad Idris- Imam Budi Hartono (IBH) unggul pada Pilkada Depok.

Berdasarkan Sirekap KPU pertanggal 13 Desember 2020 pada pukul 06.17 WIB, sudah mengumpulkan proses suara sebanyak 94.74% persen dari total 4.015 tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Depok.

Idris-Imam mendapatkan 55.5 persen suara atau unggul dari pasangan calon Pradi Supriatna dan Afifah Alia yang mendapat 44.5 persen.

Data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara adalah data yang hasil foto formulir Model C.

Hasil-KWK yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap.

Apabila terdapat kekeliruan data pada formulir Model C.Hasil-KWK, akan dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

Apabila terdapat perbedaan data yang terbaca oleh Sirekap dengan data yang tertulis pada Formulir C.Hasil-KWK, akan dilakukan koreksi pada Sirekap Web Tingkat Kecamatan.

Data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam Rapat Pleno terbuka.

Berikut hasil Sirekap per kecamatan yang ada di Kota Depok

Red

Eranasional.com – Bakal calon wali kota Depok Pradi Supriatna masuk dalam daftar 5 calon kepala daerah berstatus petahana di Indonesia yang mendapatkan teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Mendapat teguran tertulis karena menggelar arak-arakan massa dalam kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota Depok dan wakil wali kota Depok Tahun 2020 di KPU Kota Depok,” ujar staf khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, Jumat (11/9/2020).

Pradi Supriatna mendaftarkan diri ke KPU Kota Depok pada Jumat (4/9/2020) pekan lalu. Dalam perjalanan menuju kantor KPU Kota Depok di Pancoran Mas, sejumlah pendukungnya menggelar arak-arakan hingga menguasai badan jalan.

Dikutip dari kompas.com, Awak media yang berupaya meminta tanggapan Pradi mengenai teguran keras ini, namun permintaan wawancara via WhatsApp maupun telepon belum ditanggapi hingga berita ini disusun.

Upaya konfirmasi melalui WhatsApp dan telepon kepada Ketua Tim Pemenangan Pradi Supriatna-Afifah Alia, Nurozi, juga tidak digubris sampai sekarang. Secara keseluruhan, ada 72 calon kepala daerah yang bakal bertarung di Pilkada Depok 2020 kena teguran keras Tito Karnavian.

Mayoritas teguran karena para bakal calon kepala daerah petahana itu melanggar protokol kesehatan saat tahapan pilkada. “Para pelanggar ketentuan diberikan teguran yang diikuti oleh sanksi lebih berat bila pelanggaran berulang. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan UU maupun Peraturan KPU,” tambah Kastorius dalam keterangan tertulis, kemarin.

“Saat ini, sanksi sedang disiapkan bagi mereka yang sudah ditegur, tetapi masih melakukan pelanggaran,” ujarnya. Sebagai informasi, pemungutan suara Pilkada Depok akan diselenggarakan 9 Desember 2020 mendatang.

Kedua kandidat sama-sama petahana. Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya. Ia akan berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan mengincar kursi wali kota. Ia akan berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.

Sumber : Kompas.com

Eranasional.com – PDI Perjuangan resmi menunjuk jagoannya di delapan pilkada Jawa Barat. Meski Pilkada tertunda karena Covid-19, PDIP Jabar tetap mengumumkan nama-nama yang akan bertarung di kontestasi yang seharusnya akan digelar September nanti.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Mohamad mengatakan, di tengah pandemi covid-19 ini, PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat tetap melakukan konsolidasi terkait pilkada serentak 2020.

Adapun hasil penjaringan dari 8 Kota kabupaten yang menyelanggarakan pilkada, sebagai berikut :

Eranas, Depok – Sebanyak 500 personel akan disiagakan untuk antisipasi penanggulangan bencana dan banjir di Kota Depok.

Semua personel tersebut berasal dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0508/Depok, Polresta Depok, serta Perangkat Daerah (PD).

“Seluruh tim sudah disiagakan untuk bencana di Kota Depok. Mereka saling menyinergikan dengan seluruh elemen terkait,” kata Dandim 0508/Depok, Letkol Inf Eko Syah Putra Siregar usai Apel Gelar Pasukan Penanggulangan Bencana dan Banjir di lapangan Balai Kota Depok, Rabu (9/1/2019).

Menurut Dandim, semua personel akan bersiaga di 11 kecamatan di Kota Depok. Masing-masing tim akan memiliki tanggung jawab di setiap wilayahnya

Beberapa peralatan juga sudah disiagakan diantaranya perahu karet yang dimiliki beberapa elemen, alat pemadam kebakaran, serta perlengkapan dapur umum.

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna menyatakan Pemkot Depok akan memfasilitasi apa yang diperlukan tim. (drn)

Eranas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembukaan masa sidang II tahun sidang 2018-2019 yang diselenggarakan di Kantor DPRD dibilangan kota kembang Kota Depok, Kamis (03/01/2019). Rapat tersebut dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna dan sekaligus wakil pemerintah  memberikan sambutan

Dalam rapat pembukaan masa sidang II awal tahun 2019 diwarnai pemanasan dimana Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo secara mengejutkan mengusir  Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Supian Suri dari ruang sidang Rapat Paripurna . Sidang dipinpin langsung ketua DPRD Depok HendrikTangke Allo dalam sambutannya merasa kecewa dengan promosi dan mutasi ratusan pejabat di lingkungan Pemkot Depok tanpa prosedural dan konsultasi dengan DPRD Depok yang dilaksanakan pada 31 Desember 2018 lalu.

“Jangan sesuka-sukanya, tanpa prosedur melakukan promosi dan mutasi. Saya kecewa, sampaikan ke Wali Kota. Silahkan Anda keluar,” ujar Hendrik dengan nada tinggi yang ditujukan ke Supain Suri.

Suasana sidang jadi riuh dan tepuk tangan pun bergema. Supian Suri pun langsung berdiri dari tempat duduknya dan beranjak keluar ruangan sidang. Para wartawan langsung mengikuti Supian Suri yang terus berjalan ke arah kendaraannya untuk kembali ke Balai Kota Depok.

“Saya tak mau berpolemik. Intinya soal promosi dan mutasi sudah sesuai prosedur. Itu hanya kekecewaan dia saja, karena mungkin apa yang dia inginkan tak terakomodir tuturnya kepada wartawan, lebih lanjut dia jelaskan Soal promosi dan mutasi jabatan adalah hak preogratif Wali Kota Depok,” tutur Supian yang juga kerabat dekat Wali Kota Depok, Muhammad Idris.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus turun untuk melakukan investigasi untuk memastikan promosi dan mutasi ratusan pejabat tersebut apa sudah sesuai prosedur atau tidak?

“atau jangan- jangan ada KKN disana” tegas  Robintang Mahulae KetuaUmum LSM Lembaga Pemuda Putra Daerah Otonomi Indonesia (LPPDOI) dikantornya.

Dalam Rapat Sidang Paripurna tersebut turut hadir beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan Polres Depok dan Kodim Depok. (RAMDONY)