Namun, rencana ini menuai kritik tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang menilai kebijakan ini menyimpang dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa rekrutmen ini telah direncanakan dengan matang dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Ia menyebutkan bahwa minat generasi muda untuk bergabung dengan TNI AD terus meningkat, dengan 107.365 pendaftar Calon Tamtama TNI AD 2025, di mana 38.835 di antaranya telah tervalidasi.

“Dalam lima tahun terakhir, realisasi rekrutmen TNI AD selalu melampaui target, bahkan mencapai 114,4 persen pada 2023,” ujar Wahyu pada Selasa, 10 Juni 2025.

Rekrutmen ini sejalan dengan Doktrin Pertahanan Negara 2023, yang menekankan sistem pertahanan mandiri dan berbasis kewilayahan.

Salah satu wujudnya adalah pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di 514 kabupaten/kota, yang akan memiliki kompi pertanian, peternakan, medis, dan zeni. Setiap batalyon akan menempati lahan seluas 30 hektare.

Wahyu menegaskan bahwa prajurit TNI AD tidak hanya dipersiapkan untuk tugas tempur, tetapi juga untuk mendukung pembangunan dan stabilitas masyarakat.

“Prajurit akan hadir sebagai kekuatan pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Namun, Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari organisasi seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, dan Amnesty International Indonesia, menilai rencana ini keluar dari fungsi utama TNI.

Menurut mereka, TNI seharusnya fokus pada tugas pertahanan dan persiapan perang, bukan mengurusi sektor sipil seperti pertanian, peternakan, atau kesehatan.

“Kebijakan ini telah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai konstitusi dan UU TNI,” tegas koalisi dalam pernyataan resminya.

Koalisi menyoroti bahwa ancaman perang modern yang semakin kompleks menuntut TNI memiliki keahlian spesifik di bidang militer.

Pelibatan TNI dalam urusan sipil justru dinilai dapat melemahkan fokus TNI dan mengaburkan batas antara urusan militer dan sipil, yang seharusnya dijaga tegas sesuai UUD 1945 dan UU TNI.

Koalisi mendesak Presiden dan DPR untuk mengawasi dan mengevaluasi rencana rekrutmen ini.

Mereka meminta agar TNI dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara, bukan terlibat dalam urusan di luar kewenangannya.[]

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan dukungan pengamanan itu diberikan menjelang hari H, hari H, sampai dengan berakhirnya perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.

“TNI menurunkan puluhan ribu personel di seluruh Indonesia dari matra darat, laut, dan udara, sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, yang jumlah keseluruhan sebanyak 79.247 personel, terdiri atas 56.511 prajurit TNI Angkatan Darat, 19.793 prajurit TNI Angkatan Laut, dan 2.943 prajurit TNI Angkatan Udara,” kata Kapuspen.

Dia melanjutkan area-area pengamanan yang menjadi prioritas di antaranya mencakup jalur-jalur transportasi, termasuk pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan jalan raya, kemudian tempat-tempat wisata yang menjadi pusat keramaian selama hari libur Natal dan Tahun Baru.

Dia menyebut prajurit TNI yang terlibat dalam tugas pengamanan turut mengantisipasi adanya ancaman terorisme ataupun gangguan keamanan lainnya.

Oleh karena itu, TNI pun terus berkoordinasi dengan Polri, kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah dalam memetakan potensi ancaman selama perayaan Natal dan Tahun Baru di berbagai daerah Indonesia.

“Langkah antisipasi telah disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk gangguan cuaca ekstrem atau bencana alam yang sering terjadi pada akhir tahun,” kata Mayjen Hariyanto.

“Selamat kepada seluruh Prajurit Perwira Karier TA 2024 atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan dengan baik sehingga pada hari ini dapat dilantik perwira TNI serta menjadi bagian garda terdepan sekaligus benteng terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Agus, Senin (22/7/2024).

Agus membeberkan 350 Perwira Prajurit Karier TNI TA 2024 terdiri dari Matra Darat 141 personel (127 pria dan 14 wanita), Matra Laut 108 personel (89 pria dan 19 wanita), serta Matra Udara 101 personel (94 pria dan 7 wanita).

“Setelah dilantik menjadi Perwira, mereka akan diserahkan ke masing-masing Matra untuk menerima pembekalan dan orientasi sebelum mendapat mendapat perintah penugasan selanjutnya,” ungkapnya.

Sebelum menjadi Perwira, mereka telah menjalani Pendidikan Pertama (Dikma) di Magelang selama 7 bulan, yang terdiri dari Pendidikan Dasar Prajurut (Diksarit) 3 bulan, Pedidikan Dasar Golongan (Diksargol) 2 bulan dan Pendidikan Matra (Dikmatra) 1 bulan.

Keenam prajurit TNI itu berinisial Prada Y, Prasa P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M.

“Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa, saat ini penyidik Denpom IV/4 Surakarta telah mengerucut pada enam orang pelaku,” Kapendam Diponegoro Kol Richard Harison dalam keterangannya secara tertulis, Selasa, 2 Januari 2024.

Meski telah menetapkan tersangka, Richard memastikan terus mendalami kasus penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud.

“Sampai saat ini penyidik Denpom IV/Surakarta masih bekerja untuk terus mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.

Dia lalu menjelaskan soal proses hukum pidana yang dimulai dengan penyidikan, lalu penuntutan oleh oditur militer. Dan setelah itu tersangka disidangkan di Pengadilan Militer.

“Perlu saya sampaikan, mekanisme proses hukum pidana di militer, dimulai dari penyidikan di Polisi Militer, kemudian melalui Papera (Perwira Penyerah Perkara), dalam hal ini Danrem 074/Wrt, dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan oleh oditur militer dan disidangkan di Pengadilan Militer,” jelas Richard.

Richard memastikan proses hukum atas kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud ini akan berjalan independen dan tidak ada yang bisa mengintervensi proses peradilan militer.

Kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud viral di media sosial. Penganiayaan disebutkan dilakukan oleh oknum anggota TNI Yonif 408/Suhbrastha.

Peristiwa itu terjadi di jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, tepatnya depan Markas Kompi Senapan B Yonif 408/Suhbrastha, Sabtu, 30 Desember 2023 siang.

Saat itu, sejumlah relawan Ganjar-Mahfud usai mengikuti kampanye capres Ganjar Pranowo, di Boyolali.

Akibat kejadian itu, sejumlah korban dilarikan ke RSUD Pandan Arang, Boyolali, untuk mendapatkan perawatan medis. Aksi penganiayaan secara bersama-sama itu terekam kamera CCTV. (*)

Mantan Panglima TNI ini menegaskan, kronologi yang dijelaskan Wiweko tidak sesuai dengan fakta kejadian di video maupun keterangan para korban.

“Ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban, minimal dari dua orang yaitu Slamet Andono dan Arif Ramadhani, ternyata bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali,” kata Andika dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 1 Januari 2024.

Dia menggarisbawahi dua poin pernyataan dari Dandim 0724/Boyolali yang tidak sesuai, yaitu kesalahpahaman dan aksi spontanitas. Menurutnya, pernyataan ini tidak sesuai dengan apa yang dilihat dalam video.

“Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya ini adalah kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Padahal dari rekaman video yang beredar dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim, di situ jelas tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan,” jelasnya.

Andika pun meyakini yang disampaikan oleh Dandim 0724/Boyolali merupakan hasil laporan dari bawah. Kemudian laporan disampaikan sebagai pernyataan resmi dari Kodim 0724/Boyolali.

“Jadi ini menurut saya ini adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini hasil laporan dari bawah. Jadi mungkin data interogasi awal dilakukan di level kompi yang kemudian di laporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim,” papar Andika.

Dia lantas mengingatkan agar berhati-hati dalam menyampaikan sebuah pernyataan ke publik. Apalagi yang disampaikan diterima oleh masyarakat sebagai pernyataan resmi dari sikap TNI.

“Jadi statemen ini juga menunjukkan bahwa posisi kronologi yang diyakini oleh pembuat statemen dalam hal ini Komandan Kodim. Jadi jangan sampai mentah-mentah diambil dari bawah begitu saja. Jadi harus ada kehati-hatian dalam hal ini,” ujar Andika.

“Jangan sampai itu adalah sebuah kecerobohan, tanpa melakukan konfirmasi terlebih dulu atau kroscek ke yang lain atau bahkan ke video, atau bahkan ke saksi, atau korban. Langsung dinyatakan begitu saja,” pungkasnya menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Komandan Kodim 0724/Boyolali Kolonel Inf Wiweko Wulang Widodo mengatakan kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud ini sudah ditangani Denpom IV/4 Surakarta.

Pihak Denpom saat ini masih memintai keterangan anggota yang diduga terlibat penganiayaan tersebut untuk kepentingan proses hukum.

Kata Wiweko, jumlah korban penganiayaan oknum TNI ini ada 7 orang. Dua orang saat ini masih menjalani rawat inap di RSUD Pandan Arang dan 5 orang rawat jalan.

Wiweko menjelaskan pemicu dari penganiayaan itu karena para anggota TNI yang sedang berkegiatan itu terganggu suara knalpot brong relawan Ganjar-Mahfud yang melintas.

“Kemudian, beberapa oknum anggota TNI secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama untuk mencari sumber suara knalpot brong pengendara motor tersebut untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan dan membubarkan. Hingga terjadi penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brong tersebut,” paparnya.

Setelah terjadi penganiayaan, selanjutnya seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali untuk mendapatkan pertolongan.

“Saat ini masih ada dua orang yang menjalani rawat inap. Semoga kondisinya cepat pulih, sembuh sedia kala,” jelas Wiweko. (*)

Akibat penganiayaan itu, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan PP KAMMI tersebut menderita luka di salah satu bagian tubuhnya.

Berdasarkan keterangan yang didapat, peristiwa penganiayaan ini terjadi, Jumat, 15 Desember 2023 saat dirinya hendak pulang ke rumah dari RS Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur.

“Saya habis jaga istri yang lagi dirawat di RS Islam PondoK Kopi. Karena ada keluarga menggantikan untuk jaga istri, saya pulang dulu, mau makan,” kata Rizki, Sabtu, 16 Desember 2023.

Di tengah perjalanan, ada pengendara kendaraan bemotor lainnya di belakangnya yang terus membunyikan klakson seperti ingin mendahului.

Si pengendara itu kemudian berhasil mendahuluinya, namun bukannya terus melaju tapi justru menghadang laju kendaraannya dan memaki-makinya.

“Saya tidak meladeni makiannya,” ujar mahasiswa S2 Universitas Indonesia (UI) ini.

Tiba-tiba, dia diterjang ke tepi jalan oleh oknum prajurit TNI dan rekannya. Secara reflek Rizky membalasnya, lalu dia dikeroyok.

Kata Rizky, dirinya dicekik, ditendang, dan dipukul hingga bajunya robek. Rizki sempat melakukan perlawanan, tapi sia-sia karena ada tiga orang yang diduga mengeroyoknya.

Menyaksikan itu, warga yang ada di lokasi berusaha melerai keributan tersebut. Dia mengatakan peristiwa itu terjadi di sekitar Jalan I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, tepatnya di seberang Stasiun Buaran.

Tak terima mendapat perlakuan kekerasan dari oknum prajurit TNI, Rizki melapor ke Detasemen Polisi Militer Jaya (Pomdam Jaya) pada malam di hari yang sama.

Respon Pomdam Jaya

Mendapat laporan tersebut, Kapendam Jaya Letkol Herbert Andi Amino Sinaga mengatakan jika benar pelaku penganiayaan adalah anggota TNI maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Kalau memang anggota TNI yang melakukan pengeroyokan, diproses saja. Enggak ada orang yang kebal hukum di UU TNI,” tegas Herbert saat dikonfirmasi.

Dia memastikan laporan yang dibuat Rizky akan diproses untuk membuktikan kebenarannya. Namun, kata dia, saat ini ada juga pihak yang mengaku-aku sebagai anggota TNI.

“Kita perjelas dulu duduk perkaranya seperti apa, apakah benar pelakunya adalag anggota TNI. Kalau berambut cepak, badan kekar, sekarang banyak orang seperti itu,” kata Herbert.

Sementara, itu, Komandan Pomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar menyarankan korban selain melaporkan juga melakukan visum luar.

“Laporkan ke Pomda Jaya dan lakukan visum di luar,” ucap Irsyad. (*)

Kapendam XVIII Kasuari Letkol Inf Syawaludin Abuhasan mengatakan diduga pelaku penembakan ingin menggagalkan penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

“Iya benar ada penembakan sebanyakan dua kali saat anggota TNI sedang jalan,” kata Syawaludin Abuhasan, Senin, 4 Desember 2023.

Penembakan terjadi Jalan Fankario, Distrik Aifat Selatan Tengah, Kabupaten Maybrat, Minggu, 3 Desember kemarin sekitar pukul 11.45 WIT. Saat itu, personel Satgas Yonif 133/YS melakukan penjemputan terhadap tim mobile menuju Pos Ayata.

Kata Syawaludin, OTK tersebut melakukan penembakan dari jarak 30 meter. Prajurit TNI membalas tembakan tersebut dan mendatangi lokasi penembakan, namun tidak menemukan pelaku.

Terungkap, saat dilakukan penelusuran ditemukan dua titik lokasi penghadangan yang telah disiapkan.

Menurut Syawaludin, penembakan itu untuk menggagalkan dukungan bansos dari pemerintah setempat untuk masyarakat kampung Ayata, Distrik Timur Tengah.

Katanya, senjata yang digunakan para OTK adalah senjata rakitan. (*)

Eranasional.com – Momen kebersamaan ditunjukkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman saat berada di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (25/1).

Dalam foto-foto yang dibagikan akun Instagram Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, tampak Jenderal Dudung duduk bersila di depan nasi kotak.

Tak sendiri, KSAD duduk tanpa alas bersama dengan puluhan prajurit dan pewarta.

Diketahui, momen kebersamaan tersebut terjadi usai mantan Pangkostrad TNI ini memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Monas.

“KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mengajak para awak media makan siang bersama prajurit TNI AD usai memimpin apel gelar pasukan TNI AD di Lapangan Monas,” tulis akun Instagram TNI AD.

Apel gelar pasukan tersebut diikuti prajurit dari Satuan Tempur jajaran Kostrad dan Kopassus serta Kodam Jaya/Jayakarta yang berada di wilayah Jabodetabek, dalam rangka mengecek kesiapsiagaan serta mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik lingkup global, regional, maupun nasional.

“Apel gelar kesiapan pasukan ini antisiasi perkembangan global terhadap kemungkinan adanya ancaman terhadap kedaulatan NKRI,” demikian keterangan TNI AD.