ASN yang datang terlambat tidak diperbolehkan mengikuti rapat yang sedang berlangsung.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penerapan budaya korporat (corporate culture) untuk membangun kedisiplinan dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.

“Apa yang dibangun? Corporate culture. Begitu sekarang acara di DKI Jakarta, semuanya sudah disiplin,” kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (25/10/2026).

Pramono menjelaskan, budaya kerja tersebut diterapkan untuk membiasakan ASN menghargai waktu serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan, sebelum aturan tersebut diterapkan, keterlambatan rapat di Balai Kota hingga sekitar 30 menit kerap terjadi dan dianggap sebagai hal yang biasa.

Kini, ia menerapkan aturan yang lebih ketat. Bahkan, ASN yang terlambat satu hingga dua menit tetap tidak diperbolehkan masuk ke ruang rapat.

“Sekarang begitu terlambat 1-2 menit, saya dengan halus akan mengatakan: lebih baik tidak ikut rapat daripada rapat terlambat,” ujarnya.

Selain menekankan kedisiplinan, Pramono juga menegaskan bahwa setiap kebijakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diputuskan melalui forum rapat.

Ia menyatakan tidak mengambil keputusan pemerintahan secara sepihak atau hanya berdasarkan pertimbangan pribadi.

Menurutnya, setiap keputusan harus dibahas secara terbuka dalam forum yang melibatkan pihak terkait.

“Dan saya enggak pernah memutuskan sesuatu hal yang bersifat bukan di rapat tapi pribadi, enggak pernah. Semua keputusan adalah keputusan secara terbuka,” kata Pramono. []

‎Dalam putusan itu, MK memastikan ibu kota Indonesia hingga saat ini masih berada di Jakarta.

‎Pramono pun menegaskan, Jakarta masih sah menjadi ibu kota negara selama keputusan Presiden RI terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), belum diterbitkan.

‎”Selama belum ada keputusan presiden untuk pemindahan maka Jakarta tetap ibu kota negara,” kata Pramono Anung di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2026.

‎Pramono mengetahui betul perihal status Jakarta ini. Sebab, dirinya mengetahui juga perihal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) lantaran kala itu sempat menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

‎”Soal keputusan MK berkaitan dengan DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota, memang saya memahami dan mengetahui sepenuhnya,” ujarnya.

‎Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, status tersebut selama ini memang sudah dijalankan oleh Pemerintah DKI.

‎Maka itu, menurutnya, putusan MK menjadi bentuk penegasan status Jakarta yang sudah berlangsung.

‎”Maka kenapa sampai dengan hari ini, seluruh kegiatan yang ada di Jakarta, penggunaan DKI tetap digunakan, sampai dengan ada keputusan presiden untuk pemindahan ibu kota sehingga dengan demikian apa yang menjadi keputusan MK sudah kami jalankan selama ini,” ujar Pramono Anung. []

Proyek ini merupakan MRT Jakarta Fase 2A rute Bundaran HI–Kota, pada Selasa, 12 Mei 2026.

‎Pramono menerangkan, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pekerjaan pembangunan proyek MRT berjalan sesuai target guna meningkatkan konektivitas transportasi publik di Jakarta.

‎“Kami meninjau lokasi mulai dari Sawah Besar hingga Harmoni. Secara keseluruhan, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 59 persen. Berdasarkan informasi dari Direktur Utama MRT Jakarta, proses commissioning akan dimulai pada pertengahan 2027, dengan target operasional hingga Harmoni paling lambat akhir 2027,” ujar Gubernur Pramono dalam keterangannya dikutip Selasa, 12 Mei 2026.

‎Adapun pembangunan jalur lanjutan menuju kawasan Kota Tua ditargetkan selesai pada akhir 2029.

Dengan demikian, seluruh ruas utama sepanjang 22,2 kilometer diharapkan rampung pada tahun tersebut.

‎Selain itu, kata Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga tengah melanjutkan proyek MRT rute Timur–Barat yang kini memasuki tahap pembebasan lahan, penetapan trase, dan penentuan titik stasiun.

‎”Jika seluruh proses berjalan lancar, segmen pertama ditargetkan beroperasi pada 2030,” kata Gubernur Pramono.

‎Menurut dia, konstruksi Stasiun Sawah Besar dan Mangga Besar menjadi yang terdalam, yakni mencapai 28 meter di bawah permukaan tanah.

‎”Sebanyak 3.800 pekerja yang terlibat dalam proyek ini seluruhnya merupakan putra-putri Indonesia,” katanya.

‎Sementara, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A, termasuk kinerja jajaran MRT Jakarta dan para pekerja konstruksi.

‎Menurut Gibran, ini merupakan proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

‎”Secara keseluruhan, progres pembangunan telah mencapai sekitar 59 persen. Pada akhir 2027, jalur Bundaran HI–Monas akan tersambung dan mulai beroperasi, kemudian dilanjutkan hingga Stasiun Kota pada akhir 2029. Terima kasih kepada jajaran direksi, tim konstruksi, dan para pekerja yang telah bekerja siang dan malam. Sehingga pembangunan berjalan sesuai target,” ucapnya.

‎Wapres Gibran juga mengapresiasi inovasi Pemprov DKI Jakarta dalam pengembangan layanan transportasi publik.

Termasuk kebijakan pembebasan tarif bagi 15 golongan masyarakat, seperti lansia dan penyandang disabilitas.

‎Menurutnya, pengembangan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan terintegrasi merupakan salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia.

Maka itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kawasan aglomerasi menjadi sangat penting.

‎“Transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, dan modern akan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Yang terpenting adalah memastikan layanan ini aman dan nyaman bagi anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, serta penyandang disabilitas,” tutur Wapres Gibran Rakabuming Raka. []

Laga kedua tim yang memiliki basis suporter terbesar ini akan digelar pada Minggu 10 Mei 2026, pukul 15.30 WIB.
Pindahnya venue laga kedua tim menyisakan Kekecewaan mendalam bagi suporter khususnya Persija Jakarta.

Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Persija, Ferry Indrasjarief kecewa karena sebelumnya sudah bekerja sama dengan suporter The Jakmania.

“Kecewa sekali padahal kita sudah berupaya bekerja sama dengan Jakmania, berupaya untuk menunjukkan bahwa perilaku suporter kita sudah bagus,” kata Ferry dikutip Jumat, 8 Mei 2026.

Padahal menurutnya, tidak ada peristiwa terkait The Jakmania yang membuat PSSI dan I.League khawatir.

“Boleh dibilang selama musim ini, kita tidak ada kejadian apa pun yang berarti sehingga membuat PSSI ataupun Liga khawatir dengan kondisi ini,” ucapnya.

Lebih jauh, Ferry mengungkapkan pihaknya bakal menyiapkan pertandingan Persija melawan Persib pada bulan-bulan yang aman.

“Kita kecewa sekali, tapi memang kayaknya harus dipikirkan untuk ke depannya kita harus bikin jadwal yang dimana pertandingan Persija-Persib itu jangan yang bulan-bulan krusial kayak gini,” pungkasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Pramono mengaku sangat kecewa karena tidak bisa menyaksikan pertandingan super big match tersebut secara langsung.

“Saya pribadi kecewa karena saya berharap bahwa pertandingan bisa diadakan di Jakarta. Tetapi saya tidak mau berpolemik terhadap hal itu,” pungkasnya. []

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri kegiatan di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Ia menekankan bahwa Ramadhan harus menjadi momentum memperkuat nilai toleransi dan persaudaraan, bukan justru memicu tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab menjaga ketertiban dan kedamaian di Jakarta. Saya tidak mengizinkan ada sweeping dalam bentuk apa pun,” ujar Pramono.

Menurutnya, Jakarta sebagai kota metropolitan dengan keberagaman suku, agama, dan latar belakang sosial memerlukan pendekatan yang mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hukum. Ia mengingatkan bahwa penegakan aturan bukanlah kewenangan kelompok tertentu, melainkan tugas aparat resmi yang bekerja berdasarkan regulasi.

Pramono menilai, setiap bentuk tindakan sepihak yang berpotensi memicu keributan akan merugikan semua pihak, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas perdagangan makanan. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada aksi sweeping selama Ramadhan.

“Hal-hal yang menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan saya izinkan. Tetapi jika itu menciptakan kenyamanan dan ketertiban, tentu akan kami dukung,” katanya.

]]> https://daerah.eranasional.com/98114/pemprov-dki-tegaskan-larangan-sweeping-rumah-makan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97538/pramono-tegaskan-bakal-tertibkan-pemasangan-atribut-parpol-di-flyover https://eranasional.com/97538/pramono-tegaskan-bakal-tertibkan-pemasangan-atribut-parpol-di-flyover#respond Tue, 03 Feb 2026 23:53:45 +0000 https://eranasional.com/97538/pramono-tegaskan-bakal-tertibkan-pemasangan-atribut-parpol-di-flyover Jakarta, ERANASIONAL.COM — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan akan menertibkan pemasangan atribut partai politik atau parpol di sepanjang flyover demi kelancaran lalu lintas.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat meninjau pembangunan pompa Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (03/02/2026).

Pramono menilai hal tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan penertiban.

“Saya benar-benar pengen menertibkan, enggak ada lagi di Jakarta yang namanya flyover itu partai kalau ada acara kemudian masang di flyover. Itu mengganggu banget lalu lintas yang ada di Jakarta dan itu akan kami lakukan,” ujar Pramono di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (3/2).

Kebijakan tersebut diambil sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan spanduk-spanduk dengan ukuran besar di sepanjang jalan.

“apatentu yang menjadi Arahan Bapak Presiden untuk di Jakarta kami tindak lanjuti,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyinggung soal pemanfaatan trotoar. Ia meminta agar trotoar yang telah dibangun tidak digunakan kembali oleh pedagang kaki lima, namun dimanfaatkan untuk pejalan kaki.

“Saya meminta semua trotoar yang sekarang sedang dibangun di Jakarta, jangan sampai trotoarnya selesai kemudian pedagang kaki lima dibiarkan memanfaatkan trotoar itu. Yang seperti itu pasti akan saya tertibkan,” ujar Pram.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah untuk menertibkan spanduk iklan berukuran besar di sepanjang jalan sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

“Terus terang saja saya minta kepada pemerintah tolong tertibkan iklan-iklan, spanduk-spanduk, terlalu banyak,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2).

Kalau saya ke Balikpapan dan saya ke Banjarmasin hampir nggak berbeda. Spanduk-spanduk, spanduk-spanduk, kalau saya naik ke Hambalang, spanduk, spanduk, spanduk, sambung Prabowo.

Presiden RI tersebut memberi contoh spanduk iklan ayam goreng. Ia berpendapat alasan spanduk perlu dipasang dengan ukuran besar. Ia menilai, turis atau wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tidak ingin melihat spanduk-spanduk tersebut.

“Ayam goreng pesen satu dapat 1 gratis. Kenapa harus besar-besar sih? Turis datang nggak mau lihat spanduk,” katanya.

Oleh karena itu, Prabowo meminta pemerintah daerah maupun pengusaha untuk menertibkan spanduk iklan serta menyarankan agar tidak dilakukan secara berlebihan.

Kebijakan ini diambil pihak Pramono menyusul tingginya curah hujan dan banjir yang diprediksi masih akan terjadi di wilayah DKI Jakarta.

“Dari hasil BMKG, kemungkinan besar curah hujan masih tinggi sampai tanggal 1 Februari. Maka dengan demikian, saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun WFH itu diperpanjang,” ujar Gubernur Pramono saat meninjau aliran Sungai Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026).

Langkah ini bukan tanpa alasan; Data analisis terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa ancaman curah hujan tinggi masih mengintai Jakarta dalam beberapa hari ke depan.

“Maka dengan demikian, saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari,” tegas Pramono, memberikan kepastian bagi orang tua murid dan pekerja yang sempat was-was karena edaran sebelumnya berakhir kemarin.

Modifikasi Cuaca Sejak Subuh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya bertahan dengan kebijakan PJJ, tetapi juga melakukan serangan balik terhadap potensi banjir melalui teknologi.

Pramono mengungkapkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah diselesaikan dan dilaksanakan sejak dini hari tadi untuk memecah konsentrasi awan hujan.

“Mohon maaf, hari ini dari tadi pagi jam 05.00 sebenarnya (OMC) sudah kita lakukan. Karena kemungkinan curah hujannya masih tinggi,” ungkapnya.

Jaminan Keamanan 

Menanggapi keresahan sebagian warga mengenai dampak kesehatan atau lingkungan dari rekayasa cuaca yang dilakukan terus-menerus, Pramono memberikan jaminan keamanan.

Ia menegaskan bahwa operasi ini dilakukan berdasarkan kajian ilmiah yang matang demi keselamatan warga Jakarta dari bencana hidrometeorologi.

“OMC ini kan sudah ilmiah dan yang dipilih juga material yang tidak berbahaya,” pungkas Pramono menenangkan masyarakat.

Dengan keputusan ini, warga Jakarta diimbau untuk tetap mengurangi mobilitas yang tidak perlu dan menyambungkan informasi resmi dari kanal pemerintah selama periode siaga ini berlangsung.

“Telah disepakati untuk kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta ke UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761 maka kenaikannya sebesar 6,17%,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025)

Pramono menyebut kenaikan ini sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang sudah di teken presiden Prabowo Subianto agar UMP dinaikkan.

Mengacu amanat PP tersebut, kenaikan angka indeks alpha disyaratkan berkisar antara 0,5 sampai 0,9. Kenaikan UMP kali ini berdasarkan kesepakatan dewan pengupahan adalah sebesar 0,75 sehingga angka kenaikannya disepakati sebesar Rp333.115.

“Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP dibutuhkan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75.” ucap Pramono.

Mantan Sekretaris Kabinet itu juga mengumumkan pemberian insentif kepada kaum buruh yakni diantaranya pemberian insentif transportasi, insentif layanan cek kesehatan gratis, dan insentif air minum murah dari PAM Jaya.

“Pemberian insentif yang pertama yang berkaitan dengan transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, akses air minum melalui PAM Jaya.” ujar Pramono.

Untuk kalangan pengusaha juga diberikan kemudahan akses pelatihan dan permodalan bagi UMKM. Layanan insentif perpajakan, dan perbaikan pelayanan.

Kenaikan UMP DKI Jakarta ini akan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026 mendatang. Dimana Pramono menyebut kebijakan ini sudah disepakati dari pihak buruh, pengusaha, maupun pemerintah yang menjadi penengah antara kedua pihak.

“Pasti ada kenaikan. Karena alpha-nya ada ‘range’-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Pemprov DKI Jakarta telah menerima arahan resmi dari Presiden RI serta Kementerian Dalam Negeri terkait mekanisme penetapan UMP 2026,” ujar Gubernur DKI kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap adil dan objektif, baik terhadap kaum buruh maupun pelaku usaha.

“Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha. Saya sudah meminta agar segera diadakan rapat, kita tidak boleh terlambat,” katanya.

Menurut Pramono, karena formula UMP 2026 sudah memiliki batas atas dan bawah, pembahasan lanjutan tinggal mencari titik temu terbaik agar kebijakan tersebut tetap menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus keberlanjutan dunia usaha.

“Angkanya sudah ada ‘range’-nya, tinggal di ‘range’ itu, kita cari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh,” imbuh Pramono Anung.

Pramono Anung memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 akan diumumkan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat,” kata Pramono.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh gubernur di Indonesia menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025. Namun, Pramono yakin Jakarta mampu bergerak lebih cepat meski belum merinci tanggal pasti pengumumannya.I

“Dalam keadaan seperti ini, Pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggung jawab di rumah sakit, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI,” kata mantan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono saat menjenguk korban ledakan di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025) sore.

“Di mana pun yang terjadi pokoknya akan menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI. Apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain dan sebagainya,” sambungnya.

Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khawatir atas peristiwa naas yang terjadi pada salat Jumat tadi.

“Tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada wali kota, saya minta semuanya ditangani dengan baik,” ungkap dia.

Pramono tidak banyak berbicara dan menyerahkan hal lainnya termasuk penyelidikan ke pihak kepolisian. Lanjut Pramono menambahkan untuk korban dan peristiwanya kebetulan ada Pak Kapolda, beliau yang berwenang.

“Beberapa korban saya ajak ngobrol, tapi terus terang semuanya dalam keadaan sehat – sehat. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi. Tapi untuk detailnya mungkin biar kepolisian aja yang nyamperin ya,” tandas Pramono.

Pramono mengatakan akan bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membicarakan hal tersebut.

Pramono juga mengklaim bahwa seluruh persoalan hukum telah tuntas dan dukungan dari pemerintah pusat telah dikantongi.

“Saya akan mengusulkan ini akan dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional karena luasnya 3,6 hektare, bisa dibangun untuk rumah sakit yang sangat-sangat lengkap. Maka dalam waktu 1-2 hari ini saya akan bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk duduk bersama,” kata Pramono usai meninjau lahan tersebut, Senin (27/10).

Lebih lanjut Pramono mengatakan lahan seluas 3,6 hektare milik Pemprov DKI itu sebelumnya sempat tersandung penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun status tersebut telah dihentikan sejak 2023.

Jika masuk ke PSN, katanya, Pemprov DKI dan pemerintah pusat bisa bekerja sama dalam pembangunannya. Ia memastikan lahan itu sudah tidak memiliki masalah hukum.

“Kalau kemudian ini masuk PSN, apakah seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah pusat bersedia membangun rumah sakit spesialis misalnya jantung, kemudian kanker, stroke di tempat ini? Karena tempat ini kan tempat yang sangat-sangat strategis, apalagi ini kan satu zona dengan Dharmais, Harapan Kita, dan sebagainya,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengatakan Pemprov juga memiliki opsi pembangunan rumah sakit di lahan itu dengan pembiayaan kreatif .

“Kemarin saya sudah bicara dengan Dirut Bank Jakarta, beliau menyampaikan, kalau memang segera akan masuk Rp10 triliun dari pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan, maka itu bisa digunakan untuk membangun tempat ini. Itu sebagai alternatif pertama dengan suku bunga yang tentunya secara bisnis tetap diatur secara transparan,” kata Pramono.

“Pernyataan Pak Menteri Keuangan benar adanya. Dana Rp 14,6 triliun itu memang milik Pemprov DKI dan masih berada di Bank Jakarta. Saya pastikan hal itu betul seribu persen,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Menurut Pramono, kondisi tersebut bukan hal baru. Ia menjelaskan, pola belanja APBD DKI Jakarta memang cenderung meningkat di penghujung tahun, sehingga dana daerah tampak menumpuk sementara waktu di bank.

“Jakarta selalu mengalami lonjakan belanja di akhir tahun. Sebagai contoh, pada akhir 2023 jumlahnya sekitar Rp 16 triliun, dan pada 2024 mencapai Rp 18 triliun,” jelasnya.

Pramono menegaskan bahwa dana Rp 14,6 triliun itu akan segera digunakan untuk kebutuhan belanja pemerintah daerah pada November dan Desember mendatang, dengan nilai pengeluaran yang diperkirakan serupa dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Dana itu akan segera dibelanjakan untuk program dan proyek yang sudah direncanakan. Jadi tidak ada yang menganggur,” katanya.

Ia juga memastikan kondisi keuangan Pemprov DKI dalam keadaan sehat, dengan pendapatan pajak daerah yang melampaui target.

“Alhamdulillah, pendapatan pajak kita tercapai bahkan sedikit di atas target,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2025, terdapat Rp 234 triliun dana pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang masih tersimpan di bank akibat lambatnya realisasi belanja daerah.

“Realisasi belanja APBD di triwulan ketiga masih rendah. Akibatnya, uang daerah yang mengendap di bank terus menumpuk hingga Rp 234 triliun,” kata Purbaya dalam rapat Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menegaskan bahwa permasalahan ini bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena lambatnya pelaksanaan program di tingkat daerah.

“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dananya. Sekarang tinggal memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ungkapnya.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan KPK soal rencana pembersihan tiang-tiang monorel yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said.

“Berkaitan dengan monorel yang ada di Rasuna Said yang sudah hampir 21 tahun tidak terselesaikan. Saya terus terang gatal. Gatal itu apa ya? Berkeinginan banget untuk menyelesaikannya,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Maka dengan berbagai, lanjut kata dia, pihaknya datang berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Negeri, Kejaksaan Tinggi Jakarta.

“ Tidak hanya itu saja, pihaknya juga berkonsultasi dengan KPK dan alhamdulillah hal yang berkaitan dengan monorel kami mendapatkan nasihat hukum untuk bisa dijalankan,” imbuh dia.

Pramono ingin Jalan Rasuna Said dibuat lebih indah dan rapi. Ia meyakini jalanan itu nantinya tidak akan kalah dengan Jalan Sudirman-Thamrin.

“Maka sentuhan arsitekturnya juga harus ada, karena kalau itu dibuat indah, dibuat rapi, kemudian tiang-tiang monorelnya dibersihkan, memutar diperlebar, pejalan kaki diperbaiki, saya yakin Jalan Rasuna Said menjadi tempat baru yang tidak kalah dengan Sudirman-Thamrin dan sekaligus mengatasi kemacetan yang ada di Rasuna Said selama ini,” ujarnya.

Pramono juga mengungkap rencananya memanfaatkan lahan RS Sumber Waras yang sempat bermasalah. Ia akan membangun rumah sakit tipe A di lahan tersebut.

“Alhamdulillah sudah mendapat lampu hijau dari KPK untuk bisa ditindaklanjuti, dan saya ingin Rumah Sakit Sumber Waras itu akan menjadi tempat untuk rumah sakit kelas A,” katanya.

​Inisiatif wisata malam ini hadir sebagai alternatif hiburan edukatif bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Tak hanya Taman Safari yang bisa berkunjung pada malam hari, kali ini Pengunjung Kebun Binatang Ragunan juga bisa menikmati suasana kebun binatang di malam hari, dengan jam operasional tambahan mulai pukul 18.00 WIB hingga 22.00 WIB setiap malam Minggu (Sabtu malam).

​Kepala Humas TM Ragunan, Wahyudi Bambang, memastikan program malam hari ini telah dirancang dengan mengedepankan aspek kenyamanan dan kesejahteraan satwa.

Hewan yang ditampilkan secara khusus adalah jenis satwa nokturnal hewan yang aktif pada malam hari seperti mamalia kecil, harimau, kuda nil, dan satwa di area terarium.

​”Kami telah menyeleksi satwa yang akan dilihat pengunjung agar kegiatan ini tidak mengganggu ritme alami mereka. Kami memastikan satwa yang tampil tetap merasa nyaman dan tidak terganggu,” jelas Bambang melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis (9/10).

​Untuk memudahkan pengunjung menjelajahi area kebun binatang yang luas di malam hari, pengelola menyediakan layanan e-car.

Layanan mobil listrik ini bisa disewa dengan tarif Rp250.000 per jam untuk kapasitas maksimal lima orang. Penggunaan kendaraan pribadi dilarang di dalam kawasan Ragunan selama program malam berlangsung.

​Meskipun menyuguhkan pengalaman unik di malam hari, pengelola TMR memastikan tarif masuk bagi pengunjung tetap menggunakan harga reguler (normal).

Hal ini dilakukan untuk menjaga agar rekreasi malam yang edukatif ini tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
​Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut baik program ini, melihatnya sebagai upaya perbaikan dan pengembangan TMR agar bisa dinikmati kapan saja.

“Ini adalah uji coba yang kami lakukan agar masyarakat dapat menikmati fasilitas TMR tidak hanya di siang hari. Ini bisa menjadi tempat rekreasi sekaligus olahraga malam,” ujar Pramono.

​Dengan dibukanya “Night at the Ragunan Zoo,” TMR berharap dapat memberikan pilihan baru bagi masyarakat Jakarta untuk berwisata, memadukan pesona alam, satwa nokturnal, dan suasana kota di malam hari.

Keluhan muncul terkait adanya tekanan agar kupon donasi yang diedarkan harus habis terjual, yang kemudian menimbulkan kewajiban tidak tertulis bagi siswa atau orang tua murid untuk berdonasi.

Beberapa pihak sekolah merasa keberatan dengan ketentuan yang mengharuskan seluruh kupon donasi harus tersalurkan.

Kupon-kupon tersebut didistribusikan ke sekolah dengan harapan donasi dapat terkumpul melalui partisipasi sukarela dari warga sekolah.Siti Halimah, seorang wali murid SDN 09 Tugu Utara, mengatakan bahwa sumbangan dana Bulan PMI awalnya sekitar Rp5.000, namun tahun ini naik menjadi sekitar Rp10.000.

“Saya sebagai wali murid merasa keberatan dengan kenaikan sumbangan tersebut. Bukannya tidak mendukung kegiatan PMI, tapi ini sudah tidak wajar, justru seperti kenaikan harga bahan pokok saja,” ujar dia saat diwawancarai di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Dia menyarankan agar sumbangan dana Bulan PMI ini segera dihentikan. Ia juga menduga bahwa nantinya sumbangan ini akan terus naik setiap tahun, mungkin menjadi Rp15.000 hingga Rp50.000.

“Saya hanya cukup pas-pasan dalam hal kebutuhan ekonomi. Saya tahu bahwa sumbangan ini seharusnya bersifat sukarela, tidak wajib. Tidak hanya saya yang keberatan, banyak wali murid lainnya juga merasakan hal yang sama,” tambahnya.

Siti Halimah menegaskan bahwa dana bulanan PMI ini harus dihapus kembali, seperti pada masa kepemimpinan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Dana bulanan PMI sangat memberatkan wali murid SDN 09 Tugu Utara. Saya khawatir jika tidak dihapus, biaya ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, untuk kegiatan PMI seperti donor darah, kami akan selalu mendukung,” tandasnya.

Di sisi lain, seorang guru SDN 09 Tugu Utara yang berinisial YN membenarkan adanya dana bulanan PMI untuk para siswa. Namun, hal ini sudah tertuang dalam instruksi gubernur dan peraturan dari PMI.

Pihak sekolah tidak menekankan kepada siswa atau wali murid untuk membayar sumbangan tersebut, tetapi pihak PMI menekankan agar kupon sumbangan segera habis.

Sang guru juga menyebut, bagi siswa atau wali murid yang tidak sanggup membayar sumbangan tidak apa-apa, hanya khawatir terhadap ekonomi masing- masing wali murid.

“Kami juga khawatir ini akan menjadi beban bagi siswa dan wali murid, mengingat kondisi ekonomi mereka yang berbeda-beda,” ujarnya.

Sebagai informasi, Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta kembali menyebar kupon untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat DKI Jakarta.

Bahkan penyebaran kupon ini sempat dilarang pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), namun kini kembali dilakukan.