“Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima,” kata Hakim Tunggal, Djuyamto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

“Mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” sambungnya.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai eksepsi yang diajukan pihak pemohon, terkait dengan KPK tidak berwenang, lalu surat gugatan bersifat kabur alias tidak terang (Obscuur libel), dinilai tidak beralasan hukum.

Hakim menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Hasto telah sesuai dengan prosedur. Hasto adalah tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) eks Caleg PDIP, Harun Masiku, dan perintangan penyidikan.

Dalam perkara dugaan suap oleh Harun Masiku, Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Ia dijerat sebagai tersangka bersama Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya.

“Termohon sejak diterbitkannya penyidikan, telah ditemukan bukti keterangan saksi 29 orang dan ahli 3 orang,” kata hakim.

“Dan adanya berbagai surat bukti dokumen disertai penyitaan, dan bukti petunjuk (…) berupa hard disk, dan beberapa handphone,” sambung hakim.

Menurut Hakim, Kejagung sudah menemukan bukti. Terkait kualitasnya, bukan ranah praperadilan untuk mengujinya, melainkan pada persidangan pokok perkara.

“Termohon bisa memenuhi 2 alat bukti,” kata hakim.

Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan pada Kamis (10/10/2024). Gugatan dari Sahbirin terdaftar dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Sidang pertama gugatan praperadilan tersebut dijadwalkan pada Senin (28/10/2024).

Menghadapi gugatan tersebut Juru Bicara KOK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan komisi antirasuah siap menghadapi gugat terkait penetapan status tersangka tersebut.

“KPK akan menghadapi dan mengawal prosesnya melalui Biro Hukum sesuai aturan yang berlaku,” kata Tessa, Jumat (11/10/2024).

Tessa mengatakan pihaknya juga mempersilakan Sahbirin Noor untuk menempuh jalur hukum terkait penetapan status tersangka tersebut.

“KPK mempersilakan penggugat untuk menggunakan hak melakukan gugatan praperadilan,” ujarnya.

KPK pada Selasa (8/10/2024) mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan.

Penyidik komisi antirasuah juga memberlakukan larangan keluar negeri terhadap Sahbirin Noor terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tersebut.

“Untuk termohon, yaitu Subdit III Unit III Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad, 21 April 2024.

PN Jakarta Selatan (Jaksel) menerima berkas permohonan praperadilan Panji Gumilang pada tanggal 17 April 2024 dan mulai disidangkan pada Kamis (25/4/2024).

Permohonan tersebut terregistrasi Prapid Nomor 47/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. Dalam permohonannya Panji Gumilang akan menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terkait kasus TPPU.

“Sidang pertama akan dilakukan pada hari Kamis 25 April 2024 dengan hakim tunggal Estiono,” tuturnya.

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan Abdussalam Panji Gumilang (APG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU dengan tindak pidana awal penggelapan uang yayasan.

Keputusan meningkatkan status Panji Gumilang dari terlapor menjadi tersangka diambil setelah penyidik bersama tim internal dan eksternal Polri melakukan gelar perkara.

Adapun pihak yang menjadi termohon dalam permohonan gugatan praperadilan ini antara lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, hingga Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Aiman mempertanyakan penyitaan ponselnya, sebab ia harus melindungi narasumber yang memberikan informasi terkait Polri yang dianggap tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kemudian terbit surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan proses-proses penyelesaian perkara tersebut,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Ali menyampaikan KPK bakal menguatkan berkas administrasi kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy. Kemenangan Eddy di praperadilan tidak membuatnya bebas dari proses hukum.

“Iya secara teknis kan seperti itu (Eddy akan dijadikan tersangka lagi), seperti halnya tersangka SB (Direktur Utama PT Loco Montrado Siman Bahar) juga begitu,” ujar dia.

Putusan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal, Estiono di PN Jaksel, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.

Eddy Hiariej mengajukan gugatan praperadilan lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

“Mengadili, dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon (KPK) tidak dapat diterima seluruhnya,” kata Estiono di ruang sidang.

selain itu, hakim juga menilai penetapan tersangka terhadap Pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Penetapan tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,” tegas Hakim Estiono.

“Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil,” sambung Hakim.

Penetapan tersangka Eddy Hiariej

Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Wamenkumham, Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

Dia diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan.

Eddy disebut membantu Helmut ketika hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum (SABH).

Pemblokiran itu dilakukan setelah adanya sengketa di internal PT CLM.

Berkat bantuan dan atas kewenangan Eddy selaku Wamenkumham, pemblokiran itu pun dibuka.

Dalam kasus ini, selain Eddy Hiariej dan Helmut Hermawan, Asisten Pribadi (Aspri) Eddy Hiariej bernama Yogi Arie Rukmana dan seorang pengacara Yosi Andika Mulyadi juga dijadikan tersangka oleh KPK.

Perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy Hiariej ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar pada 14 Maret 2023.

Dalam laporan tersebut, Eddy Hiariej diduga menerima gratifikasi Rp7 miliar dari Helmut Hermawan yang berkonsultasi hukum kepadanya.

Dalam proses penyidikan ini, Eddy Hiariej diketahui membantu Direktur PT Citra Lampia Mandiri itu mengkondisikan administrasi hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Eddy Hiariej disebut juga menerima uang Rp1 miliar dari Helmut untuk kepentingan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti). (*)

Pemilik nama asli Fransisca Candra Novitasari ini seharusnya diperiksa, Jumat, 19 Januari 2023, namun dia tidak hadir.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti tidak hadirnya Siskaeee untuk kesekiankalinya inj.

Tapi, Ade tidak menjelaskan seperti apa tindak lanjutnya.

“Nanti kita update langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyidik terhadap Siskaeee,” kata Ade, Jumat, 19 Januari 2024.

Kemungkinan dilakukannya upaya jemput paksa terhadap Siskaeee, Ade enggan berandai-andai. Padahal, sebelumnya penyidik sudah mengultimatum akan menjemput paksa jika Siskaeee kembali mangkir.

Sementara itu, kuaaa hukum Siskaeee, Tofan Agung Ginting mengatakan selebgram bertubuh seksi itu tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik polisi.

“Kami dapat informasi bahwa Siskaeee belum dapat hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini,” kata Tofan saat dihubungi, Jumat, 19 Januari 2024.

Tofan menjelaskan, kliennya itu meminta agar pemeriksaan ditunda sampai dengan keluarnya putusan gugatan praperadilan yang dia ajukan.

Sebagai informasi, Siskaeee mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan karena tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus film porno yang dibuat oleh sebuah rumah produksi di Jakarta Selatan.

Gugatan praperadilan yang diajukannya teregister dengan Nomor 7/Pid Pra/2024/PN JKTSEL tanggal 15 Januari 2024.

Yang digugat atau Termohon dalam gugatan ini yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Polisi tolak penundaan pemeriksaan

Menanggapi keinginan Siskaeee itu, Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dengan tegas menolak.

Kata dia, meski Siskaeee mengajukan gugatan praperadilan tidak menghentikan proses hukum yang sedang berproses.

“Mohon maaf, penyidikan tetap akan jalan terus sebelum ada putusan dari hakim yang memeriksa atau menangani gugatan sidang praperadilan,” ujar Ade.

Dia pun memastikan tidak ada perubahan jadwal pemeriksaan Siskaeee.

Dalam kasus film porno, polisi telah menetapkan 11 tersangka. Mereka dijerat Pasal 8 juncto Pasal 34 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (*)

Tofan Agung Ginting, kuasa hukum Siskaeee menilai penetapan status tersangka terhadap kliennya terlalu dipaksakan.

“Bahwasanya penetapan tersangka Siskaeee terlalu dipaksakan dan terburu-buru dan tidak sesuai dengan unsur Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” kata Tofan, Kamis, 18 Januari 2024.

Selain itu, dia menilai, surat perintah penyidikan dengan nomor SP.SIDIK/4669/VI/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tertanggal 28 Juli 2023 tidak sah karena melanggar ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Dia pun menuding, penyidik kepolisian terkesan tidak profesional dan terlalu memaksa menetapkan Siskaeee sebagai tersangka.

“Maka dari itu, kami menempuh jalur praperadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas penetapan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya,” jelasnya.

Kata Tofan lagi, pihaknya juga akan melaporkan proses penyidikan ke Mabes Polri.

“Karena ada dugaan tidak prosedural terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya ke Karo Wassidik Mabes Polri terhadap klien kami,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, selebgram Siskaeee ditetapkan sebagai tersangka kasus film porno di Jakarta Selatan bersama 10 orang lainnya.

Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Siskaeee disangka dengan Pasal 8 juncto Pasal 34 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Pasca penetapan dirinya sebagai tersangka, Siskaee dua kali mangkir dari panggilan penyidik polisi, yakni pada 8 Januari dan 15 Januari 2024 kemarin. (*)

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka pemerasan terhadap SYL dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Kata Karyoto, adalah hak tersangka (Firli Bahuri) mengajukan praperadilan.

“Itukan hak tersangka yang dia gunakan.  Jadi, sah-sah saja,” ucap Karyoto, Sabtu, 25 November 2023.

Dia menyatakan tidak ambil pusing dengan apa yang dilakukan Firli. Dan menyatakan Polda Metro Jaya siap melayaninya di pengadilan.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan pihaknya bersama Bidang Hukum Polda Metro Jaya akan menghadapi gugatan pra peradilan Firli Bahuri.

Firli Bahuri mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap SYL. Gugatan praperadilan itu teregister dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Dalam gugatan itu, Firli menyatakan keberatan atas penetapan status tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL dalam penanganan kasus korupsi di Kementan. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Pengajuan praperadilan yang diajukan tersangka kasus suap terhadap hakim agung, Dadan Tri Yudianto, ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hakim menyatakan menolak permintaan Dadan Tri agar KPK menghentikan penyidikan kasusnya.

“Mengadili, menyatakan menolak permohonan praperadilan tersangka (Dadan Tri Yudianto) untuk seluruhnya,” kata hakim tunggal saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (26/6/2023).

Hakim menolak praperadilan yang diajukan Dadan Tri karena bukti yang disodorkan tidak relevan dengan penyidikan KPK.

“Praperadilan pemohon tidak berdasarkan hukum, dan harus ditolak untuk seluruhnya. Ada alat bukti yang diajukan oleh pemohon maupun termohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan,” jelas hakim.

Sebagai informasi, dalam permohoannya, Dadan Tri meminta KPK menghentikan penyidikannya. Dia juga menilai status tersangka yang dikenakan pada dirinya tidak sah.

“Memerintahkan kepada termohon (KPK) untuk menghentikan tindakan penyidikan terhadap pemohon,” demikian bunyi petitum tersebut.

Peran Dadan Tri Yudianto

KPK sudah menahan mantan Komisaris BUMN Dadan Tri Yudianto (DTY) dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia diduga sebagai penghubung ke Sekretaris MA Hasbi Hasan dan menerima sejumlah aliran dana.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan peran Dadan Tri berawal saat debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP ID), Heryanto Tanaka (HT), membahas soal pengurusan perkara yang dilakukan Theodorus Yosep Parea (YP) selaku pengacara Heryanto Tanaka.

“HT meminta bantuan tersangka DTY untuk mengurus perkara kasasi di MA terkait dakwaan Budiman Gandi Suparman agar dihukum bersalah dan juga untuk mengecek apakah pengacara YP dimaksud benar sedang bekerja mengurus dan mengawal perkara peninjauan kembali (PK) yang sedang berproses di MA mengenai kasus perselisihan KSP ID,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Nasdem berencana mengajukan praperadilan terhadap penetapan status Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Sebagai informasi, Johnny G Plate adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem.

Rencana melakukan praperadilan diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Awalnya, Willy ditanyakan kemungkinan Nasdem akan mendorong Johnny G Plate menjadi justice collaborator dalam kasus korupsi proyek BTS.

“Bukan justice collaborator. Kami akan melakukan praperadilan,” kata Willy saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).

Kapan akan dilakukan, Willy berjanji akan menginformasikan perkembangannya lebih lanjut persoalan ini.

Kasus Johnny G Plate bermula pada proyek infrastruktur telekomunikasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar akses internet merata di Tanah Air. Total sebanyak 7.904 BTS 4G akan dibangun yang terbagi dalam dua tahap, yakni fase pertama di 4.200 BTS pada 2021 dan fase kedua di 3.704 BTS pada 2022.

Namun, dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan disebut oleh enam tersangka direkayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Pada akhirnya ditemukan kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penyidikan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4,5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 menyimpulkan ada kerugian negara sebesar Rp8.032.084.133.795.

JAKARTA, Eranasional.com- Puluhan orang menjadi tersangka usai terlibat bentrok di Mako Cafe, Kawasan Mampang Prapatan, tepatnya di Jalan Terusan Rasuna Said.

Bentrok dua kelompok itu dilatarbelakangi oleh adanya dua pengakuan atas kepemilikan lahan di lokasi itu

Fidel Angwarmasse sebagai salah satu kuasa hukum 25 tersangka melakukan pendaftran sidang praperadilan dengan nomor register: 109/PID.Pra/2022/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2022)

Fidel menuturkan pendaftaran sidang praperadilan tersebut terkait penetapan tersangka oleh pihak kepolisian soal peristiwa bentrokan.

Menurut Fidel, penetapan tersangka terhadap 25 orang tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Sehingga, Fidel beranggapan bahwa penetapan tersangka itu tidak sah

“Dalam jumpa pers polisi, mereka menyebut sebanyak 25 tersangka setelah gelar perkara 18 Oktober. Padahal, yang terjadi dalam BAP itu pada 17 Oktober sudah ditetapkan tersangka. Ini terbukti bahwa penetapan itu tidak melalui proses pemeriksaan saksi,” ungkap Fidel.

Apalagi, kata dia, kasus tersebut  bukan laporan model A melainkan laporan model B yang dilaporkan oleh masyarakat .

JAKARTA, Eranasional.com – Bank Mandiri mengajukan permohonan praperadilan atas putusan SP3 Bareskrim Polri untuk kasus Titan Infra Energy pada Juli lalu. Namun pada Kamis (4/8), Bank Mandiri mencabut sendiri permohonan yang diajukan.

Dalam laman SIPP Pengadilan Jakarta Selatan, dinyatakan bahwa pada hari ini, Kamis 4 Agustus 2022, Bank Mandiri mencabut permohonan pra peradilan mereka. Sehingga hakim Morgan Simanjuntak mengeluarkan ketetapan dan menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon Nomor: 59/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Sel. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juli 2022 di cabut.

Selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya mencoret perkara Praperadilan Nomor: 59/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Sel, dari register perkara yang sedang berjalan. Serta menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Nihil.

Hasil putusan tersebut dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto saat dihubungi awak media. “Datanya sudah confirmed dari SIPP dan memang sudah dicabut oleh Bank Mandiri,” papar Djuyamto, kata Djuyanto, Sabtu (6/8).

Tentang prosesnya, Djuyamto menjelaskan bahwa sesuai ketentuan hakim tetap melakukan sidang pada Kamis.

“Tapi hanya untuk membuat ketetapan untuk mencoret, mengeluarkan dari daftar register perkara peradilan”, jelas Djuyamto.

Dalam pandangan advokat yang juga anggota Watimpres Joko Widodo, Adi Warman, praperadilan ini dilema sekaligus ujian bagi lembaga peradilan. Saat dihubungi pertengahan Juli, Adi Warman menjelaskan pandangannya soal sengkarut pingpong pra peradilan.

“Praperadilan yang diajukan Bank Mandiri ini berpotensi memicu problematika hukum”, kata advokat senior Adi Warman.

Problematik hukum tersebut akan muncul apabila pengadilan memutuskan menerima petitum Bank Mandiri.

“Timbul masalah saat permohonan Bank Mandiri disetujui oleh hakim, karena lembaga pengadilan justru menghasilkan putusan hukum yang saling bertentangan”, papar Adi serius.

Hal ini tidak terlepas dari keputusan pengadilan pada 21 Juni 2022 yang menerima sebagian besar petitum permohonan praperadilan Titan Infra Energy. Hal inilah yang menurut Adi Warman dikhawatirkan memunculkan ketaksaan (kerancuan) yang teramat besar dalam aspek penegakan hukum di Indonesia.

Pencabutan permohonan praperadilan ini sendiri merupakan akhir dari proses panjang perselisihan antara Bank Mandiri dan Titan Infra Energy yang melibatkan Dittipideksus Bareskrim Polri sejak Mei 2021.

Sebagaimana yang diketahui persoalan ini mencuat dari laporan ke Bareskrim Polri pada 17 Mei 2021. Titan Infra Energy dilaporkan dengan dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Atas laporan informasi tersebut, pihak Dittipideksus Bareskrim melakukan proses penyelidikan dan bahkan menaikan status perkaranya ke penyidikan pada 10 Agustus 2021,.

Setelah pemeriksaan panjang dan berlangsung maraton, kesimpulan akhirnya, Dittipideksus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada 4 Oktober 2021.

Meski sudah ada SP3, kasus Titan dinaikkan kembali melalui laporan kepolisian oleh Bank Mandiri dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota dari Kreditur Sindikasi. Munculnya laporan ini yang kemudian berbuntut dilayangkanya permohonan Pra Peradilan oleh Titan Infra Energy. Pengadilan mengabulkan permohonan Titan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 38/Pid. Pra/2022/PN Jakarta Selatan.

Melihat perkembangan tersebut, akhirnya Bank Mandiri pada 11 Juli melakukan pra peradilan atas SP3 Oktober 2021 yang dikeluarkan kepolisian.

Dengan pencabutan kembali permohonan pra peradilan bisa jadi kekhawatiran pengamat hukum Adi Warman tidak akan terbukti. Dan adagium lembaga peradilan sebagai sumber keadilan tetap terjaga. “Pengadilan bukan tempat mempertentangkan satu pihak dengan pihak lain lewat putusan pengadilan,” harap Adi. ()

PEKALONGAN – Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan menolak permohonan Praperadilan terhadap Kapolres Pekalongan Kota yang diajukan 2 warga Watussalam, Kabupaten Pekalongan atas kasus dugaan pemecahan kaca pabrik Pajitex, Pekalongan.

Sidang yang digelar pada Kamis (23/9/2021) siang dan dipimpin oleh hakim tunggal Hilarius Grahita Setia Atmaja SH mengeluarkan keputusan, bahwa permohonan Praperadilan Muhamad Abdul Afif dan Kurohman ditolak.

Atas putusan hakim tersebut, Muhamad Abdul Afif salah satu pemohon mengaku kecewa.

“Saya pribadi kecewa dengan putusan ini, karena hakim sudah menyadari bahwa kami berdua pejuang lingkungan,” kata Afif saat ditemui awak media usai sidang.

Karena menurut Afif, sesuai dengan pasal 66, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

“Disamping pasal 66 UU PLH, hakim harusnya berani menyimpulkan karena warga berbondong-bondong datang kesini bersama untuk memperjuangkan lingkungan, bukan hajat 2 orang ini saja,” imbuhnya.

Eti Oktaviani, perwakilan tim kuasa hukum pemohon menyayangkan tentang putusan hakim yang dinilai tidak cukup berani memberikan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan hajat hidup masyarakat korban pencemaran lingkungan.

“Maksud saya adalah, hakim tidak meneliti secara detail tentang bagaimana pak Afif dan Kurohman ini ditetapkan sebagai tersangka,” kata Eti.

“Hakim yang memutuskan Praperadilan tidak cukup berani menyatakan dengan hanya secara normatif, bahwa dua alat bukti yang diajukan penyidik sah, tapi tidak meneliti apakah dua alat bukti itu sah atau tidak sah,” terang Eti.

Sementara itu, jalannya persidangan berlangsung kondusif meski diwarnai aksi pembentangan sejumlah spanduk dan poster bertuliskan stop kriminalisasi dari warga Watussalam yang datang berbondong-bondong ke PN Pekalongan untuk mendukung warganya. (em-aha)