“Tidak melibatkan DPRD DKI. Seharusnya Perda itu ada tanda tangan saya. Faktanya, saya belum tanda tangan,” ungkap Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024.

Politisi PDIP ini mengingatkan agar Pemprov DKI tidak asal-asalan menaikkan pajak tempat hiburan.

Menurut Prasetyo, kenaikan pajak tempat hiburan menjadi 40 persen akan dapat memicu terjadinya PHK pada karyawan tempat hiburan.

“Kalau pajaknya naik 40 persen, mati bos, tempat usahanya bakalan tutup dan pekerja di-PHK. Jangan melakukan semena-mena seperti itu kalau menaikkan,” tegas Prasetyo.

“Kami bukannya ingin membela tempat hiburan, tapi sebagai pimpinan dewan, saya minta Pemprov DKI bijak memutuskan itu. Dilihat dulu demografinya seperti apa,” sambungnya.

Pajak tempat hiburan naik 40 persen

Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan akan menaikkan pajak tempat hiburan menjadi 40 persen.

Ketentuan kenaikan tarif ini tertuang dalam Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Pasal 53 ayat 2 tertulis bahwa besaran pajak itu berlaku untuk tempat karaoke, diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

“Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 persen,” demikian bunyi pasal tersebut.

Kenaikan tarif pajak tempat hiburan malam di Jakarta ini berlaku sejak 5 Januari 2024.

Sebelum naik, pajak tempat karaoke dan diskotek di Jakarta yakni 25 persen, sedangkan pajak panti pijat serta mandi uap atau spa sebesar 35 persen.

Hal ini berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015. (*)

Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan dana tambahan itu merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat.

Pemberiannya dilakukan dalam bentuk dana transfer dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023.

“Dengan alokasi tersebut, maka kami menyetujui untuk ditambahkan pada kegiatan yang harus tepat sasaran dan menyentuh langsung kepentingan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” kata Prasetyo dalam keterangan resminya, Senin (6/11).

Politisi PDIP ini menyebut bahwa tambahan anggaran yang masuk ke APBD-P 2023 itu telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua TAPD DKI Jakarta Joko Agus Setyono merincikan, dana transfer Pemerintah Pusat akan dialokasikan Rp5,96 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Sedangkan Rp7,36 miliar sisanya akan dipakai untuk penanganan dan penurunan angka stunting di DKI Jakarta.

“Insentif dari Pemerintah Pusat yang tujuannya sudah ditetapkan yakni untuk mengurangi status stunting dan kemiskinan ekstrem,” kata Joko.

Dia mengeklaim bahwa tambahan dana itu diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemprov DKI karena dinilai berhasil menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Makanya insentif itu diberikan kepada kita, karena dinilai berhasil,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku menerima aduan dari warga Apartemen Taman Rasuna terkait perilaku buruk dari Eks Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan berinisi NFY.

Aduan yang diterimanya yaitu bahwa NFY telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Taman Rasuna dengan menggunakan uang iuran warga untuk kepentingan pribadinya.

“Dia (NFY) katanya memakai uang masyarakat Apartemen Taman Rasuna Said. Mereka berkeluh kesah melaporkan ke kami,” kata politisi PDIP kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Tak hanya itu, selama menjadi anggota TGUPP, NFY diduga turut campur tangan dalam terbitnya Pergub Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Terbitnya Pergub itu diduga sebagai upaya untuk memuluskan jalan NFY menjadi Ketua P3SRS Apartemen Rasuna Said. Terkait hal itu, Prasetyo menilai bahwa ada perubahan Pergub itu memang telah menimbulkan kekisruhan.

“Karena kita ada beberapa Pergub, Nomor 132, 133, dan 70 itu juga buat satu kekisruhan. Terlalu banyak aturan akhirnya njelimet, akhirnya kasihan yang punya warga di Taman Rasuna,” ujarnya.

Dalam audiensi ini, Prasetyo turut memanggil Kepala Seksi Pembinaan Penghunian Dinas Perumahan DKI Ledy Natalia guna mencari titik terang soal permasalahan antara warga apartemen Taman Rasuna Said dengan NFY.

“Nah tadi saya bilang Bu Ledy, harus dikeluarkan saja supaya dihapus supaya lebih mudah kan supaya memudahkan masyarakat mengingat aturan,” ucap Prasetyo.

Sementara itu, anggota tim service charge Taman Rasuna, Firdan Hasli menyebut bahwa uang yang sempat digunakan oleh NFY yaitu untuk pembayaran pajak dan asuransi pribadi.

“Jumlahnya tidak banyak tapi urusan pajak sekitar Rp16 juta, terus uang THR, uang asuransi pribadi swasta, dan itu bermasalah karena tidak ada di Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang disepakati melalui rapat umum,” tutur Prasetyo.

JAKARTA, Eranasional.com – Belum genap sepekan ditunjuk sebagai panitia Formula E Jakarta 2023, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution mengundurkan diri.

Kepanitiaan Formula E Jakarta 2023 diumumkan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Panitia terdiri dari Steering Committee (SC) hingga Organizer Committee (OC).

Seperti Formula E Jakarta 2022, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) didapuk sebagai Ketua SC. Dia akan didampingi oleh 6 orang Wakil Ketua SC, salah satunya adalah Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.

Wakil Ketua SC lainnya adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Bendahara Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang pada Formula E Jakarta 2022 lalu sebagai Ketua OC.

Sedangkan untuk posisi Ketua Pelaksana atau OC Formula E Jakarta 2023 adalah mantan pembalap Indonesia, Ananda Mikola. Ia didampingi Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari.

Berikut susunan lengkap kepanitiaan Formula E Jakarta 2023:

Steering Committee (SC)

Ketua: Bambang Soesatyo

Wakil Ketua:

1. Bobby Nasution

2. Prasetyo Edi Marsudi

3. Ahmad Syahroni

4. Ricardo Galael

5. Tinton Soeprapto

6. Anando Eko

JAKARTA, Eranasional.com- ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kembali menegaskan bahwa, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta harus berakhir seiring berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria pada 16 Oktober mendatang.

“Saya kembali menegaskan, setelah Gubernur DKI Jakarta @aniesbaswedan berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 mendatang, keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Pemprov DKI Jakarta juga harus berakhir,” ucapnya dalam akun twitternya, Rabu, (14/9/2022).

Iapun mengaku menerima banyak laporan miring mengenai tim tersebut.

“Saya banyak menerima laporan miring mengenai kinerja tim tersebut selama ini, hingga akhirnya TGUPP syarat dengan stigma negatif,” ucapnya.

Padahal sebelumnya, prasetyo mengatakan telah memangkas jumlah tim itu dari 73 orang menjadi 50 orang karena terlalu bengkak anggaran.

Di lain sisi, dia juga mempertanyakan hasil kerja dari tim Anies Baswedan tersebut yang digaji hingga miliaran rupiah dari APBD.

“Sampai saat ini saya pun terus mempertanyakan hasil kerja dari TGUPP. Sebab tim tersebut digaji oleh APBD hingga miliaran tiap tahunnya dalam kegiatan di bawah @BappedaDKI,” imbuhnya.