Purwakarta – Sejumlah warga Kabupaten Purwakarta yang menerima sertipikat tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengaku sangat gembira dan terbantu dengan adanya sertipikat tersebut. Selain dapat membuka ruang untuk akses kepada perbankan, sertipikat tanah juga dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki.

“Programnya pemerintah ini sangat membantu kami. Oleh karena itu, kami berharap ini terus dilakukan mengingat masih banyak warga yang tak memiliki sertipikat tanah,” ujar Eman, warga Desa Cikumpay, Kabupaten Purwakarta pada acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Prime Plaza Purwakarta, Selasa (09/11/2021).

Eman merupakan seorang wiraswasta yang selama ini mengandalkan pinjaman ke orang untuk modal usahanya. Melalui sertipikat yang ia dapatkan, Erman merasa bersyukur dan senang sekali.

“Program PTSL ini begitu berdampak bagus bagi masyarakat yang membutuhkan pendaftaran tanah yang cepat, mudah, dan tanpa biaya. Saya banyak mengucapkan terima kasih Pak Presiden dan BPN yang sudah membantu masyarakat. Rencananya sertipikat ini akan saya jadikan modal mengembangkan usaha,” ungkapnya.

Warga Kabupaten Purwakarta lainnya, Een Suarsih, juga menyambut baik pembagian sertipikat tanah tersebut. Een Suarsih sendiri sangat bersyukur telah mendapat sertipikat tanah yang diperoleh dari Kementerian ATR/BPN.

“Dengan adanya program PTSL ini, alhamdulillah saya terbantu sekali. Saya jadi merasa aman dan nyaman karena sudah jelas legalitas hak atas tanah yang saya miliki,” ucap Een Suarsih.

Selain terjaminnya legalitas hak atas tanah, Een Suarsih mengatakan sertipikat ini dapat diturunkan sebagai warisan.

“Sekarang saya lebih yakin dengan adanya sertipikat ini. Selain dapat membantu ekonomi apabila dibutuhkan, sertipikat ini juga bisa saya wariskan kepada anak cucu kelak,” ungkapnya.

Ia pun berharap agar pemerintah melanjutkan program tersebut. Menurutnya, masih banyak yang belum mendapatkan sertipikat tanah seperti yang didapat dirinya dan warga penerima lainnya.

Purwakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI terus gencar melakukan sosialisasi terkait program strategis di bidang tata ruang dan pertanahan. Salah satu program yang disosialisasikan ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Program yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 ini, juga perlu dipahami oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa PTSL mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat. Ia mendorong masyarakat agar segera mengikuti program PTSL karena program tersebut memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Saan Mustopa menambahkan bahwa salah satu output PTSL ialah sertipikat tanah. “Sertipikat tanah ini dapat memberikan akses ke perbankan. Contohnya apabila Bapak/Ibu seorang pedagang, bisa mendapat modal melalui agunan sertipikat tanah ke perbankan,” kata Saan Mustopa saat memberikan sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Prime Plaza, Selasa (09/11/2021).

Dalam sosialisasi tersebut, Saan Mustopa meminta kepada masyarakat agar dapat mengikuti program PTSL. “Program ini sangat bagus dan masyarakat dapat mengikuti program ini karena mampu memberikan kepastian hak atas tanah. Untuk ikut program ini, kita jangan berpikir tanah kita ada dimana karena kita tidak tahu perkembangan Purwakarta ke depan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Lebih lanjut, selain menyosialisasikan mengenai PTSL, Saan Mustopa juga menyinggung terkait bank tanah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI menyebutkan bahwa bank tanah ini akan dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat. Bank tanah ini nantinya akan mengelola tanah-tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) yang telantar serta HGU yang habis masa berlakunya.

“Intinya bank tanah akan memanfaatkan tanah serta tidak ditelantarkan dan ini bentuk komitmen pemerintah untuk memerangi ketimpangan penguasaan tanah,” kata Saan Mustopa.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan bahwa program PTSL merupakan program andalan dari Presiden RI karena ia menghendaki agar seluruh tanah terdaftar dan bersertipikat.

“Untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia ini tidak mudah sehingga butuh suatu program, salah satunya PTSL. Tujuan dari program PTSL ini adalah agar seluruh tanah di Indonesia terdaftar dan seluruh masyarakat memegang sertipikat tanah,” ujar Teuku Taufiqulhadi.

Pada kesempatan tersebut juga, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan aspek teknis mengenai PTSL.

Kepada masyarakat yang hadir, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa dalam PTSL, seluruh bidang tanah yang bisa didaftarkan dan bisa jadi sertipikat disebut K1. “Namun ada juga yang tidak bisa menjadi sertipikat tanah, biasanya terkendala sengketa tanah. Ini kami sebut K2. Selain itu, ada tanah-tanah yang batasnya tidak clear antar-beberapa orang sudah beperkara. Itu akan kami petakan, tapi tidak keluar sertipikat. Ini juga masuk ke K2 sehingga kami mengetahui tanah-tanah yang bermasalah di suatu desa,” jelas Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Selain K1 dan K2, Dalu Agung Darmawan juga menjelaskan K3. Menurutnya untuk kategori K3.1, yaitu orang yang ingin membuat sertipikat tanah, tapi belum mampu membayar pajak sehingga sertipikat tanahnya belum bisa dikeluarkan.

“Ada tanah-tanah milik badan usaha ini kami kelompokkan dalam K3.2. Kemudian, ada juga tanah warisan zaman dahulu, ini tidak dikeluarkan sertipikat tanah. Kemudian hanya berupa peta bidang dan data pertanahannya tidak kita ketahui, ini masuk kategori K3.3,” ucap Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL), Indra Gunawan, menyebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan sosialisasi mengenai program strategis serta program kerja yang dilaksanakan  melalui media sosial.

“Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN memiliki 510 aset digital, yang mana itu terdapat di empat kanal, ada Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Kita juga melakukan glorifikasi terhadap program strategis untuk pemberitaannya dengan memanfaatkan rekan-rekan media,” ujar Kepala Bagian PHAL.

Pada sosialisasi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir, berkesempatan menyerahkan sertipikat tanah kepada 10 orang masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Kupang – Setiap Sosialiasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di beberapa daerah, dilakukan penyerahan sertipikat kepada masyarakat yang diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI. Selalu terdapat cerita menarik dari para penerima sertipikat tanah di balik kegiatan penyerahan tersebut.

Seperti cerita Frans Agustinus Soissa (41) yang menceritakan proses mendapatkan sertipikat. “Saya sangat bersyukur telah mendapatkan sertipikat ini karena saya beli tanah hasil saya simpan-simpan dari bekerja di kapal sejak tahun 2002. BPN di sini dalam proses penyertipikatannya begitu memudahkan sekali,” kata Frans Agustinus Soissa dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hotel Aston, Rabu (27/10/2021).

Lebih lanjut pria yang sehari-hari bekerja sebagai pelaut itu mengatakan, jika program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas Kementerian ATR/BPN begitu berdampak bagus bagi masyarakat yang membutuhkan pendaftaran tanah yang cepat, mudah, dan tanpa biaya.

“Program PTSL ini sangat bagus sekali dan saya banyak mengucapkan terima kasih Pak Presiden dan BPN yang sudah membantu masyarakat,” ujarnya.

Sertipikat tanah selain dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah, juga dapat membuka ruang untuk akses modal kepada perbankan. Hal ini yang diungkapkan oleh Sakariya Suseno (66) yang berasal dari Desa Alak, Kota Kupang.

Ia menuturkan, jika sertipikat tanahnya akan diagunkan ke bank. “Saya coba ke bank karena bisa sebagai modal untuk berusaha dan mengayomi keluarga,” tuturnya.

Selain itu pemberian sertipikat tanah juga dilakukan kepada aset-aset Barang Milik Negara (BMN), salah satunya kepada lahan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Kota Kupang. Yeanry Maryanthy Olang selaku perwakilan dari Bakamla RI Kota Kupang, menceritakan proses penyertipikatannya sangat dibantu oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang.

“Jadi ada tanah Bakamla di Kupang yang dibeli sejak 2010, tetapi itu tidak bisa dimasukkan proses sertipikat karena masuk area konservasi hutan. Lalu setelah dikeluarkan menjadi APL (Area Penggunaan Lain) kami pada 2021 ini, diarahkan oleh jajaran BPN Kota Kupang untuk mengikuti PTSL dan prosesnya sangat dibantu dengan baik sekali,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yeanry Maryanthy Olang mengapresiasi PTSL karena merupakan program yang bagus dan bermanfaat. “Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas program PTSL ini. Saya dari instansi pemerintah juga terbantu karena program ini tanpa biaya dan saya rasa untuk masyarakat kecil pasti sangat bermanfaat sekali,” imbuhnya.

Cikarang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kembali melaksanakan Sosialisasi Program Strategis Nasional. Kali ini, sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bertempat di Hotel Sahid Lippo Cikarang, Kamis (14/10/2021).

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata; serta Penjabat (PJ) Bupati Bekasi, Dani Ramdan.

Saat membuka acara, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menggandeng Komisi II DPR RI dalam sosialisasi program PTSL karena merupakan mitra kerja. Hal ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Bekasi dapat mengetahui dengan baik, terkait program strategis nasional Kementerian ATR/BPN, khususnya program PTSL.

“Saya juga berharap pemerintah daerah mendukung program yang dijalankan ini, khususnya di Kabupaten Bekasi. Saya harap tidak ada keraguan lagi dari masyarakat untuk terlibat dalam program PTSL karena hasil akhirnya pun sangat baik. Program yang dicanangkan oleh Presiden RI dan dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN ini, menjadikan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia menjadi jauh lebih cepat,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa program PTSL sangat penting karena sertipikat tanah ini dapat menjadi pelindung masyarakat terhadap hak atas tanahnya. Masyarakat pun seharusnya dapat memanfaatkan program gratis dari pemerintah.

“Sosialisasi program Strategis Nasional ini menjadi program bersama Kementerian ATR/BPN dan didukung oleh Komisi II DPR RI untuk dapat menyukseskan program PTSL. Program ini sangat mulia dan sangat bagus dalam memberikan kepastian kepemilikan untuk masyarakat atas tanahnya,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa program PTSL ini bertujuan untuk menambah bidang tanah terdaftar, memperbaiki data bidang tanah yang sudah bersertipikat, serta menyelesaikan sengketa atau permasalah di bidang tanah yang terindikasi bersengketa.

“Maka saya mengharapkan partisipasi dari masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi dalam program PTSL sehingga dapat pula meningkatkan kesejahteraan melalui penataan akses,” ungkapnya.

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi dalam laporannya menjelaskan bahwa selama melakukan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN sangat membutuhkan dukungan dari Komisi II DPR RI selaku mitra kerja, dukungan dari pemerintah daerah, para pemangku kepentingan lainnya, serta masyarakat yang sangat diharapkan untuk menyukseskan program PTSL.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah hasil dari program PTSL kepada 10 (sepuluh) orang perwakilan masyarakat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat oleh Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, serta didampingi oleh jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2021 kepada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pertemuan daring, pada Senin (11/10/2021).

Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terhadap Kanwil BPN Provinsi NTT. Kegiatan ini pun sesuai dengan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1099/SK.OT.01/IX/2021 tentang Pejabat Pembina Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah).

Direktur Jenderal Penataan Agraria selaku Koordinator pada Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kanwil BPN Provinsi NTT, Andi Tenrisau, menjelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan meliputi evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) sampai dengan triwulan III, rencana optimalisasi kegiatan anggaran baik fisik maupun penyerapan keuangan pada periode triwulan IV, serta evaluasi hambatan, kendala dan masalah hingga solusi penyelesaiannya.

“Nantinya akan dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja program secara rutin setiap tiga bulan,” kata Andi Tenrisau.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Penataan Agraria menyampaikan, jika pembahasan kegiatan ini meliputi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, Percepatan Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pengendalian Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Ruang, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan.

Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo dalam paparannya menuturkan bahwa jumlah pegawai di Provinsi NTT sebanyak 1.149 pegawai.

Ia menambahkan pada tahun 2021 Kanwil BPN Provinsi NTT mendapat alokasi pagu DIPA sebesar Rp157.833.131.000,- serta realisasi anggaran mencapai 64,52% dan rata-rata capaian fisik 69,48%.

“Kami estimasikan sampai dengan Desember 2021 capaian fisik 100%, khususnya Prioritas Nasional (PN) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta capaian anggaran 93,39%,” ujarnya.

Selain itu, Jaconias Walalayo melaporkan beberapa capaian triwulan III tahun 2021 dari Provinsi NTT terkait Program Strategis Nasional (PSN). Mulai dari capaian PTSL per tanggal 30 September 2021, dengan target 75.000 bidang dan telah terealisasi 46.507 bidang/sertipikat atau 62,01%, serta capaian realisasi anggaran 65,46%.

Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tersedia di Provinsi NTT saat ini, berjumlah 5 RDTR (Kabupaten Nagekeo, Ende, Alor, Sumba Tengah dan Kota Kupang), sedangkan 32 RDTR yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota masih dalam proses. Dalam aspek Reformasi Birokrasi dan pembangunan ZI, sampai saat ini telah dilaksanakan pencanangan secara eksternal kepada 19 Kantor Pertanahan dan ditargetkan sampai akhir tahun ini mencapai 22 Kantor Pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengawasan dan Pengembangan Zona Integritas, Ninik Maryanti, menjelaskan bahwa sudah ada 19 Kantah yang telah melakukan pencanangan secara eksternal dan terdapat 5 (lima) Kantah yang telah dilakukan penilaian. Ia memberikan apresiasi kepada 5 Kantah tersebut yang meliputi Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba timur, Kabupaten Sikka, Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Timur.

“Kami sangat apresiasi sekali sudah membangun Zona Integritas, meskipun baru bisa meluluskan Kabupaten Sumba Timur. Saya ingin di luar 5 (lima) Kantah tersebut, menyampaikan apa yang menjadi hambatan untuk sama-sama dicari jalan keluarnya,” tuturnya.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Asnawati, juga menyampaikan apresiasinya terkait dengan capaian PTSL yang dilakukan di Provinsi NTT.

Menurutnya, sejauh ini Provinsi NTT sudah memberikan kontribusi yang sangat baik di mana capaian Peta Bidang Tanah (PBT) hampir menyentuh angka 100% dan hanya ada satu Kantah yang capaian PBT-nya kurang dari 60%.

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati, membahas terkait percepatan RDTR di Provinsi NTT. Ia menekankan bahwa perlu diingat untuk RDTR merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota dan tentu peran dari Kanwil dan Kantah sangat penting untuk mengawal penyusunan penetapan rencana tata ruang, baik tata ruang wilayah maupun RDTR.

“Diharapkan partisipasi aktif kepala kantor untuk memastikan bahwa kualitas tata ruang yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Agraria, Awaludin, mengungkapkan kinerja Kanwil BPN Provinsi NTT dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Ia menuturkan bahwa capaiannya secara umum sudah berada di atas rata-rata nasional, meskipun tidak sebagus dengan tahun sebelumnya.

“Namun apa yang sudah diinstruksikan dari Ditjen Penataan Agraria terkait dengan rencana aksi, ada satu kegiatan tanah kritis sudah 100% di bulan Agustus dan di bulan Oktober sudah akan menjadi hijau semuanya. Kemudian, pekerjaan yang lebih besar terkait redistribusi tanah dan IP4T, nanti targetnya di bulan November dan mudah-mudahan apa yang sudah diinstruksikan dan dibuat terkait rencana aksi hingga akhir tahun dapat on the track dilaksanakan,” tegasnya.

Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian, terkait konteks penyerapan anggaran menjelaskan bahwa dalam pembahasannya bukan hanya mengenai anggaran saja, tetapi yang terpenting adalah kegiatannya.

Melalui terlaksananya kegiatan maka akan terlaksana pencairan anggaran. Oleh karena itu, ketika membahas terkait penyerapan anggaran yang diharuskan terlibat adalah penanggung jawab kegiatan, apakah kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai jadwal atau sesuai target penyelesaian atau tidak.

“Ini yang nantinya menentukan apakah penyerapan anggaran menjadi tinggi atau tidak,” tuturnya.