PEKALONGAN, Eranasional.com – Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menolak uji materi atas UU 7 Tahun 2017 terkait sistem pemilu proporsional terbuka.

“Kita hormati keputusan MK ini. Dan alhamdulillah, kami juga sebagai warga negara Indonesia tentunya ikut merasa bahagia bahwa Pemilu 2024 diputuskan sistem proporsional terbuka,” kata Azmi saat ditemui awak media di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Senin (19/6/2023).

Menurut Azmi, dengan diputuskannya hal tersebut, maka sistem demokrasi pada Pemilu 2024 ini akan tetap berjalan sebagaimana mestinya seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia berharap, bahwa nantinya masyarakat bisa lebih memanfaatkan hal ini untuk menyeleksi siapa saja calon-calon yang mereka inginkan agar bisa duduk di parlemen. Sehingga kedepan, fungsi-fungsi DPRD dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh bisa semakin baik.

“Karena calon yang dipilih, tentu akan didasari oleh pilihan hati nuraninya yang sesuai dengan apa yang mereka ingin sampaikan. Dan tentu, yang bisa membawa aspirasi mereka kepada pemerintah, baik di tingkat paling bawah sampai ke tingkat pusat,”

“Selamat untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga kedepan, pesta demokrasi di Indonesia khususnya Pemilu 2024 bisa lebih baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemilu 2024 akhirnya tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem pemilu yang diajukan sejumlah pihak, dalam sidang di Gedung MK, Kamis (15/6/2023).

Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu. Baik lewat proporsional terbuka atau pun proporsional tertutup. Oleh karena itu, MK memerintahkan 3 langkah dalam memerangi politik uang.

Pertama parpol dan anggota DPRD memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua penegakan hukum harus dilaksanakan. Ketiga masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik tidak menerima politik uang.

Hal itu tidak hanya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah tapi juga kolektif parpol, civil society dan masyarakat. MK menyatakan dengan tegas, bahwa politik uang tidak dibenarkan sama sekali. (em-aha).

JAKARTA, Eranasional.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mendukung jika gelaran Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Kata dia, sikap PDIP ini sesuai dengan keputusan Kongres V PDIP.

“Sistem pemilu dengan proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi, di mana peserta pemilu legislatif (pileg) adalah partai politik,” kata Hasto dalam konferensi pers secara virtual bertema “Refleksi Akhir Tahun”, Jumat (30/12/2022).

Dalam pandangannya, sistem proporsional terbuka telah menyebabkan liberalisasi politik yang memicu kemunculan kapitalisasi dan oligarki politik. “Kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” ucapnya.

Sedangkan, sistem proporsional tertutup akan mencegah terjadinya liberalisasi politik, dan dapat mendorong proses kaderisasi di internal partai politik.

“Juga memberikan insentif terhadap kinerja di DPR, dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara Pileg dan Pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan bisa ditekan,” papar Hasto.

Di sisi lain, Hasto menganggap sistem proporsional tertutup juga dapat menekan biaya Pemilu. Hal itu penting karena saat ini masyarakat tengah dirundung berbagai persoalan ekonomi.

Namun, dia menyerahkan penentuan itu pada anggota DPR selaku pembuat Undang-Undang. “Hal itu tentu saja menjadi ranah DPR terkait hal tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyi Asy’ari menyampaikan secara terbuka kemungkinan Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Pasalnya, saat ini ada gugatan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang terkait sistem proporsional terbuka. Jika gugatan itu dikabulkan, maka kontestasi electoral mendatang bisa dilaksanakan dengan proporsional tertutup.

Proporsional tertutup berarti hanya ada gambar partai politik di surat suara yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat.

Sejak 2004, gelaran Pemilu di Indonesia telah memakai sistem proporsional terbuka, di mana nama-nama caleg dan fotonya ditampilkan pada surat suara.