Penyerahan yang berlangsung di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Banten ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum atas aset umat.

“Wakaf ini milik umat Islam. Pelepasan dari hak individu kepada publik, kepada umat. Karena itu, negara hadir untuk memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi. Saya minta ini ‘dikeroyok’ bersama,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid setelah menyerahkan sertifikat.

Ajakan Sertifikasi Tanah Wakaf 

Ajakan mempercepat sertifikasi tanah wakaf ini Menteri Nusron sampaikan kepada seluruh pihak yang hadir di pertemuan ini. Mulai dari jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan sebagai pelaksana teknis sertifikasi, hingga Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berperan dalam administrasi wakaf.

Bukan hanya dari sisi pemerintah, lembaga keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, serta organisasi keagamaan lain juga diharap ikut berkolaborasi.

9.148 Bidang Tanah Telah Bersertifikat 

Untuk jumlah rumah ibadah di Provinsi Banten sendiri tercatat ada sebanyak 24.910 bidang. Dari jumlah tersebut, baru 9.148 bidang atau sekitar 36,72% yang telah bersertifikat. Capaian ini menunjukkan masih besarnya ruang percepatan sertifikasi tanah rumah ibadah dan wakaf di wilayah tersebut.

Berbagai terobosan terus dilakukan, mulai dari kolaborasi antar instansi, pembentukan sidang isbat wakaf, serta pembentukan loket khusus wakaf di Kantor Pertanahan. Hal ini dilakukan guna mempercepat mendaftarkan seluruh tanah wakaf di Indonesia.

“Ini yang harus kita dorong bersama. Proses pendirian masjid, mushola, dan rumah ibadah lainnya terus berjalan sehingga sertipikasi tanah wakaf juga harus dipercepat agar sejalan dengan kebutuhan umat,” kata Nusron Wahid.

Menindaklanjuti arahan terkait percepatan sertifikasi wakaf, pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara seluruh Kantor Pertanahan dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Banten.

“Penandatanganan MoU yang disaksikan langsung oleh Bapak Menteri dan Bapak Gubernur Banten merupakan bentuk komitmen kami agar seluruh tanah wakaf di Banten tersertifikatkan. Ke depannya MoU serupa akan kami lakukan dengan organisasi keagamaan lainnya,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Banten Ambang Priyonggo dalam pemusnahan barang cukai ilegal secara simbolis di ICED BSD Serpong, Banten, Rabu (12/11).

“Barang ilegal tersebut hasil penindakan dimaksud meliputi 41.546.660 Batang Hasil Tembakau (HT) dengan rincian 33 210.360 Batang miliki Bea Cukai dan 8.336.300 Barang milik Kejaksaan,” ujar Ambang.

Lanjut Kakanwil DJBC Ambang mengatakan selain kerugian materiil diatas, peredaran barang kena cukai ilegal juga menimbulkan dampak imateriil berupa gangguan pada pasar industri rokok legal serta risiko kesehatan masyarakat akibat bahan baku dan proses produksi yang tidak terjamin.

Pemusnahan secara keseluruhan dilakukan di fasilitas ramah lingkungan milik PT Solusi Bangun Indonesia, Klapanunggal, Bogor. Pemusnahan dilakukan dengan metode co-

processing, yaitu memanfaatkan tanur semen bersuhu tinggi antara 1.500–1.800 derajat Celsius.

Proses ini memastikan seluruh barang musnah tanpa meninggalkan residu maupun limbah berbahaya. Hal ini merupakan dedikasi Bea Cukai Banten dalam mengimplementasikan Green Customs sebagai bentuk kesadaran peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

Komitmen bersama

Kakanwil DJBC Banten menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh pihak yang telah mendukung upaya pemberantasan BKC ilegal di wilayah Banten.

“Dengan semangat kolaborasi, Bea Cukai Banten berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan secara menyeluruh baik dari jalur distribusi pulau Jawa dan Sumatera, pengiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan, maupun daerah pemasaran Barang Kena Cukai Ilegal,” ucap Ambang.

Provinsi Banten sendiri merupakan wilayah strategis dalam distribusi BKC ilegal menuju berbagai daerah lain di Indonesia. Karena itu, sinergi yang dilakukan Bea Cukai Banten bersama instansi terkait berperan penting dalam memutus mata rantai distribusi dan mencegah meluasnya peredaran rokok ilegal ke wilayah lain.

Melalui kolaborasi ini, Kanwil Bea Cukai Banten menghasilkan 821 kali penindakan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 melalui operasi penindakan call sign “OPERASI GURITA”.

Penindakan dimaksud menghasilkan tangkapan berupa tembakau sigaret ilegal sebanyak 69,25 juta batang, Tembakau Iris (TIS) ilegal sejumlah 472 Kg, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 7.504 Liter dan etil alkohol ilegal sebanyak 76,74 liter.

Dengan dukungan Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri di Wilayah Banten dalam rangka penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, tercatat hingga 12 November 2025 Bea Cukai Banten telah melaksanakan 22 kali penyidikan, dengan 19 diantaranya telah dinyatakan lengkap (P21).