Kota Pekalongan berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dengan predikat Kota Terbaik II, pada peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah, yang berlangsung di Lapangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Selasa (19/8/2025).

Penghargaan luar biasa tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi kepada Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, pada momen upacara peringatan HUT ke-80 Provinsi Jateng.

Dalam piagam yang ditandatangani Gubernur Jawa Tengah, penghargaan ini diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/239 Tahun 2025, tentang penerima penghargaan pembangunan daerah.

Kota Pekalongan dinilai memiliki capaian pembangunan daerah yang cukup progresif, inovatif, dan berkelanjutan, sehingga layak mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wali Kota Aaf mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran serta masyarakat Kota Pekalongan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, membangun inovasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Pekalongan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada daerah yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. (em-aha)

Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta seluruh daerah tidak sembarangan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Semua pihak harus izin terlebih dahulu ke Provinsi Jateng jika hendak menggelar PTM di daerahnya masing-masing.

“PTM belum. Saya minta kalau ada yang mau PTM, lapor dulu ke kita. Jangan sampai ada sesuatu yang disiapkan massal tapi tidak siap. Bukan apa-apa, kita melihat vaksinnya untuk pelajar kan memang belum,” kata Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Senin (23/8).

Tak hanya sekolah yang ada di bawah Provinsi, Ganjar juga meminta sekolah yang kewenangannya berada di bawah Kabupaten/Kota melakukan hal yang sama. Bahkan, Ganjar sudah mendapat masukan dari beberapa Bupati, bahwa pelaksanaan PTM harus seragam.

“Tadi ada Bupati yang bilang agar pelaksanaan PTM seragam. Sebab di satu tempat ada yang nekat PTM sementara daerah sebelahnya belum, yang timbul tidak enak. Maka mereka minta pedoman dari kita dan sudah kita siapkan,” ucapnya.

Bahkan Ganjar mengatakan akan membuat surat edaran kepada Bupati/Wali Kota terkait PTM tersebut. Surat edaran itu akan diberikan agar pelaksanaan PTM tidak asal-asalan.

“Nanti saya buatkan surat edaran agar semua bisa sama soal itu. Segera saya bagikan,” jelasnya.

Ganjar tak melarang daerah menggelar PTM, namun uji coba terlebih dahulu. Tidak boleh PTM dilakukan serentak tanpa ada pembatasan.

“Kalau konsepnya seolah-olah silahkan semua langsung PTM, tidak akan kita izinkan. Maka mesti uji coba dulu. Mesti ada prokesnya seperti apa, prosedurnya, jumlahnya, jamnya, peralatan yang mesti disediakan dan lainnya, dan harus di level 3,” ucapnya.

Pelaksanaan PTM lanjut Ganjar juga harus mempertimbangkan kondisi epidemologis daerahnya. Ganjar mengatakan, pihaknya sudah memiliki data mana daerah yang zona merah, orange, kuning atau hijau.

“Kita sudah punya datanya, menurut epidemologis. Ya minimal level 3 atau syukur daerahnya kuning. Sehingga orang tidak memilih sendiri tanpa melihat data itu,” pungkasnya.