LAMPUNG TIMUR, Eranasional.com – Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung mengadakan Lomba Anugerah Inovasi Daerah 2023. Kabupaten Lampung Timur berpartisipasi.

Lomba ini diselenggarakan dalam upaya memotivasi masyarakat, peneliti, dan pelajar (SMP/MTS,  SMA/SMK/MA) dalam menciptakan teknologi tepat guna dan mengembangkan budaya penelitian.

Kegiatan Lomba Anugrah Inovasi Daerah telah memasuki tahap final presentasi pada Rabu (23/8/2023) bertempat di Universitas Teknokrat Indonesia (UTI).

Kabupaten Lampung Timur ikut ambil bagian dalam lomba ini. Untuk kategori pelajar diutus SMA 1 Bandar Sribhawono.

Adapun pelajar SMA 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur yang diikutsertakan lomba yaitu Berliana Yunia Rozi, Dian Cahya Ramadhani, Echa Ramadani, dan Jelita Ainurrahma.

Sementara untuk kategori umum dikirim satu tim yaitu Rohmanjanah, M.Si, Nurul Huda, dan Rizal. Semua berasal dari Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur,

Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Lampung Timur Mira Febriana berharap lomba ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian masyarakat, juga pelajar, khususnya di Lampung Timur.

“Juga memacu kreativitas menumbuhkan jiwa kompetitif dan daya saing, serta mengembangkan diri,” ucap Mira. (andin)

LAMPUNG, Eranasional.com – Polda Lampung menghentikan proses penyelidikan atas laporan dugaan ujaran kebencian terhadap Tiktoker Bima Yudho Saputro. Hal itu lantaran laporan tidak memiliki cukup alat bukti.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung Kombes Donny Arief Praptomo di Mapolda Lampung, Selasa (18/4/2023).

Donny menuturkan, atas laporan yang dilakukan oleh pelapor Gindha Ansori Wayka, Subdit Cyber melakukan penyelidikan dengan memeriksa enam saksi.

“Atas perkara ini kami lakukan klarifikasi terhadap 6 orang saksi. Saksi tersebut terdiri atas 3 saksi dari unsur masyarakat termasuk pelapor, 1 saksi ahli bahasa, dan 2 saksi ahli pidana,” ujar Donny.

Mantan Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya ini menambahkan, pihaknya juga telah melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Dapat diinformasikan, atas alat bukti yang telah didapatkan, baik dari keterangan klarifikasi tersebut maupun dari hasil gelar perkara, Kami simpulkan tindakan tersebut bukan tindak pidana. Atas dasar tersebut perkara ini kami hentikan penyelidikannya,” ucap Donny.

Namun, Donny tidak dapat memaparkan hasil keterangan dari saksi ahli yang telah diklarifikasi. Sebab, hal tersebut merupakan bagian dari materi penyelidikan.

Donny membantah jika penghentian laporan perkara itu lantaran diduga adanya intervensi dari pihak luar.

JAKARTA, Eranasional.com – Setelah viral kritikan Tiktoker Bima (@awbimaxreborn), kini beredar konten video viral Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana di media sosial. Penampilan ibu 60 tahun yang menjabat kadinkes 14 tahun ini selalu nyentrik dengan gaya hidup flexing (memamerkan sesuatu).

Warganet menyoroti penampilan gaya hidup Reihana yang menjadi pejabat Pemprov Lampung pada era tiga gubernur Lampung, yakni Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, M Ridho Ficardo, dan terakhir Arinal Djunaidi. Setiap tampil di publik, baik acara kedinasan maupun nonkedinasan, penampilan Reihana tampak berbeda dengan pejabat selevelnya.

Penampilan berbeda tersebut menjadi sorotan publik warganet. Di antaranya penggunaan tas mewah yang berganti-ganti di tangan, dan perhiasan yang melekat di jari, tangan, dan leher.

Dalam akun @Partaisocmed yang terakhir telah dikunci (private), Ahad (16/4/2023), keberadaan Reihana selaku kadiskes Lampung tidak tergantikan selama 14 tahun pada era tiga gubernur. Belum jelas, alasan mengapa sosok Reihana tidak tidak bergeser setiap ada rolling atau mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Lampung.

Sementara, di video yang beredar viral di medsos, warganet menyoroti tas mewah yang selalu ditampilkan setiap acara dengan kisaran harga Rp 200 juta, warganet juga menyoroti cincin yang dikenakannya diduga menyamai perhiasan milik Pengacara Hotman Paris Hutapea.

Dalam cicitan tersebut, Reihana juga pernah terseret dengan tindak pidana beberapa kasus korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Lampung. Meski pernah dipanggil jaksa beberapa kali, sebagai saksi, Reihana kelahiran Aceh, 25 Agustus 1963 tersebut terbebas dari penetapan sebagai tersangka alias lolos dari jerat hukum. Namun, beberapa anak buahnya menjadi tersangka.

Dikutip dari Republika.co.id, Reihana yang akrab di lingkungan wartawan dipanggil Bunda Rei tersebut pertama menjabat Kadinkes Lampung pada periode kedua jabatan Sjachroedin ZP sebagai gubernur 2009-2014, Reihana masih dipakai sebagai kadinkes.

Jabatan kadiskes Lampung juga ternyata masih bertahan pada era gubernur Lampung dijabat M Ridho Ficardo periode 2014-2019. Tak sampai di situ, pengganti Ridho Ficardo, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi periode 2019-2023, Reihana masih juga bertahan sebagai kadinkes.

Reihana tercatat beberapa kali tersangkut masalah hukum, tapi lolos dari jeratan hukum, hanya sebagai saksi. Di antaranya, pada 2013, tersangkut kasus kebijakan pengadaan bus rumah sakit keliling dan ambulans. Ia sebagai saksi tetapi anak buahnya di Dinkes Lampung, Wayan Aryani dan Lorensius Heri Purnomo dipenjara satu tahun empat bulan kurungan penjara.

Pada 2016, Reihana terseret kasus tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kesehatan (Alkes) puskesmas perawatan program pembinaan di Dinas Provinsi Lampung senilai Rp 13,5 miliar. Ia hanya sebagai saksi, dan seorang anak buahnya dipenjara satu tahun.

Pada 2017, Direktur Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) melaporkan Reihana ke Kejati Lampung, terkait dugaan pengadaan MP-ASI untuk balita dan gizi buruk dengan anggaran Dinkes Rp 35.993.930.400. Sedangkan untuk distribusi, menghabiskan dana sebesar Rp 1.309.896.00. Namun, kasus ini menguap tak jelas ujungnya.

Pesawaran – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi salah satu program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Percepatan program PTSL terus dilakukan dengan target seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftar pada tahun 2025. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja, gencar menyosialisasikan pentingnya PTSL kepada masyarakat dan stakeholder.

Anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Anwar, mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan program PTSL dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Ia berharap, sosialisasi yang menghadirkan para kepala desa di Kabupaten Pesawaran ini mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya kepemilikan sertipikat tanah melalui PTSL.

“Tadi saya tanya, Ibu Bapak berapa lama mengajukan penerbitan sertipikat tanah. Katanya, hanya dua bulan. Fungsi saya di Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN mendukung programnya, maka sekali lagi terima kasih. Saya berfungsi salah satunya membela, memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, salah satunya dengan PTSL,” ujarnya dalam sambutan pada kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Kamis (21/10/2021) kemarin.

Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Nurhadi Putra, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena PTSL adalah program yang menyentuh masyarakat secara langsung, khsusunya yang ada di Kabupaten Pesawaran.

“Sebelumnya apresiasi dan terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah daerah. Ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup baik kerja samanya dan terbukti capaian PTSL cukup baik sampai dengan saat ini. Ini tidak terlepas dari dukungan Bapak/Ibu kepala desa dan lurah dalam melaksanakan program-program Kementerian ATR/BPN,” tuturnya.

Selain pemerintah daerah, menurutnya, PTSL juga dapat terwujud karena dukungan besar dari Komisi II DPR RI sehingga masyarakat dapat memperoleh sertipikat sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan tanah. Tak sampai di situ, sertipikat tanah melalui PTSL juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bisa menjadi pemacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya masyarakat mau berusaha, sertipikat bisa membantu. Kalau dahulu tidak bisa pinjam ke bank, tapi dengan sertipikat mudah-mudahan bisa membuka kredit-kredit murah di perbankan sehingga usaha kecil dan menengah bisa terwujud. Adanya sertipikat, bisa ke perbankan dengan beban yang sangat murah, tidak memberatkan masyarakat yang ingin berusaha,” terang Nurhadi Putra.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar, menyebutkan bahwa di Provinsi Lampung terdapat total sejumlah 3.959.263 bidang tanah. Sebanyak 73%-nya dari jumlah sudah terdaftar atau 2.844.968 bidang tanah.

“Tahun 2021, Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung mempunyai target PTSL sebanyak 216.450 PBT dan 190.000 SHAT. Kemudian redistribusi sebanyak 25.801 bidang dan lintas sektor sebanyak 2.652 bidang,” paparnya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan menerangkan bahwa PTSL merupakan bagian dari Reforma Agraria, sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat untuk mengatasi ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemafaatan tanah, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“Dukungan dari Komisi II DPR RI selaku mitra kerja Kementerian ATR/BPN, dukungan dari pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat, sangat kami harapkan untuk suksesnya program ini,” tegasnya.

Dalam sosialisasi ini, Anggota Komisi II DPR RI didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dan Kepala Bagian PHAL Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat tanah kepada 10 orang perwakilan masyarakat.

Hadir dalam sosialisasi ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Darman Hutasoit; Sekda Kabupaten Pesawaran, Kesuma Dewangsa; serta jajaran pemerintah daerah dan kepala desa di Kabupaten Pesawaran.