Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 di Pendopo Garut, Jawa Barat (Jabar), Senin (16/3/2026).

Menurutnya, Musrenbang menjadi forum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan agar perencanaan yang dihasilkan lebih terarah dan efektif.

“Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi bahwa Musrenbang ini penting, sangat penting dan sangat strategis karena dalam forum ini semua pemangku kepentingan ini akan melakukan penajaman, kemudian penyelarasan, kemudian juga klarifikasi program, kemudian juga kegiatan-kegiatan, sub-kegiatan yang diusulkan, kemudian disepakati oleh berbagai macam kepentingan sehingga pada tahun 2027 ini perencanaan pembangunan ini benar-benar jelas,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kualitas perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan yang baik dapat menentukan hingga sekitar 80 persen capaian tujuan pembangunan.

Ia juga menilai dinamika yang muncul dalam proses Musrenbang merupakan hal yang wajar dan justru menjadi bagian penting dari proses perencanaan yang seharusnya berlangsung.

Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus juga menekankan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan berbagai urusan pemerintahan berjalan dengan baik, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

“[Harapan kita] Musrenbang ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan Pak Bupati tadi yang sudah dipaparkan secara detail. Sebenarnya itu adalah gambaran ketahanan daerah Kabupaten Garut yang terdiri dari berbagai macam aspek kehidupan dan cerminan dari amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan urusan pemerintah,” katanya.

Wiyagus menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah juga ditopang oleh berbagai indikator kemajuan yang telah dicapai.

Apresiasi Capaian Kabupaten Garut 

Dalam hal ini, ia mengapresiasi capaian Kabupaten Garut yang dinilai memiliki tingkat daya saing daerah yang cukup tinggi, bahkan melampaui rata-rata indeks daya saing nasional.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting bagi daerah untuk semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

Kemendagri Dorong Pemda Manfaatkan PSN

Lebih lanjut, Wiyagus juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mampu memanfaatkan berbagai program strategis nasional yang telah disiapkan pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan daerah.

“Pemerintah pusat sudah memikirkan hal itu sebenarnya melalui beberapa program strategis nasional seperti MBG, kemudian Sekolah Rakyat, kemudian juga CKG, Cek Kesehatan Gratis, kemudian juga bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, kemudian juga memperbanyak kesempatan bekerja bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa berbagai program tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Pemda agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Ini harus benar-benar ditangkap oleh kepala daerah untuk bisa memanfaatkan program strategis nasional ini ditarik ke Kabupaten Garut,” tandasnya.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN siap mendukung dari aspek penyediaan tanah dan penataan ruang dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi, di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (29/01/2026).

“Program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto tentunya terus mendapatkan dukungan dari kami yaitu Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan ruangnya,” ujar Wamen Ossy saat menyampaikan paparan dalam rapat yang dihadiri sejumlah Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala Kabinet Merah Putih secara luring maupun daring.

Wamen Ossy menyampaikan bahwa proses pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah terintegrasi akan lebih cepat apabila tanah telah tersedia, baik yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun yang berasal dari aset negara seperti BUMN dan BUMD.

“Jika tanah sudah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun aset negara, peran kami tinggal melakukan verifikasi status kepemilikan tanah serta memastikan legalitasnya, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran, pendaftaran, dan penerbitan sertifikat,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN membuka peluang pemanfaatan tanah aset negara, termasuk bekas lahan perkebunan dan tanah telantar, melalui penyesuaian tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan tanah telantar tersebut didukung oleh dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah yang memungkinkan penggunaannya untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan sarana pendidikan seperti Sekolah Terintegrasi.

Namun demikian, Wamen Ossy juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional dengan meminimalkan alih fungsi lahan sawah produktif.

“Kami menitipkan pesan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi sebisa mungkin tidak menyasar lahan sawah atau pertanian produktif, karena pengendalian alih fungsi lahan merupakan bagian penting dari arahan Presiden,” tegasnya.

Wamen Ossy juga menegaskan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk terus bersinergi dengan Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mewujudkan pembangunan Sekolah Terintegrasi.

“Kami mendukung penuh pembangunan Sekolah Terintegrasi dan siap membantu proses pengadaan tanah hingga sertifikasinya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menekankan pentingnya kepastian status lahan agar percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak terhambat.

“Kami berkomitmen mendukung percepatan realisasi program ini, mulai dari penyiapan lahan, regulasi, hingga dukungan anggaran, agar penugasan dari Pak Presiden dapat segera terlaksana.” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung penuh Pemerintah Prabowo yang akan melakukan evaluasi semua proyek strategis nasional (PSN).

“Saya memberi apresiasi kepada bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah bersikap tegas dan akan melalukan evaluasi Proyeks Strategi Nasional (PSN) setelah terbongkarnya manipulasi izin dan proses setifikasi ruang laut di PIK 2 yang menurut inforamasi PIK 2 yang awalnya bukan  PSN namun mengejutkan tiba-tiba belakangan PIK 2 berubah mejadi proyek PSN,” ungkap Firman kepada media, Rabu (29/1/2025).

Lebih lanjut, lima PSN yang akan dievaluasi. Salah satunya, Proyek pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berlokasi di Provinsi Banten yang dilakukan pemagaran laut.

Politikus senior Golkar ini Mengungkapkan, Pemerintah akan memberikan kesempatan untuk proses ulang perizinan yang salah prosedur, Firman juga menegaskan agar pengajuan proses ijin ulang tidak serta merta menghapuskan pelanggaran hukum yang telah terjadi. Sejati nya, sebuah pelanggaran hukum tidak cukup hanya diberian kesempatan pengajuan ulang.

“Proses hukum tetap harus berjalan hukum harus ditegakan dan tidak pandang bulu dan harus ditegakkan demi keadilan

Pembebasan lahan yang mengintimidasi rakyat juga merupakan pelanggaran hukum dan HAM,” katanya

Legislator dapil Jateng III ini juga menekankan  kepada aparat penegak hukum tidak boleh kendor dan berharap Prabowo mengambil tindakan tegas.

“Siapa saja pejabat yang terlibat harus diganti dan diusut tuntas dan proses hukum,” tutupnya.

Status Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai PSN merupakan usul dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

“PIK itu dari Menteri Parekraf (Sandiaga Uno) karena itu bagian dari green destination, jadi bukan kawasan PIK itu. BSD juga begitu, bukan kawasan perusahaan BSD-nya, tapi di situ dari Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin),” ujar Sesmenko Susi usai media briefing di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa.

Sesmenko Susi menjelaskan bahwa status PIK sebagai kawasan PSN merupakan upaya untuk pengembangan hijau (green destination).

Dia meluruskan bahwa bukan semua kawasan PIK 2 ditetapkan sebagai PSN, melainkan kawasan mangrove.

PIK 2 dikembangkan fokus untuk sektor pariwisata hijau, khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf.

Total investasi PSN PIK 2 tercatat senilai Rp 65 triliun.

Kemudian, untuk Kawasan Pengembangan Terpadu di BSD difokuskan untuk sektor kesehatan.

Susi menyebutkan kawasan itu akan dibangun sebuah fasilitas riset biomedis.

“Di luar itu, ada kegiatan pendidikan dan sebagainya. Jadi bukan kawasan BSD-nya, hanya sekitar 56 hektar yang khusus nanti sesuai dengan rekomendasi teknis menteri,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 14 PSN baru guna pemerataan pembangunan di sektor infrastruktur, pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, 14 PSN yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi.

“Cakupan PSN sendiri tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan,” ungkapnya.

Hal itu diungkap Airlangga seusai rapat internal mengenai PSN dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Menurut Airlangga, 14 proyek ini akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak swasta sehingga tidak membebankan APBN. Dia mengatakan, hal tersebut sudah disampaikan dan disetujui Presiden Jokowi.

“Tadi dilaporkan juga kepada Bapak Presiden, ada 14 PSN baru yang pembiayaannya murni dari swasta. Ini untuk menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN dan ini disetujui Presiden,” ujarnya.

Salah satu dari proyek ini adalah pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Concept di Jakarta Utara.

“Untuk teknis, nanti akan disampaikan. Yang jelas seluruhnya nanti akan dikerjakan dan dibiayai oleh swasta,” pungkasnya.

Adapun rincian 14 PSN baru tersebut di antaranya:

1. Pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept
2. Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang
3. Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur
4. Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah
5. Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang
6. Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara
7. Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara
8. Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara
9. Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Water Front
10. Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah
11. Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD)
12. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau
13. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara
14. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung

Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, peresmian tersebut dipusatkan di Kabupaten Gunungkidul, DIY, Selasa.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim tujuh ruas jalan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sore hari ini saya nyatakan diresmikan,” kata Presiden dalam sambutannya.

Melalui Inpres tersebut, pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya membangun infrastruktur jalan tol. Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah.

“Melalui Inpres ini kita akan menangani jalan-jalan non-nasional yang rusak,” kata Presiden.

Presiden juga menjelaskan bahwa di DIY, pemerintah telah menangani tujuh ruas jalan dan satu jembatan. Penanganan ruas jalan tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp162 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Bakal capres Anies Baswedan menuding Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan titipan kanan-kiri. Dia minta perlu diluruskan.

“Ketika PSN itu merupakan titipan kanan-kiri, yang dirugikan masyarakat. Ini perlu kita luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal,” kata Anies di acara Rakornas I Partai Masyumi di Oasis Amir Hotel, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).

Lanjutnya, PSN harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sering menyaksikan kebijakan-kebijakan tanpa tata kelola pemerintah yang benar sehingga tidak berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Saya beri contoh, suatu ketika saya ditanya tentang PSN. Saya sampaikan, Proyek Strategis Nasional secara substansi baik-baik saja. Yang menjadi problem dan sering kita alami adalah bagaimana PSN itu disusun,” tuturnya.

Menurut Anies, PSN harus disusun secara transparan melibatkan publik. Bilan tidak, PSN itu rentan menjadi tidak adil bagi masyarakat.

“PSN sering dipahami menjadi jalur cepat merealisasikan proyek pemerintah,” ujarnya.

Depok – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, melakukan kunjungan sekaligus pembinaan dan monitoring Program Strategis Nasional di Kantor Pertanahan Kota Depok pada Senin (01/11/2021). Turut mendampingi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan.

Wamen ATR/Waka BPN pada kesempatan ini mengatakan, salah satu dari program strategis ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, dalam pelaksanaan PTSL di Kota Depok dirasa perlu adanya percepatan agar semua bidang tanah dapat terpetakan.

“PTSL ini memang sangat krusial dan kita ingin ada percepatan sehingga seluruh bidang tanah di Depok terdaftar. Ketika seluruh bidang tanah sudah terpetakan, pemerintah daerah bisa merencanakan pembangunan yang lebih rapi dengan data-data yang jelas,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.

Tata ruang juga menjadi topik bahasan pada kunjungan Surya Tjandra kali ini. Terkait dengan hal ini, terdapat permasalahan yang kerap terjadi, seperti kemacetan, terbatasnya ruang terbuka hijau, kebencanaan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, menurut Wamen ATR/Waka BPN, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok menjadi peluang akselerasi penataan ruang yang berkelanjutan.

“Sekarang RTRW Kota Depok masuk proses revisi dan untuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di Depok masih dalam proses penyusunan. Ini pun menjadi kesempatan untuk menatanya. Jadi, nanti data dari BPN soal peta bidang tanah dikombinasikan dengan tata ruang sehingga perencanaan pembangunan akan lebih rapi dan kita siap mendukung itu,” pungkas Surya Tjandra.

Lebih lanjut, Surya Tjandra menyampaikan bahwa Kota Depok masuk ke dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Maka dari itu, diperlukan kombinasi peran pemerintah daerah dengan instansi atau lembaga terkait untuk menata ruang di Depok sebagai bagian dari upaya penataan ruang di kawasan Jabodetabekpunjur.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, mengatakan jika sosialisasi program PTSL kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat dan para pihak terkait memahami PTSL. “Kita ingin tanah yang ada di Depok bisa didaftarkan sehingga dukungan masyarakat dari Kota Depok harus maksimal, khususnya dalam memberikan data, baik fisik maupun yuridis,” katanya.

Selain PTSL, pengadaan tanah yang merupakan PSN terus dilaksanakan di Kota Depok. Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengatakan, terdapat empat progres pengadaan tanah, di antaranya Pembangunan Jalan Tol Desari (Depok-Antasari), Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung 1, serta LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi Tahap 1. “Pengadaan tanah yang merupakan PSN, mau tidak mau harus selesai. Itu bagian dari pembangunan ekonomi serta infrastruktur, seperti jalan tol, waduk, dan lain-lain,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Setelah melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota Depok, Wamen ATR/Waka BPN bersama Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kakantah Kota Depok berkunjung ke Kantor Wali Kota Depok. Selain untuk bersilaturahim, kunjungan kali ini membahas program strategis dari Kementerian ATR/BPN guna mendapatkan langkah-langkah konkret pelaksanaan ke depannya.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2021 kepada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pertemuan daring, pada Senin (11/10/2021).

Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terhadap Kanwil BPN Provinsi NTT. Kegiatan ini pun sesuai dengan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1099/SK.OT.01/IX/2021 tentang Pejabat Pembina Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah).

Direktur Jenderal Penataan Agraria selaku Koordinator pada Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kanwil BPN Provinsi NTT, Andi Tenrisau, menjelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan meliputi evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) sampai dengan triwulan III, rencana optimalisasi kegiatan anggaran baik fisik maupun penyerapan keuangan pada periode triwulan IV, serta evaluasi hambatan, kendala dan masalah hingga solusi penyelesaiannya.

“Nantinya akan dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja program secara rutin setiap tiga bulan,” kata Andi Tenrisau.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Penataan Agraria menyampaikan, jika pembahasan kegiatan ini meliputi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, Percepatan Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pengendalian Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Ruang, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan.

Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo dalam paparannya menuturkan bahwa jumlah pegawai di Provinsi NTT sebanyak 1.149 pegawai.

Ia menambahkan pada tahun 2021 Kanwil BPN Provinsi NTT mendapat alokasi pagu DIPA sebesar Rp157.833.131.000,- serta realisasi anggaran mencapai 64,52% dan rata-rata capaian fisik 69,48%.

“Kami estimasikan sampai dengan Desember 2021 capaian fisik 100%, khususnya Prioritas Nasional (PN) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta capaian anggaran 93,39%,” ujarnya.

Selain itu, Jaconias Walalayo melaporkan beberapa capaian triwulan III tahun 2021 dari Provinsi NTT terkait Program Strategis Nasional (PSN). Mulai dari capaian PTSL per tanggal 30 September 2021, dengan target 75.000 bidang dan telah terealisasi 46.507 bidang/sertipikat atau 62,01%, serta capaian realisasi anggaran 65,46%.

Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tersedia di Provinsi NTT saat ini, berjumlah 5 RDTR (Kabupaten Nagekeo, Ende, Alor, Sumba Tengah dan Kota Kupang), sedangkan 32 RDTR yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota masih dalam proses. Dalam aspek Reformasi Birokrasi dan pembangunan ZI, sampai saat ini telah dilaksanakan pencanangan secara eksternal kepada 19 Kantor Pertanahan dan ditargetkan sampai akhir tahun ini mencapai 22 Kantor Pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengawasan dan Pengembangan Zona Integritas, Ninik Maryanti, menjelaskan bahwa sudah ada 19 Kantah yang telah melakukan pencanangan secara eksternal dan terdapat 5 (lima) Kantah yang telah dilakukan penilaian. Ia memberikan apresiasi kepada 5 Kantah tersebut yang meliputi Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba timur, Kabupaten Sikka, Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Timur.

“Kami sangat apresiasi sekali sudah membangun Zona Integritas, meskipun baru bisa meluluskan Kabupaten Sumba Timur. Saya ingin di luar 5 (lima) Kantah tersebut, menyampaikan apa yang menjadi hambatan untuk sama-sama dicari jalan keluarnya,” tuturnya.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Asnawati, juga menyampaikan apresiasinya terkait dengan capaian PTSL yang dilakukan di Provinsi NTT.

Menurutnya, sejauh ini Provinsi NTT sudah memberikan kontribusi yang sangat baik di mana capaian Peta Bidang Tanah (PBT) hampir menyentuh angka 100% dan hanya ada satu Kantah yang capaian PBT-nya kurang dari 60%.

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati, membahas terkait percepatan RDTR di Provinsi NTT. Ia menekankan bahwa perlu diingat untuk RDTR merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota dan tentu peran dari Kanwil dan Kantah sangat penting untuk mengawal penyusunan penetapan rencana tata ruang, baik tata ruang wilayah maupun RDTR.

“Diharapkan partisipasi aktif kepala kantor untuk memastikan bahwa kualitas tata ruang yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Agraria, Awaludin, mengungkapkan kinerja Kanwil BPN Provinsi NTT dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Ia menuturkan bahwa capaiannya secara umum sudah berada di atas rata-rata nasional, meskipun tidak sebagus dengan tahun sebelumnya.

“Namun apa yang sudah diinstruksikan dari Ditjen Penataan Agraria terkait dengan rencana aksi, ada satu kegiatan tanah kritis sudah 100% di bulan Agustus dan di bulan Oktober sudah akan menjadi hijau semuanya. Kemudian, pekerjaan yang lebih besar terkait redistribusi tanah dan IP4T, nanti targetnya di bulan November dan mudah-mudahan apa yang sudah diinstruksikan dan dibuat terkait rencana aksi hingga akhir tahun dapat on the track dilaksanakan,” tegasnya.

Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian, terkait konteks penyerapan anggaran menjelaskan bahwa dalam pembahasannya bukan hanya mengenai anggaran saja, tetapi yang terpenting adalah kegiatannya.

Melalui terlaksananya kegiatan maka akan terlaksana pencairan anggaran. Oleh karena itu, ketika membahas terkait penyerapan anggaran yang diharuskan terlibat adalah penanggung jawab kegiatan, apakah kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai jadwal atau sesuai target penyelesaian atau tidak.

“Ini yang nantinya menentukan apakah penyerapan anggaran menjadi tinggi atau tidak,” tuturnya.

Brebes – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Program Strategis, setelah sebelumnya dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas kerja keras yang telah dilakukan untuk kesejahteraan rakyat khususnya di Kabupaten Brebes.

“Kami paham betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Warga masyarakat perlu diberi kepastian hukum, wujudnya adalah pembuktian secara legal formal yaitu sertifikat tanah,” ujarnya.

Untuk melaksanakan program strategis nasional, Komisi II DPR RI mendukung pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dari segi regulasi dan anggaran.

“PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ini diciptakan pemerintah untuk masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah. DPR menganggarkan ke Kementerian ATR/BPN untuk memberikan sertifikat gratis kepada masyarakat,” tegas Agung Widyantoro.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Embun Sari pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa PTSL sudah ada sejak tahun 2017. Di Jawa Tengah sendiri terdapat total 21 juta bidang tanah, dan sebanyak 14 juta bidang tanah sudah disertifikatkan.

“Untuk tahun ini target 2 juta, jadi masih ada 5 juta bidang tanah, apabila ada anggaran untuk 2,5 juta bidang per tahun, tahun 2024 seluruh bidang di Jawa Tengah telah terdaftar,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Juarin Jaka Sulistyo mengungkapkan latar belakang adanya PTSL ini adalah sebagai bentuk kehadiran negara.

“Karena luas tanah tetap, kebutuhan akan tanah semakin meningkat, penduduk semakin bertambah, kemudian adanya ketimpangan struktur seperti penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal tersebut yang melatarbelakangi program strategis nasional PTSL ini ada,” ucapnya.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan menjelaskan terkait program Kementerian yang menjadi prioritas pemerintah.

“Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN terus berupaya memberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian aset reforma, yakni legalisasi aset melalui program PTSL. Seperti diketahui, sertipikat tanah dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Harapannya dengan adanya Reforma Agraria ini, masyarakat dapat merasakan manfaat atas kepemilikan tanah yang diberdayakan,” tuturnya.

Selain sosialisasi program strategis, pada kegiatan ini juga diserahkan 10 sertifikat tanah hasil program strategis nasional tahun 2021 kepada warga masyarakat Kabupaten Brebes dengan latar belakang pekerjaan petani, buruh, wiraswasta, dan kepala desa. Sertipikat tanah diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Embun Sari; Kepala Bagian Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Juarin Jaka Sulistyo.

Reporter: Agung Nugroho