Tindakan tersebut menjadi penanda berakhirnya sengketa hukum berkepanjangan antara negara dan PT Indobuildco terkait penguasaan lahan di kawasan strategis tersebut.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, tanah, bangunan, dan aset yang berada di kawasan eks Hotel Sultan dinyatakan sebagai barang milik negara.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, mengatakan aset yang telah kembali ke negara akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Aset ini harus digunakan untuk mendukung kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bambang saat meninjau proses eksekusi di kawasan GBK.

Ia menjelaskan, lahan yang menjadi objek sengketa merupakan aset negara yang dibebaskan pemerintah pada rentang 1959 hingga 1962 dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta.

Menurut pemerintah, kawasan tersebut berada di bawah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 4/Gelora yang dikelola oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

Selama bertahun-tahun, lahan tersebut dimanfaatkan oleh PT Indobuildco melalui skema Hak Guna Bangunan (HGB). Namun pemerintah menegaskan bahwa HGB bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah dan masa berlakunya telah berakhir.

Pemerintah juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar aset-aset negara yang selama ini dikuasai pihak lain dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

Sementara itu, kuasa hukum PPKGBK, Chandra M. Hamzah, menyatakan proses hukum terkait Hotel Sultan telah berlangsung hampir dua dekade dan melalui berbagai tahapan peradilan.

Menurutnya, pelaksanaan eksekusi menunjukkan bahwa pemerintah menempuh seluruh mekanisme hukum sebelum melakukan pengosongan kawasan.

“Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan putusan yang telah berlaku. Ini membuktikan negara menjalankan seluruh prosedur hukum yang ada,” kata Chandra.

Ia menambahkan, putusan pengadilan secara tegas menetapkan tanah beserta bangunan dan aset yang melekat di kawasan eks Hotel Sultan sebagai aset negara yang tercatat secara resmi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan nasib para pekerja yang selama ini bekerja di lingkungan Hotel Sultan tetap menjadi perhatian.

Chandra mengatakan pendataan akan dilakukan terhadap seluruh tenaga kerja, baik karyawan tetap, pekerja harian, maupun pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses transisi pengelolaan aset berjalan tertib sekaligus memperhatikan aspek sosial dan perlindungan bagi para pekerja yang terdampak.

Berdasarkan pantauan di lokasi sejak pagi hari, ribuan personel keamanan telah disiagakan di sejumlah titik strategis di sekitar kawasan Senayan. Personel kepolisian tampak berjaga di sekitar Pos Polisi Pintu 8 Gelora Bung Karno (GBK), sementara pasukan TNI ditempatkan di area Parkir Timur Senayan yang berdekatan dengan kompleks Hotel Sultan.

Pengamanan juga diperkuat dengan kehadiran puluhan kendaraan operasional, mulai dari truk personel hingga kendaraan taktis milik Polri, Brimob, dan TNI yang terparkir di sejumlah titik sekitar lokasi.

Di sisi lain, ratusan massa pendukung Hotel Sultan turut memadati kawasan tersebut. Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana eksekusi dengan menggelar aksi unjuk rasa dan membawa berbagai spanduk serta poster bertuliskan penolakan terhadap pengosongan Hotel Sultan.

Suasana di sekitar lokasi berlangsung cukup ramai. Massa secara bergantian menyampaikan orasi, sementara aparat keamanan melakukan pengawasan untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Pengamanan ketat turut berdampak pada akses masuk kawasan Senayan. Sejumlah pintu menuju area GBK ditutup sementara guna membatasi mobilitas masyarakat di sekitar lokasi.

Pintu 4 dan Pintu 5 GBK tidak dapat diakses oleh kendaraan maupun pejalan kaki. Sementara itu, akses melalui Pintu 10 yang berada di depan kantor TVRI masih dibuka secara terbatas dengan hanya satu jalur yang dapat digunakan untuk keluar dan masuk kendaraan.

Akibat pembatasan tersebut, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar Senayan mengalami penyesuaian. Petugas tampak mengarahkan pengendara menuju jalur alternatif guna menghindari kepadatan di sekitar kawasan Hotel Sultan.

Pernyataan itu disampaikan Hamdan menanggapi sikap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) yang menyebut penetapan waktu eksekusi sebagai tahapan akhir dan tidak ada lagi alasan hukum untuk menunda pengosongan.

Menurut Hamdan, PT Indobuildco menolak keras rencana eksekusi tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, ketidakadilan, hingga dampak sosial dan ekonomi yang luas pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, apabila eksekusi dipaksakan, maka akan memunculkan setidaknya tiga persoalan besar.

Pertama, terkait kepastian hukum dan rasa keadilan. Hamdan menyebut eksekusi tersebut berpotensi melanggar hukum karena pemohon eksekusi belum terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemilik sah objek sengketa.

Selain itu, menurutnya langkah tersebut juga bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mengatur bahwa eksekusi putusan serta-merta tidak dapat dilakukan tanpa adanya uang jaminan senilai objek sengketa yang dititipkan di pengadilan.

“Kemungkinan pertama dalam sejarah peradilan kita ada eksekusi yang dilakukan tanpa dasar kepemilikan yang jelas dan tanpa memenuhi syarat jaminan sebagaimana diatur SEMA,” ujar Hamdan melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/5/2026).

Kedua, lanjut Hamdan, eksekusi pengosongan berpotensi memicu persoalan sosial karena dapat menghentikan aktivitas bisnis di kawasan Hotel Sultan yang selama ini menjadi sumber penghidupan ribuan pekerja, tenant, vendor, dan keluarganya.

Menurutnya, proses tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan hukum serta mempertimbangkan hak-hak para pihak yang terdampak.

Pernyataan itu disampaikan Hamdan menyusul beredarnya informasi mengenai penetapan eksekusi yang disebut telah diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap kawasan Hotel Sultan pada 30 April lalu.

Hamdan menegaskan, keberadaan penetapan eksekusi tidak serta-merta menandakan seluruh persoalan hukum telah selesai. Ia menyebut masih terdapat ruang penyelesaian melalui jalur negosiasi maupun mediasi antara pihak terkait.

“PT Indobuildco menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Namun pelaksanaan eksekusi tidak boleh dipaksakan dan harus tetap memperhatikan hak-hak yang sah, termasuk pekerja, tenant, serta pihak lain yang terdampak,” ujar Hamdan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013–2015 itu menjelaskan, dalam putusan perdata Nomor 208 Tahun 2025, majelis hakim juga mempertimbangkan pentingnya penyelesaian yang adil melalui perdamaian antarpihak.

Menurut Hamdan, hal tersebut sejalan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/Pdt/2011 yang menegaskan keberadaan hak investasi PT Indobuildco di kawasan tersebut.

Ia mengatakan, putusan PK itu menilai penyelesaian melalui negosiasi merupakan langkah yang tepat demi menjaga rasa keadilan sekaligus kepastian investasi.

“Atas dasar itu, apabila proses mediasi dan negosiasi masih berlangsung serta peluang damai terbuka, maka pelaksanaan eksekusi seharusnya dapat ditunda,” katanya.

Hamdan juga menyoroti objek sengketa yang disebutnya hanya berkaitan dengan lahan kawasan Hotel Sultan, bukan kepemilikan bangunan maupun bisnis hotel yang dikelola PT Indobuildco.

Menurut dia, bangunan Hotel Sultan bukan merupakan skema Build, Operate, Transfer (BOT), sehingga tidak dapat langsung diambil alih tanpa mekanisme hukum yang jelas.

“Bangunan dan kegiatan usaha hotel merupakan hak PT Indobuildco. Jika ada upaya pengambilalihan, maka harus melalui mekanisme hukum serta disertai penyelesaian dan ganti rugi yang sesuai,” ujarnya.

Selain itu, Hamdan mengingatkan bahwa kawasan Hotel Sultan selama ini menjadi tempat bergantung banyak pihak, mulai dari pekerja, tenant, hingga mitra usaha yang telah menjalankan aktivitas bisnis selama puluhan tahun.

Ia menilai langkah eksekusi yang dilakukan secara tergesa-gesa berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap dunia usaha dan iklim investasi nasional.

“Persoalan ini bukan hanya soal lahan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ucapnya.

Hamdan menegaskan, PT Indobuildco tidak bermaksud melawan negara. Pihaknya hanya menginginkan agar seluruh proses hukum berjalan secara adil, proporsional, dan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki para pihak. [SF]

Penasihat hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, kepada Ketua KY, pihaknya telah menyampaikan permohonan penundaan eksekusi.

“Ini tanda terimakasih. Saya sudah menyampaikan kepada Ketua KY,” kata Hamdan Zoelva di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (13/3/2026).

Menurut Hamdan, putusan PN Jakpus tersebut belum bersifat final karena masih terbuka upaya hukum lanjutan. Ia menegaskan pihaknya masih memiliki hak untuk mengajukan banding hingga kasasi.

“Putusan itu bukan putusan akhir. Ini baru putusan tingkat pertama di PN, sehingga masih ada tahapan banding dan kasasi yang bisa ditempuh,” ujar dia.

Dalam Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada 28 November 2025, majelis hakim menghukum PT Indobuildco untuk mengosongkan tanah dan bangunan Hotel Sultan. Pengadilan menyatakan bahwa negara merupakan pemilik sah lahan sengketa berdasarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1/Gelora.

Hak guna bangunan yang selama ini digunakan untuk operasional Hotel Sultan dinyatakan telah berakhir dan hapus demi hukum sejak 2023. Karena itu, pengadilan menilai tindakan negara terkait penguasaan lahan tersebut sah menurut hukum.

Pihak PN Jakpus sebelumnya menjelaskan bahwa putusan tersebut bersifat serta-merta, sehingga PT Indobuildco diwajibkan mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad.

Menanggapi itu, Hamdan Zoelva mempersoalkan penerapan putusan serta-merta tersebut. Ia berpendapat eksekusi segera tidak dapat dilakukan tanpa adanya jaminan dari pihak pemohon yang nilainya setara dengan objek sengketa.

Ia merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan serta-merta.

“Jaminan itu penting karena putusan pada tingkat banding maupun kasasi masih mungkin berubah. Jika nantinya putusan berubah, siapa yang akan menanggung kerugian yang timbul?” tegasnya.

Selain itu, Hamdan juga meminta Ketua PN Jakarta Pusat mempertimbangkan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sebelumnya memenangkan PT Indobuildco.

Dalam putusan PTUN yang dibacakan pada 3 Desember 2025, majelis hakim membatalkan surat perintah pengosongan lahan Hotel Sultan. Pengadilan juga membatalkan tagihan royalti sebesar USD45 juta atas penggunaan lahan berstatus HPL dalam periode 2007 hingga 2023.

Di tengah proses sengketa yang masih berjalan, PT Indobuildco juga mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung (MA). Surat tersebut berisi keberatan sekaligus permohonan perlindungan hukum.

“Kami telah mengirimkan surat keberatan dan meminta perlindungan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi lembaga peradilan,” kata Hamdan.

(Adi).

JAKARTA, Eranasional.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan ada potensi pelanggaran pidana terkait sengketa lahan Hotel Sultan antara PT Indobuildco dengan Sekretariat Negara (Setneg).

Kata Kapolri Sigit, ada keputusan eksekutorial yang berpotensi menimbulkan pidana baru yaitu putusan eksekutorial tersebut tidak dilaksanakan oleh PT Indobuildco.

“Kami melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai dari pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor,” kata Jenderal Sigit di Kemenko Polhukam, Jumat (8/9/2023).

Diberitahunya, menyikapi persoalan ini Kemenko Polhukam telah menggelar rapat koordinasi dalam rangka mendalami dan mengambil langkah-langka strategis pengembalian aset milik negara yang dikuasai PT Indobuildco tersebut.

Dijelas Kapolri, negara sudah menang dalam gugatan perdata oleh Ponco Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco.

Dari penjelasan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto diketahui bahwa hak terhadap pengelolaan lahan HGB hotel tersebut telah berakhir dan tanah itu kembali menjadi milik negara, dalam hal ini Setneg.

“Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara,” tegas Jenderal Sigit.