Bagus P selaku General Manager Operational PT SDP menyebut, pihaknya selama ini telah banyak bersabar terhadap tindakan PT KBPC yang selalu mengerahkan massa untuk menghalangi proses masuknya alat berat milik PT SDP ke lokasi pertambangan.

“Selama ini pihak KPBC diduga menggalang dan memprovokasi massa dengan mengatasnamakan warga untuk melakukan pengadangan dan menghalangi kegiatan investasi pertambangan kami,” ujar Bagus melalui pesan tertulisnya kepada media, Senin (25/3/2024).

Menurut Bagus, klaim PT KBPC terkait kepemilikan izin pertambangan di lokasi Konsesi IUP-OP PT Marga Bara Tambang (PT MBT) di Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo, Jambi adalah hal yang tak memiliki dasar.

“justru izin usaha pertambangan PT KBPC tidak ada di sistem Minerba One Map Indonesia. Lalu bagaimana mereka bisa mengklaim 80 persen lahan yang akan kami tambang adalah milik KBPC? ini jelas klaim tidak berdasar,” ungkap Bagus.

Terkait perizinan, Bagus mengaku pihaknya selalu terbuka jika diminta adu data dan dokumen.

Justru, kata Bagus, dalam beberapa kesempatan mediasi, pihak KBPC tak pernah menunjukkan dokumen atas lahan pertambangan yang mereka kuasai.

Bagus memastikan, klaim sepihak dari PT KBPC itu hanya merupakan alibi agar mereka bisa menggangu aktivitas penambangan PT SDP dengan modus menggalang massa menghalangi proses masuknya alat berat.

“Apa yang mereka lakukan itu sama saja mengganggu iklim investasi di Bungo. Ujungnya negara juga yang dirugikan karena kehilangan potensi pendapatan dari pajak,” ucap dia.

Sementara itu, terkait perizinan, Bagus menegaskan bahwa PT KBPC selama ini tidak menunjukkan sikap kooperatif, termasuk menunjukkan data-data kepemilikan izin kepemilikan lahan maupun izin usaha pertambangan.

“Kalau ngomongin izin resmi, kita sudah lakukan mediasi bersama Bupati (Bungo), Kapolres dan Dandim. Di situ kami datang, ada tim legal, juga manajemen. Kami bawa semua dokumen perizinannya. Sementara dari PT KBPC cuma mengutus kepala keamanan dan karyawan,” terang Bagus.

“Dan utusan dari KBPC itu tidak pernah menunjukkan dokumen apapun terkait klaim dia atas lahan lahan tambang maupun lahan jalan sepanjang 31,2 km. Jadi, apa yang mereka gemborkan selama ini hanya sebatas klaim sepihak,” Bagus menambahkan.

Bagus juga mengungkapkan alasan setiap kali ada aksi menghadang alat berat yang dilakukan massa, Pihak PT SDP memilih mundur.

“Alasan kenapa kami mundur saat dihalangi massa dari PT KBPC sejak Januari 2024 lalu karena kami menghindari tindakan anarkis, menjaga kondusifitas di Bungo dan menghormati aparat. Kami juga melakukan upaya-upaya mediasi, persuasif hingga melakukan validasi data dan dokumen dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kita tidak pernah namanya hit and run,” jelas dia.

Meski begitu, PT SDP tak tinggal diam. Bagus mengatakan saat ini pihaknya sudah membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.

“Kami sudah melaporkan pihak-pihak yang diduga terlibat menghalangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang legal sesuai Pasal 162 Undang-undang Minerba,” pungkas dia.

.

Dua orang yang dilaporkan ke Mapolres Bungo, Jambi, yakni SI selaku pengusaha dan owner perusahaan PT KBPC serta pria bernama Lane yang diduga memobilisasi massa untuk menghalangi aktivitas penambangan yang akan di lakukan PT SDP.

Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana kegiatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang legal sesuai Pasal 162 Undang-undang Minerba.

Kuasa hukum PT SDP, Zulfi Ariefandi menerangkan, pihaknya menyesalkan adanya aksi penghalangan tersebut.

Padahal, PT SDP mengantongi legalitas untuk melakukan aktivitas penambangan di areal Konsesi IUP-OP PT MBT di daerah Desa Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo, Jambi.

“Kita heran dengan adanya upaya penghalangan ini, apalagi mereka mengatasnamakan warga. Padahal, diketahui dikemudian hari bahwa kenyataannya warga menerima kehadiran kami, maka dari itu kita laporkan oknum-oknum tersebut ya,” ujar Zulfi di Bungo, Sabtu 23 Maret 2024.

Zulfi menerangkan, pihaknya diadang saat hendak memasukkan alat-alat berat ke lokasi penambangan.

Pengadangan dilakukan di wilayah sekitaran Desa Bedaro, Kecamatan Muko Muko Bathin VII, yang mana lokasi penghadangan adalah akses menuju ke lokasi IUP, pada 07 November 2023 dan tanggal 28 Desember 2023.

JAKARTA, Eranasional.com- Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan organisasi Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Kabupaten Bungo mendatangi sekaligus menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung RI, di Jakarta Selatan pada Senin (3/10/2022).

Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan di wilayah mereka, salah satunya mengenai dugaan penambangan ilegal oleh Perusahaan PT. KBPC.

Sebelumnya sejumlah masyarakat Bungo (ARPKH) melakukan aksi yang sama di depan Mabes Polri, beberapa hari yang lalu tepatnya Rabu (28/9/2022).

Kemudian, soal dugaan adanya penambangan illegal dan dugaan Gratifikasi hingga Korupsi di wilayah kabupaten Bungo, sudah lama warga setempat berupaya melaporkan berbagai macam permasalahan kepada APH wilayah setempat, namum terkesan lamban dan tebang pilih.

Kali ini massa INAKOR menggelar orasi, dan membentangkan poster meminta kepada kepada Bapak Kejagung RI, ST Burhanuddin untuk menindaklanjuti adanya dugaan Korupsi, Mafia Tanah dan pelanggaran hukum lainnya.

Fahlevi selaku koordinator aksi mengatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan dari daerahnya datang ke Jakarta, khusus untuk meminta Kepala Kejaksaan agung RI segera bertindak.

“Keadilan seolah hanya milik kalangan tertentu. Masyarakat di Bungo tidak bisa berbuat banyak saat haknya dirampas oleh sebuah kekuatan besar. Kriminalisasi terjadi di saat rakyat melakukan pembelaan terhadap haknya. Dan hukum seolah jalan di tempat ketika rakyat biasa yang melaporkan, Bahkan Oknum-Oknum jaksa nakal semakin banyak bermunculan di Bungo” ujar Fahlevi di sela aksi.

Dalam aksinya Fahlevi meyebut, ada beberapa poin tuntutan yang ingin disampaikan, dan dapat sesegera mungkin ditindaklanjuti.

1. Meminta Kejaksaan Agung untuk turun secara langsung ke Kabupaten Bungo terkait banyaknya laporan masyarakat dugaan Oknum Jaksa Nakal terkait menangani kasus perkara.

2. Meminta Kejaksaan Agung segera memberi sanksi atau mencopot beberapa pejabat kejaksaan Negeri Bungo yang diduga tidak profesional dalam menjalankan tugas.

3. Meminta kejaksaan Agung agar segera menetapkan tersangka dugaan korupsi Arena MTQ Baru, Kecamatan Rimbo tengah Kabupaten Bungo jambi.

4. Meminta Kejaksaan Agung RI periksa perkara-perkara dugaan Perusahaan tambang illegal di kabupaten Bungo provinsi Jambi, karena banyak yang tidak melakukan reklamasi Pasca tambang.

JAKARTA, Eranasional.com- Puluhan warga yang mengatasnamakan dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo  menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (28/9/2022).

Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya mengenai adanya dugaan penambangan ilegal oleh cukong atau tuan takur di wilayahnya.

Kemudian, soal dugaan kriminalisasi warga setempat yang menolak adanya penambangan itu.

Massa menggelar orasi, membentangkan poster dan melakukan aksi treatikal meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan dugaan keterlibatan mafia tanah yang menguasai lahan.

Marwan Syaputra selaku koordinator aksi menyatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan dari daerahnya datang ke Jakarta, khusus untuk meminta bantuan Kapolri hingga Presiden lantaran berbagai upaya yang mereka lakukan di Bungo tak kunjung menemui hasil.

“Keadilan seolah hanya milik kalangan tertentu. Masyarakat di Bungo tidak bisa berbuat banyak saat haknya dirampas oleh sebuah kekuatan besar. Kriminalisasi terjadi di saat rakyat melakukan pembelaan terhadap haknya. Dan hukum seakan jalan di tempat ketika rakyat biasa yang melaporkan,” ujar Marwan di sela aksi.

JAKARTA, Eranasional.com- Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo Provinsi Jambi berencana menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi di Jakarta.

Mereka akan menyampaikan aspirasi mengenai permasalahan pelik dan semakin tidak jelas yang terjadi di wilayah mereka.

Rencana aksi demonstrasi akan dilakukan di dua tempat, yakni di depan gedung Mabes Polri Jakarta Selatan dan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (28/9/2022) jam 9 pagi.

Konflik agraria antara warga dan pemodal di kawasan itu, telah menyebabkan terjadinya bentrok.

Warga dari lima desa disebutkan terlibat bentrok dengan pekerja dari perusahaan tambang yang beroperasi di sana.

Marwan Syaputra selaku koordinator aksi tersebut menyatakan, permasalahan yang berkepanjangan akibat konflik itu telah ‘memakan korban’

Seorang warga, kata dia, bernama Mardedi Susanto alias Atok, bahkan diseret ke meja hijau dengan tuduhan perusakan, saat terjadinya insiden bentrokan tersebut.

“Pada bentrok antara warga lima desa di Kabupaten Bungo dengan pekerja tambang PT KBPC, diduga telah terjadi kriminalisasi kepada salah satu tokoh pemuda Batang Bungo,” ujar Marwan melalui siaran persnya dijakarta, Selasa (27/9/2022)

“Selain itu, beberapa laporan masyarakat dikepolisian terkait dugaan penyerobotan tanah oleh perusahaan juga tak kunjung mendapat kepastian hukum, hingga kini,” imbuhnya.

Eranasional.com – Kasus dugaan Pengrusakan Mobil PT.KBPC memasuki agenda vonis.

Akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bungo menghukum Mardedi Susanto alias Atok dengan vonis satu bulan enam hari atau 36 hari.

Putusan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yang mana sebelumnya jaksa menuntut dua tahun.

Putusan ini membuat terdakwa menangis dan keluarga menangis haru.

Mereka bersyukur atas putusan hakim yang baru saja dibacakan.

Anto menyebut jika dirinya berterimakasih kepada semua pihak yang mendukung jalannya persidangan ini hingga putusan.

“Saya menerima dengan lapang dada. Saya serahkan kepada Allah,” kata Atok dikutip dari Tribun Jambi, Jumat (4/2/2022)

Sidang ini berjalan dengan lancar, namun sedikit berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya dimana sidang ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian.

Tidak sembarangan yang bisa masuk dikawasan persidangan.

“Alhamdulillah takbir. Allahuakbar,” seru keluarga Mardedi sesaat setelah sidang

Dalam perkara ini, Mardedi didakwa dengan pasal 170 dan 406 jo 55 KUHP.

Terdakwa terbukti bersalah melawan hukum dan dituntut dua tahun penjara. Namun hakim punya penilaian tersendiri dengan kasus ini, makanya diputus satu bulan enam hari.

Dalam perkara ini, Atok memboyong tiga pengacara handal, diantaranya Nurdamewati Sihite S.H, M.H, Bachtiar Marasabessy S.H, M.H dan Marwan Saputra S.H.

Eranasional.com – Sidang lanjutan dengan terdakwa Mardedi Susanto digelar Senin (9/01) dengan agenda pemutaran rekaman video permintaan dari jaksa penuntut umum.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Meirina Dewi Setiawati mengabulkan permohonan untuk pemutaran video tersebut.

Saat video tersebut sedang berlangsung di ruang persidangan, Majelis Hakim menanyakan keabsahan video tersebut, karena dari hasil keterangan saksi berbeda saat saksi dilakukan pemeriksaan dikepolisian(BAP).

Dari keterangan pemeriksaan Kepolisian (BAP) saksi menjelaskan bahwa kalau dia melihat terdakwa melempar batu ke mobil, sedangkan saat persidangan saksi memberikan keterangan yang berbeda yaitu tidak melihat jelas terdakwa melempar batu.

Oleh Karena itu, Hakim meminta dihadirkan pada sidang selanjutnya penyidik yang membuat BAP supaya kebenaran tidak ditutup-tutupin.

“Saya meminta sidang selanjutnya saksi penyidik dihadirkan supaya kebenaran tidak ditutup-tutupin”, Kata Ketua Majelis Hakim dalam sidang.

Dalam persidangan kemarin sempat memanas saat kuasa hukum terdakwa, Marwan Saputra menanyakan tentang hal yang sama kepada saksi tentang permasalahan yang sama namun saksi menjawab tidak pernah.

Sontak saja pengacara terdakwa menyebut saksi yang dihadirkan dalam persidangan berbohong tidak bicara jujur.

“Anda berbohong jangan sampai karena perkataan anda, hak orang jadi tergangu”, Ucap Marwan saat dipersidangan.

Diakhir persidangan kuasa hukum dari terdakwa, Marwan Saputra mengatakan kepada majelis hakim untuk menghadirkan direktur perusahaan KBPC yaitu H. Saymsudin dan penyidik yag membuat BAP dikarenakan banyak kejanggalan yang ditemukan dalam persidangan.

Saat Eranasional.com mencoba menanyakan tentang keterangan saksi yang berbeda, Marwan Mengatakan saat di BAP saksi menjawab kepada penyidik melihat jelas terdakwa melakukan pelemparan batu ke mobil dan saat dipersidangan saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan bilang tidak terlihat jelas.

“Tidak sesuai keterangan di BAP, pada BAP saksi bilang melihat jelas sedangankan di persidangan saksi menyatakan tidak melihat”, Kata Marwan saat dihubungi Eranasional.com.

Dalam sidang selanjutnya yang akan di gelar minggu depan, Marwan Saputra berharap sidang berjalan dengan lancar dan penyidik yang memeriksa saksi dapat dihadirkan untuk memberikan klarifikasi yang dibuat oleh saksi dalam persidangan.

“harapan saya sidang berjalan dengan lancar, dan penyidik dapat dihadirkan dalam persidangan agar dapat klarifikasi terkait perbedaan keterangansaksi dalam BAP dengan persidangan”, ucapnya.

Sebelumnya, tersangka Mardedi dilaporkan dalam perkara tindak pidana secara bersama-sama di muka umum, melakukan kekerasan terhadap barang atau pengrusakan, pada Jumat (2/4) sekira pukul 11.52, di Jalan Tambang, depan stock file PT KBPC Kecamatan Muko-muko bathin VII, Kabupaten Bungo.

Selanjutnya, pada saat mobil dump truk tronton milik PT KBPC yang melintas dan terhalang adanya portal tersebut, lalu terjadilah keributan antara pekerja PT KBPC dengan kelompok massa dari masyarakat. Saat terjadinya keributan, Mardedi Susanto memukul ke arah mobil dump truk milik PT KBPC tersebut dengan menggunakan kayu.

Atas kejadian pengrusakan tersebut, PT KBPC mengalami kerugian materil sejumlah Rp 30 juta dan melaporkan ke Mapolres Bungo.

Bungo – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bungo, Fraksi PKS Dharmawan mendapatkan dugaan sebuah teror melalui media sosial, dikarenakannya dia sangat lantang menyuarakan mengenai perihal perusahaan tambang batu bara yang diduga izinnya tersebut menyalahi aturan Yang ada, bahkan pihak kepolisian Polda Jambi sudah melakukan penyidikan.

Menurut informasi yang beredar Perusahaan tersebut menambang diwilayah bekas tambang NTC yang mana izinnya telah di cabut oleh pihak Kementrian ESDM sejak 2015.

Dalam hal dugaan ancaman yang diarahkan kepada anggota DPRD Bungo itu terlihat jelas dari sebuah akun media sosial di duga milik M Yongli menuliskan “tolong sampaikan dengan anggota DPRD Bungo Dharmawan jangan saling ganggu ketika dia (Anggota DPRD) mengganggu PT KBPC berarti dia (red) siap perang dengan saya selamat menikmati kopi dulu selamat pagi“.

Lanjut tulisannya, “diam bukan berarti bodoh tapi berdiam diri dulu, tapi kalau mau main-main dengan saya boleh“.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Bungo, Fraksi PKS Dharmawan mengatakan, saya sekarang ini boleh dibilang mendapatkan ancaman atau teror dengan berita kemarin tentang perusahaan tambang batu bara yang berkaitan pelanggaran hukum, kalau bagi saya tidak ada takutnya, karena persoalan itu untuk kepentingan masyarakat, tugas anggota dewan yah seperti ini, mewakilkan suara rakyat, Sabtu (3/7).

“Ancaman itu melalui dari media sosial, saya tidak perlu melaporkan akan tetapi menyimak saja dulu. Jadi kalau ada unsur pidana baru dilaporkan,” katanya saat di konfirmasi oleh Eranasional melalui sambungan telepon, Sabtu (3/7/2021)

Lanjutnya, disitu juga sudah ada pencemaran nama baik, dan terlihat ada tantangan kepada saya.

Politkus PKS ini menambahkan, maka saya juga akan mengambil sikap dan langkah seperti apa untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib nanti.

“Dia (oknum) ini, diduga pastinya ada kedekatan atau kepentingan dengan perusahaan tersebut, sampai bisa mengancam saya, tentunya saya selaku anggota dewan tetap akan memperjuangkan hak masyarakat yang ada di Bungo.” ujarnya.

Sebelumnya, Tim Dirkrimsus Polda Jambi baru saja menyegel beberapa alat berat yang melakukan penambangan di kawasan Hutan Produksi (HP). Selain hutan produksi, alat berat yang bertuliskan PT KBPC tersebut juga menambang dalam areal tambang yang izinnya sudah dicabut oleh kementerian ESDM.

Dari video yang beredar dimedia sosial, ada sekitar enam alat berat jenis excavator dan buldozer yang disegel dengan garis polisi. Enam tersebut diareal yang sama.

Terkait hal ini, anggota DPRD Bungo Darmawan mendukung tindakan yang dilakukan oleh tim dari Polda Jambi yang menyegel kawasan hutan produksi yang digarap oleh PT KBPC tersebut.

Anggota Komisi III ini meminta proses hukum terhadap pelaku penambangan yang yang sudah merusak hutan tersebut hingga tuntas.

“Itu sudah disegel berarti ada indikasi kuat melakukan pelanggaran,” katanya.

Darmawan meminta kepada Polda Jambi untuk benar-benar menegakkan aturan. Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa hukum tumpul keatas dan tajam kebawah. (Agung)

ERANASIONAL.COM – Konflik antara PT. Karya Bunga Pantai Ceria (KBPC) dan warga masih terus bergulir, saling lapor dikepolisian dari kedua pihak pun telah dilakukan. Walaupun masyarakat sudah tidak melakukan aksi, namun belum ada titik temu antara pihak yang bertikai.

Sebelumnya terjadi bentrok antara gabungan masyarakat Lima Desa di Kecamatan Mukomuko Bathin VII, Kabupaten Bungo dengan pekerja PT KBPC, Kamis (1/4) bulan lalu, Polda Jambi pun turun tangan mengatasi masalah ini.

Baru baru ini, awak media mendapatkan sumber informasi tentang adanya dugaan 6 alat berat milik Perusahaan Tambang PT. KBPC yang terlihat disegel menggunakan police line di areal Tambang, pada Senin (28/6).

Atas informasi tersebut, awak media Eranasional mencoba konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Mulia Ferianto, mengenai kabar informasi tersebut, melalui pesan singkat Whatsapp, Senin (28/6).

Apakah benar pihak dari Polda telah terjun langsung menyelidiki perkara kasus tersebut, sehingga, adanya temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT KBPC tersebut.

Lalu apakah memang benar, ada 6 alat berat milik PT. KBPC yang telah di beri garis polisi (police line) dan ada 1 orang Operator yang diamankan.

Apakah buntut kejadian ini akibat permasalahan bentrokan kemarin yang terjadi dengan warga Muko-muko Bathin VI atau ada masalah lainnya.

Hingga saat ini pihak dari Kabid Humas Polda Jambi belum merespon dan menjawab, atas adanya hasil temuan yang diberi segel police line di areal Tambang milik PT. KBPC.

BUNGO | Marhoni Suganda Anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Fraksi Nasdem menghimbau dan mengajak Pemerintah Bungo serta Anggota DPRD lain yang ada di Kabupaten Bungo untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan perusahaan tambang PT KBPC yang sudah terlalu lama sehingga menyebabkan masyarakat berdemo lalu berujung bentrokan.

Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah harus bertindak dengan tegas tanpa pandang bulu antara masyarakat dan PT KBPC terkait masalah penutupan jalan ke kebun di muko-muko Bathin VII dan jalan ke sawah di rantau pandan.

“Saya rasa pemerintah seharusnya bertindak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, agar tidak terulang kembali masalah penutupan jalan kekebun dan kesawah bagi masyarakat rantau pandan”, ucapnya kepada eranasional, minggu (25/4).

Marhoni suganda membenarkan bahwa ada penutupan 2 akses jalan yang di lakukan oleh perusahaan tambang PT KBPC untuk kekebun dan ke sawah.

“Benar saya sudah ketemu langsung dengan warga masyarakat di rantau pandan ataupun yang di Muko-muko Bathin VII dan saya melihat secara langsung ke lokasi”, ujarnya.

Sangat disayangkan, itu benar-benar terjadi kedua jalan yang di tutup oleh perusahaan tambang PT KBPC, sehingga masyarakat tidak bisa melewatinya.

Yang pertama, “PT KBPC menutup dengan tanah atau OB yang tinggi kurang lebih dua meter sehingga kendaraan masyarakat rantau pandan untuk kesawah tidak bisa melewati,”

Lalu yang kedua, PT KBPC menutup jalan ke kebun masyarakat di Muko-muko Bathin VII dengan cara menemboknya setinggi 2,5 meter. ‘Sesalnya.

Menurut dirinya, informasi yang dia dapat adalah informasi yang valid bukan hoax dan bisa di pertanggung jawabkan .

“Informasi ini A1 saya dapat dari orang yang melihat penutupan jalan tersebut maupun dari yang di rantau pandan, begitu pun juga yang ada di wilayah tanjung agung,” tambahnya

Ia berharap kepada pemerintah pemda bungo, DPRD dan pihak kepolisian bahkan Pemerintah Pusat sekalipun, untuk mencari solusi agar masalah masyarakat dan Perusahaan Tambang KBPC segera cepat selesai.

“Saya berharap agar pemerintah kabupaten bungo Khususnya, DPRD dan kepolisian dapat mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan PT.KBPC,” Tutupnya.

(Red).

ERANASIONAL.COM – Konflik PT. KBPC dan warga masih belum menemui titik terang, pasalnya dugaan PT. KBPC menerima Uang Kompensasi pembayaran atas jalan yang di lalui perusahaan kebun Sawit PT. Satya Kisma Usaha (SKU) anak Perusahaan dari Sinarmas Group.

Berdasarkan hasil dari pemberitaan yang sudah beredar secara luas di beberapa Media online, cetak maupun elektronik, Konfilk atau sengeketa lahan jalan tersebut menuai kecaman, tanggapan dari berbagai pihak baik masyarakat, Anggota DRPD Bungo,Ketua DPRD Provinsi Jambi, bahkan Atensi dari Kapolda Jambi agar masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin.

Dilansir dari tribunjambi.com , PT SKU berani melintas dikawasan tersebut karena sudah membayar royalti kepada PT KBPC, tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 1,4 miliar.

Penyerahan fee jalan sebesar 1,4 milliar per tahun tersebut diakui manager PT SKU, Anggara, saat mediasi dengan masyarakat Dusun Baru Pusat Jalo oleh DPRD Bungo beberapa waktu lalu. Hal tersebut juga diakui oleh pemilik PT KBPC, H Samsudin Ibrahim.

Diwaktu terpisah, Djendri Djusman salah satu Pihak yang mempunyai bukti bukti sah secara legalitas atas jalan tambang yang biasa dilalui PT. KBPC dan PT. SKU tersebut mengatakan, dirinya beserta perwakilan warga Kabupaten Bungo yang tanah nya juga turut menjadi korban penyerobotan PT. KBPC, sudah membuat laporan ke Polres Muara Bungo dan akan diteruskan Hingga ke Polda Jambi untuk segera ditindaklanjuti secara serius.

Djendri pun, tidak segan-segan akan membawa permasalahan ini ke Pemerintah Pusat dijakarta.

“Sampai detik ini juga tidak ada penanganan yang serius atas konflik ini, baik dari pemerintah Daerah Kabupaten Bungo ataupun polres Bungo, yang seharusnya mereka justru lebih paham daerah mereka. Jangan hanya terkesan pembiaran atau menunda-nunda, saya akan bawa permasalahan ini ke Pemerintah Pusat, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN , Kemenkopolhukam,Mabes Polri, hingga DPR RI di Jakarta.” tegas Djendri Djusman saat di mintai keterangan oleh Eranasional.com, Rabu (21/04)

Berdasarkan informasi yang dihimpun media, bahwa PT. SKU memberikan surat pemberitahuan ketidak hadirannya atas undangan DPRD itu di hari pertemuan itu dilaksanakan.

Dan menyatakan bahwa PT. SKU Sinarmas Group, tidak bisa hadir dikarenakan masalah ini sudah dilimpahkan oleh PT. KBPC Group.

Yang mana masih menjadi pertanyaan para Anggota DPRD Muara Bungo dan juga para Pihak terkait hingga saat ini apa landasan PT. KBPC meminta Fee sejumlah uang kepada PT. SKU untuk melalui jalan tambang tersebut.

Anggota DPRD Kabupaten Bungo Menyatakan Sikap Terkait PT SKU dan PT KBPC

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bungo dapil setempat Marhoni juga menyatakan sikap bahwa dirinya akan berjuang untuk menyelesaikan permasalahan di Dapilnya itu hingga tuntas.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar Pemerintah Daerah dan dinas instansi terkait terjun langsung untuk menyelesaikannya, agar persoalan ini cepat diselesaikan.

“Ini waktunya Pemerintah Daerah bersama DPRD Bungo berkolaborasi dan bersatu untuk memperjuangkan hak pemda bungo,” terang politisi Nasdem ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dharmawan F, SH mewakili ketua Komisi III dengan lantang mengatakan bahwa pihaknya akan lebih serius untuk menyelesaikan permasalahan konflik jalan tambang batubara ini.

“Besok akan kami panggil lagi pihak PT KBPC. Jika masalah ini mau cepat selesai, mohon kepada pihak KBPC hadir dong saat di undang dan bawa dokumen-dokumennya, kalau memang merasa punya jalan itu,” pungkas Dharmawan.

BUNGO – Pasca dilanda banjir yang kedua kalinya pada tahun 2021 ini, tokoh masyarakat BTN Lintas Asri, Kabupaten Bungo melakukan musyawarah untuk mencari solusi penanganan banjir, Senin (19/4).

Dalam musyawarah tersebut, terbentuk ketua pananggulangan banjir dan tim teknis pencegahan banjir BTN Lintas Asri.

Warga menyebut penyebab terjadinya banjir di BTN Lintas Asri akibat aktivitas PT KBPC yang melakukan penggundulan hutan dan pendangkalan rawa untuk penampungan air.

Selain itu, pembukaan lokasi Perumahan Aziziah juga menjadi faktor penyebab banjir tersebut.

Ketua Penanggulangan Bencana BTN Lintas Asri Tabroni saat musyawarah bersama PT KBPC dan pihak Perumahan Aziziah meminta saluran air dibuat dan rawa penampungan air kembali difungsikan.

“Tim Teknis BTN Lintas Asri akan turun bersama pihak perusahaan untuk melihat penyebab banjir dan melakukan penanggulangan jangka pendek secepatnya,” ujar Tabroni.

Tabroni menyebutkan, pihak perusahaan mengakui salah satu penyebab banjir adalah dampak dari aktivitas perusahaan. Perusahaan berencana akan melakukan upaya pencegahan banjir selanjutnya.

Sementara itu, Humas PT KBPC Group Khairul Saleh menyebut pihaknya sudah menurunkan tim teknis untuk melakukan penyelesaian banjir yang ada di BTN Lintas Asri.

“Intinya kita dan masyarakat akan mencari solusi bersama. Saat ini kita sudah melakukan pelebaran drainase yang ada di blok G,” tuturnya.

Pihak Perumahan Aziziah, Ijal juga menyepakati hasil musyawarah untuk menanggulangi banjir tersebut.

“Jika memang sebagian penyebab banjir di BTN Asri akibat dari pembukaan Perumahan Aziziah, kita siap membantu semampu kita,” katanya.

BUNGO – Sebelumnya beredar informasi terjadi penutupan jalan warga oleh pihak perusahaan KBPC yang membuat warga kesulitan untuk jalan kesawah.

Penutupan jalan warga berupa balasan dari pihak perusahaan tambang yang sebelumnya warga melakukan pemblokiran jalan ke arah jalan tambang.

Pemblokiran jalan tersebut berawal lantaran warga kesal terhadap perusahaan tambang yang menyerobot lahan milik warga untuk dijadikan jalan akses tambang.

Humas pihak KBPC Khairul Saleh menyangkal semua pemberitaan yang ada dimedia bahwa pihaknya melakukan pemblokiran jalan balasan adalah informasi bohong.

“Itu informasi bohong, kalau memang benar, silahkan tunjukan buktinya, saya rasa Rio yang menjadi sumber berita ini sudah keterlaluan, kalau seperti ini kita laporkam kepolisi”, Ujar Khairul Saleh

Menurut Khairul Saleh, tambang batu bara di wilayah tersebut tidak ada hubungannya dengan PT KBPC melainkan PT Dabara yang di subcon pada PT Muara Kenalu di Areal tersebut.

“Jadi intinya tidak ada hubungannya dengan PT KBPC, disana ada 3 PT, Ada PT Dabara, PT Muara Kenalu dan Juga PT SAS, jadi kita pertegas kalau itu sudah menjelekan PT KBPC”, ucapnya.

Disisi lain, ada klarifikasi dari H. Jimmy Syamsudin Ibrahim selaku Direktur dari PT. KBPC Grup mengenai tuduhan terhadap dugaan penambangan illegal di Lokasi Areal PT. Dabara yang dilakukan Oleh PT. KBPC, menurutnya PT KBPC sendiri Bekerja sama dengan PT Dabara “kalau Dibilang Illegal itu tidak benar karena kita pakai IUP PT Dabara. Kalau bicara manfaat kita selama ini sudah berkontribusi Mulai dari mempekerjakan masyarakat, sampai memberikan bantuan.”

BUNGO – Kisruh antara PT KBPC dengan warga Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo terus bergulir.

Masing-masing masih bersikukuh untuk mempertahankan Ego masing-masing. Warga tidak mau membuka portal yang mereka bikin, sementara pihak perusahaan juga enggan disalahkan atau mengaku salah.

Informasi yang dihimpun, pascapemblokiran jalan dimulut tambang oleh warga, kini pihak perusaan yang kembali memblokir jalan warga untuk ke kebun.

Jalan yang sehari-hari dilalui warga yang melintasi jalan perusahaan kini ditutup oleh perusahaan menggunakan tanah. Alhasil warga kesulitan untuk kesawah.

Menurut warga, sejak jalan tersebut ditutup oleh perusahaan, warga yang hendak kesawah kesulitan, sebab jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan hanya jalan tersebut, sementara jalan lain hanya bisa dilalui pejalan kaki.

“Sekarang jalan orang kesawah ditutup oleh perusahaan,” kata warga setempat.

Penutupan jalan ini juga pernah dilakukan oleh perusahaan terhadap warga di Dusun Baru Pusat Jalo.

Di sini perusahaan memblokir jalan dengan menembok beton sehingga petani juga kesulitan untuk kekebun.

Hal ini dilakukan usai bentrok dengan warga.

Datuk Rio (Kades) Rantau Pandan NS.Akbar Anil,P.S ketika dikonfirmasi membenarkan jika jalan warga untuk kesawah diblokir oleh pihak perusahaan.

“Jalan kesawah yang ditutup pake tanah OB. Kini angkut padi jalan kaki,” kata Datuk Rio, Akbar.

Pria yang akrab disapa Ucok ini menyebut jika dirinya sangat menyayangkan sikap perusahaan yang berbuat seperti itu.

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak bisa berbuat banyak terkait konflik yang terjadi antara perusahaan tambang batu bara PT. KBPC dengan masyarakat di Kabupaten Bungo.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi melalui Kepala Bidang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara, Novaizal Varia mengatakan terkait pertambangan sejak Desember 2020 sudah menjadi kewenangan pusat.

“Silahkan koordinasi dengan Kementrian Minerba Jakarta. Kalau di ESDM Jambi tidak bisa,” katanya, Kamis (8/4/2021).

Ditanya apakah daerah tidak bisa memberikan rekomendasi ke Kementrian ESDM terkait persoalan tambang yang terjadi, Novaisal menyarankan untuk berkoordinasi dengan insfektur tambang.

Dilansir dari  tribunjambi.com, Diketahui hari ini ratusan warga Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan memblokir jalan tambang yang baru bara yang dilewati oleh PT KBPC.

Warga sudah sangat resah dengan kehadiran tambang yang tidak ada manfaatnya kepada masyarakat. Apalagi armada PT. KBPC melintasi jalan dusun mereka.

Warga menilai pihak perusahaan juga tidak memiliki itikad baik kepada masyarakat setempat, dimana putra daerah dipecat dengan sepihak oleh pihak perusahaan.

Selain itu, sudah puluhan bahkan ratusan hektar lahan warga yang diserobot oleh pihak perusahaan. Mereka dengan sengaja menggandakan sertifikat tanah warga.

Untuk itu, pada hari ini merupakan puncak kemarahan warga. Mereka memblokir jalan utama tambang yang melintasi dusun dengan kawat berduri.

Kata warga, kendaraan perusahaan tidak boleh melintasi jalan tersebut sampai persoalan benar-benar tuntas dan jika ada yang merusaknya, maka siap-siap untuk berurusan dengan warga.